Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)PT. Samuel SekuritasPT. Commericial Intelligence S.E. Asia Pte. Ltd.PT. King PaperBM Retirement Trust fundPT. Apac Inti CorporaCapella Investment LimitedLehman Brothers Securities Asia LimitedLehman Brothers international EuropeTa Chong Bark Ltd.indo Plus B.V.Anglo lish Bank (suisse) SA.PT.

Penggugat:
YAYASAN BINA CITA SAMARINDA
Tergugat:
1.DINAS PEMUDA dan OLAHRAGA KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2.DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA SAMARINDA
3.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq DIREKTORAT BISNIS REGIONAL SUMATRA-KALIMANTAN Cq. UNIT INDUK WILAYAH (UIW) KALIMANTAN TIMUR-KALIMANTAN UTARA
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA
2.PEMERINTAH KELURAHAN GUNUNG KELUA SAMARINDA

Pembanding/Tergugat : Manager Rayon Unit Layanan Pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara Persero
Terbanding/Penggugat I : M.

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) WILAYAHLAMPUNG, yang diwakili oleh PLT. General Manager PT PLN(Persero) Distribusi Lampung, berkedudukan di Jalan Z.A.Pagar Alam Nomor 5 Rajabasa Bandar Lampung, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ketut Darpa, S.H. dan kawankawan,Para Pegawai pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Wilayah Lampung, beralamat di Jalan Z.A.

atas nama PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) berkedudukan di Jakarta dan bukti surat bertanda T.III.2,berupa Akta Jual Beli Nomor 157/JB/TT/2007, antara H. Arief Muslimdan Umar Faruk, S.E.; Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut ternyata obyek tanahyang dikuasai oleh Tergugat Ill telah dilakukan pengukuran,sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 00010/CampangRaya/2008, Nomor peta pendaftaran 48.2.06.104.14.8, luas 2000 m?

Perusahaan Listrik Negara(Persero) terhadap tanah a quo terang adalah tidak benar.

oleh Turut Termohon Kasasi dianggap dan diklasifikasikanmenjadi tanah negara bukan tanah hak milik, sedangkan diketahui bahwaKepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengakui mendapatperalinan hak dari jual beli dengan Arief Muslim yang peralihannya dibantuoleh Termohon Kasasi (Ir. H.

Triono Arifin, M.M);Dari Fakta hukum tersebut, secara terang bahwa penerbitan SertifikatHGB atas nama Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidakdidasarkan pada aturan hukum yang benar dan bertentangan denganPasal 35 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria dan Pasal 88 ayat (1) PermenAgra/K.BPN Nomor1997, bahkan terlinat bahwa penerbitan sertifikat tersebut dipaksakandengan tidak meneliti secara cermat dan mengabaikan fakta yuridis yaitubuktibukti milik

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dana pensiunlembaga keuangan (DPLK) dari PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) Distribusi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:Kepada Penggugat!

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) seluas34.005 m2, berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 17041995No.8334/1995 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi,Kecamatan Tarumajaya, Desa Pantai Makmur, sesuai penerbitansertifikat oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tertanggal 4101995.Hal. 24 dari 55 hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2014/PN. Jkt.

MenyatakanSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/Pantai Makmuratas nama PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)(TERGUGAT) seluas 34.005 m2, berdasarkan Gambar Situasi tertanggal17041995 No.8334/1995 terletak di Propinsi Jawa Barat, KabupatenBekasi, Kecamatan Tarumajaya, Desa Pantai Makmur sah dan berharga;5. Menolak sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT;6. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan PARAPENGGUGAT;7.

Perusahaan Listrik Negara (Persero)atas tanah di Kabupaten Bekasi tanggal 07 Februari 1995 ;Hal. 35 dari 55 hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.e Atas Surat Keputusan tersebut, kKemudian Turut Tergugat menindaklanjutidengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 atas namaPT.

Bukti T 1 +: Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/PantaiMakmur atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Hal. 38 dari 55 hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.2. Bukti T23. Bukti T34. Bukti T 45. Bukti T56.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)berkedudukan di Jakarta (Sesuai dengan asili) ;6. Bukti TT 6: Foto copy Surat dari PT. Bank Daya (Persero) CabangJakarta Landmark Nomor JLM/446/RM/93 tanggal 2091993,(sesuai dengan asli) ;Hal. 40 dari 55 hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.7. Bukti TT 7: Foto copy Kwitansi yang dikeluarkan oleh Kantor LelangNegara Jakarta Nomor KW.285/1261/1982 tanggal 02Agustus 1982, (foto copy) ;8.

yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :Muhammad Hafid Saleh, Tempat/Tanggal Lahir Pamekasan, 12September 1948, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Purnakarya, Kewarganegaraan Warga NegaraIndonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat;Melawan:Herry Suhendra, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan KetuaTim Unit Pelaksana Proyek Jaringan Interkoneksi Sumatera Jawa, PT

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO),Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya bernama Galih Saptriono Nugroho, S.H.

PerusahaanListrik Negara (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman PengadaanBarang/Jasa PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero);5 Menempatkan putusan ini dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, Tergugat/Terbandingmengajukan kontra memori bandingtertanggal 21 Januari 2013 yangditerima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21Januari2013 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat /Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 74/G/2012/PTUNJKT tertanggal 22

PENETAPANNomor 3/Pdt.P/2018/PNSabDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh ;PT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) UNIT INDUK PEMBAGUNANPEMBANGKIT SUMATERA, berkedudukan di jalan R.A Kartini No. 23 Medan yangdiwakili oleh Weddy Bernadi Sudirman jabatan General Manager PT PLN (Persero)Unit Induk pembangunan Pembangkit Sumatera sesuai surat kuasa Direktur UtamaPT PLN (Persero Nomor : 052312.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017 tanggal 4 Agustus2017, dalam hal ini diwakili oleh SAID MUKARRAM, dkk berdasarkan surat kuasaNomor 0041.SKU/SDM.08.01/UIPKITSUM/2018, yang telah didaftar diKepaniteraan

Bahwa antara PENGGUGAT dengan CV SIMTECH INDONESIA yangdiwakili oleh TERGUGAT memiliki hubungan hukum berdasarkanPerjanjianKerjasamaTentang JasaPenerimaanPembayaran SertaPengambilandan Penyetoran Dana Tagihan Listrik dan Tagihan LainnyaPelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Secara TerpusatNo.007/BMS/PKS/II/16 tanggal 11 Februari 2016 (Perjanjian Kerjasama No.007), yang diantaranya menyepakati halhal sebagai berikut :3.1.

SIMTECH INDONESIA yang diwakiloleh TERGUGAT memiliki hubungan hukum berdasarkan Peranjian KerasamaTentang Jasa Penenmaan Pembayaran Serta Pengambilan dan Penyetoran DanaTagihan Listrik dan Taginan Lainnya Pelanggan PT: Perusahaan Listrik Negara (Persero)Secara Terpusat No. 007 / BMS / PKS / Il / 16 tanggal 11 Februan 2016 (PeranjianKerjasama No. 007), yang diantaranya memang mengatur dan menyepakati halhaltentang ruang lingkup pekerjaan, tentang hak dan kewajiban para pihak dan jugadisepakati tentang

Bahwadengan ini penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadaptergugat Rekonpensi, dengan dasar dan dalildalil sebagaimana terurai dibawah ini;Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan peranjiankerjasama antara PT Bank Mega Syariah dengan CV Simtech Indonesia tentang jasapenerimaan pembayaran serta pengambilan dan penyetoran dana tagihan listrik danTaginan lainya pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara TerpusatDengan Nomor PIHAK PERTAMA : 007/

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan sebesarRp9.476.502.456,00; yang telah dipertimbangan dan diputus tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenapembayaran yang diterima dari dari PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan untuk Masa Oktober2012 merupakan hasil penyerahan Barang Kena Pajak (PembangkitListrik) yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakPertambahan Nilai (PPN) Masukan yang telah dibayar

PT PERUSAHAAN' LISTRIK NEGARA (PERSERO)PIKITRING WILAYAH SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA(SULMAPA), berkedudukan di Jalan Letjen MHertasningPanakukkang, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Faisal Arifin, S.E. dan kawankawan, Pegawai PT PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan XIII, berkedudukan di JalanLetjend Hertasning Panakukkang, Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il, Ill, IV, VII, VIII, X, Xt,XVIII/Para Pembanding dan Pembanding

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAHIX MALUKU DAN MALUKU UTARA, berkedudukan di JalanDiponegoro Nomor2, Ambon, dalam hal ini memberikan kuasakepada Hendrik Bagus Sudiharto, S.H., dan kawan, Pegawaipada PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara,beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 2, Ambon;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Il, Tergugat V, VI,IX, Xl, Xl, XV/Terbanding II dan Para Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Kuasakepada Penerima Kuasa pada tanggal 12 Mei 2011, tidak memenuhipersyaratan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 123 HIR ataupasal 147 Rbg yang telah dijelaskan oleh Para Tergugat di atasmenyangkut syaratsyarat sahnya suatu surat kuasa khusus, karenadalam surat kuasa a quo tersebut, menyebutkan: ...Untuk membuat,menandatangani dan mengajukan Gugatan dalam perkara antaraErasmus Pattireuw dan seterusnya... sebagai Penggugat, lawanJulius Maspaitella dan seterusnya... sebagai Tergugat sampaidengan XIll, PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) PikitringWilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sumalpa) dan seterusnya...

Bahwa ternyata dalam Gugatan Perkara Nomor 176/1957Pdt, tanggal 12Agustus 1958, subjek perkaranya adalah kakek Penggugat dari perkaraNomor 92/Pdt.G/2011/PN.Ab, tanggal 19 Juli 2012, dan telah di tambahdengan Tergugat XIV (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PikitringWilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa) Kemudian Pembanding,sekarang Termohon Kasasi.

,H.Hum
Terbanding/Tergugat I : DINAS PEMUDA dan OLAHRAGA KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq DIREKTORAT BISNIS REGIONAL SUMATRA-KALIMANTAN Cq.

KELURAHAN PASAR BARU
3.PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) cq. PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA cq. PT PLN (PERSERO) CABANG MEDAN
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan

Penggugat:
1.EMINARA
2.SUKARELAWATI
3.MARWANSYAH
4.KOMALA SARI
5.PERISTIWANI
6.HARTINI
Tergugat:
1.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Pusat Di Jakarta
2.PAHRUL ALAM
3.M. KAMIL BOBOT
4.TJIKNANG BIN YAKUB
5.AMIR SYARIFUDIN
Turut Tergugat:
1.GUBERNUR SUMATERA SELATAN
2.WALIKOTA PALEMBANG
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
4.CAMAT SEBERANG ULU 1
5.LURAH SILABERANTI

Penggugat:
Dominikus Ngeo
Tergugat:
1.Maria Due
2.Fabianus Watu
3.Maria Stefania Dhengi
4.Hilarius Bate Lina
5.Heronimus Ule Wago
6.Matilde Roa
7.PT. Perusahaan Listrik Negara( Persero,cq.UPP Nusra II Ende,cq. Unit Layanan Pusat Listrik (ULPL) Daratey Mataloko, beralamat di Jln.Wogo- Maumbawa,Kec. Golewa,Kab.Ngada.
Turut Tergugat:
Pemerintah Reoublik Indonesia,cq. Menteri Dalam Negeri,cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur,cq.

Penggugat:
YAYASAN MASJID NURUL HUDA AL-MUIZZ
Tergugat:
1.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
2.KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA BARAT
3.WALI KOTA JAKARTA BARAT
4.KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
5.GUBERNUN DKI JAKARTA
Turut Tergugat:
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
6.CAMAT PALMERAH
7.LURAH JATIPULO
8.KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 07
9.KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 08

Putuhena Poka,Ambon;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL cq DIREKTURUTAMA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO )cq KEPALA WILAYAH PT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) MALUKU DAN MALUKU UTARA, berkedudukandi Jalan Diponegoro No. 2 Ambon;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAMNEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU cqGUBERNUR MALUKU, berkedudukan di Jalan PattimuraNomor 1 Ambon;DEUCE PUPELA, bertempat tinggal di RT 002/ RW 003Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;Ir. Ny.

Putusan Nomor 2677/B/PK/Pjk/2020jasa konstruksi dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), sebesarRp.174.655.448.435,00 telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) Final dengantarif pajak 3% sebesar Rp.5.239.663.476,00 maka atas pemotongantersebut terjadi kurang potong sebesar 1% atau sebesarRp1.746.554.484,00 sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang TerkaitDengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) menyatakan Konsumen adalah setiap orang atau badan yangmembeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero);g.

;Bahwa Tergugat dapat menerangkan berdasarkan Pasal 56 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetangalistrikan menyatakan PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentukberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentangPengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadiPerusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usahapenyediaan tenaga listrik;Bahwa Tergugat dapat menerangkan berdasarkan Pasal 9

Perusahaan Listrik Negara(Persero) menyatakan Direksi PT PLN (Persero) wajib menyampaikanlaporan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)beserta data pendukung kepada Direktur Jenderal setiap bulan;Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentang P2TL menyatakanPerhitungan besarnya Tagihan Susulan bagi Pelanggan sebagai akibatPelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 adalah sebagaiberikut:1.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang TingkatMutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan PenyaluranTenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);b. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);c.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan tagihan susulan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan oleh Direksi PT PLN(Persero) dan disahkan oleh Direktur Jenderal;Bahwa penetapan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentang P2TL berdasarkan Surat Kementrian Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat JenderalKetenagalistrikan Nomor: 1541/20/DLB.4/2016, tanggal