Ditemukan 39566 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-08-2023 — Putus : 13-12-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 75/G/2023/PTUN.MKS
Tanggal 13 Desember 2023 — Penggugat:
Baharuddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
1620
  • Penggugat:
    Baharuddin
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Register : 06-02-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 13 Maret 2024 — Pemohon:
ANNAR SALAHUDDIN SAMPETODING
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
2.Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
2321
  • Pemohon:
    ANNAR SALAHUDDIN SAMPETODING
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
    2.Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Putus : 26-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/PDT/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — ALI S. sebagai Pemohon Kasasi I, GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN PEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN sebagai Pemohon Kasasi II VS ELVIRA ANNY THOBIAS, dkk.
4118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALI S. sebagai Pemohon Kasasi I, GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN PEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN sebagai Pemohon Kasasi II VS ELVIRA ANNY THOBIAS, dkk.
    GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN cqKEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMANPEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan A. Pangerang Pettarani, Makassar;dalam hal ini memberi kuasa kepada Labella Nakanaya,S.H. dan kawankawan, dari Biro Hukum Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 September 2017;Pemohon Kasasi II;Lawan1.
    IZHAK PATTIPAWAE, bertempat tinggal diJalan Angkasa Raya Nomor 25 RT 009/RW 005,Kelurahan Panaikang, Kecamatan Janakkukang, KotaMakassar, Sulawesi Selatan;Halaman 1 dari 7 hal. Put.
    Selatan cq DinasTata Ruang dan Permukiman Provensi Sulawesi Selatan Nomor641.2/296/Tabaling, tanggal Februari 2012, tentang Surat Izin Penunjukan (SIP)Menempati Rumah Negara, tidak berlaku dan tidak sah;Memerintahkan Tergugat II untuk mencatut Surat Izin Penunjukan (SIP)Menempati Rumah Negara tersebut;Menghukum Tergugat I, Il dan Turut Tergugat untuk menyerahkan rumah danbangunan di Jalan Gunung Nona Nomor 43 (dahulu 59 A) Makassar tersebutkepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;Menghukum
    Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan cq Dinas TataRuang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 641.2/296/Tabaling,tanggal Februari 2012, tentang Surat Izin Penunjukan (SIP) Menempati RumahNegara, tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Tergugat , Il, dan Turut Tergugat untuk menyerahkan rumah danbangunan di Jalan Gunung Nona Nomor 43 (dahulu 59 A) Makassar tersebutkepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;4.
    ALI S dan Pemohon Kasasi II: GUBERNURPROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA DINAS TATA RUANG DANPEMUKIMAN PEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN, tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkansejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Register : 09-03-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;
7130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cendrawasih, Nomor 438, Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal15 Maret 2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama AndiChaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini
    (Tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal 15 Maret 2017,tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang PembatalanHalaman 2 dari 8 halaman.
    (Tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Sertipikat HakMilik Nomor: 20628/Maccini Sombala, Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 luas tanah 35638 m7?
Register : 21-11-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN TAKALAR Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tka
Tanggal 31 Desember 2019 — Aswindasari
Termohon:
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
809
  • Aswindasari
    Termohon:
    Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
Register : 29-09-2022 — Putus : 27-04-2023 — Upload : 05-05-2023
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Blk
Tanggal 27 April 2023 — Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba
2.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang
3.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang Cq. Kepala Desa Tambangan
899
  • Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba
    2.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang
    3.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang Cq. Kepala Desa Tambangan
Putus : 06-05-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 B/PK/PJK/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR)
1511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATANDAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR)
Putus : 07-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5138 B/PK/PJK/2023
Tanggal 7 Nopember 2023 — PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANKSULSELBAR), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 05-08-2014 — Upload : 08-01-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 177 /Pdt.Sus-Arb/2014/PN Mks
Tanggal 5 Agustus 2014 —
1470
  • PT PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI SELATAN Lawan PT BIMA GOLDEN POWERINDO-PT DIESEL ENERGITAMA PERKASA Dkk
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2307 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5346 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88387/PP/M.VIA/15/2017, tanggal 7 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP290/WPJ.15/2015 tanggal 17Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor00003/206/09/812/14 tanggal 24 Januari 2014, atas nama PT BankPembangunan Daerah Sulawesi
    Selatan Dan Sulawesi Barat (PT BankSulselbar), NPWP 01.134.213.6812.000, beralamat di JI.
Putus : 18-03-2008 — Upload : 19-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02PK/KPUD/2008
Tanggal 18 Maret 2008 — KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN ; H. M. AMIN SYAM ; PROF. DR. MANSYUR RAMLY
10868 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN ; H. M. AMIN SYAM ; PROF. DR. MANSYUR RAMLY
    Kemang Raya No. 90 C Suite 400, JakartaSelatan ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon KeberatanHasil Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan;melawan :1. H. M. AMIN SYAM, bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga IINo. 10, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar, Provinsi Sulawesi Selatan;2. PROF. DR.
    Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan Peserta Pemilinan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2008 2013 yangterdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya di singkatdengan KPUD) Sulawesi Selatan dengan nomor Urut 1 (satu);2.
    Bahwa berdasarkan kecenderungan dan berbagai perilaku Termohon, makaPemohon keberatan terhadap penetapan KPUD Sulawesi Selatan denganSurat Penetapan Nomor: 086/P.KWKSS/XI/2007 tertanggal 16 November2007 tentang Penetapan Calon Terpilin Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan dalam PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan padahari Senin, 5 November 2007 yang hasil penghitungannya dipandang keliruseperti berikut: NOMOR: NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN PROSENTASEGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUARA
    Selatan Tahun 2007.
    pelaksanaanPILKADA di Provinsi Sulawesi Selatan.Oleh karena amar putusan tidak membatalkan Hasil PenetapanPenghitungan Suara yang dilakukan oleh KPUD Sulawesi Selatan yangtertuang dalam Surat Penetapan KPUD Sulawesi Selatan No. 086/PKWKSS/X1I/2007, Tertanggal 16 November 2007 yang telahmenetapkan Pasangan H.
Register : 24-06-2020 — Putus : 10-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN TAKALAR Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Tka
Tanggal 10 Juli 2020 — Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Kantor Cabang Takalar
Tergugat:
Hasbullah Ibrahim
3612
  • Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Kantor Cabang Takalar
    Tergugat:
    Hasbullah Ibrahim
Register : 13-06-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 02-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mks
Tanggal 23 Juli 2024 — Penggugat:
ROBINTUS ANTARA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
110
  • Penggugat:
    ROBINTUS ANTARA
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Register : 05-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 4/P/FP/2018/PTUN.Mks
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
HERNEST L, SH
Termohon:
1.BUPATI GOWA
2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
14369
  • strong>MENGADILI:

    Dalam Eksepsi :

    • Menyatakan eksepsi dari Termohon I dan Termohon II tidak dapat diterima;----------------------------------------------------------------------------------

    Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;--------------------
    2. Mewajibkan kepada Termohon I untuk mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi
    Selatan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman M.M.
    Pemohon:
    HERNEST L, SH
    Termohon:
    1.BUPATI GOWA
    2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
    ., Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, Nomor.1.Pekerjaan Advokat/KuasaHukum, Nomor. 2 sampai dengan Nomor.4 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorBupati Gowa, Beralamat Kantor di Jalan MesjidRaya Nomor 30 Sungguminasa, Kabupaten Gowa,Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan SuratKuasa Nomor: 800/61/XI/2018/hukum tanggal 9Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 04/P/FP/2018/PTUN.Mks.Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON1;2.Nama Jabatan : GUBERNUR SULAWESI SELATAN:;Tempat Kedudukan
    di: Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:A.Muhammad Reza, S.H;Marwan Mansyur, S.H., MH;Naomi Tonapa, S.H;Ratna Idrus, S.H., MH)jLabela Nakanaya, S.H;Husam, S.H)7. brahim Bando, S.H;Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 sampaii endengan Nomor 6 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Sulawesi Selatan, Nomor 7 Pekerjaan Advokat Mitra KerjaGubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo
    Tindakan diam Termohonll yang tidak menerbitkan surat keputusanGubernur Sulawesi Selatan Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenGowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman MM Dg. Nabayang digantikan oleh Hernest. L,SH., berdasarkan Surat Wakil KetuaDPRD Kabupaten Gowa Nomor: 171/239/DPRD, tanggal 25September 2018) 2222222 2220222 e=B.
Register : 06-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
5725
  • Pemohon:
    MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
    Termohon:
    DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Register : 31-01-2008 — Putus : 21-05-2008 — Upload : 17-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 7/G.TUN/2008/PTUN.Mks
Tanggal 21 Mei 2008 — TATJONG GAMAL sebagai Penggugat Melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat
13335
  • Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 4.
    TATJONG GAMAL sebagai PenggugatMelawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat
Register : 08-08-2023 — Putus : 27-09-2023 — Upload : 18-09-2024
Putusan PN SENGKANG Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Skg
Tanggal 27 September 2023 — Pemohon:
Ahmad Mattulada Bin Palaloi Uru
Termohon:
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan
30
  • Pemohon:
    Ahmad Mattulada Bin Palaloi Uru
    Termohon:
    Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan
Register : 27-11-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PN MAROS Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Mrs
Tanggal 25 Juni 2020 — Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
2.Kepala Desa Purnakraya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
15440
  • Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
    2.Kepala Desa Purnakraya
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
Register : 18-01-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 13/G/2022/PTUN.Mks
Tanggal 25 Mei 2022 — DELIMA AGUNG UTAMA
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
468510
  • DELIMA AGUNG UTAMA
    Tergugat:
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
Register : 04-02-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon:
HARYANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq Kepolisian Sektor Tallo Makassar
275
  • Pemohon:
    HARYANTO
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq Kepolisian Sektor Tallo Makassar