Ditemukan 39566 data
Baharuddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
162 — 0
Penggugat:
Baharuddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
ANNAR SALAHUDDIN SAMPETODING
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
2.Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
23 — 21
Pemohon:
ANNAR SALAHUDDIN SAMPETODING
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
2.Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALI S. sebagai Pemohon Kasasi I, GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN PEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN sebagai Pemohon Kasasi II VS ELVIRA ANNY THOBIAS, dkk.
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN cqKEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMANPEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan A. Pangerang Pettarani, Makassar;dalam hal ini memberi kuasa kepada Labella Nakanaya,S.H. dan kawankawan, dari Biro Hukum Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 September 2017;Pemohon Kasasi II;Lawan1.
IZHAK PATTIPAWAE, bertempat tinggal diJalan Angkasa Raya Nomor 25 RT 009/RW 005,Kelurahan Panaikang, Kecamatan Janakkukang, KotaMakassar, Sulawesi Selatan;Halaman 1 dari 7 hal. Put.
Selatan cq DinasTata Ruang dan Permukiman Provensi Sulawesi Selatan Nomor641.2/296/Tabaling, tanggal Februari 2012, tentang Surat Izin Penunjukan (SIP)Menempati Rumah Negara, tidak berlaku dan tidak sah;Memerintahkan Tergugat II untuk mencatut Surat Izin Penunjukan (SIP)Menempati Rumah Negara tersebut;Menghukum Tergugat I, Il dan Turut Tergugat untuk menyerahkan rumah danbangunan di Jalan Gunung Nona Nomor 43 (dahulu 59 A) Makassar tersebutkepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;Menghukum
Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan cq Dinas TataRuang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 641.2/296/Tabaling,tanggal Februari 2012, tentang Surat Izin Penunjukan (SIP) Menempati RumahNegara, tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Tergugat , Il, dan Turut Tergugat untuk menyerahkan rumah danbangunan di Jalan Gunung Nona Nomor 43 (dahulu 59 A) Makassar tersebutkepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;4.
ALI S dan Pemohon Kasasi II: GUBERNURPROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA DINAS TATA RUANG DANPEMUKIMAN PEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN, tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkansejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cendrawasih, Nomor 438, Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal15 Maret 2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama AndiChaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini
(Tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal 15 Maret 2017,tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang PembatalanHalaman 2 dari 8 halaman.
(Tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Sertipikat HakMilik Nomor: 20628/Maccini Sombala, Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 luas tanah 35638 m7?
Termohon:
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
80 — 9
Aswindasari
Termohon:
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
2.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang
3.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang Cq. Kepala Desa Tambangan
89 — 9
Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba
2.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang
3.Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang Cq. Kepala Desa Tambangan
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATANDAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR)
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANKSULSELBAR), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
147 — 0
PT PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI SELATAN Lawan PT BIMA GOLDEN POWERINDO-PT DIESEL ENERGITAMA PERKASA Dkk
53 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88387/PP/M.VIA/15/2017, tanggal 7 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP290/WPJ.15/2015 tanggal 17Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor00003/206/09/812/14 tanggal 24 Januari 2014, atas nama PT BankPembangunan Daerah Sulawesi
Selatan Dan Sulawesi Barat (PT BankSulselbar), NPWP 01.134.213.6812.000, beralamat di JI.
108 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN ; H. M. AMIN SYAM ; PROF. DR. MANSYUR RAMLY
Kemang Raya No. 90 C Suite 400, JakartaSelatan ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon KeberatanHasil Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan;melawan :1. H. M. AMIN SYAM, bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga IINo. 10, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar, Provinsi Sulawesi Selatan;2. PROF. DR.
Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan Peserta Pemilinan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2008 2013 yangterdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya di singkatdengan KPUD) Sulawesi Selatan dengan nomor Urut 1 (satu);2.
Bahwa berdasarkan kecenderungan dan berbagai perilaku Termohon, makaPemohon keberatan terhadap penetapan KPUD Sulawesi Selatan denganSurat Penetapan Nomor: 086/P.KWKSS/XI/2007 tertanggal 16 November2007 tentang Penetapan Calon Terpilin Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan dalam PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan padahari Senin, 5 November 2007 yang hasil penghitungannya dipandang keliruseperti berikut: NOMOR: NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN PROSENTASEGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUARA
Selatan Tahun 2007.
pelaksanaanPILKADA di Provinsi Sulawesi Selatan.Oleh karena amar putusan tidak membatalkan Hasil PenetapanPenghitungan Suara yang dilakukan oleh KPUD Sulawesi Selatan yangtertuang dalam Surat Penetapan KPUD Sulawesi Selatan No. 086/PKWKSS/X1I/2007, Tertanggal 16 November 2007 yang telahmenetapkan Pasangan H.
Tergugat:
Hasbullah Ibrahim
36 — 12
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Kantor Cabang Takalar
Tergugat:
Hasbullah Ibrahim
ROBINTUS ANTARA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
11 — 0
Penggugat:
ROBINTUS ANTARA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
HERNEST L, SH
Termohon:
1.BUPATI GOWA
2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
143 — 69
strong>MENGADILI:
Dalam Eksepsi :
- Menyatakan eksepsi dari Termohon I dan Termohon II tidak dapat diterima;----------------------------------------------------------------------------------
Dalam Pokok Sengketa:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;--------------------
- Mewajibkan kepada Termohon I untuk mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi
Selatan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman M.M.
Pemohon:
HERNEST L, SH
Termohon:
1.BUPATI GOWA
2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN., Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, Nomor.1.Pekerjaan Advokat/KuasaHukum, Nomor. 2 sampai dengan Nomor.4 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorBupati Gowa, Beralamat Kantor di Jalan MesjidRaya Nomor 30 Sungguminasa, Kabupaten Gowa,Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan SuratKuasa Nomor: 800/61/XI/2018/hukum tanggal 9Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 04/P/FP/2018/PTUN.Mks.Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON1;2.Nama Jabatan : GUBERNUR SULAWESI SELATAN:;Tempat Kedudukan
di: Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:A.Muhammad Reza, S.H;Marwan Mansyur, S.H., MH;Naomi Tonapa, S.H;Ratna Idrus, S.H., MH)jLabela Nakanaya, S.H;Husam, S.H)7. brahim Bando, S.H;Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 sampaii endengan Nomor 6 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Sulawesi Selatan, Nomor 7 Pekerjaan Advokat Mitra KerjaGubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo
Tindakan diam Termohonll yang tidak menerbitkan surat keputusanGubernur Sulawesi Selatan Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenGowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman MM Dg. Nabayang digantikan oleh Hernest. L,SH., berdasarkan Surat Wakil KetuaDPRD Kabupaten Gowa Nomor: 171/239/DPRD, tanggal 25September 2018) 2222222 2220222 e=B.
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
57 — 25
Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
133 — 35
Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 4.
TATJONG GAMAL sebagai PenggugatMelawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat
Ahmad Mattulada Bin Palaloi Uru
Termohon:
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan
3 — 0
Pemohon:
Ahmad Mattulada Bin Palaloi Uru
Termohon:
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan
2.Kepala Desa Purnakraya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
154 — 40
Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
2.Kepala Desa Purnakraya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
468 — 510
DELIMA AGUNG UTAMA
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
HARYANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq Kepolisian Sektor Tallo Makassar
27 — 5
Pemohon:
HARYANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq Kepolisian Sektor Tallo Makassar