Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Kantor Cabang Takalar
Tergugat:
Hasbullah Ibrahim

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cendrawasih, Nomor 438, Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal15 Maret 2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor: 912/Maccini Sombala atas nama AndiChaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini

(Tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara Nomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal 15 Maret 2017,tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang PembatalanHalaman 2 dari 8 halaman.

(Tiga puluh lima ribu enam ratus tigapuluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Sertipikat HakMilik Nomor: 20628/Maccini Sombala, Surat Ukur Nomor 00912/2007tanggal 27022007 luas tanah 35638 m7?

Aswindasari
Termohon:
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88387/PP/M.VIA/15/2017, tanggal 7 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP290/WPJ.15/2015 tanggal 17Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor00003/206/09/812/14 tanggal 24 Januari 2014, atas nama PT BankPembangunan Daerah Sulawesi

Selatan Dan Sulawesi Barat (PT BankSulselbar), NPWP 01.134.213.6812.000, beralamat di JI.

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN ; H. M. AMIN SYAM ; PROF. DR. MANSYUR RAMLY

Kemang Raya No. 90 C Suite 400, JakartaSelatan ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon KeberatanHasil Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan;melawan :1. H. M. AMIN SYAM, bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga IINo. 10, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar, Provinsi Sulawesi Selatan;2. PROF. DR.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan Peserta Pemilinan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2008 2013 yangterdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya di singkatdengan KPUD) Sulawesi Selatan dengan nomor Urut 1 (satu);2.

Bahwa berdasarkan kecenderungan dan berbagai perilaku Termohon, makaPemohon keberatan terhadap penetapan KPUD Sulawesi Selatan denganSurat Penetapan Nomor: 086/P.KWKSS/XI/2007 tertanggal 16 November2007 tentang Penetapan Calon Terpilin Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Selatan dalam PILKADA Provinsi Sulawesi Selatan padahari Senin, 5 November 2007 yang hasil penghitungannya dipandang keliruseperti berikut: NOMOR: NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN PROSENTASEGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUARA

Selatan Tahun 2007.

pelaksanaanPILKADA di Provinsi Sulawesi Selatan.Oleh karena amar putusan tidak membatalkan Hasil PenetapanPenghitungan Suara yang dilakukan oleh KPUD Sulawesi Selatan yangtertuang dalam Surat Penetapan KPUD Sulawesi Selatan No. 086/PKWKSS/X1I/2007, Tertanggal 16 November 2007 yang telahmenetapkan Pasangan H.

PT PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI SELATAN Lawan PT BIMA GOLDEN POWERINDO-PT DIESEL ENERGITAMA PERKASA Dkk

Sitti Hadzirah
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan

RIFQI IRWANSYAH
Termohon:
KEPOLISI DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL

MUHAMMAD ANWAR
Termohon:
KAPOLDA SULAWESI SELATAN Cq DITRESKRIMSUS TIPIDSIBER POLDA SULSEL

Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Mohammad Zain Katoe;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

., & Partners, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman No. 30 Parepare, Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2012,selanjutnya disebut sebagai,wanna nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn enna nnn Penggugat ;Lawan :1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESL, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta 10110, selanjutnya disebutsebagai, Tergugat I ;2.

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN., berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo No. 269, Makasar 90245, selanjutnya disebutsebagai, Tergugat IT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 208/PENDIS/2012/PTUNJKT., tanggal 8 Nopember 2012, tentangPemeriksaan dengan Acara Biasa ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 208/PEN/2012/PTUNJKT., tanggal 8 Nopember 2012, tentangPenunjukan Majelis

208/G/2012/PTUNJKT, Adapun yangmenjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikutMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Nopember2012 dengan register perkara Nomor : 208/G/2012/PTUNJKT, yang pada pokoknyamohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 131.73682 Tahun 2012, tanggal 25 September2012 Tentang Pemberhentian Walikota ParePare Provinsi Sulawesi

Selatan danSurat dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 131.73/5094/PEMDA, tanggal 31Agustus 2012 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota ParePare atas namaDrs.

Selatan Nomor : 131.73/5094/PEMDA,tanggal 31 Agustus 2012 Perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Walikota ParePareatas nama Drs.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;

., jabatan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;2. FAISAL AMIR, S.E., M.M., jabatan Anggota KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;3. MISNA M. HATTAS, SP, jabatan Anggota Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan;4. ASRAR MARLANG, S.H., M.Si., jabatan Kepala BagianHukum, Tehnis dan Hupmas, Sekretariat Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan;5. ISHAK S.Sos., M.Adm.

Selatan atas kasustertanggal 25 April 2014 Drs.

., dan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/Kpts/KPUProv025/XII/2014, tentang Pengangkatan Penggantian Antar WaktuAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan KabupatenPangkajene dan Kepulauan, Nomor Urut 1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 67/Kpts/KPUProv025/XI/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi PemilihanHalaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2017Umum Kota Makassar, tertanggal 18 November 2014, atas namaArmin, S.Ag. M.Ag.

;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 67/Kpts/KPUProv025/X1/2014, tentang Pemberhentian Anggota Komisi PemilihanUmum Kota Makassar, tertanggal 18 November 2014, atas namaArmin, S.Ag. M.Ag.

I SULAWESISELATAN, DKK

Menetapkan tanah objek sengketa, berupa sebidang tanah yang memilikipersil 30 b D Il, Kohir 506 C I, luas 0,86 Ha atas nama Baco binJumaleng yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karampuang,Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,dengan batasbatas sebagai berikut:a. Utara Jalan Urip Sumoharjo;b. Timur Pagar beton/Lorong;c. Selatan Pagar beton/Rumah Arsyad, Rumah Sampara, dan RumahRami;d. Barat Pagar beton/H.

Sulawesi Selatan cq Pemerintah Tk. IIcq DLLAJR (Dinas Perhubungan) Kota Makassar, adalah milik ParaPenggugat Intervensi;6. Menetapkan perbuatan Tergugat I/Tergugat Intervensi II dan TergugatIl/Tergugat Intervensi Ill yang menempati dan membangun Kantor diatasobjek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat Intervensi adalahperbuatan melawan hukum;7.

Sulawesi Selatan tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor230/PDT/2013/PT MKS. tanggal 12 November 2013 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 298/Pdt.G/2011/PN Mks.Nomor 298/Pdt.GIntv/2011/PN Mks. tanggal 27 Maret 2013;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;Halaman 9 dari 14 hal. Put.

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANGMelawanDEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN dkk.

., Djalaluddin, Djalil, SH,Yusri Jafar, SH Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum CahayaKeadilan & Associates beralamat di Jalan Mannuruki II No. 88 Kota MakassarPropinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2011dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 28 April2011 dengan No. 26/ Daf. SK.Pdt G/ 2011/PN BLK;MELAWAN: 1.

DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESISELATAN, Beralamat di Jalan AmanagappaNo. 2 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATENBULUKUMBA, Beralamat di Jalan JenderalSudirman No. 81 Bulukumba, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT IT;Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat I, disebut sebagai PARA TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :1.

ANDI MUTTAMARMATTOTORANG, sehingga secara yuridis jabatan Ketua DPRD kabupatenBulukumba tidak mengalami kekosongan .Bahwa dengan adanya Keputusan Gubenur Sulawesi Selatan Nomor : 927/IH/2011 tertanggal 22 maret 2011 tentang pencabutan keputusan GubernurSulawesi Selatan 1737/VIII/Tahun 2010 tentang peresmian PemberhentianTidak dengan Hormat Anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkabupaten Bulukumba atas nama Drs H.

Bahwa mekanisme organisasi sudah sesuai dengan prosedur yang di lakukan olehpartai golkar sulawesi selatan sebagai berikut :1. Adanya surat DPD partai Golkar sulsel No.050/DPD I/PG/III/2011 tentangpergantian ketua DPRD kab. Butukumba pada tanggat 25 Maret 2011.2. Adanya surat DPD Il partai gotkar Bulukumba pada tanggal 19 apriL 2010tentang hasil rapat pleno DPD II partai golkar buLukumba yang mengusulkan3 nama calon pimpinan DPRD ke DPD I partai golkar Sulawesi selatan yakni:1. A.

Keputusan Gubenrnur Sulawesi selatan Nomor :927/ll/tahun 2011 tanggal 22032011, bukti tertanda P.10;Yang pada pokoknya menyatakan membatalkan Surat Keputusan GubernurSulawesi Selatan Nomor: 1737/VIII/Tahun 2010 tanggal 09 Agustus 2010 TentangPeresmian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dan Ketua DPRD KabupatenBulukumba atas nama Drs.

BASSE DAENG NGASSENG, dkk. dan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muharram Andi Lolo, SH.MH, dan kawan, ParaAdvokat pada Kantor Hukum H.Muharram Andi Lolo& Associaties beralamat di Jalan Harimau Nomor10, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 Juli 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaTerbanding;DanPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1419 K/Pdt/2017Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lutfienasir, SH dan kawankawan, kesemuanya adalahpegawai pada

yang telah dilakukanpenertiban lokasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP)pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (vide Surat Gugatan halaman 1angka 1 dan halaman 2 angka 3 dan 4); Dari uraian dalil ParaPenggugat tersebut, jelas bahwa yang dimaksud oleh Para Penggugatsebagai obyek sengketa adalah lokasi yang telah diperuntukkan untukpembangunan Centre Point of Indonesia; Dari uraian tersebut, jugadijelaskan bahwa orang tua Para Penggugat (H.Abd. Latif Dg.

Latief Makka sebagai Penggugat dalam perkara perdataRegister Nomor 214/Pdt.G/2014/PN Mks dan PT Yasmin Bumi Asrisebagia Tergugat serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiTergugat Il;Perkara lainnya adalah gugatan perdata Nomor 118/Pdt.G/2014/PN Mksantara Jonny Arung/PT Gihon Abadai Jaya sebagai Penggugat melawanMuh.

Natsir selaku Sat Pol PP sebagai Tergugat I, Kapten Mustariselaku Tergugat Il, PT Yasmin Bumi Asri sebagai Tergugat Ill sertaPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat IV;Dalam gugatannya tersebut, Penggugat Jonny Arung/PT Gihon AbadiJaya mendalilkan sebagai pemilik atas tanah tumbuh seluas lebihkurang7.224 m?* dan lebih kurang 8.287 m? = 15.551 m?.

Bahwa yangmelakukan penertiban dilokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasanpembangunan Centre Point Of Indonesia adalah satuan kerja padaPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP). Dan secara struktur dipimpin oleh KepalaSatuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP). Sehingga secarakelembagaan yang melakukan penertiban tersebut adalah Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP) atas perintah Kepala Satuan Polisi PamongPraja (Kasat Pol PP).

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Cabang Takalar
Tergugat:
Hj. Patimasang

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN, KANTORCABANG TAKALAR, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh Hajjan RosmalaArifin, Direktur Pemasaran PT. Bank Sulselbar, bertempattinggal di JI. Dr. Sam Ratulangi No.16 Makassar, memberikanKuasa Khusus kepada SYAHRUL UPE (Pemimpin PT. BankPembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi BaratCabang Takalar), AIDIL NUR SYAMSUL (Funding Officer PT.

BankBank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi BaratCabang Takalar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSR/09/R/TKLR/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, yang didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 9 November2020, dibawah Register Nomor: 94/K.Pdt/2020, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:HJ. PATIMASANG, lahir di Pattallassang, pada tanggal 31 Desember 1962;Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai NegeriSipil, bertempat tinggal di JI.

ALI S. sebagai Pemohon Kasasi I, GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN PEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN sebagai Pemohon Kasasi II VS ELVIRA ANNY THOBIAS, dkk.

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN cqKEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMANPEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan A. Pangerang Pettarani, Makassar;dalam hal ini memberi kuasa kepada Labella Nakanaya,S.H. dan kawankawan, dari Biro Hukum Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 September 2017;Pemohon Kasasi II;Lawan1.

IZHAK PATTIPAWAE, bertempat tinggal diJalan Angkasa Raya Nomor 25 RT 009/RW 005,Kelurahan Panaikang, Kecamatan Janakkukang, KotaMakassar, Sulawesi Selatan;Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Selatan cq DinasTata Ruang dan Permukiman Provensi Sulawesi Selatan Nomor641.2/296/Tabaling, tanggal Februari 2012, tentang Surat Izin Penunjukan (SIP)Menempati Rumah Negara, tidak berlaku dan tidak sah;Memerintahkan Tergugat II untuk mencatut Surat Izin Penunjukan (SIP)Menempati Rumah Negara tersebut;Menghukum Tergugat I, Il dan Turut Tergugat untuk menyerahkan rumah danbangunan di Jalan Gunung Nona Nomor 43 (dahulu 59 A) Makassar tersebutkepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;Menghukum

Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan cq Dinas TataRuang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 641.2/296/Tabaling,tanggal Februari 2012, tentang Surat Izin Penunjukan (SIP) Menempati RumahNegara, tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Tergugat , Il, dan Turut Tergugat untuk menyerahkan rumah danbangunan di Jalan Gunung Nona Nomor 43 (dahulu 59 A) Makassar tersebutkepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;4.

ALI S dan Pemohon Kasasi II: GUBERNURPROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA DINAS TATA RUANG DANPEMUKIMAN PEMERINTAH PROPENSI SULAWESI SELATAN, tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkansejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR),

NomorPut88388/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 7 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP291/WPJ.15/2015,tanggal 17 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor00042/207/09/812/14, tanggal 24 Januari 2014, atas nama PTBank Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan Dan Sulawesi Barat (PTBank Sulselbar), NPWP 01.134.213.6812.000, beralamat di Jalan Dr.Ratulangi Nomor 16 Mamajang Luar, Makassar dengan perhitungansebagai berikut:9.824.847.788,00Dasar Pengenaan Pajak RpPenghitungan PPN Kurang Bayara.

denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP291/WPJ.15/2015, tanggal 17 Maret 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari Sampai Dengan Desember 2009 Nomor 00042/207/09/812/14 tanggal 24 Januari 2014, atas namaPT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan Dan SulawesiBarat (PT Bank Sulselbar), NPWP 01.134.213.6812.000,beralamat di Jalan Dr.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANKSULSELBAR), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN