merugikan kepentingan penggugat dan bertentangandengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku danselain itu pula melanggar asasasas umum pemerintahan yangbaik, khususnya : asas kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan negara, (c) keterbukaan, (d) proporsionalitas, (e)proporsionalitas, dan (f) akuntabilitas, kepastian hukum; (b)kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (f) keterbukaan; (g)kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik ; Bahwa asasasas umum pemerintahan yang baik atau biasadisebut Algemen

Negara danPengelolaan Bahwatindakan administrative Tergugat dalam menerbitkansetipikatsertipikat in litis adalah dalam rangkamelaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di BidangHal. 35 dari hal. 62 Putusan perkara Nomor :116/G/2011/PTUN.BDG36Pertanahan sebagaimana diatur dalam UndangUndangDasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Jo UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Pasal 2 Jo Peraturan Menteri Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 serta telahmemenuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB ( Algemen

Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang , melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hokum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;Menimbang, bahwa unsur pasal tesebut bersifat alternatif, apabila ada fakta hukum yang

Wederrechtelijk Materiil, yaitu. sesuatu perobuatan mungkin wederrechtelijk,walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman olehundangundang , melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhokum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggaptercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupansosial dalam masyarakat;Menimbang, bahwa unsur pasal tesebut bersifat alternatif, apabila ada faktahukum yang memenuhi salah satu

Wederrechtelijk Materiil,yaitu sesuatuperbuatan mungkin wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegasdilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang.Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel);6. Bahwa pada halaman 8 point 13 dalam gugatannya PENGGUGATmenjelaskan bahwa peristiwa Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatanini telah dilaporkan oleh PENGGUGAT dan saat ini dalam penangananpihak Kepolisian Polresta Barelang;7: Bahwa menurut Prof. Dr. H.

Penuntut Umum maupun Tim PenasihatHukum terdakwa serta terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa selain disuebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht), melawanhukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain,Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampauiwewenang (met overschrijding van zijn bevoegheid), tanpa mengidahkan cara yang ditentukandalam aturan umum (zoned inachtneming van de bij algemen

tanoa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidanayaitu perobuatan seseorang dilakukan tanoa ada landasan hukum yang sahsedangkan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatanseseorang adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman olehundangundang ataupun asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen

Bahwa asasasas umum pemerintahan yang baik atau biasa21.22.disebut Algemen beginselen van berhorlijk bertur (belanda) atauprinciples generauz du droit coutumier (Prancis) merupakanpatokan atau prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh PejabatTata Usaha Negara atau Aparatur pemerintahan dalam melakukansuatu tindakakan hukum;Bahwa tindakan hukum yang biasa dilakukan oleh Pejabat TataUsaha Negara adalah membuat suatu keputusan yang dimanakeputusan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap subjekhukum

dalam ranahhukum pidana, yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) dapatdibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: yang pertama, perbuatan melawan hukumformil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukumanoleh undangundang, yang kedua perbuatan melawan hukum materiil, yaitusesuatu perbuatan mungkin wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegasdilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang, namunbertentangan dengan asasasas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum(algemen

Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalamlapangan hukum (algemen beginsel ).Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas adalah sangat beda penanganannyaantara seseorang dinyatakan telah melakukan perobuatan melawan hukum dibidang perdata ( onrechtmatige daad ) dengan perbuatan melawan hukum dibidang pidana ( Wederrechtelijk );Bahwa, sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan secara terang benderang,bahwa Akta Perjanjian No. 05 tanggal 13 April 2010, Akta Pemindahan kuasa No.06, tanggal 13 April

harus sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan prosedur yang telahditentukan dalam Peraturan Perundangundangan;Bahwa karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quoadalah tindakan yang tidak absah, maka cukup alasan untuk menyatakanbahwa objek sengketa a quo batal dan tidak absah serta tidak mempunyalkekuatan hukum mengikat;Bahwa Selain melanggar ketentuan Peraturan Perundangundangan, Tergugatjuga menggunakan kewenangannya bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (Algemen

Melainkan juga asasasasumum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel ; Ahli menjelaskan:a) Kualifikasi perbuatan tentang tindak pidana karena kealpaan,KUHP tidak menjelaskan yang dimaksud unsur kealpaan. Roni Wiyantomenjelaskan konsep untuk menentukan perbuatan dapat memenuhiunsur kealpaan berdasarkan syaratsyarat yang diberikan oleh doktrin(Roni Wiyanto, AsasAsas Hukum Pidana Indonesia,hal. 228),perbuatan harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:1.

konteks hukum pidana perbuatan melawan hukum(Wederrchtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Wederrchtelijk Formil danWederrchtelijk Materiil ; Bahwa yang dimaksud Wederrchtelijk Formil adalah apabila sesuatuperbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang undang,sedangkan Wederrchtelijk Materiil adalah sesuatu perbuatan, mungkinWederrchtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam denganhukuman oleh Undangundang melainkan juga asasasas umum yangterdapat di dalam lapangan hukum (algemen

Poernomo Gan(Penggugat) telah dilakukan secara benar dan sah sesuai kewenanganHalaman 31 dari 77 halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN JPR.berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016, maka tidak ada alasan hukum apapun untuk menyatakanbahwa Tergugat telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (Algemen beginselen van behoorlijk bestur), Asas Kepastian Hukumdan Asas Kecermatan Formal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat telah keliru

Melainkan jugaasasasas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum lain(algemen beginsel).e Bahwa termohon tidak bermaksud menggurui pemohon, bahwamelihat perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteksHukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebihdititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifatpublik dan Hukum Perdata yang bersifat privat.

Dalam hal mandat tidak terjadiperubahan wevenang apapun (setidak tidaknya dalam arti yuridis formal yangada hubungan internal sebagai contoh menteri dengan pegavai, menterimempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegavai untuk mengambilkeputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenangdan tanggung jawab tetap berada pada organ kementrian.pegavaimemutuskan secara faktual menteri secara yuridis);Di dalam Algemen Wet Bestuurrecht (Awb), mandat berarti : Het dooreenbestuursorgaan

Bahkan Pasal 22 Algemen Bepalingen vanwetgering voor Indonesia (Peraturan Umum mengenai PeraturanPerundangUndangan untuk Indonesia; AB) dengan tegas menyatakanhakim menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengandalih undangundang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atauketidaklengkapan dalam undangundang, dapat dituntut karenamenolak mengadili perkara;Poin 7 (tujuh):Putusan Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.JktSel Halaman 84 dari 146"bahwa pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UndangUndang

Bahkan Pasal 22 Algemen Bepalingen vanwetgering voor Indonesia (Peraturan Umum mengenai PeraturanPerundangUndangan untuk Indonesia; AB) dengan tegas menyatakanhakim menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengandalih undangundang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atauketidaklengkapan dalam undangundang, dapat dituntut karenamenolak mengadili perkara;3.

Wederrechttelijk materiil, yaitu : suatu perbuatan mungkinwederrechttelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancamdengan hukuman oleh undangundang, melainkan juga asasasas umumyang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);Menurut Munir Fuadi, dalam bukunya perbuatan melawan hukum(pendekatan kontemporer), menyatakan ...yang membedakan perbuatan(melawan hukum) pidana dengan perbuatan (melawan hukum) perdataadalah sesuai dengan sifatnya sebagai hukum public, maka denganperbuatan

Sehubungandengan policy rule ini Tergugat tidak dapat berbuat lain, kecuallimengikutinya, karena kenyataannya ia dirasakan mengikat juga secaraumum (algemen binded).Halaman 19 dari 71 hal. Put.

Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalamlapangan hukum (algemen beginsel).Bahwa Penggugat telah mencampur adukan istilah perouatan melawan hukumperdata (onrechtmatige daad) dan perbuatan melanggar hukum pidana(Wederrechtelijk), hal tersebut membuat gugatan penggugat tidak jelas dankabur terlebih lagi apabila dilihat dari tuntutan/petitum dalam Penggugat tidakmenyebutkan dengan tegas perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugatapakah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ataukah

Bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa selainbertentangan dengan undangundang, peraturan pemerintah danperaturan Menteri Agraria Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasionaljuga tidak sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik(Algemen Beginselen Van Behootliik) sebagaimana diatur dalamPUTUSAN No. 107/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 17 dari halaman 97UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanyang baik yaitu :a.