terdiri dari 1 (satu) lembar repastogel, 1 (satu) lembar potongan koran karikatur Pak Tuntung, 2 (dua) buah pulpen, HP merkNokia type 2600 C dan uang tunai Rp. 100.000, dalam pecahan Rp. 20.000, dan Terdakwamengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan pengakuan Terdakwa tersebutmaka terdapat faktafakta yuridis sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam yang telahditetapkan dengan Qanun Propinsi Nanggroe

Pasal 23 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13Tahun 2003 dimana unsurunsurnya adalah sebagai tersebut dalam pasal 6 ayat (1) QanunPropinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 sebagaiberikut :1. Barang siapa ; Yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakansubjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya.

Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapatkeberuntungan.Memperhatikan pula segala peraturan dan perundangundangan yang berlaku danyang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 5 dan 6 serta Pasal 23 ayat (1) QanunPropinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 ; MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana Maisir (perjudian) sebagaimana dalam dakwaanmelanggar Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding denganacara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasiPengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :ANDI SYAHPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur SipilNegara, tempat tinggal Dusun Makmur Indah, Desa Alue Dua BakaranBatee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe

Pendidikan Alue Dua Bakaran Batee,Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa Provinsi Nanggroe AcehDarussalam; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANWALIKOTA LANGSA, tempat Kedudukan di Jalan Darussalam, No. 68 KotaLangsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/2591/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, dalam halini memberi kuasa kepada:1. Nama : DEWI NURSANTI, S.H.

., bertempat tinggal di GampongSukaramai, Desa Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, KabupatenNagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;melawanSUBIANTO RUSID, bertempat tinggal di Desa Kuala Seumayam,Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi NanggroeAceh Darussalam (NAD), dalam hal ini memberi kuasa kepadaFIRMAN AZUAR LUBIS, SH. dan kawankawan, para AdvokatFIRMAN AZUAR LUBIS & Rekan, berkantor di Jalan Brigjend H.A.Manaf Lubis, No. 1

B, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal20 Februari 2012 ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;danMAK DIN, bertempat tinggal di Desa Lamie, Kecamatan DarulMakmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD);Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi

dan TurutTermohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Meulaboh pada pokoknya atas dalildalil:1 Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas + 3,5Ha (tiga koma lima hektar) yang terletak di Desa Gunong Keupok, KecamatanTadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD), yang digantirugikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sesuaiHal. 1 dari 12 hal.

berkekuatan hukum;Bahwa dengan demikian, oleh karrena Surat Keterangan Ganti Rugi Tanahtertangggal 15 April 2008 yang dibuat dan diketahui oleh Keuchik Kepala DesaGunong Keupok adalah sah dan berkekuatan hukum, maka dimohonkan kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menyatakan PENGGUGATadalah sebagai pemilik yang sah dari objek perkara yaitu sebidang tanah seluas +3,5 Ha (tiga koma lima hektar) yang terletak di Desa Gunong Keupok,Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe

olehPENGGUGAT, seandainya TERGUGAT I tetap mengusahai dan menguasai sertamengerjakan atau menanami lahan objek perkara a quo, maka sampai menungguputusan akhir perkara ini, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriMeulaboh untuk memberikan putusan sela berupa:Memerintahkan kepada TERGUGAT I = atau orang/Badan yangmenggantungkan hak dari padanya agar tidak menguasainya dan mengerjakanlahan objek perkara a quo yang terletak di Desa Gunong Keupok, KecamatanTadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe

BinJUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang padaDinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika(DISHUBKOMINTEL) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (berdasarkanKeputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.: Ku. 954.1/13/2008tanggal 18 Maret 2008 yang diperbaiki pada tanggal 16 September 2008) danTerdakwa Il. Drs. MUHAMMAD ALI YUNUS, MM. Bin M.

BinJUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang padaDinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika(DISHUBKOMINTEL) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (berdasarkanKeputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.: Ku. 954.1/13/2008tanggal 18 Maret 2008 yang diperbaiki pada tanggal 16 September 2008) danTerdakwa II. Drs. MUHAMMAD ALI YUNUS, MM. Bin M.

Maulan Consultant;(Asli) 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi, Informasi Dan Telematika Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor : 602.1/16/ND/2008 tentang PembentukanBarang/jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan TelematikaProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2008 tertanggal 17Maret 2008, Beserta Lampirannya sebanyak 1 (satu) lembar;(Asli) 1 (satu) lembar surat pernyataan PT.

(foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :Ku.954.1/13/2008 tertanggal 18 Maret 2008, diperbaiki pada tanggal 16September 2008 Beserta lampirannya sebanyak 1(satu) lembar.39.(foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :Ku.954.1/33/2007 tertanggal 12 Februari 2007, beserta lampirannyasebanyak 2 (dua) lembar;40.

(Asli) 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi, Informasi Dan Telematika Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor : 602.1/16/ND/2008 tentang PembentukanBarang/jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan TelematikaHal. 30 dari 55 hal. Put. No. 735 K/Pid.Sus/2015.Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2008 tertanggal 17Maret 2008, Beserta Lampirannya sebanyak 1 (satu) lembar;50.(Asli) 1 (satu) lembar surat pernyataan PT.

AcehDarussalam Nomor : 511.1/02/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang PenetapanPagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin Tahun 2008 di Kabupaten/Kota dalamWilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;Photo copy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor :12.a Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Penetapan Pagu danPelaksanaan ODistribusi Raskin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 ;Photo copy yang telah dilegalisasi Surat Gubernur Nanggroe Aceh DarussalamNomor ; 511.1/3906 tanggal

13 Pebruari tentang Tambahan Pagu RaskinKabupaten/Kota dalam Wilayah NAD Tahun2008 ; Photo copy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor :16.a Tahun 2008 tanggal 14 Pebruari 2008 tentang Penetapan Tambahan Pagu danPelaksanaan istribusi Raskin di Kabupaten Aceh Jaya TahunPhoto copy yang telah dilegalisasi Surat Gubernur Nanggroe Aceh DarussalamNomor : 511.1/35101 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Tambahan Pagu RaskinKabupaten/Kota dalam Wilayah NAD Tahun 2008 ;Photo copy yang

, dalam lampiran surat keputusan tersebut untukKecamatan Teunom mendapat alokasi raskin tahun 2009 sebanyak 256.860kilogramnya ;Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 511.1/9232Tanggal 17 Februari 2009 Tentang Penyesuaian Pagu Raskin Kabupaten / Kota DalamWilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009, dalam lampiran surat11keputusan tersebut untuk Kabupaten Aceh Jaya mendapat penyesuaian alokasi raskintahun 2009 sebanyak 51.660 sehingga menjadi 1.091.700kilogramnya

, dalam lampiran surat keputusan tersebut untukKecamatan Teunom mendapat alokasi raskin tahun 2009 sebanyak 256.860kilogramnya ;Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 511.1/9232Tanggal 17 Februari 2009 Tentang Penyesuaian Pagu Raskin Kabupaten / Kota DalamWilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009, dalam lampiran suratkeputusan tersebut untuk Kabupaten Aceh Jaya mendapat penyesuaian alokasi raskintahun 2009 sebanyak 51.660 sehingga menjadi 1.091.700 kilogramnya

, dalam lampiran surat keputusan tersebut untukKecamatan Teunom mendapat alokasi raskin tahun 2009 sebanyak 256.860kilogramnya 523Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 511.1/9232Tanggal 17 Februari 2009 Tentang Penyesuaian Pagu Raskin Kabupaten / Kota DalamWilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009, dalam lampiran suratkeputusan tersebut untuk Kabupaten Aceh Jaya mendapat penyesuaian alokasi raskintahun 2009 sebanyak 51.660 sehingga menjadi 1.091.700 kilogramnya

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Banda Aceh; Pemerintah R.I, Cq. Departemen Keuangan R.I., Cq. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah I Medan, Cq.Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam; Helmi

Simpang, Kabupaten Aceh Timur,Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibawah Nomor : 017/17/1/2002tertanggal 12 Januari 2002 ;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuaTergugat di Nanggroe Aceh Darussalam selama bersama selama 4 tahun,selanjutnya pinah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan telahHal. 1 dari hal. 7 Put.

Simpang, Kabupaten Aceh Timur,Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 12 Januari 2002 bermaterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat, Penggugat telahpula menghadirkan saksisaksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islamtelah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Dimana dalam amar keputusan dimaksud menyatakan bahwa:Menetapkan : Pembagian paruh waktu masa tugas anggota DPRA ProvinsiPertamaKeduaKetigaKeempatKelimaNanggroe Aceh Darussalam periode 20092014 daerah pemilihanIV dari Partai Amanat Nasional ;: Menetapkan pembagian paruh waktu masa tugas sebagai anggotaDPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam daerah pemilihan IVdari Partai Amanat Nasional antara caleg nomor urut 3 (Tiga)saudaraku Bukhary M.Y dengan caleg nomor urut 2 (dua)saudaraku Ismaniar, dengan

perbandingan masa tugas 3 (tiga) tahununtuk saudaraku Bukhary M.Y dan masa tugas 2 (dua) tahun untuksaudaraku Ismaniar ;: Memerintahkan kepada saudaraku Bukhary M.Y dan SaudarakuIsmaniar, untuk membuat perjanjian penggantian antar waktu masatugas sebagai anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamdengan perbandingan 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun dihadapanNotaris yang ditunjuk oleh DPPPAN ;: Memerintahkan kepada DPW PAN Provinsi Nanggroe AcehDarussalam untuk menindaklanjuti keputusan ini dengansebagaimana

Surat Nomor PAN/B/KUSJ/035/VU/ 2012 tanggal 13 Juli 2012 yang ditujukankepada Ketua DPRA) ;Bahwa secara yuridis sangat aneh Amar Surat Keputusan (SK) Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/059/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat Idimaksud pada amar kedua dinyatakan bahwa :Memerintahkan kepada saudaraku Bukhary M.Y dan Saudaraku Ismaniar, untukmembuat perjanjian penggantian antar waktu masa tugas sebagai anggota DPRAProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan perbandingan 3 (tiga) tahun dan 2

Maka secara hukumsurat keputusan dari DPPPAN (Tergugat I) Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/059/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 Tentang Pembagian Paruh Waktu Masa Tugas AnggotaDPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Priode 20092014 Daerah Pemilihan IVdari Partai Amanat Nasional tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

AcehDarussalam Priode 20092014 Daerah Pemilihan IV dari partai Amanat Nasionalmerupakan perbuatan melawan hukum ;6 Menyatakan:1 Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh DPPPAN Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/059/V 11/2009, tanggal 17 Juli 2009, Tentang PembagianParuh Waktu Masa Tugas Anggota DPRA Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Priode 20092014 Daerah Pemilihan IV dari Partai AmanatNasional ;2 Surat yang diterbitkan oleh DPPPAN Nomor PAN/A/KWSJ/067/II/2012, tanggal 22 Pebruari 2012, Perihal: Penggantian

tertanggal 02April 2019 sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata PermohonanNomor : 149/Pdt.P/2019/PN.Pdg. telah mengajukan Permohonan perubahan namadan tanggal lahir pada Akta kelahiran, dengan alasanalasan sebagai berikut;e Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorangperempuan yang bernama NURHASANAH Pada tanggal 5 MEI 2002 dikecamatan BANDAR DUA, sesuai dengan kutipan Akta NikahNo.238/09/V1I/2002 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama(KUA) KecBANDAR DUA Kabupaten PIDIE NANGGROE

dijadikan bukti yang sah dalamperkara ini.Menimbang, bahwa selain buktibukti berupa surat tersebut dimuka, pemohonjuga telah menghadapkan ke persidangan saksisaksi yang memberikan keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi 1 Ruslan : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Beralamat di Perum Griya Elang RT 02 Rw10 Kec Koto Tangah Kota Padang; Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan Nurhasanah Pada tanggal 05Mei 2002 di Bandar dua Kabupaten Pidie Nanggroe

akte lagi; .Bahwa setahu saksi dengan 2 akte kelahiran atas nama anak pemohon yangterdapat perbedaan penulisan tempat lahir telah menimbulkan kesulitan bagipemohon ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;Saksi2: BARLADY; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Beralamat di Perum Griya Elang RT 02 Rw10 Kec Koto Tangah Kota Padang; Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan Nurhasanah Pada tanggal 05Mei 2002 di Bandar dua Kabupaten Pidie Nanggroe

selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akanmengajukan apaapa lagi dan mohon Penetapan.Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan denganbukti bukti berupa surat maupun keterangan saksisaksi dan keterangan pemohonsendiri, maka dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Elang RT 02 Rw 10 Kec KotoTangah Kota Padang; Bahwa setahu saksi pemohon telah menikah dengan Nurhasanah Pada tanggal 05Mei 2002 di Bandar dua Kabupaten Pidie Nanggroe

POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;----------------- Menyatakan sah Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 1030/SS/L/TH.2009 dan dilegalisir oleh Sabaruddin Salam, SH.SpN, Notaris/PAAT di Kota Banda Aceh ;---- Menyatakan sebidang tanah seluas 48 M (ukuran 4 x 12 M) beserta dengan bangunan rumah toko (ruko) bertingkat satu berlantai dua dilengkapi dengan fasilitas instalasi listrik, instalasi air, atap seng, yang terletak di Propinsi Nanggroe

(ukuran 4 x 12 M) beserta dengan bangunanrumah toko (ruko) bertingkat satu berlantai dua dilengkapi dengan fasilitas instalasilistrik, instalasi air, atap seng, yang terletak di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, KotaBanda Aceh, Kecamatan Lueng Bata, Desa Batoh, setempat dikenal dengan JalanTgk.H.M.

(ukuran 4 x 12 M) beserta dengan bangunanRumah Toko (Ruko) bertingkat satu berlantai dua yang dilengkapi dengan fasilitasinstalasi listrik, instalasi air, atap seng, juga terletak di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, Kota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata, Desa Batoh, setempat dikenaldengan JIn. Tgk.

(ukuran 4 x 12 M) beserta dengan bangunan rumahtoko (ruko) bertungkat satu berlantai dua dilengkapi dengan fasilitas instalasi listrik, air,atap seng, yang terletak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kota Banda Aceh,Kecamatan Lueng Bata, Desa Batoh, setempat dikenal dengan JIn. Tgk.

1 dan 2) tentang khalwat (mesum);Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganselengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanterdakwa telah memenuhi unsurunsur pasal dari khalwat (mesum) yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada terdakwa dapatdipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telahdilakukan;Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umumterdakwa telah didakwa melanggar pasal 4 dan 5 Jo pasal 22 ayat (1 dan2) Qanun Propinsi Nanggroe

Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subyekhukum yaitu setiap individu yang beragama Islam yang berada diProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terhadapnya dapatdimintakan pertanggungjawaban terhadap sesuatu jarimah yangdilakukan dan tidak ada alasan pema'af maupun alasan pembenarterhadap perbuatan pidana/jarimah yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan persidangan telahmembenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yangtercantum dalam surat dakwaan

Unsur Melakukan Perbuatan Khalwat (Mesum) ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 20Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003tentang Khalwat (Mesum) yang dimaksud dengan Khalwat (Mesum)adalah perbuatan bersunyisunyi antara dua orang mukallaf atau lebihyang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatanperkawinan;Ad. 3.1 : Perbuatan BersunyiSunyi;Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap faktahukum baik berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA, SAKSIKEDUA,

lakilaki mahram;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1)KUHAP kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan undangundang apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman cambuk sebagai upayapreventif dan edukatif yang amarnya seperti di bawah ini;Memperhatikan pasal 49 huruf (c) Qanun Propinsi Nanggroe

AcehDarussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam sertasegala peraturan dan perundangundangan yang berlaku yangberhubungan dengan perkara ini knususnya Pasal 4 dan 5 jo Pasal 22ayat (1 dan 2) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14tahun 2003 tentang khalwat (mesum);MENGADILI1.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor: W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh bertanggal 27 Desember 2021;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor: W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh bertanggal 27 Desember 2021 ;

4.Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.424.000 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat Il, Ill, IV, V, Vi/para Turut Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Jantho, pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di DesaMeunasah Papeun, sekarang menjadi Kecamatan Krueng Barona Jaya (dalamAkta Jual Beli tahun 1994 masih Kecamatan Ingin Jaya), Kabupaten AcehBesar, Provinsi Nanggroe

Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak dikuasai olehpenggugat. Tanah Penggugat tersebut termasuk yang telah dibebaskan olehpanitia Pengadaan tanah Kabupaten Aceh Besar untuk pengadaan tanah DPRDProv. Nanggroe Aceh Darussalam. Bahwa didalam hal ini penetapan lokasitanah untuk perumahan Dinas DPRD Prov. Nanggroe Aceh Darussalam denganberdasarkan surat permintaan Sekretaris Daerah Prov.

Nanggroe AcehDarussalam dengan Nomor: 012.1/40646 tanggal 18 Desember 2001 tentangPembebasan tanah yang ditujukan kepada panitia pengadaan tanah KabupatenAceh Besar. Bahwa didalam surat tersebut pada pokoknya pihak SekretarisProv.

Nanggroe Aceh Darussalam telah meminta agar panitia pengadaan tanahuntuk membebaskan tanah seluas kurang lebih 3 hektar yang tertetak di DesaMeunasah Papeun, Dusun Buklat, Kecamatan Krueng Barona Jaya, KabupatenAceh Besar, tersebut dinyatakan bahwa tanah yang akan dibebaskan itu masihberstatus tanah milik adat. Atas surat itu kemudian Bupati Aceh Besarmengeluarkan Surat Keputusan dengan No. 152 tahun 2001 tanggal 22Hal. 13 dari 23 hal. Put.

Nanggroe Aceh Darussalam untukpengadaan tanah perumahan DPRD Prov. Nanggroe Aceh Darussalam tahun2001 di Desa Meunasah Papeun, Dusun Buklat, Kecamatan Krueng BaronaJaya, Kabupaten Aceh Besar, yang mana surat keputusan dari Bupati AcehBesar tersebut merupakan Keputusan Pejabat TUN sebagaimana yangdisebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undangundang No. 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara.

Menetapkan telah meninggal dunia saudara laki-laki kandung Pemohon Muhammad Yusuf Saputra Bin Muhammad Rokan dan Isterinya Yulina Iriani Binti Muhammad Kamil serta seorang anak kandung bernama Puan Afifah Binti Muhammad Yusuf Saputra pada tanggal 6 Desember 2004 akibat bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam ; 3.

Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal saudara lakilakikandung Pemohon bernama Muhammad Yusuf Saputra Bin MuhammadRokan akibat bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yangmelanda Nanggroe Aceh Darussalam ;Hal. 1 dari 7 Hal.Penetapan No. 92/Pdt.P/2012/MSBna2. Bahwa semasa hidup Muhammad Yusuf Saputra mempunyai seosrang isteribernama Yulina Irani Binti Muhammad Kamil juga meninggal dunia pada 26Desember 2004 akibat tsunami ;3.

UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama dan akan dipergunakan untuk pengurusan penarikan simpanan uang padaBank Aceh atas nama almarhum Muhammad Yusuf Saputra Bin Muhammad Rokan ;Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P1, P2dan P3, saudara lakilaki Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf Saputra Bin6Muhammad Rokan dan isterinya Yulina Iriani serta seorang anak kandung bernamaPuan Afifa Maulina telah meninggal dunia pada saat gempa bumi dan gelombangtsunami menimpa Nanggroe

Menetapkan telah meninggal dunia saudara lakilaki kandung PemohonMuhammad Yusuf Saputra Bin Muhammad Rokan dan Isterinya Yulina IrianiBinti Muhammad Kamil serta seorang anak kandung bernama Puan Afifah BintiMuhammad Yusuf Saputra pada tanggal 6 Desember 2004 akibat bencana alamgempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam ;3. Menetapkan :3.1 M.Iqbal Rokan Bin Muhammad Rokan (saudara lakilaki kandung) :3.2.

Arsyad bin Ibrahim ada memilikiharta sebagai berikut:1) Sebidang tanah hak milik sebagaimana dinyatakan dalamSertipikat Hak Milik Nomor 256/Gampong Blang (sisa), diuraikandalam Surat Ukur Nomor 05/2007 tanggal 9 Maret 2007, dibukukandan diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2007, dengan luas sisa 120(Seratus dua puluh) meter persegi, terletak di:Propinsi : Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam)Kota : LangsaKecamatan : Langsa KotaDesa : Gampong BlangTerdaftar atas nama Haji Arsyad Ibrahim.2) Sebidang tanah

tanggal 03 Maret 2016, dibukukan danditerbitkan pada tanggal 29 Maret 2016, dengan luas 67 (enampuluh tujuh) meter persegi, terletak di:Propinsi : Aceh.Kota : Langsa.Kecamatan : Langsa Kota.Desa : Gampong Teungoh.Terdaftar atas nama Haji Arsyad Ibrahim.7) Sebidang tanah hak milik 293/Gampong Blang, diuraikandalam Surat Ukur Nomor 10/2008 tanggal 09 April 2008, dibukukandan diterbitkan pada tanggal O09 April 2008, dengan luas 113(seratus tiga belas) meter persegi, terletak di:Propinsi : Aceh (dahulu Nanggroe

Aceh Darussalam)Kota : Langsa.Kecamatan : Langsa Kota.Desa : Gampong Blang.Terdaftar atas nama Haji Arsyad Ibrahim.8) Sebidang tanah hak milik 608/Gampong Jawa, diuraikandalam Surat Ukur Nomor 75/2005 tanggal 08 September 2005,dibukukan dan diterbitkan pada tanggal 08 September 2005,dengan luas 343 (tiga ratus empat puluh tiga) meter persegi,terletak di:Propinsi : Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam)Kota : Langsa.Kecamatan : Langsa Kota.Hal. 4 dari 8 hal.

ADANYA KEPUTUSAN YANG DIGUGAT1.Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiatertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan PengangkatanBupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD) ;2.Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiatertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan PengangkatanWakil Bupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD)Dan selanjutnya disebut Obyek Gugatan ; 3.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal03 Agustus 2012 tentang

Pengesahan Pengangkatan BupatiAceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) danKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal03 Agustus 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan WakilBupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh DarussalamHalaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.

TataUsaha Negara (PTUN) DKI Jakarta untuk menetapkan suatuputusan penangguhan pelaksanaan keputusan a quo, yaitu agarmemerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan suratkeputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia tertanggal O03 Agustus 2012 tentangPengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tengah PropinsiNanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 03 Agustus 2012tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh TengahPropinsi Nanggroe

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugatberupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiatertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan PengangkatanBupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( NAD) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaHalaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.tertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan PengangkatanWakil Bupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam( NAD Vs in casu obyek gugatan ;2.Memerintahkan

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jinayah maisir, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 jo, Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir Jo pasal 44 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

No. 2078 K/Pid.Sus/2014perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caramaupun keadaan sebagai berikut :Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat akibat koroban konfliksekaligus sebagai upaya mempercepat proses reintegrasi mantan anggotaGAM kedalam masyarakat, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamtelah mengalokasikan bantuan dana korban konflik Pola Diyat tahun 2005;Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana bantuan tersebut pada tanggal14 Desember 2005 Pemegang Kas Badan

dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaansebagai berikut : Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat akibat korban konfliksekaligus sebagai upaya mempercepat proses reintegrasi mantan anggotaGAM kedalam masyarakat, Pemerintah Provinsi Nanggroe

AcehDarussalam, Nomor: 330/ 24868, tanggal 25 Nopember 2005, PerihalPenyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005 sertaLampirannya.8) 1 (Satu) lembar Asli Surat Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, Nomor: 330/ 27080, tanggal 19 Desember 2005, PerihalPenyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005, tanpaLampiran9) 1 (Satu) Eks Surat Asli Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,tanggal 25 Nopember 2005, Perihal Petunjuk Tehnis PenyaluranBantuan Korban Konflik Pola Diyat

AcehDarussalam, Nomor: 330/ 24868, tanggal 25 Nopember 2005, PerihalPenyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005 sertaLampirannya.1 (Satu) lembar Asli Surat Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, Nomor: 330/ 27080, tanggal 19 Desember 2005, PerihalPenyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005, tanpaLampiran1 (Satu) Eks Surat Asli Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,tanggal 25 Nopember 2005, Perihal Petunjuk Tehnis PenyaluranBantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun

No. 2078 K/Pid.Sus/2014Perihal Penyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005serta Lampirannya.8) 1 (Satu) lembar Asli Surat Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, Nomor: 330/ 27080, tanggal 19 Desember 2005,Perihal Penyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005,tanpa Lampiran9) 1 (Satu) Eks Surat Asli Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, tanggal 25 Nopember 2005, Perihal Petunjuk TehnisPenyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005.10) 1(Satu) lembar Asli Surat

MAHA ESAPengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XxxxxKabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanBuruh Harian Lepas, tempat kediaman di XxxxxKabupaten Pidie Jaya Provinsi Nanggroe

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugatterakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di XxxxxKabupaten Pidie Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun danharmonis dan telah melakkan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) oranganak yang bernama AK, tanggal lahir xxxxx 2020;.

SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh HarianLepas, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bandung Barat di bawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat: Bahwa Saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernamaTergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman orangtua Tergugat di Xxxxx Kabupaten Pidie JayaProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) oranganak;Fal

SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh HarianLepas, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bandung Barat, di bawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa Saksi adalah Kakak Penggugat;Bahwa Saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernamaTergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman orangtua Tergugat di Xxxxx Kabupaten Pidie JayaProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;Bahwa Penggugat

Aceh Tamiang, yang merupakan kabupaten di salah satupropinsi Aceh, yang diberlakukan syariat Islam melalui qanun;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh MajelisHakim apakah faktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebutdiatas menjadikan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan PenuntutUmum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu, Pasal 5 JoPasal 26 Ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam No. 12 Tahun2003 tentang khomar (minuman keras) dan sejenisnya. dan kedua yaituPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6Him. 12 dari 19 Putusan No.06/JN/2015/MS.KSG.ayat(1) Jo Pasal 26 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12Tahun 2003 tentang khomar (minuman) keras dan sejenisnya;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh PenuntutUmum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan padadakwaan yang dilakukan

oleh terdakwa berdasarkan faktafakta hukum yangterbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 26Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003tentang khomar (minuman) keras dan sejenisnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri serta faktafakta hukum yamgdiperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikanDakwaan

Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam No. 12 Tahun 2003 tentang khomar (minuman) keras dansejenisnya yang unsurunsur terdiri dari:1.

minuman khamardan sejenisnya;Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim inti dari apa yang dilarangtersebut termaktub jelas dalam Pasal tersebut yakni minuman khomar, danuntuk mengurai lebih lanjut, Majelis perlu mendepinisikan minuman khomar dansejenisnya tersebut, guna meyakinkan Majelis apakah benar barang bukti yangdiajukan jaksa tersebut benar khomar dan sejenisnya sebagaimana yangdimaksud Pasal tersebut;Menimbang bahwa defenisi knomar dan sejenisnya tertuang dalam Pasal1 nomor (20) Qanun Provinsi Nanggroe