Nilai jualsudah mencapai Rp 75.000, /m* sehingga penentuan harga standar disesuaikandengan kondisi lapangan, namun kenyataannya berdasarkan keteranganmasingmasing kepala desa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebutdan masih berkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilai kompensast untukmasingmasing jenis tanah sesuai Lampiran Surat Keputusan Mentamben No.975 K/47

Formula perhitungan kompensasi adalah sebagai berikut :Nilai kompensasi = optimalisasi lahan X indeks fungsi X status Tanah XNJOPHarga tanah dan bangunan dapat didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak.Berdasarkan Ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensasvsesuai Lampiran Keputusan Mentamben No.975K/47/MPE/ 1999 adalahsebagai berikut : Nilai kompensasi tanah/bangunan Nilai kompensasi tanah pekarangan Nilai

Nilai jualsudah mencapai Rp 75.000, /m sehingga penentuan harga standar disesuaikandengan kondisi lapangan, namun kenyataannya berdasarkan keteranganmasingmasing kepala desa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebutdan masih berkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilait kompensas?

Formula perhitungan kompensasi adalah sebagai berikut : Nilai kompensasi = optimalisasi lahan X indeks fungsi X status Tanah XNJOP Harga tanah dan bangunan dapat didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak. Berdasarkan Ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensas?

dan data NJOP didapat dariKantor Pelayanan Pajak Pratama Kab.

B.65 dari Rp. 537.000, per meter persegi menjadiRp. 160.000 per meter persegi sehingga sama dengan NJOP tanah SHGBNo. 192; dan dalam pertemuan tersebut disepakati pengurusan upayapenurunan NJOP tersebut akan dilakukan Saksi YUDI TJAHYANA.Terdakwa selanjutnya dalam upaya pengurusan perpanjangan SHGB No.B.65 dan pengurusan upaya penurunan NJOPnya telah meminjam uangkepada saksi TATANG SUPRIATNA sebesar Rp. 7 (tujuh) Milyar yang olehsaksi TATANG SUPRIATNA telah diberikan dengan Bilyet Giro NomorHal.

B.65 sesuaiSPPT NOP. 32.73.110.001.0240001.0 dengan NJOP atas tanah sebesarRp. 537.000, dan NJOP atas bangunan Rp. 365.000, per meter persegi.Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 kembali memberikuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa No.047/KUA/2004 tertanggal 30 September 2004 untuk mengajukanpermohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiHal. 4 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006dan Bangunan PT.

B.65 dengan luas tanah 182.900 m2 danSPPTNOP 32.73.110.001.024000.1.0 dengan NJOP atas tanah senilaiHal. 15 dari 104 hal. Put.

B.65 sesuaiSPPT NOP. 32.73.110.001.0240001.0 dengan NJOP atas tanah sebesarRp. 537.000, dan NJOP atas bangunan Rp. 365.000, per meter persegi.Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 kembali memberikuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa No.047/KUA/2004 tertanggal 30 September 2004 untuk mengajukanpermohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan PT.

Rp160.000,/m2 dan bangunan seluas 14.000,m2 NJOP Rp225.000,/m2.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp. 6.361.923.637.953,002. NJOPTKP Rp. 7.500.000,003. NJOP untuk perhitungan PBB Rp. 6.361.916.137.953,004. Persentase NJKP 40%5. NJKP Rp. 2.544.766.455. 181,006. PBB yang terutang Rp. 12.723.832.275,007. PBB yang sudah dibayar Rp. 12.722.784.566,008. Pokok PBB yang masih harus dibayar Rp. 1.047.709,009. Denda Administrasi Rp. 261.927 ,0010 Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 1.309.636,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 301/B/PK/Pjk/20192015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.011.5313.001,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Ro1.309.636,00, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Penetapan kelas bumi dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) per m2 sebesar Rp124.726,00, dan Penetapankelas bangunan dengan NJOP per m2 sebesar Rp166.472,00, yangtidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan

melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertinbanganhukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupemanfaatan atas objek sengketa telah sesuai dengan IUP danTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampauikewenangannya dalam penghitungan NJOP

Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 05/PDT.G/2012/PN.Tmk tanggal12 September 2012 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut: ~~~~~~~~~~~~~~~~~e 2/Dalam...e 2DALAM EKSEPSI := Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DALAM POKOK PERKARA : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah Penggugat olehTergugat sebesar Rp. 500.000.000, (dima ratus juta rupiah) sebelum pajak,tidak sesuai ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

pertimbangan sendiri,dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ eewn Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwapihaknya memiliki tanah seluas 100 X 100 M2 dan terhadap tanah tersebut telah dibebaskanuntuk kepentingan umum dan Penggugat telah menerima ganti rugi dari Tergugat sebesarRp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah), namun Tergugat tidak menjelaskan tentangbesarnya ganti rugi dan pajak sehingga pembayaran tersebut tidak sesuai dengan NJOP

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ween Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tanah yang telahdibebaskan oleh Tergugat untuk kepentingan umum adalah miliknya maka gugatanPenggugat harus ditolak secara keseluruhan tanpa perlu mempertimbangkan poin gugatanlainnya RR RR RRR RRR RRR RR RRR RR RRR RR RRR RRR RRR RRR RRR RR RR RR RR RRR RR RRRown Menimbang, bahwa oleh karena materi gutatan lainnya adalah tuntutan agarpembayaran ganti rugi tanah disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP

) makameskipun berlebihan, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah pembayaran gantirugi atas tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak( NJOP) sebagai mana didalilkan oleh Penggugat;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wwe Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pembayaran ganti rugi, ternyatapembayaran ganti rugi dilakukan pada tanggal 30 Juni 2011 sehingga ketentuan yang berlakuberkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Perpres Nomor 65 Tahun2006

ketentuan kedua pasal tersebut jelas bahwa dalam rangkapenentuan besarnya ganti rugi atas tanah untuk pelaksanaan pembanguan demi kepentinganumum terlebih dahulu harus melalui musyawarah dan penetapan besarnya ganti rugi secarasepihak oleh Panitia pengadaan tanah baru dilakukan apabila musyawarah tidaktercapai;~~~~wwe Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun ketentuan pasal 15 Perpres Nomor 65Tahun 2006 menentukan bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan pada NilaiJual Obyek Pajak (NJOP

Alasan penolakanyang sangat jelas dari PEMOHON ~ adalah disebabkan nilai yangditawarkan di bawah NJOP yang ditetapbkan Pemerintah KabupatenBulungan.Hal ini yang menjadi dasar keberatan PEMOHON tentang Nilai GantiKerugian yang ditetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah PelabuhanPesawan yang nilainya hanya mencakup 40% dari NJOP yang ada. Tidaksampai setengah dari NJOP kawasan yang ada. Sementara itu,PEMOHON merupakan pembayar PBB objek lahan tersebut yang patuhbayar setiap tahunnya.

Bahkan di dalam logika umum masyarakat, nilaiganti kerugian sepatutnya berada di atas NJOP yang ada.Dalam pemahaman PEMOHON, TERMOHON pasti sudah menghubungikantor pajak setempat (BP2RD) untuk memperoleh data NJOP kawasanyang akan dibebaskan untuk Pelabuhan Pesawan.

Bahwa adapun yang menjadi alasan adalah PemohonKeberatan beranggapan memiliki alasan penolakan yang sangat jelasdisebabkan nilai yang ditawarkan di bawah Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang ditetapbkan Pemerintah Kabupaten Bulungan;39. Bahwa Pemohon Keberatan menyampaikan tanah tersebutmemiliki NJOP per meter persegi sejak tahun 2018 sebesar Rp.32.400,00 (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Bahwa lebih lanjut pengertian NJOP itu sendiri berdasarkanPasal 1 angka 40 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah adalah harga ratarata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga denganobjek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;42.

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (1) UndangUndangNomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaanadalah NJOP;43. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, NJOP adalah dasardari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan,sehingga apabila kita pahami secara a contrario, NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah, melain dasar dari pengenaan Pajak Bumidan Bangunan perdesaan dan perkotaan;44.

permeter tidak didukung dengan buktitertulis yang cukup, maka majelis hakim berpendapat nilai yang palinglayak dan adil untuk menentukan harga tanah obyek sengekta adalahHalaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT BJMnilai jual obyek pajak, yang diperoleh dari bukti Tergugat yaitu TI.1IVberupa keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0527/KUM/2019 tentang ketetapan nilai barang Milik Daerahberupa tanah milik pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2018yang mencantumkan NJOP

terhadap tanah obyek sengketa adalahsebesar Rp.82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) permeter.Pembanding menanggapi kiranya tidak tepat jika dijadikan acuan daribukti Terbanding I/Tergugat I, karena bukankah dasar NJOP yangdipergunakan adalah tahun 2018, sedangkan saat ini tahun 2021 yangtentunya nilai NJOP telah mengalami perubahan.

Menimbang, bahwa karena nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)permeter tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka Majelis Hakimberpendapat nilai yang layak dan adil untuk menetukan harga tanah objeksengketa adalah Nilai Jual Obyek Pajak, yang diperoleh dari bukti suratTergugat yaitu TI.IV berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatannomor 188.44/0527/KUM/2019 tentang Ketetapan Nilai Barang Milik DaerahBerupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2018 yang mencantumkan NJOP

Bjb tanggal 17 Mei2020 adalah sudah sangat tepat dan benar serta tidak ada kelalaian dankekeliruan dalam pertimbangannya maupun penerapan hukumnya dalammenetapkan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan NJOP sebesarRp.82.000,00 per meter;2.

Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding/Penggugat pada point3 yang pada pokoknya tidak tepat jika dijadikan acuan harga tanah obyeksengketa adalah dari bukti Terbanding I/Tergugat berupa KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0527/KUM/2019 tentangKetetapan Nilai Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik PemerintahProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 yang mencantumkan NJOPterhadap tanah obyek sengketa adalah sebesar Rp.82.000, (delapan puluhdua ribu rupiah), karena bukanlah dasar NJOP

tanah dimaksud kepada P2T, sehingga sikapPemohon Kasasi /Terdakwa yang tidak menyerahkan NJOP tersebut,merupakan perbuatan melawan hukum juga (menurut judex facti(Pengadilan Negeri) keberadaan NJOP tersebut sangat pentingsebagaimana pertimbangannya di halaman 129 "apabila NJOP tersebutdiserahkan sebagai bahan pertimbangan menentukan besarnya ganti rugiyang akan diberikan kepada Terdakwa atau PT.

Bukanberdasarkan atau mengutamakan NJOP ;e NJOP hanya diperlukan dalam proses perhitungan besarnya gantirugi yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk ;e Ketentuan umum yang berlaku tentang NJOP adalah bahwa NJOPdigunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Bumi danBangunan (PBB) dengan batasan yang jelas dan tegas, yaitu : NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 20 % x NJOP ; PBB terhutang = 0,5 % x NUKP ;e Kelemahan signifikan jika NJOP dijadikan dasar dalam "menetapkan"harga adalah sebagai

berikut :e Penetapan harga berdasarkan NJOP mengandung pengertianbahwa harga ganti rugi harus sama dengan nilai jual objek pajak(NJOP) yang tercantum dalam SPPT.

Juga tidak akan pernah ada pelepasanhak atas tanah jika tanah yang bersangkutan belum memiliki NJOP ;e Jika NJOP sebagai dasar penetapan harga difahami bahwapenetapan harga tidak jauh melebihi NJOP. maka di samping tidakada kepastian hukum, juga para pemegang hak atas tanah menjaditakut untuk melepaskan tanahnya kepada Pemerintah atau BUMN,karena berpotensi dituduh Korupsi ;e Penetapan harga yang harus sama atau tidak jauh melebihi NJOP,tentunya bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hakatas

atau jauh melebihiNJOPnya bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga unsurmelawan hukum dalam perkara a quo harus dinyatakan "TidakTerpenuhi ;e Terdakwa tidak menyerahkan NJOP dipertimbangkan sebagai berikut :e Seandainya benar bahwa Pemohon Kasasi l/Terdakwa tidakmenyerahkan NJOP tanah tersebut kepada P2T tanpa diketahuialasan pastinya, tapi saksi Eko Banyu Aji selaku staf KPP.PBB BandarLampung dan juga sebagai Anggota P2T telah menyerahkan SPPT/NJOP Tanah HGU PT.

Pasal 6 ayat (1) Perbup No. 40Tahun 2014 ditentukan bahwa : "Struktur dan tariff Retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP PBB dan Bangunan Menera Telekomunikasi.Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Perda No. 7 Tahun 2013 ditentukanbahwa Pemungutan Retribusi dilakukan oleh unit kerja/instansi yangmembidangani komunikasi dan informatika in casu dalam perkara ini KantorKomunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.Bahwa mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2013 Jo.

Artinya, tanpa ada NJOP PBB dengan sendirinyatidak dapat diterbitkan SKRD.Bahwa besaran NJOP SPPT PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. MuaraEnim sebagai dasar penetapan SKRD oleh Kantor Komunikasi dan InformatikaMuara Enim hanya dapat diketahui atau dihitung berdasarkan ukuran luas objekretribusi.

PBB P2, dan penetapan NJOP PBBP2 disampaikan oleh Dispenda kepada Kantor KOMINFO (ic.

Sehingga terdapatselisin 15 Tower/wajib retribusi belum ditetapbkan NJOP PBB P2 oleh DispendaMuara Enim.Bahwa berdasarkan keterangan dari Dispenda data 156 tower/menara inibersumber dari data PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaPrabumulih, dimana sejak 28 Januari 2014 PBB yang awalnya merupakan PajakPusat yang dialokasikan ke daerahdaerah dengan proporsi tertentu namunkemudian dengan UU No. 28 Tahun 2009 Jo.

Apabila yang dimaksud TERMOHON tidak menetapkan wajibretribusi sebanyak 15 tower/menara (selisin antara 171 data BPMPT dengan 156Data Dispenda), maka PARA TERMOHON memang tidak dapat menerbitkanSKRD karena tidak ada data mengenai NJOP PBB P2, sehingga yang diterbitkantetap 156 tower yang lengkap dengan NJOP PBB P2 berdasarkan data dariDispenda Muara Enim, mengenai hal ini telah dilaksanakan oleh PARAPEMOHON.Bahwa mengacu pada mekanisme penagihan di atas, menunjukan adanyakoordinasi antar instansi

Henry Anggakusuma tidak pernah memberikan ataumenunjukan NJOP tanah HGU No. 2 milik PT Naga Intan;e Bahwa benar pada rapat tanggal 29 Maret 2007 saksi sudah menjelaskankepada anggota P2T mengenai perlunya NJOP PBB untuk tanah HGU PTNaga Intan tetapi sampai dengan selesainya kegiatan pengadaan tanah NJOPtersebut tidak pernah ada;e Bahwa benar NJOP yang dipakai dalam melakukan ganti rugi tanah HGU No.2 tersebut memakai NJOP milik Pemda Propinsi Lampung yang bersebelahandengan tanah HGU No 2, hal tersebut

;Bahwa benar Nilai Jual Objek Pajak yang di kaji oleh Tim Penaksir Hargatanah di dalam Berita Acara tersebut adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)tanah milik Pemda TK. I Lampung, yaitu daerah Wisata di dekat Tanah HGUmilik PT Naga Intan. Bukan NJOP tanah milik PT Naga Intan. Sdr. WendyMelfa yang memerintahkan untuk menggunakan dasar NJOP tanah daerahwisata milik Pemda TK. I Lampung, yaitu senilai Rp 64.000.

Terkait dengan NJOP, Sdr. Zulkifli Anwar pernah memerintahkansaksi untuk memakai NJOP tanah Pemda Provinsi yang bersebelahan denganTanah HGU milik PT Naga Intan tersebut. Setelah mendapatkan kedua arahantersebut (Nilai harga Rp 40.000, dan menggunakan NJOP Pemprov) dariBupati Lampung Selatan Sdr. Zulkifli Anwar lalu saksi melaporkan perintahdan arahan tersebut kepada Wakil Bupati Sdr.

Lampung Selatan sama sekali tidakpernah mengindahkan atau mempertimbangkan NJOP SHGU No. 2 Dusun Sebalang, DesaTarahan, Kec.

MH. sebagai ketua panitia tidak pernah menunjukkan dan tidakmenanyakan tentang NJOP tanah SHGU No. 2 milik terdakwa, seedangkan mereka tahunbahwa untuk menentukan harga atau besarnya ganti rugi harus didasarkan kepada NJOP,dalam hal ini tampak suatu kerja sama yang erat antara terdakwa dengan saksi Wendy Melfa,SH.MH. yakni terdakwa tidak menunjukkan NJOP sebaliknya saksi Wendy Melfa, SH.MHsebagai ketua panitia tidak pernah menanyakan apalagi meminta NJOP tersebut, sehinggakemudian Panitia Pwengadaan

dan Surat Pernyataan masingmasing Kepala Desa yangmenyatakan bahwa harga tanah sawah dan pekarangan menurut NilaiJual Objek Pajak (NJOP) diwilayahnya tidak sesuai dengan realita dilapangan.

Nilai jual sudah mencapai Rp 75.000, /m sehinggapenentuan harga standar disesuaikan dengan kondisi lapangan,namun kenyataannya berdasarkan keterangan masingmasing kepaladesa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebut dan masihberkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBBtahun 2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilaikompensasi untuk masingmasing jenis tanah sesuai Lampiran SuratKeputusan Mentamben No. 975 K/47/

PLN tidak pernahmenandatangani kesepakatan apapun yang diajukan oleh pihak Tim LSM/Advokasi.Warga meminta harga kompensasi Rp. 50.000, karena NJOP tidakmencerminkan harga pasar setempat karena harga tanah riil setempat sudahmencapai Rp. 75.000,.

HASAN BASRI 51 RT 000 RW00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP Surat Keputusan Walikota No. 590.83/021/HUK.KS/2005tanggal 17 Januari 2005 tentang ~ Klasifikasi danharga dasar tanah serta tarif ganti srugi tanamtumbuh dalam wilayah kota Samarinda Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atastanah milik H.A MHASBI tanggal 15 Mei 2007 yangdihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah,dan pihak PT.

Hasan Basri51 RT.000 RW.00 Temindung Permai Samarinda Nilai NJOP permeter persegi adalah Rp.10.000.

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000. /m2 ;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp.87.500. /m2 ;c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000. /m2 ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp. 132.500.

St Sulaiman, Pulau Atas(sambutan) seluas 3,7 Ha, harga pasar Rp.150.000, Rp. 300.000, , harga kesepakatan/deal Rp. 125.000, /m2, NJOP ;Bahwa sepengetahuan saksi KPP PBB Samartindadilibat kan dalam kepanitiaan PengadaanTanah karena kantor saksi dapat memberikaninformasi mengenai data perpajakan atastransaksi tanah ;Bahwa sesuai Kep.Menkeu No.KEP219/WPJ.14/BD 05/2006 tanggal 29 Desember2006 untuk Kelurahan Pulau Atas NJOPtertinggi Rp.103.000, dan terrendahRp.5.000, sedangkan NJOP untuk lokasi tanahyang

dibebaskan oleh PLN sebesar Rp.10.000,Bahwa benar kalau ada transaksi untukkepentingan umum : penjual 5% dari hargatransaksi PPH, kalau pemerintah tidak kenaBPHTP dan kalau dibawah NJOP tetap 5%penjual dan pembeli ;Bahwa saksi ada menerima honor sebesar19.Rp1.342.350.

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00205/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: , , NJOP

(Rp)Objek Pajak Luas (m2) KelasPer m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3486 B/PK/Pjk/2018 NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 2.299.870.995,00Pengurangan Rp.

Putusan Nomor 3486 B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: NJOP (Rp)Per mz Jumlah Objek Pajak Luas (m?)

dalam pelaksanaan lelang objek sengketa;Menghukum Tergugat I dan Tergugat IJ membebaskan Penggugat darikewajiban dan ketentuan peraturan Perundangundangan Tentang kewajibanakibat likuidasi bagi pemegang saham jika Tergugat I dan Tergugat IIImelakukan penjualan objek sengketa di bawah harga pasar dan di bawah NJOP(Nilai Jual Objek Pajak);Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan sisa uang Penggugat hasildari pelelangan objek sengketa sebesar Rp200.000.000.000.

harga pasar dan dibawah NJOP dst" (seperti dapatdilihat dalam posita angka 15);Dari posita angka 15 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugatmengetahui bahwa pelaksanaan penjualan lelang belum seluruhnya dilakukan ataudengan perkataan lain Penggugat mengetahui ada sebagian dari 55 obyek, yang telahterjual.

Jika preposisinya demikian seharusnya Penggugat dapat menjelaskan dalampositanya mengenai pelaksanaan lelang atas obyek yang manamana saja, yangdiklaim Penggugat dilakukan/ dijual dibawah harga pasar dan NJOP?

Dengan tidakadanya uraian tentang dasar fakta seperti dimaksud diatas, telah cukup dapatmembuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur.b Dasar hukum (rechtsgrond) dalil gugatan tidak jelas;Disamping utaian sebagaimana telah tersebut diatas. jika Penggugat mengklaimbahwa pelaksanaan lelang dilakukan/dijual dibawah harga pasar dan NJOP tentunyaPenggugat wajib menerangkan berapa sesungguhnya nilai harga pasar dan wajibmenyatakan NJOP untuk masingmasing obyek dengan menguraikan dasar hukumyang menjadi penilaian

Dengan tidak adanya uraian tentang dasar hukumpenilaian atas harga pasar dan NJOP, tetali cukup dapat membuktikan bahwagugatan Penggugat kabur;Keliru dalam memformulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan uraiana dan b diatas, maka secara otomatis formulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukumadalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.0062. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.0064. NJKP (40%) 4.800.461 .586.8025. PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.9346. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.2477. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.6878. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 3.209.865.1729.

NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.006NJOPTKP 5.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.0064. NJKP (40%) 4.800.461.586.802 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2969/B/PK/Pjk/2020 5. PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.9346. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.2477. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.6878. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 3.209.865.11729.

Hasan Basri 51 RT.OOO RW.00 Temindung PermaiSamarinda Nilai NJOP per meter persegi adalah Rp10.000.

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp 10.000./m2 ;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp 87.500./m2 ;c. Harga pasaran pada umumnya Rp 300.000./m2 ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp 132.500.

;Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode Tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi : Terendah adalah Rp4.000.000. luas tanah 500 m2, harga per meterpersegi adalah Rp8.000. dengan NJOP adalah Rp7.150. ; Tertinggi Rp 138.000.000. dengan luas tanah 19.235 m2 harga permeter persegi adalah Rp7.174 dengan NJOP adalah Rp7.150.

Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menganggap NJOP adalah sebagaiKomponen utama dalam penentuan harga ganti rugi sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim pada halaman 71 paragraf ke1. Olehkarenanya, ketentuan ganti rugi berdasarkan pada pasal 15 ayat (1) hurufA,yaitu. didasarkan path NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan, berlaku secara alternative sehinggatidak mutlak.

Sesuai dengan pakta yang muncul di persidangan serta sudahmenjadi pengetahuan Umum bahwa NJOP merupakan dasar penarikanpajak atas tanah dan bukan hargatanah yang riil di suatu daerah :.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2 Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 1000 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.183.397.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.308.750.000,005. SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

SHM NO. 1603 An SUTRIS asal hak pemecahan M. 984 Luas 320 M2.Tafsiran harga dari desa = 150.000 200.000 m2Harga NJOP. = 4.480.000Harga Tafsiran = 48.000.000 + 4.480.000 x 100 %2Jumlah = 52.480.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.26.240.000,002.SHM NO. 1906 An. KUPAS LESTARI Luas 1.464 M2Tafsiran harga dari desa = 110.000.000Harga NJOP. = 39.270.000Harga Tafsiran = 161.040.000 + 39.270.000 x 100 %2Jumlah = 200.310.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.100.155.000,003.

Hartono untuk membuat laporan tinjauan lokasi dengan data berupa hargataksir tanah dari desa dan NJOP dari SPPT (Surat Perintah Pajak Terhutang)dari Sdr.

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam suatu Zona Nilai Tanah; Halaman 9 dari 37 halamanPutusan Nomor : 20/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU.4.

danBesarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah 2010 Provinsi SulawesiTengah, Kota Palu Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Tatura JalanBasuki Rahmat, Kode ZNT DE/DF, Kelas Bumi A14, Penggolongan NilaiJual Bumi Rp. 1.086.000,00. s/d Rp. 1.207.000,00. per M2 denganNilai Jual Objek Pajak Bumi Per M2 sebesar Rp. 1.147.000,00.

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam suatu Zona Nilai Tanah; 4.

Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dlam suatu Zona Nilai Tanah; 4.

sembilan ratussembilan puluh lima juta rupiah) padahal hutang pokok sajaRp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga,denda dan biaya notaris Rp405.325.816,25 dengan total keseluruhanhutang Rp3.705.325.816,26 (tiga miliar tujuh ratus lima juta tiga ratusdua puluh lima ribu delapan ratus enam belas koma dua pujuh enamrupiah);5) Tergugat dalam menentukan jumlah Nilai Limit objek jaminandidasarkan pada data yang keliru yaitu terjadi pengurangan jumlah NilaiJual Objek Pajak (NJOP

Nomor 1220 K/Pdt/2013Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996.Bahwa dalam praktek Pengadilan Negeri, penentuan besarnya Nilai Limitadalah NJOP ditambah harga umum dibagi 2 (dua). Sehingga semestinyapatokan penentuan Nilai Limit objek jaminan adalah sebagai berikut:Nilai NJOP:Luas Tanah : 1094 m?NJOP per m? : Rp3.573.000,00Luas Tanah x Njop/m? : 1094 m? x Rp3.573.000,00 = Rp3.908.862.000,00Luas Bangunan : 720 m?NJOP per m2 : Rp1.516.000,00720 m?

x Rp3.000.000,00=Rp2.160.000.000,00Jumlah = Rp8.724.000.000,00Nilai NJOP + Harga Umum =Rp5.000.382.000 + 8.724.000.000 = Rp6.862.191.000,002Harga Limit Objek Jaminan adalah sebesar Rp6.862.191.000,00 (enammiliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Catatan:1. Jumlah di atas belum termasuk dihitung sarana pelengkap berupakolam renang dan lain lain sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus limajuta rupiah) (menurut estimasi appraisal PT.

Perhitungan di atas, didasarkan pada NJOP Bumi/Tanah berdasarkanSPPT PBB Tahun 2006 dan NJOP Bangunan berdasarkan SPPT PBBTahun 2010 dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelasmenengah dan harga tanah berdasarkan harga rill sekarang;Bahwa berdasarkan uraian di atas penentuan besarnya Nilai Limit danHarga Lelang Objek Jaminan dalam perkara ini adalah cacat hukum karenaHal. 5 dari 15 Hal. Put.

Nilai Pasar;Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB);Nilai/narga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; Risiko penjualan melalui lelang.jo. Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara NomorPER02/PL/2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.Terhadap pelanggaranpelanggaran hukum dalam pelaksanaanlelang tersebut telah diuraikan secara terperinci oleh Para PemohonKasasisemula Para Pembanding pada memori bandingnya;5.

Nomor 20/PID.SUSTPK/2015/PT.PBRBahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :a Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.b Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) harga pasar,dan Kondisi lahan.Bahwa Drs. Deddy Chandra. MM bersamasama dengan Dra. Suryatati A.

Sekretaris daerah Kota Tanjungpinangmengirimkan surat Nomor : 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September 2009tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor PelayananPajak Pratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinangmengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan suratNomor : S128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkanbahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep68/WPJ.02/2008 tentang

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp NJOP terendah) (RP )1.

M2( enam puluh empat ribu ) rupiahper Meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah sertamempedomani nilai jual Objek Pajak ( NJOP ) dan harga pasar serta biayapengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemiliktanah/pengolah tanah dengan tim penilai harga tanah, maka tim penilai harga tanahKota Tanjungpinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud adalahsebesar Rp.85.000. ( delapan puluh lima ribu ) rupiah per Meter persegi, dengandemikian ganti

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah (RP )(Rp)1.

Putusan Nomor 915/ B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.85122/PP/M.XIIA/18/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan SPPTTubuh bumi/2012 seharusnya adalah sebagai berikut:Perincian Perhitungan PBB menurut Wajib Pajak :Luas Obyek Pajak Areal Tubuh Bumi(M2) NJOP per M2 (Rp) 140NJOP sebagai dasar pengenaan

PBB (Rp)NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) (Rp) 12,000,000NJOP untuk penghitungan PBB (Rp) (12,000,000)NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) (Rp) 40% 0PBB yang Terhutang (Rp) 0.50% 0 Bahwa maka, berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum tersebut diatas, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memberikanputusan sebagai berikut:e Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;e Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP2414

VTA, Jakarta 12310, sehingga perhitungan PajakBumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Bumi 754.048.400.000,00Bangunan NJOP sebagai DPP 754.048.400,000,00NJOPTKP 12.000.000,00NJOP 754.036.400.000,00NJKP (40%) 301 614 560 000,00PBB TERUTANG (0,5%) 1.508.072.800,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan NJOP PBB Tahun Pajak 2012 sebesarRp/754.048.400.000,00; yang tetap dipertahankan Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan

PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.508.072.800,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Bumi 754.048.400.000,00)Bangunan +NJOP