Ditemukan 865 data
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
118 — 77
yang diterima oleh M.BASRI AL;
- 1 (satu) rangkap surat keputusan SBT nomor 900 tahun 2016 tentang penetapan pagu anggaran dana desa bantuan daerah kab SBT TA. 2016;
121. 1 (satu) rangkap peraturan bupati SBT nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati SBT nomor 03 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa kab SBT tahun 2016 (copy legalisir);
122. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas PPKAD
nomor 900 / 940 / 2016 tanggal 19 oktober 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 ta. 2016 (copy legalisir);123. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19 oktober 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016 ( copy legalisir);
124. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2216 / 2016 tanggal 21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 2
ta. 2016 (copy legalisir);125. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 1470 a, tanggal 21 desember 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 2 ta. 2016 (copy legalisir);
126. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2086.a / 2016, tanggal 10 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa bantuan daerah TA 2016 (copy legalisir);
127. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor
910 / 1427.a, tanggal 12 desember 2016 perihal persetujuan dana desa bantuan daerah (copy legalisir);128. 1 (satu) rangkap sp2d nomor 4708 / sp2d / 2016 keperluan belanja bantuan pemda alokasi dana desa (add) kab SBT (copy legalisir);
129. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016, tanggal 19 oktober 2016, perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 46 negeri (copy legalisir);
130.
legalisir);133. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/716, tanggal 18 oktober 2016, perihal penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 20 negeri (copy legalisir);
134. 1 (satu) rangkap surat kepala badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kb nomor 900/118/2016, tanggal 21 desember 2016 perihal penyaluran dana desa tahap ii ta.2016 sebanyak 88 negeri (copy legalisir);
135. 1(satu) rangkap surat kepala dinas ppkad
(copylegalisir)1 (Satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016 tanggal19 oktober 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap1 ta. 2016 (copy legalisir).1 (Satu) rangkap surat sekretariat daeran nomor 910 / 721, tanggal 19oktober 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016( copy legalisir).1 (Satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2216 / 2016 tanggal21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desatahap 2 ta. 2016
).1 (Satu) rangkap sp2d nomor 4708 / sp2d / 2016 keperluan belanja bantuanpemda alokasi dana desa (add) kab SBT (copy legalisir).Halaman 24 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN AMB129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.1 (Satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016, tanggal19 oktober 2016, perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desatahap 1 ta.2016 sebanyak 46 negeri (copy legalisir).1 (Satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/715, tanggal 18 oktober2016
18 oktober 2016perihal penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016 sebanyak 20 negeri (copylegalisir).1 (Satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/716, tanggal 18 oktober2016, perihal penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 20 negeri(copy legalisir).1 (Satu) rangkap surat kepala badan pemberdayaan masyarakatpemerintahan desa dan kb nomor 900/118/2016, tanggal 21 desember 2016perihal penyaluran dana desa tahap ii ta22016 sebanyak 88 negeri (copylegalisir).1(Satu) rangkap surat kepala dinas ppkad
SBT tahun 2016 (copylegalisir);1 (Satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016 tanggal19 oktober 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap1 ta. 2016 (copy legalisir);1 (Satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19oktober 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016( copy legalisir);1 (Satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2216 / 2016 tanggal21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desatahap
SBT tahun 2016(copy legaiisir);1 (Satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016 tanggal19 oktober 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desatahap 1 ta. 2016 (copy legalisir);1 (Satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19oktober 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016(copy legaiisir);1 (Satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2216 / 2016 tanggal21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desatahap
110 — 37
Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaankegiatan meliputi : pengeluaran PPKAD dan diketahui oleh PPTK.c.
Meneliti kelengkapan SPPLS bantuan yang disampaikan olehbendahara pengeluaran PPKAD dan diketahui oleh PPTK.Melakukan verifikasi harian atas penerimaanMenyiapkan SPMMelakukan verifikasi harian atas penerimaanMelakukan akuntansi PPKAD Dinas Pendapatan PKADMelaksanakan tugastugas lain yang berikan oleh pengguna>a > 9 2anggaran.Bahwa saksi menjelaskan Dana Hibah Pemilukada KPUD Kab. LembataTA. 2011 bersumber dari APBD Kab.
yang berlaku sesuai dengantupoksi saya yaitu) melakukan ferivikasi harian sementara yangmelakukan akuntansi PPKAD Dinas Pendapatan adalah bendahara dansesuai tugas saksi, saksi hanya mengetahui dengan anggaran hibahmekanismenya bertahap sesuai dengan anggaran kas, sementara terkaitmelakukan akuntansi PPKAD Dinas Pendapatan adalah bendahara danbukan tupoksi saksi/kewenangan saksi.Saksi menjelaskan bahwa terkait siapa yang membawa ProposalPengajuan Dana Hibah untuk Pemilukada TA. 2011 dan kapan diajukansaksi
Kemudian atasdasar permohonan tersebut bendahara PPKAD melakukan prosespermintaan dana dengan lampiran kuitansi dan berita acarpembayaran yang. ditandatangani oleh bendahara KPUD.Selanjutnya bendahara PPKAD mengajukan surat permintaanpembayaran kepada Kepala Dinas Pemda selaku PejabatPengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola KeuanganDaerah menandatangani surat perintah membayar kepadabendahara umum daerah yang selanjutnya mengeluarkan suratpencairan dana (SP2D) ditujukan kepada bank penampung
ITI dan kepada sekertaris Daerah.Bahwa PPKAD sebagai pengguna anggaran daerah membuat SPMkemudian meneliti SPP di PPKAD, selanjutnya Kuasa BUD untukditerbitkan SP2D.Bahwa pengawasan penggunaan dana ini secara internal dilakukanoleh inspektorat.Halaman 60 dari 185 Putusan Nomor : 41/Pid.SusTPK/2016/PN.KPG,Bahwa masingmasing pengguna anggaran saksi mendapat laporan,tapi rincian tentang pertanggungjawaban keuangannya tidakmendapat laporan.Bahwa laporan itu biasanya tidak secara terinci.Bahwa saksi
4.PEMERINTAH DAERAH DOMPU, Cq. LURAH BALI.
5.PEMERINTAH DAERAH DOMPU, Cq. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DOMPU.
63 — 73
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PPKAD DOMPU.
4.PEMERINTAH DAERAH DOMPU, Cq. LURAH BALI.
5.PEMERINTAH DAERAH DOMPU, Cq. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DOMPU.
20 — 9
S.1,beralamat DENPASAR yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MELAWAN.TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Kolimasang, 31 Desember 1056, Agama KristenKatholik, Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), pendidikan S.1Alamat dahulu di DENPASAR, Bali, sekarang bertempattinggal PPKAD, Pengelolaan Pendapat Keuangan dan AsetDaerah, di Rote Ndao/ NTT, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ; Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca surat surat perkara ; Setelah melihat dan memperhatikan surat surat bukti yang sah
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR
183 — 49
- Daftar SP2D UP, GU, dan TU Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALI Tahun 2017 dari BPKAD Kab. PALI.
- Daftar SP2D Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALI Tahun 2017 dari BPKAD Kab. PALI
- Flasdisk hitam merah berisikan soft copy Data Base Simda BPKAD Kab. PALI tentang Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.
PALI.Daftar SP2D UP, GU, dan TU Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALITahun 2017 dari BPKAD Kab. PALI.Daftar SP2D Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALI Tahun 2017 dariBPKAD Kab. PALIFlasdisk hitam merah berisikan soft copy Data Base Simda BPKADKab. PALI tentang Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.
ArifFirdaus,S.IP.Msi dan Terdakwa mengajukan permohonan SP2D TU 1 nihilKe PPKAD meskipun tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yangBahwa walaupun sdr.
PALI.Daftar SP2D UP, GU, dan TU Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALI Tahun2017 dari BPKAD Kab. PALI.Daftar SP2D Asli Sekretariat PPKAD Kab. PALI Tahun 2017 dari BPKADKab. PALIFlasdisk hitam merah berisikan soft copy Data Base Simda BPKAD Kab.PALI tentang Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.
Msi dan terdakwa tidak pernahmengajukan permohonan SP2D GU Nihil sebagai pertanggungjawabanakhir tahun ke PPKAD Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir akan tetapiGU.
Msi dan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan SP2D GU Nihilsebagai pertanggungjawaban akhir tahun ke PPKAD Kabupaten PenukalAbab lematang Ilir akan tetapi GU.
Terbanding/Penuntut Umum : M HABI HENDARSO SH MH
208 — 57
39/TC-PLB/IV/2016 tanggal 05 April 2016 perihal penyerahan barang dari TOP CAR Indonesia (Aditya Karjanto) ke KPA Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
81. Asli Surat Nomor : 028/64/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Barang dari KPA selaku PPK (Suherni, S.Sos);
82. 1 (satu) berkas Nomor :005/004/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 perihal Undangan Pemeriksaan Barang;
83. Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD
kepada Kabid Aset PPKAD tanggal 01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016;
84. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT.
Prado TXL 2,7 AT Audioless dari Lakeside Auto tanggal29 Januari 2016;Surat Nomor : 39/TCPLB/IV/2016 tanggal 05 April 2016 perihalpenyerahan barang dari TOP CAR Indonesia (Aditya Karjanto) keKPA Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;Asli Surat Nomor : 028/64/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 tentangPermohonan Pemeriksaan Barang dari KPA selaku PPK (Suherni,S.Sos);1 (satu) berkas Nomor :005/004/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016perihal Undangan Pemeriksaan Barang;Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD
kepada Kabid Aset PPKADtanggal O1 Februari 2016 perihal Pelaksanaan PengadaanKendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 20161 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdengan PT.
Putusan No.7/PID.SUSTPK/2021/PT TJKoe.83.84.85.86.oT.88.89.90.G1.92.93.1 (satu) berkas Nomor :005/004/16/SK/2016 tanggal O5 April 2016perihal Undangan Pemeriksaan Barang;Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD kepada Kabid Aset PPKAD tanggal01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan DinasPPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdengan PT.
Terbanding/Penuntut Umum : M HABI HENDARSO SH MH
109 — 33
Prado TXL 2,7 AT Audioless dari Lakeside Auto tanggal 29Januari 2016;Surat Nomor : 39/TCPLB/IV/2016 tanggal 05 April 2016 perihalpenyerahan barang dari TOP CAR Indonesia (Aditya Karjanto) ke KPAKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;Asli Surat Nomor : 028/64/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 tentangPermohonan Pemeriksaan Barang dari KPA selaku PPK (Suherni,S.Sos);1 (Satu) berkas Nomor :005/004/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016perihal Undangan Pemeriksaan Barang;Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD
kepada Kabid Aset PPKAD tanggal01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan DinasPPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdengan PT.
kepada Kabid Aset PPKAD tanggal01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan DinasPPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/ SK/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah dengan PT.
kepada Kabid Aset PPKADtanggal O1 Februari 2016 perihal Pelaksanaan PengadaanKendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 20161 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah dengan PT.
138 — 99
Amiruddin Supu, M.Si) pada dokumen tersebut saksi palsukansekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuandarinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawabanpenggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;5. Daftar Penerimaan Biaya pendataan Lokasi penanaman Hutan RakyatDAK TA 2015 tertanggal 28 Mei 2015 untuk 16 orang penerima senilaiRp.10.000.000, yang tertera tanda tangan Kadis Kehutanan Kab. Konut(Drs. H.
Amiruddin Supu, M.Si) pada dokumen tersebut saksi palsukansekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuandarinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawabanpenggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;7. Daftar Penerimaan Biaya pendataan Lokasi penanaman Hutan RakyatDAK TA 2015 tertanggal 24 Mei 2015 untuk 16 orang penerima senilaiRp.10.000.000, yang tertera tanda tangan Kadis Kehutanan Kab. Konut(Drs. H.
Amiruddin Supu, M.Si) pada Tanda Bukti Kas tersebut saksipalsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi ataspersetujuan darinya sebab saat itu PPKAD memintapertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;8.
Amiruddin Supu, M.Si pada dokumen tersebut saksi palsukansekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuandarinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawabanpenggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;13.Tanda Bukti Kas, nomor : 09/TBK/ VIV 2015 tanggal 22 Juli 2015 uangsebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya monitoringdan evaluasi Penanaman Hutan Rakyat (DAK) TA. 2015 DinasKehutanan Kab.
Amiruddin Supu,M.Si) sendiri yang menandatangani dokumen tersebut akan tetapi hanyatandatangan AJO yang saksi palsukan pada dokumen tersebut sekitarbulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuan darinyasebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan danaswakelola yang telah dicairkan;23.
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
SuratPerjanjian Pemborongan Nomor : 540.123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 Mel2009 ;Bahwa Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE juga telah menandatanganiSurat Perintah Membayar : SPM : 0032/SPMLS Brg dan Jasa tahun 2009/Distamben, tanggal 20 Agustus 2009 yang berisi tentang PerintahMembayar terhadap Belanja Pengadaan Peralatan Geologi danPerlengkapan Geologi dengan jumlah sebesar Rp.115.390.000, ;Bahwa atas SPM SPM yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut terbitlahSurat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2108/PPKAD
No.2206 K/Pid.Sus/2011Distamben, tanggal 20 Agustus 2009 yang berisi tentang PerintahMembayar terhadap Belanja Pengadaan Peralatan Geologi danPerlengkapan Geologi dengan jumlah sebesar Rp. 115.390.000, ;Bahwa atas SPM SPM yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut terbitlahSurat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2108/PPKAD/LS/2009 tanggal 28Agustus 2009 yang memerintahkan pencairan / pemindahbukuan danaRp. 115.390.000,bukannya ke rekening milik CV.
14 — 7
mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata satu),pekerjaan GTT (Guru Tidak Tetap), tempat kediaman jalanporos RahaTampo (berdekatan dengan SDN 2 Batalaiworu)Kelurahan Sidodadi , Kecamatan Batalaiworu, KabupatenMuna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanPNS Dinas PPKAD
46 — 31
Batu Paesa ada tersedia anggarannyapada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 50.000.000,;Bahwa setelah dibuatkan telaan staf kemudian dibawa ke Bupati atauWakil Bupati, kKemudian setelah itu Wakil Bupati Disposisi proposaltersebut ke Kepala Dinas PPKAD Kab. Tolitoli, selanjutnya untukmasalah pencairan dananya pada DPPKAD Kab.
Sehingga oleh karena proposaltersebut disertai surat Rekomendasi dari Dinas UMKM dan Koperasi Kab.Tolitoli, sehingga proposal tersebut ditindak lanjuti oleh BagianKemasyarakatan Setda Kab.Tolitoli dengan membuat telaahan staf danditeruskan kepada Wakil Bupati Tolitoli untuk selanjutnya di disposisikankepada Kepala Dinas PPKAD untuk diverifikasi di Bagian Anggaranmelalui Kasi verifikasi;.
Tolitoli denganmembuat telaahan staf dan diteruskan kepada Wakil Bupati Tolitoli untukselanjutnya di disposisikan kepada Kepala Dinas PPKAD untuk diverifikasi diBagian Anggaran melalui Kasi verifikasi;Bahwa setelah lolos Verifikasi selanjutnya proposal tersebut dibuatkanSPP tanggal 20 Agustus 2014 dan SPM (Surat Perintah Membayar) nomor :0263/LS/BK/DPPKAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 dimana dalam SPMtersebut pembayaran kepada kelompok Jaringan HP.
11 — 3
Pdt.G/2018/PA.Negr.Aaah: zsah 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Negarayang memeriksa danmengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman Kecamatan Daha Utara,Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor AsetDaerah (PPKAD
71 — 19
PN.BULyaitu pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 adalah lelaki FAISAL dankemudian 2 (dua) orang lelaki yang baru saksi ketahui bernama TerdakwaGUNAWAN Alias GUN dan lelaki AMINULA ; Bahwa para pelaku melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melempardengan menggunakan batu, melontarkan batu berukuran kecil denganmenggunakan alat pelontar batu yaitu ketapel ; Bahwa posisi para pelaku pada saat penyerangan ke Kantor Polsek Biauadalah berada di sekitaran kompleks Rumah Sakit Lama dan di Jalan depanKantor PPKAD
Nomor :34/Pid.B/2014/PN.BUL Bahwa para pelaku berkumpul disekitaran jalan depan Kantor PPKAD Kab.Buol, dijalan depan Rumah Sakit lama dan didalam kompleks MAN 01 Biau; Bahwa saksi mendapati batubatu berukuran kecil dan besar serta pecahankacakaca didalam ruangan Kantor Polsek Biau; Bahwa akibat pengrusakan tersebut Kantor Polsek Biau mengalami kerusakandibagian atap seng, pecah pada bagian kacakaca kantor, sedangkan AsramaPolsek Biau mengalami kerusakan berupa bekas terbakar pada bagian atapyang
84 — 27
Musamemberikan uang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);e Bahwa saksi melihat langsung dari jarak 5 (lima) meter Terdakwamengumpulkan uang tersebut karena saksi ada bersamasama denganTerdakwa dijalan sebelah kanan Kantor PPKAD;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat bom Molotov;Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 37/Pid.B/2014/PN.Bul. Saksi Faisal S.
Buol;Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa disekitar tempat kejadian pada sekitarpukul 23.30 wita bersama sekumpulan massa dan tidak jauh dari KantorBupati Lama (sekarang Kantor PPKAD) dan sedang meminta uang kepadaorangorang yang berada di tempat tersebut dan mengatakan untuk membelibensin, dimana saksi juga sempat memberikan uang sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan maksudnya untuk membuat bomMolotov yang akan digunakan melempari Kantor Polsek Biau;Bahwa katakata yang diucapkan
92 — 19
Kolektif berdasarkan strutur dan/atauhirarkikepemerintahan Daerah Kabupaten Talaud, hal ini sangat menciderai HukumHalaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN Mndyang ada di Indonesia karena seharusnya masih ada oknum oknum yangharus dijamah dan ditarik dalam perkara ini tapi tidak di sentuh sama sekalioleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Oknum oknum tersebut adalahBUPATI TALAUD SAAT ITU DR.ELLY ENGELBERT LASUT,ME, DENNY RTATUWO,SE,ME SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH JUGA KEPALADINAS PPKAD
42 — 13
Bolmut, setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kab.Bolmut pengajuan permohonan SP2D tersebut ditolak disebabkan PPTK tidakmenandatangani SPP, ringkasan kontrak serta tidak adanya PPKSKPDmelakukan verifikasi atas SPM tersebut, sedangkan pencairan dana alokasiumum 50 % diterbitkan SP2D Nomor: 4105/SP2D/LSBG/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010, setelah menerima SP2D danaAlokasi Umum Samsir Laiya menghubungi Henri wantah alias Endit danmeminta untuk datang ke Boroko;rtlchfcsl abaiaflafs24 ltrchfcs0cs38f1fs24insrsid1447
688 charrsid542 614par listtextpardplainltrpar s36 rtlchfcsl abaiaf0O ltrchfcs0cs38lang1033langfe1033lochaf46hichaf46dbchaf37langnp1033insrsid1447688 charrsid542614 hichaf46dbchaf37lochf46 tabBahwa dikarenakan dokumen pencairan 100% ditolak oleh Dinas PPKAD Kab.Bolmut, Samsir Laiya menghubungi dr.
Rambing, dokumen pencairan kembali diajukan ke DinasPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memperoleh SP2D, serta pada saat di Dinas PPKAD KabupatenBolaang Mongondow Utara, setelah dilakukan verifikasi atas permohonanSP2D dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, ternyatalengkap dan diterbitkan SP2D Nomor: 4151/SP2D/LSBG/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 (DAU) sebesar Rp. 177.750.000, danSP2D Nomor: 4152//SP2D/ LSBG/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 (DAU)sebesar Rp. 17.750.000
62 — 33
danempat diatas, dimana Penggugat telah memohon kepada Tergugat untukdiberi tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan membuat SuratPernyataan dan jaminan Asuransi atas sisa pekerjaan yang belumdikerjakan, dimana atas permintaan dan janji Penggugat akanmenyelesaikan pekerjaannya, dilandasi itikad baik Tergugat dalam hal iniPejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direksi Teknik Lapangan dan DireksiPekerjaan masih bersedia membantu Penggugat dalam menyiapkandokumen pengajuan pencairan dana kepada Dinas PPKAD
sertaidengan Provisional Hand Over (PHO), yaitu Sertifikat Serah TerimaPekerjaan, dimana PHO tersebut tidak turut diserahkan oleh Tergugatkepada Penggugat, karena pekerjaan belum selesai sesuai kontrak.Artinya Surat Pernyataan dan Rekomendasi yang tidak disertai PHOadalah Surat atau kertas yang tidak berharga terlebihlebin apabiladijadikan dasar permintaan pencairan dana ;Bahwa ternyata Penggugat dengan itikad buruknya menjadikan SuratPernyataan tersebut untuk mengajukan permintaan pencairan dana keDinas PPKAD
, yang dikemudian oleh Dinas PPKAD menolak pengajuanPenggugat karena tidak adanya PHO;Demikian juga Penggugat dalam perkara a quo menyalahgunakanitikad baik Tergugat dengan menjadikan surat pernyataan tersebutuntuk menuntut dan menggugat Tergugat ;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas telah jelas danterang bahwa Penggugat telah dilandasi itikad buruk dengan tujuanmencari keuntungan pribadi meskipun telah melakukan perbuatanwanprestasi terhadap Tergugat, Untuk itu sangat beralasan YangTerhormat
49 — 6
RUSDIATI RUSLI, SE sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ), tanggal 06 Mei 2009;7. 1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), tahun 2009 untuk belanja rutn pada Dinas PPKAD Kab. Jeneponto;8. 1 (satu) eksamplar surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana rutin pada dinas PPKAD Kab.
Jeneponto tahun anggaran 2009;10. 1 (satu) eksamplar laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran pada Pos Bantuan Dinas PPKAD Kab.Jeneponto;11. 1 (satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, 82.2-06 tahun 2009, tanggal 21 April 2009;12. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Jeneponto, 82.2-06 tahun 2009, tanggal 21 April 2009;13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 873/194/BKDD tanggal 21 April 2009;14. 1 (
93 — 24
Ubi Tahun Angaran 2013 Tanggal 10 April 2013;7) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor : 0092/PPKAD/BL/2013 Tanggal 28 Maret 2013;8) Surat Permohonan Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) RSUD Tl. Ubi Kab. Muara Enim Tahun Anggaran 2013 Nomor : 227/RSUD-TL/IV/2013 Tanggal 09 April 2013; 9) Surat Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Mesin Generator/Genset RSUD Tl.
Ubi Th. 2013;21) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor SPM : 900/0038/ SPM/BL-LS/RSUD-TL/2013 tanggal 21 Juni 2013;22) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang-Jasa) Nomor : 900/0038/SPP/BL-LS/RSUD-TL/2013 tanggal 21 Juni 2013;23) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Tanggal 21 Juni 2013;24) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Tanggal 21 Juni 2013;25) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 0646/BL/LS/ PPKAD
UbiTahun Angaran 2013 Tanggal 10 April 2013;7) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013Nomor : 0092/PPKAD/BL/2013 Tanggal 28 Maret 2013;8) Surat Permohonan Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP)RSUD Tl. Ubi Kab. Muara Enim Tahun Anggaran 2013 Nomor :227/RSUDTL/N/2013 Tanggal 09 April 2013;9) Surat Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan MesinGenerator/Genset RSUD TI.
Hj.ENI ZATILA, MKM selaku Pengguna Anggaran.Setelah berkas lengkap, selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukanPermintaan Pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKADMuara Enim dengan Surat Nomor: 76/RSUDTL/VV/2013 tanggal 24 Juni2013.Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor: 38/Pid.SusTPK/2016/PN.PlgSelanjutnya Dinas PPKAD Kab.
Hj.ENI ZATILA, MKM selaku Pengguna Anggaran.Setelah berkas lengkap, selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukanPermintaan Pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKADMuara Enim dengan Surat Nomor: 76/RSUDTL/VV/2013 tanggal 24 Juni2013.Selanjutnya Dinas PPKAD Kab. Muara Enim menerbitkan SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) Selanjutkan Dana dari Kas Daerah tersebutlangsung ditranfer dari Bank/Pos Kas di Bank SumSel Babel Cabang MuaraEnim dengan No.
UbiTahun Angaran 2013 Tanggal 10 April 2013;Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013Nomor : 0092/PPKAD/BL/2013 Tanggal 28 Maret 2013;Laporan Hasil Pelelangan dari ULP Kab.
UbiTahun Angaran 2013 Tanggal 10 April 2013;Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013Nomor : 0092/PPKAD/BL/2013 Tanggal 28 Maret 2013;Surat Permohonan Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP)RSUD Tl. Ubi Kab. Muara Enim Tahun Anggaran 2013 Nomor :227/RSUDTL/IV/2013 Tanggal 09 April 2013;Surat Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan MesinGenerator/Genset RSUD TI.
136 — 30
Ubi Tahun Angaran 2013 Tanggal 10 April 2013;7) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor : 0092/PPKAD/BL/2013 Tanggal 28 Maret 2013;8) Surat Permohonan Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) RSUD Tl. Ubi Kab. Muara Enim Tahun Anggaran 2013 Nomor : 227/RSUD-TL/IV/2013 Tanggal 09 April 2013; 9) Surat Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Mesin Generator/Genset RSUD Tl.
Ubi Th. 2013;21) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor SPM : 900/0038/SPM/BL-LS/RSUD-TL/2013 tanggal 21 Juni 2013;22) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang-Jasa) Nomor : 900/0038/SPP/BL-LS/RSUD-TL/2013 tanggal 21 Juni 2013;23) Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Tanggal 21 Juni 2013;24) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Tanggal 21 Juni 2013;25) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 0646/BL/LS/ PPKAD
Ubi TahunAngaran 2013 Tanggal 10 April 2013 ;7) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013Nomor : 0092/PPKAD/BL/2013 Tanggal 28 Maret 2013 ;8) Surat Permohonan Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) RSUDTl. Ubi Kab. Muara Enim Tahun Anggaran 2013 Nomor : 227/RSUDTL/IV/2013 Tanggal 09 April 2013 ;9) Surat Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan MesinGenerator/Genset RSUD TI.
ENI ZATILA, MKM selakuPengguna Anggaran.Setelah berkas lengkap, selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukanPermintaan Pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKADMuara Enim dengan Surat Nomor: 76/RSUDTL/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.Selanjutnya Dinas PPKAD Kab. Muara Enim menerbitkan SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) Selanjutkan Dana dari Kas Daerah tersebutlangsung ditranfer dari Bank/Pos Kas di Bank SumSel Babel Cabang MuaraEnim dengan No.
ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa;Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor: 37/Pid.SusTPK/2016/PN.PlgBahwa, saksi PNS di RSUD Talang Ubi sebagai Bendahara Pengeluaran;Bahwa, saksi Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bupati PALI Nomor: 8/KPTS/PPKAD/2011 tanggal 3 Januari 2011;Bahwa, Struktur panitia pejabat Pengelolaan kegiatan pengadaan gensetTahun 2013 sebagai berikut;1.
Ubi TahunAngaran 2013 Tanggal 10 April 2013;6) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013Nomor : 0092/PPKAD/BL/2013 Tanggal 28 Maret 2013;7) Laporan Hasil Pelelangan dari ULP Kab.
Ubi TahunAngaran 2013 Tanggal 10 April 2013;Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013Nomor : 0092/PPKAD/BL/2013 Tanggal 28 Maret 2013;Surat Permohonan Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) RSUDTl. Ubi Kab. Muara Enim Tahun Anggaran 2013 Nomor : 227/RSUDTL/IV/2013 Tanggal 09 April 2013;Surat Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan MesinGenerator/Genset RSUD TI.