Ditemukan 130137 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-03-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459K/TUN/2003 Tanggal 26 Maret 2007 — ANDI ISKANDAR ; ABDUL KADIR ; dkk. vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
70 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-03-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169K/TUN/2001 Tanggal 7 Maret 2006 — P U D J I A T I ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR ; Ir. SINUNG RAHARDJO
156 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Duren Sawit Jakarta Timur seluas 495 M2 tercatatdengan No.1189 Blok DII, C No. 88 sebagaimana Akte Jual Beli No. 95/DurenSawit/1998 ;Bahwa pada bulan Mei 1998 Penggugat mengajukan permohonansertifikat ke Tergugat, yang diikuti dengan pengukuran namun pada tanggal 27Juni 1998 Penggugat menerima pemberitahuan bahwa di tanah milikPenggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 773/Pondok Bambu/GS2566/1988 tanggal 19 Juni 1989 atas nama Ir.
Sinung Rahardjo berdasarkanSK Kakanwil BPN DKI Jakarta No. 1.711.2/407/0904/HP/1989 tanggal 651989 ;Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 773 GS 2566 yang nota bene atas namaIr.
Menyatakan batal atau tidak sah Serifikat Hak Pakai No. 773/PondokBambu/GS.2566/1988 tanggal 19 Juni 1989 atas nama Ir. SinungRahardjo ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No.773/Pondok Bambu/GS.2566/1988 tanggal 19 Juni 1989 atas nama Ir.Sinung Rahardjo tersebut di atas ;4.
Gugatan Penggugat Daluwarsa Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 773 diterbitkan Tergugat padatanggal 1961989 sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar diKepaniteraan Pengadilan TUN Jakarta tanggal 2191998, dengandemikian telah melampaui dari tenggang waktu yang ditetapkandalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 ;c. Gugatan Penggugat kurang pihak Bahwa Ir.
Bahwa dalam sengketa ini jelas bahwa yang menjadi objek sengketa adalahSertifikat Hak Pakai No. 773/Pondok Bambu/GS No. 2556/1998 tanggal 19Juni 1989 yang dikeluarkan Termohon Kasasi yang merupakan produk akhirdari Termohon Kasasi yang merugikan Pemohon Kasasi, bukan masalahsengketa kepemilikan ;4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Judex Factiekarena menyatakan sengketa aquo adalah sengketa perdata dan masukwewenang Pengadilan Umum ;5.
Putus : 05-04-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471K/TUN/2002 Tanggal 5 April 2006 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA ; vs. EDDY HERMANTO alias LOO KIAN TJONG
243 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang telah diusahakannya semenjak tahun 1934dan tanah tersebut tidak ada yang menggugatnya padahal tanah yangdimohonkan hak oleh Suanto tersebut adalah sisa tanah milik kakekPenggugat (Lo Thiam Liong) yang belum dibagi sampai saat ini;bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 315 atas nama Suanto dan sekarangmenjadi Hak Milik No. 828/Kuto Panji yang diterbitkan oleh Tergugatsekalipun itu sebelumnya Tergugat telah dibuat surat sanggahan dariPenggugat pada tahun 1996 dan diadakan kesepakatan bersama denganTergugat
No. 471 K/TUN/2002meningkatkan hak atas tanah dari Hak Pakai No. 315/Belinyu, ditingkatkanmenjadi Hak Milik No. 828/Kuto Panji dan hal ini baru diketahui Penggugatpada tanggal 29 Nopember 2001, maka berdasarkan Pasal 1 ayat 3 jo.
Pasal55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Penggugat mengajukan gugatan inikepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 828/Kuto Panjiyang berasal dari peningkatan hak dari Sertifikat Hak Pakai No. 315/Belinyuadalah mengandung cacat yuridis, maka Penggugat memohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menyatakan batal atautidak sah Sertifikat Hak Pakai No. 315/Belinyu dan saat ini telah menjadiSertifikat Hak Milik No. 828/Kuto Panji atas
Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No. 315/Belinyudan saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 828/Kuto Panji atasnama Suanto;Ill. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatuang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang harus dibayaroleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaliguspaling lambat delapan hari setelah putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;IV.
Dan atau mohon keadilan (ex aequo et bono);bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugattelah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :bahwa inti dari pada gugatan Penggugat adalah penerbitan Hak Pakai(HP) No. 315/Belinyu yang telah menjadi Hak Milik (HM) No. 828/Kuto Paniji,sedangkan Hak Pakai No. 315/Belinyu tersebut diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Selatan tanggal 24Agustus 1982 No.
Putus : 17-04-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29PK/TUN/2007 Tanggal 17 April 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA ; SUHARNI ; SAYID GITO ATMODJO, dkk
83 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-01-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319K/TUN/2007 Tanggal 22 Januari 2008 — ANDI HAFWATI ABDULLAH ; vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; Dkk
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-07-2007 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160K/TUN/2006 Tanggal 24 Juli 2007 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN ; Hj. ANDI NURBAYA BINTI H. PETTA PAKKI ; Hj. ANDI NAJMAH BINTI H. PETTA PAKKI, dkk.
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-07-2008 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28PK/TUN/2008 Tanggal 9 Juli 2008 — WILLIAM CHANDRA ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK IDONESIA
105 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 ;Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkanSertifikat Hak Pakai No. 112/Pulo Brayan Kota tanggal 27 Agustus 2001tersebut telah melanggar Pasal 24 jo.
Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentangPenangguhan tindak lanjut administratif Sertifikat Hak Pakai No. 112/PuloBrayan Kota tanggal 27 Agustus 2001 atas nama Kepolisian Negara RI.menjadi kuat dan tetap dipertahankan ;3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No. 112/Pulo BrayanKota tanggal 27 Agustus 2001 atas nama Kepolisian Negara RI. berikutsemua akibat hukumnya di atas tanah milik Penggugat ;4.
Menyatakan batal Keputusan Tergugat Sertifikat Hak Pakai No 112/PuloBrayan Kota tanggal 27 Agustus 2001 atas nama Kepolisian Negara RI. ;3. Mewajinkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hlak Pakai No.112/Pulo Brayan Kota tanggal 27 Agustus 2001 atas nama KepolisianNegara RI. ;4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.19/G/2003/PTUNMDN.
Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.19/G/2003/PTUNMDN tanggal 28 April 2003 tentang Penangguhan tindaklanjut Administrasi Sertifikat Hak Pakai No. 112/Pulo Brayan Kota menjadikuat ;5.
UndangUndang No. 9 Tahun 2004 karenakepentingan Penggugat Asal telah dirugikan oleh Keputusan TataUsaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai No. 112/Pulo Brayan Kotaobyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Asal maka PenggugatAsal berhak untuk mengajukan gugatan a quo.Bahwa dan keberatan Penggugat Asal terhadap penerbitan SertifikatHak Pakai No. 112/Pulo Brayan Kota objek sengketa oleh TergugatAsal karena penerbitan objek sengketa telah melangkahi Azasazasumum pemerintahan yang baik, knususnya
Register : 01-06-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 31-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 385/Pdt.G/2015/PA.Prg Tanggal 30 Desember 2015 — PEMOHON
62 — 0
62 — 0
Register : 20-10-2014 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 697/Pdt.G/2014/PA.Prg Tanggal 25 Juni 2015 — PEMOHON
54 — 15
54 — 15
Register : 21-08-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 579/Pdt.G/2015/PA.Prg Tanggal 4 Nopember 2015 — PEMOHON
10 — 0
10 — 0
Register : 24-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN SAMBAS Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Sbs Tanggal 21 Desember 2016 — Rajali alias Amat Ali bin Hambali
96 — 22
96 — 22
Register : 06-05-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 307/Pdt.G/2015/PA.Prg Tanggal 8 Desember 2015 — PEMOHON
11 — 0
11 — 0
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 31-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Prg Tanggal 30 Desember 2015 — PEMOHON
96 — 38
96 — 38
Putus : 13-09-2005 — Upload : 30-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402K/TUN/2003 Tanggal 13 September 2005 — Etje Sutardi ; H. Moh. As Cucun ; Hj. Jumariah ; Ce Nadapraja ; As. Dadih Saputra ; Hj. Kartini ; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi ; Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi.
52 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 24-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 31-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 581/Pdt.G/2015/PA.Prg Tanggal 17 Desember 2015 — PEMOHON
67 — 0
67 — 0
Register : 01-03-2010 — Putus : 09-06-2010 — Upload : 07-10-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 123/Pdt.G/2010/PA.Jb Tanggal 9 Juni 2010 — Penggugat vs Tergugat
51 — 8
51 — 8
Putus : 18-10-2006 — Upload : 05-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 739K/PDT/2006 Tanggal 18 Oktober 2006 — Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia ; Pengurus Bogor Golf Club ; Arief Dharyanto
68 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-03-2007 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51PK/TUN/2006 Tanggal 13 Maret 2007 — BAU MALIK, SH ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
82 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
negara melainkan tanah warisan milikPenggugat yang dikenal dengan nama Lompo Tanjung Bunga yang terletak diKampung Gusung Jonga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate,Kota Makassar, berdasarkan bukti kepemilikan berupa rincik (TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik) tahun 1959 dengan Nomor Kohir C.l,Persil Nomor 1 b DVV II luas 6,11 Ha, Persil Nomor 1 C DVV Ill luas 2,74 Hadan Persil Nomor 42 DIl luas 5 Ha ;keputusan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan SertifikatHak Pakai
Surat Keputusan dengan waktupengajuan gugatan belum melampaui batas waktu 90 hari, maka gugatan inimemenuhi ketentuan pasal 55 Undangundang No. 5 tahun 1986 ;bahwa keputusan ini telah memenuhi pasal 1 ayat 3 Undangundang No.5 tahun 1986 sehingga terhadap putusan tersebut dapat diajukan gugatanpembatalan, dan juga karena telah menimbulkan akibat hukum maka gugatanPenggugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undangundang No. 5tahun 1986 ;bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Pakai
Soeparto)dengan menugaskan Wakil Inspektur Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkata Sulawesi Selatan yang pada saat itu sekaligus menjabat sebagai Kepala BagianTehnik Dinas Perikanan Darat Daerah Tingkat Sulawesi Selatan (Haji AndiMakkuraga) untuk menghadap Raja Gowa Andi Idjo Karaentg Lalolang yangmerupakan paman dari Andi Rioe untuk memohon pinjam pakai atas tanahsengketa tersebut untuk dijadikan sebagai empang percontohan dan saranapendidikan bagi siswa Sekolah Perikanan di Makassar ;bahwa tenyata
Gubernur Kepala Daerah Propinsi SulawesiSelatan dengan Surat Keputusan Nomor SK.712/X1/1993 tanggal 12 Nopember1993 menyatakan membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas PerikananDaerah Sulawesi Selatan Nomor 99/SK/PDP/76 tanggal 31 Mei 1976 ;Atas dasar Surat Keputusan Gubernur tersebut, Pemerintah DaerahTingkat Sulawesi Selatan mengajukan permohonan penerbitan sertipikatkepada Tergugat hingga lahirnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian hak Pakai
Menyatakan Srtifikat Hak Pakai Nomor 20003 SU Nomor 00019 tanggal 6September 2000 atas nama Pemda Tingkat Sulawesi Selatan batal atautidak sah ;3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 20003 SUNomor 00019 tanggal 6 September 2000 atas nama Pemda Tingkat Sulawesi Selatan dari daftar buku tanah ;4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan sertifikat baru atas namaPenggugat ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;6.
Register : 25-06-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PTUN MANADO Nomor 42/G/2013/PTUN.Mdo Tanggal 26 Februari 2014 — Penggugat: HANS DAMO;
Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA;
Tergugat II Intervensi: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA;
124 — 39
124 — 39
Putus : 16-11-2006 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3293K/PDT/2003 Tanggal 16 Nopember 2006 — Daud Ndun; Jermias Ndun; Matheos Koten; Markus Koten; Abraham Koten; Welhelmus Laitui
92 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap