Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — DAMIANUS NAU DASNAN, SH, DKK VS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, DK
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 198 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 198 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1YD UN fF WY WNoo1011121314151617181920DlDe,DAMIANUS NAU DASNAN, SH., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jenggolo Perum PucangIndah Blok J Nomor 8, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo;YAKOBUS POLU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani;ANTONIUS REO
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Direktorat Agraria atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Nusa Tenggara Timur cq.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014ANSELMUS JERA, 5. PELIPUS LI, 6. PATRIANUS MANGO, 7. SIPRIANUSDHALU, 8. THOMAS TODA, 9. ANTONIUS PODI, 10. BERNADUS BUSATASO, 11. TITUS RAJA TEI, 12. MAXIMA WULANG, 13. ANDREAS NUGA,14. PETRUS LOBO NAZU, 15. FLORENTINA BAT, 16. SIPRIANUS NALE, 17.DOMINIKUS NGARO, 18. NIROHIMUS LINGGU, 19. FRANSISKUS MEMA,20. SILVESTER TUPA, 21. LEONARDUS PAPU, 22. LUSIA MAU, 23.ANASTASIA ANING, 24. LORENSIUS DEMA, 25. FITALIS PI, 26. HERMANUSDHAWE, 27. MELKHIOR KESA, 28.
    Putusan Nomor 198 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KIMBERLY - LEVER INDONESIA
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DK vs, Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si.
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 439 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 439 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan RayaJenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nuh,Jabatan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. A.
    Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil. menjadi Rektor UNIPAperiode 20122016, sebagaimana dikemukakan diatas merupakan keputusan tata usaha Negarayang bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;Bahwa Keputusan Tergugat bersifat konkret, karena merupakan objek gugatan yang berwujudmemenuhi atau sesuai objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapiberwujud, tertentu atau dapat ditentukan objek yang diputuskan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — Dra. TETI GEMINIAWATI, DKK vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 396 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 396 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. Dra. TETI GEMINIAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Muria No. 11,Denpasar, Bali ;2.
    ;Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 44/KEP3.11/II/2013, tanggal O6 Februari 2013, tentangHalaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2014penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;3.
    Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sangatberkeberatan terhadap pertimbanganpertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Banding (Judex Facti) yang menyatakan bahwa pertimbangan danputusan Perkara ini pada Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karenanyaMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alin seluruhpertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama;Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/20144.
    BAMBANG SUBAGYOtersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari : Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADIL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L vs. PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR
215 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 367 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 367 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L, tempatkedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru, Riau28121;Dalam hal ini diwakili oleh Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatanKepala Bagian Bantuan Hukum, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/V/2020
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan Penundaan;Menetapkan daya berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilinhan02/Dis.PHB/L, tentang Pengumuman Pemenang Paket PekerjaanBelanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (LampuPenerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawandan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019, Kode Tender 10450039,atas nama peserta CV Rajawali Perkasa, ditunda atau dihentikan hinggaputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 51/G/2019/PTUNPBR., tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 58/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 13 April 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H.
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR vs PT. KALLA AREBAMMA
141 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 274 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014mempermasalahkan penerbitan Objek Sengketa.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/20148.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014B.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2014Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikanhalhal sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2010
Tanggal 11 Januari 2011 — ADI PONTJO NOEGROHO, ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 348 K/TUN/2010
    No. 348 K/TUN/2010pemberhentian dengan tidak hormat dengan amar keputusan sebagaiberikut :MemutuskanTerperiksaNama : ADLPONTJO NOEGROHO ;PangkatNrp :KOMPOL / 69120504 ;Jabatan : Pamen Itwasda ;Kesatuan : Polda DIY ;1.
    No. 348 K/TUN/2010keberatan hukuman disiplin No. Pol. : Skep/103/IV/2009 tanggal8 April 2009 yang isinya :1) Menerima seluruh keberatan keberatan yang diajukanPenggugat ;2) Membebaskan terperiksa dari segala tuntutan persangkaanpelanggaran disiplin No.
    Sehinggadengan ketidakjelasan penulisan pekerjaan dan alamat Penggugatberakibat Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud tidak dapatditerima atau ditolak. (Vide Pasal 56 UndangUndang 5 tahun 1986) ;2. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan olehPenggugat dengan menyebutkan bahwa selaku Tergugat adalah :Kepala Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta (Kapolda DIY) selakupejabat yang bertanggung jawab terhadap Surat Keputusan No. Pol.
    No. 348 K/TUN/20103 Juli 2009 sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Kapolda DIYNo. Pol. : Skep/264/VII/2009, tanggal 21 Agustus 2009 adalah cacathukum ;Bahwa oleh karena Penggugat tidak memahami secarakomprehensip terhadap kausalitas diterbitkannya Surat KeputusanKapolda DIY No.
    No. 348 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — Ir. HASUDUNGAN BUTARBUTAR, MSi vs. NEGARA R.I cq. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 388 K/TUN/2014
    Melanggar sumpah/anji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpahjanji jabatan karena tidak setia kepada pancasila, UndangUndang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014b. Melakukan penyelewenganterhadaps ideology Negara,Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 atau terlibat dalamkegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau;c.
    Hasudungan Butarbutar, Msi sebagai PegawaiNegeri SipilMemerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat,martabat serta nama baik Penggugat dan mempekerjakan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil serta menempatkan Penggugat kembaliHalaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014ketempat kerja semula sebagai dosen pada Fakultas Pertanian UniversitasSumatera Utara;5.
    MDNtanggal 5 Februari 2010;Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014 73: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 807K/Pid/2010 tanggal 20 Juli 2010;5. Bahwa bukti T s/d T3 merupakan putusan perkara pidana atas namaIr.
    Mdn tanggal 7 Desember 2009, PutusanHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014Pengadilan Tinggi Medan No. 05/Pid/2010/PT.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 388 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2009 — MUHAMMAD YUSUF, vs CAMAT SAMARINDA SEBERANG,
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 193 K/TUN/2009
    No. 193 K/TUN/2009Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepadabentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara. Keputusan itu memang harus tertulis, namun yang disyaratkan tertulis,bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dansebagainya. Persyaratan tertulis itu) diharuskan untuk kemudahan segipembuktian.
    No. 193 K/TUN/2009Abd.
    No. 193 K/TUN/2009c. Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundangundangan yang mengancam kelalaian itu) denganbatalnya putusan yang bersangkutan ;3. Bahwa dalam pertimbangannya ternyata jelas kalau Pengadilan salah dalammenerapkan hukum karena :a.
    No. 193 K/TUN/2009Sengketa, hal ini jelas menunjukkan Keputusan Obyek SengketaCacat Administrasi dan salah menunjuk tanah obyek Keputusan TataUsaha Negara, atau dengan kata lain adalah tanah yang disebutkandalam Surat Keterangan Keputusan Obyek Sengketa tidak berada diRT. 05, melainkan di RT. 08 ;5. Bahwa dari fakta tersebut jelas Pendaftaran Surat Keterangan UntukMelepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 12 Nopember 2007, atas namaH. Jaffar Abd.
    No. 193 K/TUN/2009Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 193 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 B/PK/PJK/2011
Tanggal 20 Juni 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT POLYFIN CANGGIH
20 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK VS IDA THAHIR
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 320 K/TUN/201430. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/KelurahanPasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/PasarBaru/2013, tertanggal 09/01/13 , dengan luas 19 m?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014atas yakni: Bukti T14 berupa Pengumuman di Harian Medan Pos terbitan Rabu, tanggal14 Pebruari 2012 juncto Bukti T9 Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan HakAtas Tanah, dikaitkan dengan Bukti T1 dan Bukti T.IInt.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa dari cara perolehan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannyadan sebagaimana Bukti P13 dan P15 dimaksud, patut kiranya dipertimbangkan,1 apakah pihak yang menyerahkan itu benar sebagai pihak yang berhak untukmenyerahkan ?2 apakah benar telah dilakukan penyerahan ?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa jika dicermati pendapat Hakim Tingkat Pertama sebagaimana alineapertama, halaman 58.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — SYAMSUDIN Bin DJISAN, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
48 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20151624/2010 yang dibuat dihadapan Yatni Sudiyatni, S.H.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/2015April 2011 Nomor 238/RAWAKALONG/2011 luas 100 m?
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/20153.5.
    Putusan Nomor 156 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 25 K/TUN/20151. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah yangmemeriksa sengketa informasi publik tidak mempertimbangkan seluruh faktahukum yang terungkap dalam persidangan, diantaranya adalah:a.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015(Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) memperoleh informasi daribeberapa rekan Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Tegal yangmengeluhkan tindakan Pemohon (Jusri Sihombing) yang memintasejumlanh uang dengan modus meminta informasi publik berupaSPJ Penggunaan dana BOS untuk keterbukaan informasi publik.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015informasi a quo justru memberikan pertimbangan tentang kriteria itikadbaik mendasarkan pendapat akademisi, bukan pada ketentuan hukumyang telah ditetapkan (Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik).
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015permohonan informasi yang dilakukan tidak dengan sungguhsungguhdan itikad baik.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2012
Tanggal 6 Februari 2013 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) vs. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
84 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC),berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda No. 1, Kav. 97, Rawamangun,Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh pengurus bernama :1. H.
    Zidni Nuri danHalaman5 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012Prof. Drs. H.
    ,Halaman7 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/201213.14.Notaris di Jakarta No. 16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 Penggugatberusaha untuk memenuhi syarat syarat yang diminta dan karena itumelalui Surat Penggugat melalui Notaris Widodo Budidarmo SH.
    Bahwa perubahan tersebut telah dilakukan sesuai denganAnggaran Dasar Penggugat serta telah pula didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai denganHalaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ketikaitu, sehingga perubahan itu adalah sah menurut hukum ;1.3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — JAMES DJORNANG SIAGIAN alias DJORNANG PANGIHUTAN JAMES SOALOON vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebutadalah :a.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015g.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015c. Rusak.e.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015b. Hilangc.
    Putusan Nomor 127 PK/TUN/2015
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Putus : 15-10-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 21/G.TUN/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Oktober 2012 — Penggugat: EDDY DUMAIS, dkk Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intervensi: FUSA YOSI DUMAIS
80 — 40
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT DUTACIPTA PAKARPERKASA vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
136 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 20 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT DUTACIPTA PAKARPERKASA, beralamat di JalanMastrip IX/KM 07, Warugunung, Karangpilang, Surabaya,yang diwakili oleh Johannes Erwin Sendjaja, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Waras, S.H.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/20202. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal30 Agustus 2018;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 1 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya: Untuk salinan1. Meterai Rp 6.000,00 Mahkamah Agung RI2.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — SUPARTINI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
51 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 288 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014D.I.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/201411 Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa SuratKeputusan Kepala Pertanahan Kota Surakarta berupa Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 13 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banyjarsari,Surakarta seluas + 3440 m?
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014UndangUndang Pokok Agraria tanggal 24 Septeber 1960, pemegang haksewa tanah Negara (PS. Nomor 13) wajib datang pada Kepala KantorPendaftaran Tanah setempat untuk memohon konversi atas hak sewa tanahNegara (PS. Nomor 13) menjadi hak pakai.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tahun 2013 memasang papan nama "Yayasan Keluarga Partaningrat". Olehkarena itu maka Surat Keptusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1054/HGB/BPN/90 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karenaTergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengabulkan permohonanHGB atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat yang sama sekali tidakmempunyai hak Utama atas tanah Negara tersebut.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tanah yang dimohon, sehingga Panitia A tidak tahu bahwa di atas tanahyang dimohon ada pihak lain yang menguasai, memelihara danmembayar PBBnya, yaitu Bp. Soedarsono Martodarsono beserta keluargasebagai pemegang Hak Utama atas tanah Negara dimaksud, sehinggaTergugat I/ Termohon Kasasi tetap memproses permohonan tersebuttanpa memperhatikan kepentingan Bp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — Dra. SORTA HENNY LUMBANTORUAN (sebagai istri dari almarhum HALOMOAN SIMARMATA VS BUDY RADJAMANGGALA PURBA, M.Sc
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 370 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 370 K/TUN/2013.3 Hj.
    Putusan Nomor 370 K/TUN/2013.32kebenaran sehingga harus diuji kekuatannya di PengadilanPerdata pada Pengadilan Negeri, dan keterangan saksiMulden Simarmata dan Djulfikar yang menerangkanHalomoan Simarmata bukan anak RME Simarmata danDL Br.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — H. AKHMED REZA FACHLEVI vs. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, DK
314 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 11 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:H. AKHMED REZA FACHLEVI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan AW. SyahraniGg. Barokah RT 24, Kelurahan Sempaja Selatan,Kecamatan Samarinta Utara, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten/Kota;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, ST., SH.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, KotaSamarinda;Termohon Kasasi Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Atau:Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusanseadiladilnya (ex aequo at bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi dan mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Exceptie kompetentie absolute/kewenangan badan peradilan;2. Tidak ada lagi kKepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo;3. Gugatan prematur/terlalu dini;4.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.ttd.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003.
    Putusan Nomor 11 K/TUN/2020