Ditemukan 31945 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2015
Tanggal 12 Maret 2015 — BIASMARA vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 28 K/TUN/201513.14.15.16.resebagai calon anggota KPU Kulon Progo;Bahwa H.M.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/201552.53.54.undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalubekerja secara bersungguhsungguh, jujur, adil dan cermat;5.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015.2.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015D.I.Yogyakarta.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedaksSi........... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Januari 2014 — PT. HARANGGANJANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dkk
107 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 PK/TUN/2011
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Tergugat dan Tergugat Il dengan menyatakan bahwa Sertifikat No. 618 danSIPPT PT.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 434K/TUN/2009, tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Graha MetropolitanNuansa telah dipertimbangkan oleh putusan peninjuan kembali Mahkamah AgungR. dibawah No. 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 (vide P5) Jo Nomor112 K/TUN/1998 Jo tanggal 16 April 1999 Nomor 84/B/1997/PT.TUN.JKT tanggalHalaman 17 dari 46 halaman.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011(vide bukti Bukti P4) dan Surat Ka.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011bertentangan dengan Tata Cara Penerbitan Sertifikat sebagaimana diatur dalamketentuan, mengingat :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — H.M. PIABANG VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG, DK
114 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 341 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 341 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.M. PIABANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan ABRIAD, tempat tinggal di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Hal ini dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang)ketika akan menerbitkan sertipikat a quo tidak mengadakan penelitian denganseksama terhadap riwayat tanah dimaksud.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/20142 Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Pattondon Salu tanggal4 September 1989 Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979Nomor 214/1979 luas 25.582 m?
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Enrekang maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebutdi atas, maka penerbitan sertipikat objektum litis yang diterbitkan oleh Tergugatjelas tidak prosedural dan cacat hukum, oleh karena itu pertimbangan majelis hakimtinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah ditolak seluruhnya;5.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — ADAT PURBA, DK. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, DKK
152 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. ADAT PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, KabupatenKaro, Sumatera Utara, pekerjaan Bertani;2.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Juni 2019;lll.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 30/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 5 April2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,Nomor 76/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 13 November 2018, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019DALAM POKOK SENGKETA:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal:1.Sertipikat Hak Milik Nomor: 418/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.6/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?, atas nama Perlindungan Tarigan;Sertipikat Hak Milik Nomor: 419/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.5/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2009
Tanggal 19 Juli 2010 — SURACHMIN, S.H., M.H., ; SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
96 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 K/TUN/2009
    No.115 K/TUN/2009Jabatan Struktural Eselon Ill A atas nama Sdr. Surachmin, S.H., M.H.
    No.115 K/TUN/2009sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
    No.115 K/TUN/20094. Bahwa Majelis Hakim judex facti juga mengabaikan faktadalam P9 : S.K.
    No.115 K/TUN/2009S.K. Sekjen BPKRI No.242/K/XXIlIL2/10/2007.
    No.115 K/TUN/2009bekerja serta berkurangnya penghasilan secara signifikan ;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — PODIMAN P, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 226 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2014 Final, keputusan tersebut tidak ada minta persetujuan dari pejabat yang lebihtinggi;5.
    Siti Mardiana;e Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;e Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2014jangka waktu lima tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yangbersangkutan.
    Siti Mardiana;Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 JunctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjmtertanggal 18 Juli
    Siti Mardiana;Individual berarti bahwa Keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umumtetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;Final artinya bahwa keputusan TUN a quo sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpaharus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/TUN/2009
Tanggal 13 Juli 2010 — H. JIDEHAN, vs BUPATI PASER,
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 47 K/TUN/2009
    No. 47 K/TUN/2009September 2007 pada awal November 2007 oleh sebab itu masih dalamtenggang waktu yang dibenarkan oleh undangundang ;.
    No. 47 K/TUN/2009c. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan danKesamarataan dan hanya mendengarkan keterangan sepihak tanpapertimbangan keterangan dari Penggugat, oleh sebab itu KeputusanTergugat sangat merugikan Penggugat ;4.
    No. 47 K/TUN/20096.
    No. 47 K/TUN/2009Undang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
    No. 47 K/TUN/2009NIP. 220000754Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2019
Tanggal 5 September 2019 — FREDDY vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DKK
201 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 353 K/TUN/2019
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amin Zakaria, S.H.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Januari 2005, luas 31.000 M2, atas nama Linan Kurmahu dan Lie FieKiang;2.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days. Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001 Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — EVI ELVIA ABDULLAH, SH. vs. GUBERNUR BANTEN, DK
88 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 466 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 untuk caleg Provinsi Banten Dapil Banten 6 untuk Kota Tangerang B meliputiwilayah kecamatan Pinang, Cipondoh, Karang Tengah, Ciledug dan Larangan,sedangkan Penggugat II menjadi caleg Partai Demokrat No.
    Putusan Nomor 466 K/TUN/201432antara Tergugat dengan para calon Pengganti Penggugat I dan Penggugat IIuntuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang?
    Putusan Nomor 466 K/TUN/2014Mohon penundaan (schorsing) pelaksanaan keputusan Gubernur Banten Nomor171.1/Kep. 514Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.
    Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 171.1/Kep.514Huk/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.
    alasan bagiHakim PTUN sehingga terjadi multitafsir tentang keputusan peresmian PAWanggota DPRD bukan sebagai pangkal sengketa TUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2015 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC), VS DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
81 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014ll.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/201415.16.17.Tergugat No.
    Kekhilafan Hakim KeduaBahwa Pemohon PK incasu YPPIC, tidak mempersoalkan PenetapanPengadilan No.399/Pdt.P/2010/PN.JKTTIM di Peradilan Tata Usaha Negara,penetapan aquo di persoalkan oleh Pemohon PK di ranah atau wilayahhukum yang lain apakah itu ranah perdata atau pidana karena memang,peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN dimana yangdimaksud sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUNantara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN,baik di tingkat pusat
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014(PTUN) Jakarta tanggal 08 September 2011 belum dijadikan lampiranbukti;2.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Biayabiaya:1. Meterai ............ Rp 6.000,002. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi PK.. Rp1.489.000,00Jumlah ............... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — BUPATI MELAWI, vs Drs. MARTIN LUTHER D, M.Si.,
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 167 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 167 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :BUPAT!I MELAWI, berkedudukan di Jalan Juang Km. 2, NangaPinoh, Kabupaten Melawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. MARTINUS EKOK, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H.
    No. 167 K/TUN/2010Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon Il diLingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi ;Bahwa selama melaksanakan tugasnya sebagai Seketaris DaerahKabupaten Melawi, Penggugat tidak pernah dihukum dalam bentuk apapun jugakarena melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran jabatan ;Bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) Penggugat adalah 60 (enam puluh)tahun berdasarkan sebagai berikut :a.
    No. 167 K/TUN/2010Selanjutnya dalam penjelasan dikatakan :Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan secaratertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanuntuk semua golongan. Jangka waktu 1 (satu) tahun itu dipandang cukupbagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segalasesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.
    No. 167 K/TUN/2010Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Sdr. Drs. MartinLutherD., M.Si. ;3.
    No. 167 K/TUN/2010Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 167 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO vs RICO ALVIANO
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 67 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO,berkedudukan di Jalan Simpang Kolok Kota Sawahlunto, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1 Nama : ARMAINI, S.H.;Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kota Sawahlunto;2 Nama : M.
    No. 67 K/TUN/2013M. NASIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggaldi Desa Salak Kenegarian Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto,Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02Februari 2012;2.
    No. 67 K/TUN/2013(3). Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilandengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12;(4).
    No. 67 K/TUN/20131 Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Penggugat dan atau Kuasanya terhadap Tergugat dalam gugatannya tanggal 22November 2011;2 Bahwa dalam gugatan Penggugat subjek gugatan Penggugat seharusnya PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Sawahlunto.
    No. 67 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/TUN/LH/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — INTAN TAKAREDAS, DKK vs. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 K/TUN/LH/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — Drs. H. SYAMSUL FALAH, SH., MH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
66 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 386 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015Penggugat mengambil berkasberkas permohonan sertipikat,sebagaimana ternyata dari Surat Tergugat No.183/4.33.76/600/1/2012 tanggal O9 Pebruari 2012 besertaLampirannya:B.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015keberatannya oleh Ahli Waris Almarhum H. Asyari tersebut, jikahendak dipaksakan harus identik sama dengan bidang tanahyang merupakan Warisan peninggalan Alm. KH.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015DALAM EKSEPSL : Menolak eksepsieksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA :1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015hanya dapat dikategorikan sebagai Keputusan Penolakan secara fiktifnegatif apabila Pejabat TUN tersebut bersikap diam saja atau tidak berbuatapaapa terhadap suatu permohonan yang diajukan kepadanya.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — HAJI TEUKU SOELAIMAN, DK VS HASBI RAZALI,DK
37 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 73 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 73 K/TUN/20158.10.11.12.Bahwa setelah bubar Perpeko dan tanah tersebut (tanah sengketa) telahjatuh ke tangan Razali, maka di tempat tanah sengketa yang di jalan Tgk.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/201518.19.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015tanpa memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhannya, baikmengenai penilaian fakta maupun penerapan hukumnya.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 73 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/TUN/2018
Tanggal 22 Mei 2018 — I. ANA ERLANI, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI vs. PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE
113 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 304 K/TUN/2018
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20183)4)9)6)Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,Provinsi Jawa Barat;Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2018terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;5) Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20182.12.22.32.42.5Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Gandamekar, penggantiansertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani olehDrs.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20182018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 42/G/2017/PTUN.BDG tanggal 24 Agustus 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540924 198403 1 001Halaman 14 dari 13 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2014
Tanggal 14 September 2014 — NY. AMINAH BINTI MOCHAMMAD THALIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 313 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014No. 98, RT 007, RW 01, Kelurahan Melawai, KecamatanKebayoran Baru Jakarta Selatan ;V.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014ll. Dalam Pokok Sengketa :1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;2.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014Banding, mengapa demikian?
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141986, karena ketentuan tersebut mengharuskan hakim aktif dalammenentukan beban pembuktian kepada para pihak;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — NONI alias NONIE YOESOEF vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 341 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak dan suratsurat buktiperolehan hak lainya;b.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/201513.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Negara Palembang diperlihatkan pula surat aslinya yang padaisinya/tulisannya terdapat banyak perubahan/penghapusan dengan TipEx;5.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd., vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 339 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-05-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2008
Tanggal 27 Mei 2010 — H. TAUFIK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, dkk
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2008
    P U T US ANNo. 330 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraH. TAUFIK, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Belitung Darat RT.09No.0O1.
    No. 330K/TUN/2008sedangkan rumah Penggugat yang dipercayakan~ kepadaahli waris H.
    No. 330K/TUN/2008Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan YurisprudensiMahkamah Agung No. 47 K/TUN/1997 Tanggal 26 Januari1998 serta adanya FATWA MARI. No.027/Td.TUN/ II/1994Tanggal 2 Pebruari 1994..
    No. 330K/TUN/2008satu. dasarnya Perubahan Risalah Lelang No.141/1996 1997 tanggal 26 Januari 1996 sehinggapatut kalau keputusan itu menjadi kewenangandan dapat diadili pada Peradilan Tata UsahaNegara..
    No. 330K/TUN/2008