Ditemukan 2232 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — R.J. Lino Terhadap KPK RI
403 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
403 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan;padahal UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014 dalam Pasal 57Ayat (2a) menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi tidakmemuat: (c) rumusan norma sebagai pengganti norma dariundangundang yang dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluasobjek Praperadilan tidak sertamerta berlaku sebagai hukum(self
Putus : 23-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Januari 2017 — LOUISA CORPUTTY
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertama, perbedaan penerapan hukum,pelanggaran azas non self incrimination dan praduga tak bersalah dankaburnya unsur deelneming;Menurut ahli Hukum Acara Pidana, Chairul Huda, sp/itzing di PengadilanTipikor tidak tepat. Bahkan bisa menutup siapa pelaku utamanya, tegasnya.Sebab, lanjutnya, pemisahan perkara menyebabkan unsur penyertaan tidakterbukti. Pasalnya, penentuan siapa pelaku (p/eger) dan medepleger (turutserta) tidak jelas.
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
112 — 57
112 — 57
Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Bahwa selain pengeluaran tersebut, dana pencairan Kredit Investasi Refinancingsebesar Rp.17 Milyar tersebut, digunakan ESRON NAPITUPULU, sebagiberikut:1 Pada tanggal 2 Oktober 2007 Pengembalian dana direksi an.
Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa agunan pokokkredit investasi refinancing tahun 2007 sebesar Rp. 17 miliar yang diajukan oleh EsronNapitupulu selaku Direktur Utama PT.
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana
- Penuntut Umum :
ISWAN NOOR S.H
- Terdakwa :
AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
365 — 134
365 — 134
Jikaizin pemanfaatan hasil hutan sudah memperoleh sertifikat PHPL(perhutanan lestari) maka pengesahan dan pengusulan bisa dilakukansecara self assessment oleh pemegang izin itu sendiri namun jika belummemperoleh sertifikat PHPL maka yang mengesahkan adalah DinasKehutanan Provinsi;Bahwa jika seseorang atau badan hukum melakukan perbuatanmelakukan pemanfaatan hutan tanoa RKU, RKT ataupun IUPHHKHTmaka itu. merupakan sanksi pidana, namun jika pihak tersebutmelakukan pemanfaatan hutan didalam kawasan
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
186 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubunganistimewa
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
204 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
200 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Putus : 11-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
88 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam rangkaintensifikasi dan monitoringpemungutan IHH terutama dalam pelaksanaan self assessementyang akan dimulai tanggal 1 Juli 1992, maka kami dapatmenyetujui biaya pemungutan IHH sebesar 10 (sepuluh) persendan 60 (enam puluh) persen (total penerimaan Pemda Tingkat I/IIdan Departemen Kehutanan masingmasing 45% dan 15% untukdialokasikan sebagai Upah Pungut bagi aparat Instansi terkait ;Bukti T1 ;Atas persetujuan Menteri Keuangan tersebut maka MenteriKehutanan menyurati Gubenur Kepala
Putus : 09-05-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 12/PID/2016/PT.DPS Tanggal 9 Mei 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE Alias TELY
885 — 656
885 — 656
SaksiAgustay Handa May juga tidak dapatmengontrol emosinya hingga ia mengamukdi TKP dan memukul tiang besi dengankencang serta mobil yang sedang terparkirdi areal TKP, akibat kencangnya tenagauntuk memukul bendabenda tersebuthingga suara benturannya terdengar sangatkencang.14.Bahwa berkaitan dengan adanya sikapSaksi Mahkota Agustay Handa May yangberusaha menimpakan kesalahan kepadaTerdakwa merupakan suatu sikap yangmenurut Ahli Psikolog Forensik Bapak RezaIndragiri disebut sebagai lroni Victimisasiatau. self
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM
90 — 33
90 — 33
Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Bahwa selain pengeluaran tersebut, dana pencairan Kredit Investasi Refinancingsebesar Rp.17 Milyar tersebut, digunakan ESRON NAPITUPULU, sebagiberikut:Pada tanggal 2 Oktober 2007 Pengembalian dana direksi an.
Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Menimbang, bahwa saksi Niko Pendik Handoko penjabat Desa Sako MargasariKecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi didepan persidanganmenerangkan bahwa tidak benar PT.
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL. Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC,
Lawan
1. MARDJONO REKSODIPUTRO,
2. RICKY S NAZIR,
3. FERRY P.MADIAN.
4. EMIR NURMANSYAH,
5. NAFIS ADWANI,
6. RITA TYASTUTI TAUFIK,
7. AGUS AHADI DERADJAT,
8. WOODY PANANTO,
9. CHANDRAWATI DEWI,
10. LUKY I WALALANGI,
11. SAHAT M.SIAHAAN,
12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN,
13. NURDIN ADIWIBOWO,
14. FREDDY KARYADI,
15. KEVIN OMAR DIDHARTA,
16. OENE J. MARSELLE,
17. GIFFY PARDEDE,
18. ELSIE FRIESKA HAKIM,
19. FIESTA VICTORIA,
20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU,
21. CHRISTINE HAKIM,
22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1078 — 1193
1078 — 1193
Karena apa karena prinsip independensi dari padakomunitas profesi menegaskan bahwa komunitas advokat sebagaiorganisasi punya sifat self regulasi, itu diberi kewenangan juga,didelegasikan juga dalam UU Advokat. Jadi tidak boleh ada satukekuasaan di luar peradilan profesi yaitu Dewan Kehormatan yang dibawamasuk untuk menyelesaikan persoalanpersoalan di dalam komunitasprofesi ya. Apalagi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh advokatwalaupun untuk mewakili kliennya.
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi
- DR. SANJOYO, MEc
178 — 66
178 — 66
Expired date: Minimal 3 tahun self life time 5/6 tahunproduksi;. Standard Compendia: The british farmacopoeia, the UnitedState Pharmachopeaia, the VIPAL Pharmocopeaia, atau theInternational Pharmocopeaia;B.
instansiberwenang;d) Standarisasi sesuai program prakualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety), yang dibuktikandengan:e Melampirkan komitmen berupa pengajuan mengikutpengajuan program prekualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety) bagi yang belumpernah menyampaikan komitmen tahun lalu;e Melampirkan kemajuan proses pengajuan programprekualifikasi WHO PQS (performance, quality andsafety) bagi yang sudah mengajukan komitmen tahunlalu.Produksi: tahun 2015.Expired date: minimal 3 tahun self
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
517 — 300
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
517 — 300
Sel:3)4)mekanisme kontrol atas pelaksanaan sistem self assessmentsystem dalam perpajakan. Bahwa regulasi yang berkaitan denganorgan pemerintah yang memiliki kKewenangan berkaitan denganperpajakan dapat dilihat diantaranya dalam Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Perpres28/2015).
Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS Tanggal 21 Februari 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dkk
melawan
KETUT JANTUK, dkk
79 — 36
79 — 36
Bahwa sistempendaftaran obyek pajak adalah Self Assesment tidak melihat keobyek/kelokasi obyek pajaknya, sehingga ada potensi besar terjadimanipulasi data obyek pajak oleh weyjib pajak sebagaimana kasus a quo Kawasan hutan lindung dimohonkan SPPT PBB.
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
111 — 91
111 — 91
Pembiayaan : MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 TahunPembiayaanHarga Pokok : Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041.728.879,73Angsuran : Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang : Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 Tahun Halaman 60 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDN Pembiayaan Harga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
256 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur berttansaksi sendiri(self dealing) jika ia terlibat dikedua belah pihak dalam trasaksi itu,berlainan dengan keuntungan untuk perusahaan atau pemegang saham.Direktur dikatakan berkepentinganberminat jika ia menjadi pihak dalamtransaksi, atau orang terhadap siapa direktur atau pejabat mempunyalbisnis, kKeuangan atau hubungan family, ia mempunyai kepentinganpecuniary atau direktur atau pejabat perusahaan merupakan subjekpengwasan, merupakn pihak dari transaksi atau orang mempunyaikepentingan
Pengadilan menganalisis kedua kewajibantersebut berbeda , tergantung kepada apakah trasnsksi yang menjaditantangan melibatkan direktur yang tidak berkepentingan, atau yangberkepentingan , self dealing director;10.Bahwa Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari modal Dasar, ModalDitempatkan dan Modal Disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulansaham.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 159/Pid.B/2016/PN Gst Tanggal 31 Januari 2017 — AGUSMAN LAHAGU ALIAS AMA TETI
329 — 197
329 — 197
melaksanakan tugas tidak sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku maka hal tersebut tidak dapatdibenarkan;Bahwa Nilai hutang pajak Agusman Lahagu sudah ada tercantum dalamSurat Ketetapan Pajak dan saksi tidak dapat menjelaskan dipersidanganini;Bahwa siapa yang menjadi tim dalam proses penghitungan pajak AgusmanLahagu saksi tidak bersedia menjawabnya, karena mengenai nilai hutangpajak ini ranahnya bukan di Pengadilan Negeri tetapi adalah di PengadilanPajak;Bahwa sistem perpajakan adalah self
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, dkk vs PT AYUNDA PRIMA MITRA
225 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
225 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Lit, other I) = A second self (orang kedua dari diriseseorang) (A Dictionary of Modern Legal Usage,second edition, Oxford University Press, 1995).Dalam praktek hukum di Indonesia, konsep mengenai alterego theory ini telah diakui dan diterima juga dalamYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia,antara lain sebagai berikut: (i) Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 21/Sip/1973 tanggal 22Oktober 1973; dan (ii) Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1916 K/Pdt
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel Tanggal 23 Januari 2019 —
352 — 234
352 — 234
dengan Undangundang Nomor 16tahun 2009 yang berbunyi : Yang dipidana karena melakukanperbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas padaWajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai WajibPajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi jugaterhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut sertamelakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukantindak pidana di bidang perpajakan ;Bahwa Peraturan perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983, menganutsystem self