., juncto surat aanmaning atasPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 181/Pdt.G/2008/PN Tng.,tanggal 25 Maret 2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor92/Pdt.G/2009/PT Btn., tanggal 5 Januari 2010 juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 September 2010;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan Pelawan dan Pelawan II:2. Menyatakan Pelawan dan Pelawan Il adalah Pelawan yang beritikadbaik;3.

Menyatakan mengangkat dan membatalkan Penetapan Pengadilan NegeriTangerang Nomor 04/Pen.Eks/2013 juncto surat aanmaning atas PutusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 181/Pdt.G/2008/PN Tgn., tanggal 25Maret 2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten NomorHalaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt/201892/Pdt/2009/PT BIN., tanggal 5 Januari 2010 juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 September 2010;4.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Penetapan PengadilanNegeri Tangerang Nomor 04/Pen.Eks./2013 jo. surat aanmaning atasPutusan Pengadilan Negeri Nomor 181/Pdt.G/2008/PN TNG., tanggal 25Maret 2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten NomorHalaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt/201892/Pdt.G/2009/PT Btn. tanggal 5 Januari 2010 juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 September 2010:5.

Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut oleh Pengadilan Negeri Denpasartelah dilakukan panggilan aanmaning melalui harian Fajar Bali, tanggal 22Maret 2016 kepada para Termohon Eksekusi (termasuk Pelawan) untuk hadirpada pelaksanaan aanmaning tanggal 25 April 2016.

Bahwa terhadap Termohon Eksekusi yang lain yaitu Made Anom Antara, PTRaja Prima Management, Grand McArthur dan AAA Venture Fund SPCLimited yang tidak hadir pada saat aanmaning tanggal 25 April 201 6tersebut,namun oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tidak ada memerintahkanPanitera dan Juru Sita untuk memanggil kembali para Termohon Eksekusi(para Turut Terlawan) tersebut untuk kedua kalinya, padahal dalam putusanuntuk pembayaran ganti rugi adalah dibayar secara tanggung renteng olehpara Termohon

atas nama Made Anom Antara;Keduanya terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,PIrerpiiniell Bal ligss wn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn renee nnn nee neeBahwa atas dasar putusan tersebut maka Terlawan mengajukanpermohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Denpasar dan oleh KetuaPengadilan telah memanggil Para Termohon Eksekusi sebagaimanaHalaman 43 dari 51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dpstersebut diatas melalui harian Fajar Bali tanggal 22 Maret 2016 untukpelaksanaan aanmaning

No.Halaman 45 dari51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN Dps646/Pdt.G/2011/PN.Dps. sedangkan Terlawan adalah merupakan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dan terhadap putusan Mahkamah Agungtersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga atas dasar itu Terlawan yangdahulu sebagai Termohon Kasasi mengajukan permohonan eksekusi padaPengadilan Negeri Denpasar; 220 0n2no nnn noe ren nnn neeBahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah memanggil ParaTermohon Eksekusi termasuk Pelawan untuk aanmaning

Ratna Susilowati, yang ke 4 (empat) bidang tanah danbangunan yang menjadi sengketa milik Penggugat I dan Penggugat III,terletak di Jalan Patriot No.15 RT.003 / 03, Kampung Dua, KelurahanJakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, yang tidak melaluiprosedur hukum pelaksanaan lelang (tanpa Aanmaning danlainlainnya);4.

Ratna Susilowati yang ke 4 bidang tanah dan bangunan yangmenjadi sengketa milik Penggugat I dan Penggugat III terletak di JalanPatriot No.15 RT.03 /03 Kampung Dua, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan...........11Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi yang tidak melalui persedur hukumpelaksanaan lelang (tanpa Aanmaning) ;4. Menyatakan Hutang Tergugat I dan Penggugat II tidak pasti ;5.

Ratna Susilowati yang ke 4 bidang tanah dan bangunan yangmenjadi sengketa milik Penggugat I dan Penggugat III terletak di JalanPatriot No.15 RT.03 / 03 Kampung Dua, Kelurahan Jakasampurna,Kecamatan Bekasi Selatan, yang tidak melalui prosedur hukumpelaksanaan lelang (tanpa Aanmaning) ;5.

, tidak memenuhi aturan perundangundangan danbertentangan dengan pasal 196 HIR (Lihat halaman 42 putusan tingkatpertama yang dibenarkan dan dianggap tepat oleh judex factie), sedangkankenyataannya menurut buktibukti T.6 s/d T.12 dan T.18 s/d T.21 sudahjelas terbukti kepada para Penggugat / para Termohon Kasasi telahdilakukan Aanmaning / Tegoran serta sudah dilaksanakan semua prosedurHukum Lelang Eksekusi, maka apa jadinya Cara untuk melakukanperadilan semacam ini ?

Sudah ada Penetapan Aanmaning / Tegoran (T.10) ;. Sudah ada risalah panggilan (T.19) ;. Sudah ada Berita Acara somasi (T.20) ;. Sudah ada Penetapan Sita Eksekusi (T.11) ;. Sudah ada Berita Acara Sita Eksekusi (T.6) ;. Sudah ada Penetapan Lelang Eksekusi (T.12) ;. Sudah ada Pemberitahuan Lelang (T.7) ;ony nun fF WwW WY. Sudah ada Pengumuman lelang di Harian Merdeka 2X berturutturut (T.8 T.9);6.

Kadarusman ahli waris mengajukan gugatan perdata PMH kePengadilan Negeri Lamongan dalam perkara No. 08/Pdt.G/2016/PN Lmgtanggal 12022016 dan gugatan ke TUN dalam perkara No.45/G/2016/PTUN Sby;Bahwa kami menemukan kejanggalan terhadap Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 14/Pdt.Eks/2016/PN Lmg dan memanggil Alm.Kadarusman sebagai Termohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Lamonganuntuk rnenghadap Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, kemudianPanggilan aanmaning ke Il memanggil ahli waris/Para Pelawan

Bahwa dengan mendasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas jelasRisalah tegoran Aanmaning yang dilakukan oleh Ketua PengadilanNegeri Lamongan adalah bertentangan dengan UUHT, apalagi perkaraini telah ada gugatan perdata maupun gugatan di PTUN Sby, sertasubyek hukum yang dijadikan sebagai Termohon Eksekusi adalah tidakjelas sehingga tidak mempunyai kepastian hukum;Maka berdasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas, maka Para Pelawanmohon agar ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan memutus

SP tertanggal 16 September 2013 berdasarkan PK No0000441/PPPK/02387/1900/1012 dan PK No 0000490/PPPK/02387/1300/1211 diberi tanda bukti P9;Fotokopi SP Il tertanggal 20 Pebruari 2014 berdasarkan PK No0000441/PPPK/02387/1900/1012 dan PK No 0000490/PPPK/02387/1300/1211 diberi tanda bukti P10;Fotokopi P Ill tertanggal 22 Juli 2015 berdasarkan PK No000076/2387/PK/1209 tanggal 8 Desember 2009 diberi tanda bukti P11;Fotokopi Blokir pertanahan diberi tanda bukti P12;Fotokopi Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning

Kadarusman sebagaiTermohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Lamongan untuk menghadapKetua Pengadilan Negeri Lamongan, kemudian Panggilan Aanmaning ke Ilmemanggil ahli waris/Para Pelawan, sedangkan dalam perkara ini baliknama kepemilikan tanoa melalui peralihan hak dari Para Pelawan sebagaiahli waris Kadarusman ke Pelawan telah terjadi;Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw2016/PN Lmg.Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Pelawan tersebut, Terlawanmenyangkal dalildalil gugatan

;Menimbang, bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan atassebidang tanah maka permohonan eksekusipun juga harus ditujukan kepadapemilik tanah sebelumnya (Kadarusman, B.Sc), meskipun orang tersebut telahmeninggal dunia, sebagaimana pula bukti P13 yaitu Risalah Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 14/Pdt.Eks/2016 pada hari Senin tanggal 5 September 2016bahwa panggilan aanmaning tersebutpun juga ditujukan kepada TermohonEksekusi (Kadarusman, B.Sc,) dimana Panggilan dilaksanakan di Kepala DesaBanjarmedalan

Bank Victoria International Tok yang menjadi dasarPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.15/2017Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.454/2013dan No.16/2017 Eks/PN.Jkt.Tim joAPHT APHT No.62/2013 jo APHT No.248/2014 jo APHT No.245/2014jo APHT No.404/2015 jo aPHT No.404/2015 jo APHT No.405/2015tertanggal 13 Juli 2017 tentang aanmaning (tegoran)Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan bahwa OBJEK yangdapat diajukan perlawanan adalah penetapan atau putusan Pengadilantentang SITAAN, sedangkan SUBJEK hukum yang

Bank Victoria International Tok yang merupakanpermohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjadidasar terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.15/2017 Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.454/2013dan No.16/2017Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT APHT I No.62/2013 jo APHT No.248/2014 joAPHT No.245/2014 jo APHT No.404/2015 jo APHT I No.404/2015 jo APHT No.405/2015 tertanggal 13 Juli 2017 tentang aanmaning.

Dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.15/2017Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.454/2013dan No.16/2017 Eks/PN.Jkt.Tim joAPHT I APHT No.62/2013 jo APHT No.248/2014 jo APHT No.245/2014 joAPHT No.404/2015 jo aPHT No.404/2015 jo APHT No.405/2015tertanggal 13 Juli 2017 tentang aanmaning tersebut pihaknya adalah PT.Bank Victoria International Tok sebagai Pemohon Eksekusi dan pihak (a)Wingki Waluyo Kushadi selaku Direktur CV. Sundoro Asia, (b) Dr. SundoroWiriosoedarmo, (c) Ny.

Oleh karenapemohon eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaTimur No.15/2017 Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.454/2013dan No.16/2017Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT APHT No.62/2013 jo APHT No.248/2014 joAPHT No.245/2014 jo APHT No.404/2015 jo aPHT No.404/2015 jo APHT No.405/2015 tertanggal 13 Juli 2017 tentang aanmaning tersebut adalahPT.

Dalam perlawanannya, Pelawan Termohon Eksekusi telah mendudukkanTerlawan Il, Terlawan IIl dan Terlawan IV yang notabene BUKAN PIHAKdalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.15/2017Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.454/2013dan No.16/2017 Eks/PN.Jkt.Tim joAPHT APHT No.62/2013 jo APHT No.248/2014 jo APHT No.245/2014 joAPHT No.404/2015 jo APHT No.404/2015 jo APHT No.405/2015tertanggal 13 Juli 2017 tentang aanmaning yang menjadi objekperlawanannya.

Fotocopi sesuai asli Risalah Panggilan untuk diteguran (Aanmaning) No.03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN.Stb tanggal O09 April 2012 yangditujukan kepada Rusli (salah satu Pelawan) (Bukti P9);1410.

PutusanPengadilan Tinggi Medan No. 04/PDT/2006/PTMDN tanggal 24 Juli 2006 danatas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menerbitkanteguran (aanmaning) berdasarkan risalah panggilan untuk diteguran(aanmaning) No: 03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN.Stb bertanggal 04 April2012, padahal terdapat ketidakjelasan obyek yang dimohonkan (error inobjecto) antara yang tertulis di dalam gugatan Para Terlawan dengan amarPutusan, di mana pada point ke6 petitum Surat gugatan Para Terlawantertanggal 28

No: 05/Pdt.Kas/2006/PN.STB tanggal 10Oktober 2006;Bahwa Para Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi kePengadilan Negeri Stabat agar Para Pelawan memenuhi PutusanPengadilan Negeri Stabat No. 17/Pdt.G/2005/PN.Stb tanggal 18 Oktober2005 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor 04/PDT/2006/PTMDN tanggal 24 Juli 2006, dan atas25permohonan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menerbitkanPenetapan aanmaning dan Risalah Panggilan untuk Diteguran(aanmaning) No: 03/Pen.Aan.2012

/15/Pdt.G/2011/PN.Stb tanggal 04April 2012;e Bahwa atas permohonan eksekusi Putusan yang diajukan Para Terlawandan Penetapan aanmaning dan Risalah Panggilan untuk Diteguran(aanmaning) dari Pengadilan Negeri Stabat tersebut, Para Pelawankemudian mengajukan Perlawanan ini;Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka menurut Majelis yangmasih menjadi persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:a.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor04/PDT/2006/PTMDN tanggal 24 Juli 2006 telah memperoleh kekuatan hukumtetap, hal tersebut dikuatkan pula oleh alat bukti surat bertanda P9 dan P10masingmasing berupa Risalah Panggilan untuk diteguran (Aanmaning) No.03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN.Stb tanggal 09 April 2012 yang ditujukan2kepada Rusli dan Sriyani (Para Pelawan), yang dengan adanya RisalahPanggilan untuk diteguran (aanmaning) yang diterbitkan berdasarkanPenetapan aanmaning tersebut menunjukkan bahwa

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tertanggal 22 Juni 2016yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal23 Juni 2016 dalam Register Nomor 52/Pdt.Bth/2016/PN.Pti , telah mengajukan dalilperlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Pelawan telah menerima surat panggilan tegoran/aanmaning

Bahwa Pengadilan telah memanggil orang bernama Pariyo suamiSaminah yang merupakan pihak yang tidak ada hubungannya denganTerlawan Il, untuk dilakukan Tegoran/aanmaning (vide surat panggilantanggal 13 Juni 2016 melalui juru sita pengganti Hadi Moelyono).

Peraturan DirjenKeuangan, nomor 6/KN/2013 tentang Teknis Pelaksanaan lelang ; Bahwa Pengadilan telah memanggil orang bernama Pariyo suamiSaminah yang merupakan pihak yang tidak ada hubungannya denganTerlawan Il, untuk dilakukan Tegoran/aanmaning (vide surat panggilantanggal 13 Juni 2016 melalui juru sita pengganti Hadi Moelyono)Bahwa terdapat dua hal pokok yang tidak dipenuhi oleh Terlawan Il dalamdokumen lelang yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang, yaitu : Bukti bahwa Pelawan selaku debitur

Menimbang, bahwa karena Pelawan yang mendalilkan, maka Pelawanmempunyai kewajiban untuk membuktikan dalildalil perlawanannya di persidangan;Menimbang, bahwa setelah meneliti posita perlawanan Pelawan yangdihubungkan dengan surat bukti P.1 berupa foto kopi surat panggilantegoran/aanmaning dalam perkara Nomor: 5/Pdt.Anm.Eks/2015/PN Pti, terhadapsurat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti tersebut hanyahalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2016/PN Ptimenunjukkan panggilan tegoran

/aanmaning kepada Pariyo yang merupakan suamiSaminah, yang berdasarkan surat perlawanan dari Pelawan pada poin 2 disebutkanpada pokoknya tanah Sertifikat Hak Milik, nomor 02163, desa Karaban sebelumnyaatas nama Pariyo suami Saminah yang telah beralin keatas nama Marsi (Terlawan ),sehingga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pelawan,dengan demikian terhadap surat bukti P.1 Majelis Hakim kesampingkan;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa Fotokopi dari Salinan PutusanNomor

Bahwa kemudian TERBANTAH mengajukan Surat PermohonanEksekusi Lelang Hak Tanggungan pada tanggal 23 Mei 2014kepada Pengadilan Negeri Cilacap, dimana Ketua PengadilanNegeri Cilacap telah melakukan teguran (aanmaning) kepadaPEMBANTAH I, yaitu :1) Aanmaning Pertama pada tanggal 8 Juli 2014,2) Aanmaning Kedua pada tanggal 19 Agustus 2014;3) Aanmaning Ketiga pada tanggal 27 Agustus 2014;4) Aanmaning Keempat pada tanggal 3 September 2014.Bahwa pada saat Aanmaning PEMBANTAH telah mengakuimempunyai hutang

Bahwa jumlah hutang yang menurut pengakuan PARAPEMBANTAH berdasarkan catatan Sistem Informasi Debitur(SID) dari Bank Indonesia terdapat perbedaan jumlah, yaitu padasaat aanmaning dan Surat Bantahan tertanggal 28 Oktober 2014PEMBANTAH menyampaikan jumlah hutang sebesar Rp9.300.000.000, namun pada saat perbaikan Gugatan tertanggal16 Januari 2015 jumlah hutang PEMBANTAH sebesar Rp10.981.090.276,.b.

., danpernah diajukan aanmaning tetanggal 17 Nopember 2017, dimana dalamobyek permohonan eksekusi tersebut adalah obyek dalam putusanperkara No. 69/Pdt.G/1992/PN. Skh,Jo. putusan No. 114/Pdt.g/1994/PT.SMG Jo. putusan No. 606 K/PDT/1995, yaitu yang terletak disebelahselatan jalan Universitas veteran, sehingga tidak ada hubunganya jugadengan obyek sengketa perkara ini yaitu No. No. 24/Pdt.G/2016/PN.SkhJo No. 92/Pdt./2017/PT.Smg. Jo.

Bahwa terhadap perkara yang telah mempunyai hukum tetaptersebut diatas, Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo memanggilTerlawan pada tanggal 14 Maret 2019 untuk dilakukan Tegoran(Aanmaning ) akan tetapi tidak datang tanpa alasan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 Ketua PengadilanNegeri Sukoharjo melakukan tegoran ( Aanmaning yang ke 2 ) terhadapPelawan , terhadap panggilan ke 2 ( dua ) Ini Pelawan juga tidak hadirtanpa alasan.e Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 11 Wib telah dilaksanakanEksekusi dirumah Pelawan Gadingan Rt,02, Rw. 11, Ds. Jobor, Kec.Bendosari , Kab. Sukoharjo oleh Panitera Pengadilan Negeri sukoharjoatas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.Eks/2019/PN. SkhJo.

Fotokopi Berita Acara Aanmaning NO 3/ Pdt.Eks/2019/PN SkhKesatu, yang diberi tanda T5 ;6. Fotokopi Berita Acara Aanmaning NO 3/ Pdt.Eks/2019/PN SkhKedua, yang diberi tanda T6 ;7. Fotokopi Acara Pelaksanaan (Eksekusi) Penyerahan SertifikatNomor 03/Pdt.Eks/2019/PN.Skh Jo Nomor 676.K/Pdt/2018 Jo Nomor92/Pdt/2017/PT.Smg Jo Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Skh, yang diberi tandaT7 ;8.

W.12.U.32/146/HK /04.01/2019 tanggal 7 Januari 2019 ) ;Bahwa terhadap perkara yang telah mempunyai hukum tetap tersebut,Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo memanggil Terlawan pada tanggal 14 Maret2019 untuk dilakukan Tegoran ( Aanmaning ) akan tetapi tidak datang tanpaalasan.Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjomelakukan tegoran ( Aanmaning yang ke 2 ) terhadap Pelawan , terhadappanggilan ke 2 ( dua ) Ini Pelawan juga tidak hadir tanpa alasan.Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019

Putusan Pengadilan Negeri LubukPakam Nomor :104/Pdt.G/2011/PN.LP, tanggal 23 Mei 2012, tidak diberitahukankepada Pelawan, Turut Terlawan , Il, Ill dan M sehingga Pelawan tidakmengetahui apa yang menjadi amar putusan Mahkmah Agung RepublikIndonesia tersebut namun Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukanTeguran (Aanmaning) kepada Pelawan, Turut Terlawan dan Turut Terlawan Ilatas permohonan Terlawan sesuai Relaas Panggilan Untuk Ditegur (Aanmaning)tanpa Nomor: Eks/2016/104/Pdt.G/2011/PNLbp tanggal

29 Maret 2016 (barusatu kali aanmaning), sehingga telah cukup membuktikan Relaas PanggilanUntuk Ditegur (Aanmaning) tanpa Nomor: Eks/2016/104/Pdt.G/2011/PNLbptanggal 29 Maret 2016, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa atas pelaksanaan teguran (aanmaning) baru satu kali pada hal menuruthukum setidaktidaknya sebanyak 2 (dua) kali, yang tidak didahuluipemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :2869Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Nomor 138/Pdt.G/Plw/2016/PN.LbpK

Putusan Pengadilan Negeri LubukPakam Nomor :104/Pdt.G/2011/PN.LP, tanggal 23 Mei 2012 kepada Pelawan,Turut Terlawan , Il, Ill dan NM tersebut, maka pada hari Senin tanggal 4 April2016 kuasa hukum Pelawan dan Turut Terlawan Il atas nama HIDAYAT, SHmempertanyakan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakamatas nama Azhary Siregar,SH yang melaksanakan Aanmaning tersebut, kenapadilakukan aanmaning pada hal pemberitahuan isi putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor :2869 K/Pdt/2013 tanggal

) tanpa Nomor :Eks/2016/104/Pdt.G/2011/PN.Lbp tanggal 29 Maret 2016 untuk nama KARTINISIHOMBING, selanjutnya diberi tanda Bukti P 15 ;16.Foto copy sesuai Relaas Panggilan untuk ditegur (Aanmaning) tanpa Nomor :Eks/2016/104/Pdt.G/2011/PN.Lbp tanggal 29 Maret 2016 untuk nama SAURSIHOMBING, selanjutnya diberi tanda Bukti P 16 ;17.Foto copy sesuai Relaas Panggilan untuk ditegur (Aanmaning) tanoa Nomor :Eks/2016/104/Pdt.G/2011/PN.Lbp tanggal 29 Maret 2016 untuk nama RESMINSIHOMBING, selanjutnya diberi

, maka Aanmaning tersebutmenjadi tidak sah secara hukum, karena Pihak yang di aanmaning tidakmengetahui apa isii Putusan yang di Aanmaning tersebut ;Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Nomor 138/Pdt.G/Plw/2016/PN.Lbp Bahwa Aanmaning tersebut harus jelas Teregistrasi, diberi nomor, tanggal,tentang objek perkar dn ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan dan dilakukanselama 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 8 (Delapan) hari untukmembuktikan upaya paksa apabila Pihak yang kalah atau tidak mau dengansukarela

Niaga.Jkt.PstPengadilan WHubungan Industrial dan dilanjutkan dengan adanyaPenetapan untuk melakukan panggilan teguran (aanmaning) (bukti PPI4.A) dan relaas panggilan teguran (aanmaning) kepada TERMOHONPKPU (bukti PPI4.B) untuk segera memenuhi kewajibannyasebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Bersama;10. Bahwa NAMUN LAGILAGI TERMOHON PKPU TETAP TIDAKDAPAT MEMBAYARKAN TAGIHANNYA TERSEBUT SEBAGAIMANABERITA ACARA TEGURAN (AANMANING) TERTANGGAL 18SEPTEMBER 2019 Jo.

BERITA ACARA TEGURAN (AANMANING)TERTANGGAL 25 SEPTEMBER 2019 (bukti PPI5. A dan PPI5. B);11.

Bahwa dalam Permohonannya Pemohon PKPU mendalilkandasar Permohon PKPU adalah adanya utang yang telah jatuh tempodan dapat berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 18 September2019 dan tanggal 25 September 2019, dimana Pemohon PKPU samasekaitidakmenjelaskan dan menguraikan Pengadilan HubunganIndustrial manayang telah membuatberita AcaraAanmaningtersebut serta tidak juga menyebutkan Nomor maupun tahun baikPenetapan Aanmaning maupun Berita Acara Aanmaning tersebut.Bahwa hal ini membuktikan bahwa kedudukan

Fotocopi sesuai dengan asli Relaas Panggilan Teguran(Aanmaning) Nomor 45/EksPHI/2019/PB/PN.Bdg tanggal 9 September2019, selanjutnya pada fotokop! bukti surat tersebut diberi tanda P4.B;6. Fotocopi dari fotocopi Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor45/EksPHI/2019/PB/PN.Bdg Jo. Nomor 4100/Bip/2019/PHI/PN.Bdgtertanggal 18 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P.I5.A;7.

Bahwa dalam Permohonannya Pemohon PKPU mendalilkandasar Permohon PKPU adalah adanya utang yang telah jatuh tempodan dapat berdasarkan Berita Acara Aanmaning tanggal 18 September2019 dan tanggal 25 September 2019, dimana Pemohon PKPU samasekaitidakmenjelaskan dan menguraikan Pengadilan HubunganIndustrial manayang telah membuatberitaAcaraAanmaningtersebut serta tidak juga menyebutkan Nomor maupun tahun baikPenetapan Aanmaning maupun Berita Acara Aanmaning tersebut.Bahwa hal ini membuktikan bahwakedudukan

;Dengan demikian Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Bekasi No41/ EKS.G / 2018 / PN Bks Jo No.07/ Pdt.G/1997/ PN.BksJoNo.562/Pdt / 1998 /PT.BDG Jo No.2012 K/Pdt/2000. .tidak mempunyaikekuatan hukum ;7.

Ketua PengadilanNegeri Cikranag telah memerintahkan Panitera Jo Jurusita PengadilanNegeri Cikarang untuk memanggil Pelawan /Termohon Eksekusi(Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk hadir dikantorPengadilan Negeri Bekasi pada hari selasa tanggal 18 Desember 2018untuk diberikan Tegoran /Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasiagar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari danPutusan Nomor 595/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 21 dari 33tanggal dilakukan Tegoran/Aanmaning segera

secara sukarelamelaksanakan kewajibannya memenuhi isi/bunyi Putusan PengadilanNegeri Bekasi No 7/Pdt.G/1997/PN.Bks tanggal 24 Nopember 1997sebagaimana dimaksud Surat Panggilan Tegoran Aanmaning yangditerima pada tanggal 12 Desember 2018 oleh Pelawan /TermohonEksekusi (Drs H Syamsuri Hadi).

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Tegoran Aanmaning yang diterimaPelawan /Termohon Eksekusi ( Drs H Syamsuri Hadi ) tanggal 12Desember 2018 tersebut, Pelawan /Termohon Eksekusi ( PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi ) telah hadir dikantor Pengadilan NegeriBekasipada hari selasa tanggal 18 Desember 2018 dimana KetuaPengadilan Negeri Bekasi telah mengingatkan Pelawan agardalamtenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggaldilakukan Tegoran/Aanmaning segera secara sukarela melaksanakan

,Jo Berita AcaraTegoran / Aanmaning tertanggal 18 Desember 2018 No. 41/Eks.G/2018/PN.Bks.Jo.07/PDT.G/1997/PN.Bks.Jo.No.562/PDT/1998/PT.Bdg. Jo. No 2012 K/Pdt/2000;b. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 20 CB/97/PDT.G/1997/PN.Bks,tanggal 8 Oktober 1997, Jo. Berita Acara Sita Jaminan tanggal 27Oktober 1997 No. 20 CB/1997/PDT.G/1997/PN.Bks;c. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.07/PDT.G/1997/PN.Bkstanggal 24 November 1997;d.

RayaTlogo Mas No. 37F Malang Jawa Timur memberi pinjaman kepadaPENGGUGAT senilai Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) tetapi hanyaHalaman 3 dari 11 halaman perkara Nomor 300/PDT/2016/PT SBYmenerima tunai Rp.96.770.000, (Sembilan puluh enam juta tujuh puluhtujuh ribu rupiah);Bahwa Pelawan menerima Risalan Panggilan AANMANING Nomor :24/Eks/2014/PN.Kpn, tanggal 29 Januari 2015 melalui Jurusita PenggantiSINGGIH WINURJATI, SH yang intinya memberi teguran/ Aanmaning padaPealawan (Ic.Minah) agar dalam

Negeri Kepanjen untuk memenuhikewajibannya membayar hutangnya kepada Pemohon Eksekusi sebesarRp. 799.579.592, (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratustujuh puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);Bahwa Pelawan sangat keberatan atas Tindakan Ketua Pengadilan NegeriKepanjen dikarenakan sebagaimana tertulis pada Risalah PanggilanAANMANING dengan Nomor : 24/Eks/2014/PN.Kpn, tanggal 29 Januari2015 melalui Jurusita Pengganti SINGGIH WINURJATI, SH yang intinyamemberi teguran / Aanmaning

uangpokok (Pinjaman Pokok) dengan demikian bunga atas bunga yang berasaldari bunga tidak dilaksanakan;Bunga hanya dapat dibebankan atas bunga yang harus dibayar untuk satutahun, dengan demikian bunga atas bunga yang di hitung bulanan apalagihariantidak dibenarkan;Harus telah diperjanjikan secara khusus sebelumnya, apabila tidak makapembebanannya hanya mungkin berdasarkan keputusan Pengadilan;Bahwa Pelawan juga sangat Keberatan atas Tindakan Ketua PengadilanNegeri Kepanjen yang intinya memberi teguran / Aanmaning

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, Pelawan diwakili kuasanyamenghadap kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman atas panggilanAanmaning pada saat proses Aanmaning dilaksanakan, Pelawan diwakiliKuasanya menyatakan keberatan terkait Permasalahan terhadap SOPpemanggilan Aanmaning yang mana Pelawan belum mendapat RelasPemberitahuan terhadap putusan Kasasi namun sudah = munculPemberitahuan Anmaning, Pada saat itu Ketua Pengadilan Agama SlemanMenanyakan kendala kenapa belum ada Pemberitahuan Putusan Kasasikepada

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Pelawan mendapatkan RelasPanggilan untuk Aanmaning tertanggal 24 Juni 2021 dengan PermohonanHalaman 10 dari 14 putusan Nomor 972/Pdt.G/2021/PA.SmnEksekusi yang sama dengan aanmaning tertanggal 10 Juni 2021 yaitudengan Nomor: 03/Pdt.Eks/2021/PA.Smn, tentang Panggilan untukmenghadap kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, bahwa pihakPengadilan Agama Sleman tidak menghiraukan apa yang disampaikan olehketua Pengadilan Agama Sleman Pada saat Aanmaning tanggal 10 Juni2021

media massaatau membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00sesuai putusan tersebut di atas, namun tidak diindahkan oleh TermohonEksekusi;Bahwa oleh karena permohonan kami tersebut di atas, tidak diindahkanoleh Termohon Eksekusi, maka pada tanggal 4 Juni 2014 sesuai surat kamiNomor 38/AS/V1I/2014 kami telah mengajukan Permohonan PelaksanaanPutusan perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado(fotokopi terlampir), untuk itu, Ketua Pengadilan Negeri Manado telahmelakukan aanmaning

berturutturut sesuai Berita Acara Teguran(aanmaning) Nomor 202/Pdt.G/2010/PN.Mdo pada hari Rabu tanggal 3September 2014 (fotokopi terlampir) dan sesuai Berita Acara Teguran(Aanmaning) Nomor 202/Pdt.G/2010/PN.Mdo pada hari Jumat tanggal 12September 2014 (fotokopi terlampir), dan lebih lanjut Ketua PengadilanNegeri Manado menegur Termohon Eksekusi agar dalam tempo 8 (delapan)hari memenuhi putusan tersebut secara sukarela dan apabila tenggangwaktu tersebut tidak dipenuhi, maka Pengadilan akan melaksanakannyasecara

paksa (eksekusi);Bahwa sangat kami Pemohon Kasasi sesalkan, sekalipun Ketua PengadilanNegeri Manado telah melakukan aanmaning tersebut angka 3 di atas, entahkenapa, ternyata tibatiba Ketua Pengadilan Negeri Manado membatalkansendiri teguran yang telah dia dilakukan terhadap Termohon Eksekusi padatanggal 3 September 2014 dan 12 September 2014, dengan mengeluarkanPenetapan Nomor 202/Pd.G/2010/PN.Mdo tanggal 18 November 2014,hanya dengan alasan atau pertimbangan mohon dengan hormat Yang MuliaHakim

Nomor 2220 K/Pdt/2017Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding juga PembandingII;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding juga Pembanding IItelah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai ParaTerlawan/Para Pembanding juga Terbanding II di muka persidanganPengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Pelawan mendapatkan Penggilan Aanmaning

Pengadilan NegeriManado tertanggal 3 Februari 2016 Nomor W 19UI/95/HT.02/II/2016sehubungan dengan perkara perdata Nomor 242/Pdt.G/2007/PN.Mdo junctoNomor 145/Pdt/2008/PT MDO juncto 377 K/Pdt/2010/ juncto Nomor 719PK/Pdt/2012.Bahwa setelah membaca Panggilan Aanmaning dimaksud diketahui bahwaTerlawan adalah Tergugat I/TerbandingPembanding/Termohon KasasiPemohon Kasasi II/Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Eksekusi,Terlawan II adalah Tergugat II/TerbandingPembanding/Termohon Kasasi IPemohon Kasasi

(Cetak tebal dari Pelawan).Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap Aanmaning dimaksud dan untukitu Pelawan mengajukan Perlawanan ini dengan alasan lebih jelas dan rincisebagaimana terurai di bawah ini.Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 2220 K/Pdt/20177.

Menyatakan Permohonan eksekusi Para Terlawan sebagaimana dimaksud dalam panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri ManadoHalaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 2220 K/Pdt/2017tertanggal 3 Februari 2016 Nomor W.19UI/95/HT.02/II/2016 batal atautidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang terhadapSHGB Nomor 91/Sario Tumpaan dan SHGB Nomor 94/Sario Tumpaanmilik Pelawan;5.

Nomor 2220 K/Pdt/2017Berdasarkan fakta di atas Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalamdiktum Putusannya berbunyi: Menyatakan permohonan Eksekusi paraTerlawan sebagaimana dimaksud dalam Panggilan Aanmaning PengadilanNegeri Manado tertanggal 03 Februari 2016 Nomor W.19UI/95/HT.02/II/2016batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjangterhadap SHGB Nomor 91/Sario Tumpaan dan SHGB Nomor 94/SarioTumpaan milik Pelawan karena Panggilan Aanmaning Pengadilan NegeriManado tertanggal

Bahwa dari Penjelasan dalam proses Aanmaning tersebut di Pengadilan NegeriJambi, Pelawan diberitahu dan diperingatkan untuk melaksanakan permohonanEksekusi tersebut karena didasarkan kepada Irahirah demi Keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa dan diperlihatkan buku Risalah Lelang kulitnya sajatanpa diperkenankan untuk melihat isinya..

Bahwa pada saat proses Aanmaning tersebut, Pelawan melalui kuasa memohonagar diberikan Penetapan Eksekusi akan tetapi dipersulit dan diharuskanmengajukan Permohonan terlebih dahulu..

Bahwa guna mengetahui apa yang dieksukusi dan apa dasar eksekusi Pelawanmengajukan permohonan salinan Penetapan Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2021/PN.Jmb yang disebutkan dalam Risalah Panggilan Aanmaning/Tegoran tersebut akan tetapi sampai Perlawanan ini diajukan Pelawan belum jugamendapat Penetapan atau Permohonan dimaksud.

Bahwa dengan tidak pernah diberitahukannya kepada Pelawan bagaimana isiPermohonan Eksekusi yang di Aanmaning / Tegor untuk dilaksanakan Pelawan, danPelawan tidak diberi tahu atas dasar apa Terlawan mengajukan Eksekusi secaraHal 2 dari 10 hal Putusan No. 86/PDT/2021/PT JMBAdminitrasi Aanmaning tersebut telah cacat hukum, karena telah melanggar azasketerbukaan kepada para Pihak seperti yang dicanangkan oleh Mahkamah Agungdan mengabaikan rasa keadilan, yang menyebabkan Pelawan sulit untukmempertahankan

condemnatoir)e Putusan tidak dijalankan secara suka rela ;e Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan ;e Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan ;Bahwa, tata cara eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriPangkalpinang telah sesuai sebagaimana tata cara yang sebenarnya yaitu:e Permohonan Penggugat (pemenang perkara) kepada Ketua PengadilanNegeri Pangkalpinang apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakanputusan secara suka rela, (pasal 207 ayat 1 R.Bg) ;e Peringatan/aanmaning

(pasal 207 ayat 2 R.Bg), bahwa aanmaning telahdilakukan sesuai dengan prosedur yang sebenarnya ;e Begitu pula prosedur yang lainnya telah dijalankan oleh PengadilanNegeri Pangkalpinang sebagaimana mestinya ;Bahwa, Pengadilan Negeri telah melakukan prosedur yang benarsebagaimana tata cara eksekusi yaitu sebelum dilakukan eksekusi, yaitu :e terlebih dahulu melakukan aanmaning pertama yang dibuatkan beritaacaranya ; kemudian dilakukan aanmaning kedua, pada acara aanmaning yangkeduanya (terakhir) yang

dihadiri oleh Tergugat (si tereksekusi) dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, disaksikan olehPanitera/Sekretaris dan Juru Sita atau Panitera Pengganti PengadilanNegeri Pangkalpinang serta dihadiri juga oleh Pemohon Eksekusi(Penggugat) melalui kuasa hukumnya, bahwa justru Tergugat (sitereksekusi) menyatakan bersedia mengosongkan objek sengketa secarasuka rela yang dicatat di dalam berita acara aanmaning ;e bahwa sebagaimana acara aan maning kedua (terakhir) yang dijelaskandi atas, maka

perlawanan yang diajukan oleh Tergugat (si tereksekusi)selain tidak berdasar sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang makajuga tidak berguna atau siasia, oleh karenanya bantahan/perlawanantersebut dinyatakan tidak dapat diterima, (Putusan Mahkamah Agung RItertanggal 24 Januari 1980 Nomor 393K/Sip/1975, termuat di dalamYurisprudensi Indonesia 19791, halaman 224, Putusan Mahkamah AgungRI tertanggal 15 April 1981 Nomor 1281 K/Sip/1979, termuat dalamyurisprudensi Indonesia 19811, halaman 305) ;Bahwa, acara aanmaning

yang keduanya (terakhir) yang dihadiri olehTergugat (si tereksekusi) di hadapan Ketua Pengadilan NegeriPangkalpinang, disaksikan oleh Panitera/Sekretaris dan Juru Sita atauPanitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri jugaoleh Pemohon Eksekusi (Terbantah) melalui kuasa hukumnya, bahwa justruTergugat (si tereksekusi) menyatakan bersedia mengosongkan objeksengketa secara suka rela dan dicatat di dalam berita acara aanmaning; Danhal tersebut dengan persetujuan Pemohon Eksekusi (

Penetapan Aanmaning No. 02/PDT.AHT/2016/PN.DPS tanggal 16Mei 2016 ("Penetapan Aanmaning);b. Penetapan Sita No. 02/PDT.AHT/2016/PN.DPS tertanggal 22November 2016 ("Penetapan Sita Eksekusi"); danc.

, jam 10.00 WTTA, agar kepada para Pembantah danTurut Terbantah diberikan tegoran/aanmaning agar melunasiutangnya kepada Terbantah yang telah jatuh tempo berdasarkanPerjanjian Fasilitas Perbankan Syariah;b.

disebutkan pada Relaas PanggilanTegoran/Aanmaning perkara No.

No. 02/PDT.AHT/2016/PNDps, tanggal 16 Mei 2016berdasarkan SHT No. 1047 dan SHT 6628/2014 yang diajukan Terbantahkepada Pengadilan Negeri Denpasar (Penetapan Aanmaning), selanjutnyadiberi tanda T19;Berita Acara Aanmaning Teguran No. 02/Pdt.AHT/2016/PN.Dps., tertanggal31 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T20;Surat No. 006/R&P/RYT/VI/2016, selanjutnya diberi tanda T21;Surat No.

Ref.060/GL/PP+PPP/VII/16, selanjutnya diberi tanda T22;Berita Acara Aanmaning Teguran No. 02/Pdt.AHT/2016/PNDps, tertanggal25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T23;Surat No. 1526/SG/JB, tertanggal 24 Agustus 2016 yang dikirim olehStefanus & Rekan yang merupakan Kuasa Hukum dari Turut Terbantah,selanjutnya diberi tanda T24;Surat No. 079/GL/PP+PPP/XI/16, selanjutnya diberi tanda T25;Berita Acara Aanmaning Teguran No. 02/Pdt.AHT/2016/PNDps, tertanggal21 September 2016, selanjutnya diberi tanda

Nomor 2325 K/Pdt/2016tentang aanmaning pengosongan atas tanah dan bangunan rumah tersebutdisebabkan baik kedua orang tua Para Pembantah semasa hidupnyamaupun Para Pembantah sendiri tidak pernah terlibat dalam urusan utangpiutang dengan Terbantah III selaku Pemohon Lelang dan juga tidak masuksebagai Pihak Termohon Lelang Eksekusi dalam Risalan Lelang Nomor146/2013 tanggal 28 Mei 2013 dari Kantor Terbantah IV, sehingga tidak adahubungan hukumnya objek tanah dan bangunan rumah milik ParaPembantah tersebut

dijadikan objek dalam proses eksekusi pengosongansebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut,lagi pula Para Pembantah selaku pihak penghuni dan pemilik sah atastanah dan rumah tersebut tidak masuk sebagai Pihak dalam PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/2013 Eks juncto Nomor146/2013 tentang aanmaning Pengosongan tersebut;Bahwa hemat kami sehubungan dengan hal tersebut, maka secara hukumuntuk melakukan eksekusi/pengosongan terhadap Para Pembantah selakupinak

sampai dengan adanya putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa rupanya Terbantah Ill telah beritikad tidak baik yaitu tanpa diawalidengan surat ataupun tembusan surat pemberitahuan/peringatan I, Il dan IIIkepada Para Pembantah untuk mengetahui latar belakang timbulnya suatuhak ataupun kewajiban/utang serta permasalahannya dengan pihakpihakyang mana saja yang menyebabkan objek tanah dan rumah tersebut maudilakukan lelang eksekusi, dan juga tanpa diawali dengan adanyapenetapan aanmaning

Oleh karena itu lelang yang diselenggarakan oleh Terbantah IVtersebut tidak memenuhi prosedur yang berlaku sehingga tidak sah, cacathukum dan batal demi hukum, bahwa selain itu pemberitahuan yangdilakukan oleh Terbantanh V melalui suratnya tanggal 3 Oktober 2013dengan Lampiran Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor18/2013 eks. juncto Nomor 146/2013 tentang aanmaning pengosongan atastanah dan bangunan rumah yang ditujukan kepada Para Pembantah selakupenghuni dan pemilik sah atas tanah

Dengan Demikian sebagai pemilik sah atasobjek perkara a quo tersebut adalah Terbantah dan Para Pembantah tidakmemiliki Kualitas untuk mengajukan gugatan bantahan terhadap prosesPelaksanaan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/2013 eks. juncto Nomor146/2013 tanggal 20 September 2013 juncto Surat PanggilanTegoran/aanmaning Pengosongan Nomor 18/2013 eks. juncto Nomor146/2013 tanggal 20 September 2013.