Ditemukan 1327 data
11 — 7
Dalam kaidah lain juga dijelaskan bahwagta Iu l> Yow Tyee artinusbahwe mencegahbeberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapakemaslahatan (alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , hal. 87);Menimbang, bahwa selain tersebut di atas, kaidah ushul lainnyamenyatakan bahwa ax Loa Jb bois acl w1e ela YI 2sfang artinyabahwa pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan (alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , hal. 121);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangantersebut
10 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :aabadh bois ac JI le ploy!
9 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rliacstih bois a.s JI We LY!
10 — 0
Asybah wan Nadhaair halaman 83 :a@rbaotl bois as Jl Se pLYl 9 paiArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan..
14 — 1
sedangkan hal tersebutadalah sesuatu yang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatanmelawan hukum, dan apabila nama Pemohon dan suaminya tersebut tidakdilakukan perubahan, maka Pemohon mengalami kesulitan menguruspersyaratanAkta Kelahiran Anak Pemohon dan Pemohon Il, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebutharus dihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbacSbl bois
19 — 0
Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkanpasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (1)Hal 7 dari 10 Nomor 101/Pdt.P/2010/PAMtp.Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis juga sependapatdengan Qaidah Ushul Figh ~ yang berbunyi sebagaiberikut:arbootIl bois acyJ!
17 — 2
wajar dan tidak termasuk dalam katagoriperbuatan melawan hukum, dan apabila nama para Pemohon tersebut tidakdilakukan perubahan, maka para Pemohon mengalami kesulitan mengurusAkta kelahiran anak para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat kesulitan yang dialami para Pemohon tersebut harusdihilangkan;Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Lmg.Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapatdengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anbadl bois
8 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :aabliaodl bois a6 pIl gle olol 9 123Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat
16 — 7
tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Plhoe arbach bois
13 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!
12 — 9
sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisanbiodata Pemohon dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiritidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agarmemberikan kemudahan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebut jugatentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fighiyyah:axLasll bois
7 — 3
prfoclc wl sabosIlArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.sos ploVl le acsjil bois anboolLHal. 7 dari 9 Pen.
11 — 2
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 925Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3)Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,maka Pegawai Pencatat nikah
38 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :aabadlh bois as JI ds ebyl aiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat
12 — 4
b> ele prio awlaodl 5Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan";" Asybah wan Nadhaair halaman 83 :a@rbaotl bois as Jl Se pLYl 9 paiPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan danmemenuhi ketentuan hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku diIndonesia.
9 — 2
Pengadilantidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukankepadanya, maka Majelis Hakim perlu menggali hukum yang hidup dalammasyarakat (living law) untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa Pemohon selayaknya mendapatkan pelayanan daripenguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui Pengadilan sebagai pelayandalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan gaidah fighiyyah yang berbunyi:Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Kra dacLaJl) arb cao) Lb bois
12 — 1
diadakan perubahan biodatasebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan identitas tersebutberkaitan dengan nama isteri (Pemohon II), maka berdasarkan pasal 34ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 TentangPencatatan Perkawinan, harus didasarkan pada Penetapan PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fighiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :adrbass Lb bois
53 — 14
menemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calonmempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:oe arbaoh bois
11 — 0
Ube le prio awlaodlArtinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan";" Asybah wan Nadhaair halaman 83 :adrbaoth bois as Jl Se pLYl 9 paiPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhiketentuan hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia.Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan
11 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rlloactil bois ar.s J Ae pL!