Ditemukan 839 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2126/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT MOBIL EXPLORATION INDONESIA, INC
376 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
376 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa:Pertama, Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yangbersifat G to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law.
Register : 11-03-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.YK Tanggal 31 Maret 2015 — 1.SARDJONO ABDUL MUNTHOLIB
2.SUPARMI
19 — 4
19 — 4
melanjutkanketurunan, akan tetapi dalam perkembanganmasyarakat dewasa ini telah terjadi perubahan danpenggeseran motif dasarnya yaitu dengan lebih menitikberatkan kepada kepentingan dan kesejahteraan si12anak ( vide pasal 12 UndangUndang No 4 tahunLS PO) poses eee eeeMenimbang, bahwa antara para Pemohon dengananak yang dimohonkan pengesahan adalah sama samawarga Negara Indonesia (WNI) , sehinggapengangkatan anak tersebut digolongkan sebagaipengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia(WNI) ( domestic
Register : 18-06-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 30-10-2013
Putusan PA MAROS Nomor 22 / Pdt.P / 2013 / PA Mrs. Tanggal 3 Juli 2013 — Pemohon
6 — 4
6 — 4
negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agartujuan perkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (magoshidusysyariy) yaitumembentuk rumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan, sekaligusuntuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari hal hal yangdipandang mudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara physikdan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri, menjalankan fungsi domestic
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FREEPORT INDONESIA
412 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
412 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lex specialis derograt legi generalis dan Lex Superiorderogat Legi Inferior dimana para pihak terikat apa yang telahdiperjanjikan dan disepakati serta dilandasi dengan iktikad baik (goodfaith); Kedua, bahwa Kontrak Karya pada dasarnya merupakan perjanjiankeperdataan yang terjadi pada praktek hukum keperdataan internasionaldan mengitrudusir kaidahkaidah pada lapangan hukum bidang publikyang memiliki karakter dan bersifat G to B yang bersifat nail down danberlaku secara penuh kaidahkaidah pada tax domestic
Putus : 20-12-2012 — Upload : 24-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 20 Desember 2012 — PRESIDEN DIREKTUR PT GLOBAL FIBERINDO ; SUHANTOJO DERMAWAN, S.E.
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian selama 2 tahun lebih (dari 02 April2009 sampai dengan 03 Mei 2011) Penggugat bekerja di Kantor PT GlobalFiberindo di Pondok Gede Office dengan jabatan juga sebagai ManagerMarketing (dengan tugas utama memasarkan dan menjual produk polyesterfiber di pasar dalam negeri / domestic markets dan di pasar luar negeri /exportmarkets, seperti ke Amerika, Eropa / Jerman, Spanyol, Inggris, Italy, Rusia,Afrika Selatan, Yaman, Mesir, Asia / Jepang, Vietnam, Malaysia, Thailand,Pakistan, Arab, dan lainlain
93 ayat (2) butir f UndangUndang KetenagakerjaanNomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas, yang mana Pemohon Kasasi II sejak tanggal04 Mei 2011 sampai dengan hari ini tidak melakukan tugas pekerjaan PemohonKasasi II / Suhantojo sebagai manager marketing (Bukti P35, P36 dan P39mengenai jabatan Pemohon Kasasi II) di kantor PT Global Fiberindo Pondok GedeBekasi (dengan tugas utama Pemohon Kasasi II adalah mendevelop, memasarkandan menjual produk polyster fiber PT Global Fiberindo di pasar Dalam Negeri /Domestic
Register : 19-06-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA SLAWI Nomor 1616_Pdt.G_2015_PA.Slw Tanggal 14 September 2015 — PENGGUGAT
LAWAN
TERGUGAT
9 — 2
9 — 2
Selama berpisahTergugat tidak pernah pulang atau kembali, tidak pernah mengirimi nafkah, tidakmeninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah, dan telah membiarkan atausudah tidak mempedulikan Penggugat lagiBahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Penggugat terpaksa bekerjasebagai buruh Tani dan pada tanggal 21 Maret 2012 bekerja sebagai pembanturumah tangga (Domestic Worker) di SINGAPURA sampai sekarang ;Bahwa atas perilaku tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan sudah tidaksanggup lagi
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3080 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — BUT. NATUNA 2 BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
73 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract merupakan perjanjian yang bersifat G to Byang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law, namundi sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production SharingContract, dan berlaku secara equilibrium di mana PSC secara mutatismutandis akan mengadopsi P3B
Register : 11-07-2011 — Putus : 21-11-2011 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA BAUBAU Nomor 248/Pdt.G/2011/PA.BB Tanggal 21 Nopember 2011 —
27 — 11
27 — 11
Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam patutdinyatakan bahwa fakta tersebut telah dapat pula menjadi alasan hukum bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat (1) Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran rumah tangga, merupakan salah bentukkekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic violence), dikarenakan kelangsunganhidup sangat tergantung kepada terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak, makaberdasarkan hal tersebut patut dinyatakan pula bahwa Tergugat telah melakukan
Register : 11-10-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 10-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 160 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp Tanggal 22 Oktober 2012 — PEMOHON
20 — 5
20 — 5
negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (magoshidusysyariy) yaitu membentukrumahtangga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan, sekaligus untukmenjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari halhal yang dipandangmudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Pemohon secara physik danpsychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakan kewajibannya sebagai seorangistri, menjalankan fungsi domestic
Putus : 04-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 855 B/PK/PJK/2019 Tanggal 4 April 2019 — BUT WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED (D/H. BUT. TALISMAN WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraequilbrium dimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3Ba
Register : 10-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1794 B/PK/PJK/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — PT. PREMIER OIL KAKAP BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
126 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationalHalaman 5 dari 10 halaman.
Register : 14-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2747 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — BUT FORTUNA RESOURCES (SUNDA) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua,terlepas dari Production Sharing Contract merupakan perjanjian yangbersifat G to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic /aw,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract,dan berlaku secara equi/brium dimana PSC secara mutatis mutandis akanmengadopsi P3B
Register : 17-07-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 145/Pdt.G/2017/MS.Lsm Tanggal 27 Desember 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
21 — 5
21 — 5
No.145/Pdt.G/2017/MS.Lsm.Tgl.27.12.17Penggugat melakukan ibadahumrah, perjalanan wisata kebeberapa Negaradalam waktu yang berbeda, melakukan perjalanan wisata domestic yanghampir semua tempat wisata di Indonesia sudah pernah kami kunjungi,sebagaimana sebagiannya dinyatakan oleh Penggugat pada angka 15gugatannya;Bahwa apabila kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis, quad non, serta tudingantudingan lainnya sebagaimanadinyatakan dalam posita gugatannya, tidak mungkin Penggugat bisamelahirkan
Dan tidak mungkin jugakeluarga Penggugat dan Tergugat bisa dan mampu melakukan ibadah haji,melakukan perjalanan wisata internasional dan wisata domestic setiapmasa liburan serta membeli kenderaan roda empat dan roda dua, membelirumah bukan saja di Lhokseumawe akan tetapi juga membeli rumah diBanda Aceh. ltu semua Tergugat lakukan untuk memenuhi kemauanPenggugat dan membangun kebahagiaan dan kebanggaan keluarga;Bahwa Tergugat sangat sadar tentang perbedaan usia yang jauh antaraPenggugat dengan Tergugat
Register : 02-05-2012 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 43/Pdt.P/2012/PA.Wsp Tanggal 8 Mei 2012 — Pemohon
15 — 6
15 — 6
Bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara physik dan psykhisuntuk menikah serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri; menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumahtangga;mengatur rumahtangga, merawat dan mendidik anakanaknya, maka Majelismenilai bahwa anak Pemohon (Lukmawati) dapat dipandang sudah dewasa(akilbaligh), maka perkawinnya dalam usia yang kurang dari semestinyayang ditentukan oleh peraturan perundangundangan harus dianggap bukanlagi keburukan dalam kehidupan
Register : 30-11-2012 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48480/PP/M.IX/19/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
107 — 20
107 — 20
signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowedsubject to the domestic
Register : 09-07-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PA TEGAL Nomor 0384_Pdt.G_2015_PA.Tg Tanggal 3 Maret 2016 — Pemohon dan Termohon
16 — 3
16 — 3
dan koleksi dan koleksivideo mesumnya sangat banyak;Pemohon menceritakan perselisihan rumah tangga dengan temaperempuannya yang berprofesi sebagai dokter, di Malang, Jawa Timuryang sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak, melalui jejaringsocial media maupun Blackberry Messanger (BBM) dan membiarkanperempuan tersebut menilai buruk Termohon secara sepihak tanpapernah tahu perkara yang sebenarnya pada sekitar tahun 2009/2010;Pemohon sangat jarang berinisiatif untuk bersama sama melakukankegiatan domestic
Register : 15-11-2011 — Putus : 05-12-2011 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA BAUBAU Nomor 376/Pdt.G/2011/PA.BB Tanggal 5 Desember 2011 —
48 — 11
48 — 11
pendapat sendiri sebagai berikut :Artinya : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminyakepada hakim, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yangmembahayakan dirinya sehingga isteri merasa tidak mampu melangsungkankehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami .Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat bukanhanya kekerasan fisik tetapi juga berupa penelantaran rumah tangga yang jugamerupakan salah bentuk kekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic
Register : 01-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 948 B/PK/PJK/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMI KERYATAMA RAHARJA;
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melakukan koreksi positif atas PeredaranUsaha sebesar Rp17.282.022.121,00 (US$ 41,089.00)adalah karena terdapat transaksi penjualan terhadapafillasi yang diindikasikan Domestic Transfer Pricing.Sumber koreksi adalah faktur pajak, invoice, deliveryorder (Internal comparable), Wilmar InternationalLimited Annual Report (Listing of Subsidiaries ofTheGroup) dan Laporan Keuangan Audit:Bahwa dasar hukum yang digunakan adalahberdasarkan Pasal 18
Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwaaturan yang menjadi dasar koreksi oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dimaksudkan untuk transaksi lintasNegara (cross border) agar pemegang yurisdiksi masingmasingNegara tidak dirugikan, bukan untuk transaksi domestic yangdilakukan antar perusahaan yang berafiliasi, karena sama sekalitidak ada potensi kerugian negara dalam pengenaan pajaknya;Bahwa menanggapi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) serta dasar
pertimbangan Majelistersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa transaksi domestic yang dilakukanantar perusahaan yang berafiliasi, dapat menimbulkan potensikerugian negara dalam pengenaan pajaknya;Hal ini karena dalam transaksi tersebut dimungkinkan adanyapelarian atau pengalihan keuntungan kepada pihak afiliasi yangHalaman 31 dari 42 halaman.
Register : 17-09-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 171/Pdt.P/2015/PA.Wsp Tanggal 1 Oktober 2015 — Pemohon
33 — 14
33 — 14
berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (maqoshidusysyariy) yaitumembentuk rumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan,Page 11 of 15 Penetapan Nomor171/Pdt.P/2015/PA.Wsp.sekaligus untuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untukmenghindari hal hal yang dipandang mudl/aratsecara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Pemohon secaraphysik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic
Register : 24-09-2012 — Putus : 01-10-2012 — Upload : 09-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 151 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp Tanggal 1 Oktober 2012 — PEMOHON
13 — 7
13 — 7
negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (magoshidusysyariy) yaitu membentukrumahtangga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan, sekaligus untukmenjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari halhal yang dipandangmudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak pemohon secara physikdan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri, menjalankan fungsi domestic