Ditemukan 307 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-02-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Bkn Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
JUMIEKO ANDRA, SH
Terdakwa:
DOSTAHI Als TAHI Bin TIMBUL
23 — 10
JUMIEKO ANDRA, SH
Terdakwa:
DOSTAHI Als TAHI Bin TIMBUL
23 — 10
AReader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), rekomendasi studioleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal The Punishment of Drug PossessionCases in the Magistrates Courts: Time for a Rethink, European Journal onCriminal Policy and Research. (19), 4, 289307, dan rekomendasi studi olehCecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel Punishment, in fact, did not resolvethe problem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders inIndonesia.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189/B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KL YUNHYUN INDONESIA
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahliperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul"Sales Taxation: the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers
Putus : 29-08-2013 — Upload : 22-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1453 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 — LINDSAY JUNE SANDIFORD
228 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
IT941A di Pengadaan Kriminal Internasional untuk Negara Bekas Yugoslavia(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia/VCTY), halaman 44:the principle of equality of arms betveen the prosecutor and the accused in acnminal tnal goes to the heart of the fair tral guarantee.Lebih lanjut putusan kasus Feldbrugge melawan Belanda dalam aplikasi No.8562/79, di Pengadilan HAM Eropa (European Court of Human Rights) pada29 Mei 1986, Pengadilan HAM Eropa berpendapat bahwa dalam sebuahproses peradilan
Register : 30-07-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN Bkn Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
SELFIA AYUNIKA, SH
Terdakwa:
RATNA DEWI Br. GINTING Als DEWI Binti MARLIS GINTING
32 — 13
SELFIA AYUNIKA, SH
Terdakwa:
RATNA DEWI Br. GINTING Als DEWI Binti MARLIS GINTING
32 — 13
A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press),rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal The Punishmentof Drug Possession Cases in the Magistrates Courts: Time for a Rethink,European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289307, danrekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikelPunishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on thesentencing of minor drug offenders in Indonesia.
Putus : 29-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563/B/PK/PJK/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INABATA INDONESIA
147 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah;Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasaperdagangan) menggunakan terminology penyerahandipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dariPPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature daritransaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahliperpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : thecase of Value Added Tax in The European
Putus : 14-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512/B/PK/PJK/2011 Tanggal 14 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SILLO BAHARI NUSANTARA
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan hakim.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembalisemula Terbanding bahwa atas jasa (jasa penyediaan tenaga kerja)menggunakan terminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktordiantaranya legal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPNserta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapatpara ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berfjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European
Register : 25-02-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 44 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sgr Tanggal 31 Maret 2015 — TERDAKWA :I MADE SOSIANTA
34 — 21
34 — 21
dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar ataupenjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan HarmReductionnya ;Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep programyang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negative yangberkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik.Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN.Sgr2dTujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza Sedangkanmenurut European
Register : 01-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1637 B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IL JIN SUN GARMENT;
35 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon)menggunakan terminology penyerahan dipengaruhi olehberbagai faktor diantaranya legal character dari PPN danmekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itusendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan,diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : thecase of Value Added Tax in The European Community,DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers
Register : 03-04-2019 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 27 Nopember 2018 — Monster Energy Company (dahulu bernama Hansen Beverage Company) >< Andrias Thamrun ; Direktorat Merek
747 — 316
747 — 316
milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P9,dan ditandai sebagai Exhibit RCS2 di dalam Bukti P9, yaitu berupabeberapa foto yang menunjukkan produk Monster pada penjualanbersama dengan titik penjualan terkait dan materi promosi. diberitanda bukti P9, lampiran 2;Foto copi Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTERENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P9,dan ditandai sebagai Exhibit RCS3(a) di dalam Bukti P9, yaituberupa beberapa serangkaian fotofoto dari Central European
Rallytahun 2008 yang menunjukkan tampilan yang luas dari MerekMONSTER, diberi tanda bukti P9, lampiran 3;Foto copi Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTERENERGY" milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari BuktiP9, dan ditandai sebagai Exhibit RCS3(b) di dalam Bukti P9, yaituberupa serangkaian fotofoto siaran pers dari Robby Gordon danCentral European Rally tahun 2008 yang mengumumkan akuisisi haksiar Amerika Serikat untuk Central Dakar Rally, dimana press releasetersebut menampilkan Merek
Register : 19-03-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 69 / PidSus / 2014 / PN.Sgr Tanggal 28 Mei 2014 —
29 — 21
29 — 21
Sgr24Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza Sedangkanmenurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)definisi dan ruang lingkup Harm Reduction lebih luas, yaitu : Harm reductionencompasses intervention, programmes and policies that seek to reduce thehealth, social and economic harms of drug use to individual, communities andsocieties / Harm Reduction tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampakburuk penggunaan narkoba terhadap individu, tapi juga mengurangi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu juga dokumentasipendukung atas ekspor jasa sulit pembuktiannya;> Bahwa menurut Ben Terra dalam buku A Guide to European VATDirective, dinyatakan tempat terutangnya VAT atas jasamengikuti purchase principle dan expenditure yang dianggapmewakili konsumen terjadi pada saat pembelian.
Register : 22-04-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 95 / Pid.Sus / 2014 / PN Sgr Tanggal 4 Juni 2014 — KADEK SUJANA Alias BUTET
57 — 24
57 — 24
penyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, hanya sajamemisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar ataupenjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan HarmReductionnya ;Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep programyang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negative yangberkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik.Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza Sedangkanmenurut European
Putus : 05-12-2011 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381/B/PK/PJK/2011 Tanggal 5 Desember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KL YUNHYUN INDONESIA
153 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebutadalah nilai penggantian atas jasa maklon yang diserahkannya.2 Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahliperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case of Value AddedTax in The European
Register : 04-03-2013 — Putus : 13-12-2013 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 B/PK/PJK/2013 Tanggal 13 Desember 2013 — DIRJEN PAJAK vs PT. IL JIN SUN GARMENT
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktordiantaranya legal character dari PPN dan mekanisme pemungutanPPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the caseof Value Added Tax in The European Community,DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers
Putus : 22-12-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1493 K/Pdt.Sus-HKI/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — ROMY SIANARYO VS NIPPON WIPER BLADE CO., LTD
565 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
565 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat juga akan membawa buktibuktipenggunaan yang cukup atas Merek NWB milik Penggugat pada acarasidang pembuktian nanti;Untuk referensi Majelis Hakim yang terhormat, berikut adalah contohpenggunaan dari Merek NWB milik Penggugat yang diambil dari situsresmi Penggugat:Design Wiper Wiper Blade Type NR27 European ApplicationNeo Stream Resin Wiper Blade Aqua Wiper BladeFor Rear Window9.
Putus : 18-01-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1059/C/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 —
94 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditayangkan di bioskopbioskop adalahmasuk dalam kategori hak untuk mereproduksi (right toreproduce), dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c danPenjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf c WTO Valuation Agreement,royalti tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai pabean.Bahwa sebagai komparasi, dalam customs rulling tentangCustoms value of sound and cinematographic recordings onmagnetic tape (videos) and other carrier media Recordingsintended for transmission by television and cinema networksyang dikeluarkan oleh European
Putus : 22-11-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753/B/PK/PJK/2011 Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertambahan Nilai sebesarTarif Normal atau Tarif 10% (sepuluh persen);6 Bahwa ~ untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakan terminology penyerahandipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPN danmekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakanpendapat para ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation: the case of ValueAdded Tax in The European
Putus : 10-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191/B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MATTEL INDONESIA
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertambahan Nilai sebesar Tarif Normalatau Tarif 10 % (sepuluh persen).Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legalcharacter dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature daritransaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhiperpajakan, diantaranya:* Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the case ofValue Added Tax in The European
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. METAL ONE INDONESIA
148 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation :the case of Value Added Tax in The European Community,DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers,1988, Halaman 7,Basically it means that the intrinsic nature of tax should bethe guiding principle in determining its consequences andnot just the lebel, or the name of a tax.b. Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
Putus : 05-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128/B/PK/PJK/2015 Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MATTEL INDONESIA
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahliperpajakan, diantaranya : Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the caseof Value Added Tax in The European Community, DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers