Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp394.000,00;b.

Putusan Nomor 94 PK/PID.SUS/2017Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi danBangunan untuk Kota Manado Tahun 2006 sebesar Rp464.000,00;2.

lagi pula tidak adakepentingan Pemohon Peninjauan Kembali untuk merekayasa Nilai JualObjek Pajak (NJOP) karena pajak penjualan dipotong langsung olehPemerintah.

Oleh karena itu surat keterangan Lurah tentang pasaranharga tanah (bahasa Jaksa merubah harga NJOP) untuk kepentingankelengkapan administrasi BPK tidak relevan diterapkan dalam kasus in(kKhususnya pemohon Peninjauan Kembali) Karena Lurah tidak berhak dantidak punya kewenangan merubah NJOP sedangkan keputusan mengenaiharga jual tanah itu adalah hak bebas penjual (Pemohon PeninjauanKembali);NJOP ditetapkan oleh Pemerintah untuk penetapan pajak.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2 Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 1000 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.183.397.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.308.750.000,005. SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

SHM NO. 1603 An SUTRIS asal hak pemecahan M. 984 Luas 320 M2.Tafsiran harga dari desa = 150.000 200.000 m2Harga NJOP. = 4.480.000Harga Tafsiran = 48.000.000 + 4.480.000 x 100 %2Jumlah = 52.480.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.26.240.000,002.SHM NO. 1906 An. KUPAS LESTARI Luas 1.464 M2Tafsiran harga dari desa = 110.000.000Harga NJOP. = 39.270.000Harga Tafsiran = 161.040.000 + 39.270.000 x 100 %2Jumlah = 200.310.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.100.155.000,003.

Hartono untuk membuat laporan tinjauan lokasi dengan data berupa hargataksir tanah dari desa dan NJOP dari SPPT (Surat Perintah Pajak Terhutang)dari Sdr.

dalam pelaksanaan lelang objek sengketa;Menghukum Tergugat I dan Tergugat IJ membebaskan Penggugat darikewajiban dan ketentuan peraturan Perundangundangan Tentang kewajibanakibat likuidasi bagi pemegang saham jika Tergugat I dan Tergugat IIImelakukan penjualan objek sengketa di bawah harga pasar dan di bawah NJOP(Nilai Jual Objek Pajak);Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan sisa uang Penggugat hasildari pelelangan objek sengketa sebesar Rp200.000.000.000.

harga pasar dan dibawah NJOP dst" (seperti dapatdilihat dalam posita angka 15);Dari posita angka 15 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugatmengetahui bahwa pelaksanaan penjualan lelang belum seluruhnya dilakukan ataudengan perkataan lain Penggugat mengetahui ada sebagian dari 55 obyek, yang telahterjual.

Jika preposisinya demikian seharusnya Penggugat dapat menjelaskan dalampositanya mengenai pelaksanaan lelang atas obyek yang manamana saja, yangdiklaim Penggugat dilakukan/ dijual dibawah harga pasar dan NJOP?

Dengan tidakadanya uraian tentang dasar fakta seperti dimaksud diatas, telah cukup dapatmembuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur.b Dasar hukum (rechtsgrond) dalil gugatan tidak jelas;Disamping utaian sebagaimana telah tersebut diatas. jika Penggugat mengklaimbahwa pelaksanaan lelang dilakukan/dijual dibawah harga pasar dan NJOP tentunyaPenggugat wajib menerangkan berapa sesungguhnya nilai harga pasar dan wajibmenyatakan NJOP untuk masingmasing obyek dengan menguraikan dasar hukumyang menjadi penilaian

Dengan tidak adanya uraian tentang dasar hukumpenilaian atas harga pasar dan NJOP, tetali cukup dapat membuktikan bahwagugatan Penggugat kabur;Keliru dalam memformulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan uraiana dan b diatas, maka secara otomatis formulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukumadalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

PLN (Persero)Batas Timur : Jalan Raya Ngagel TimurBatas Barat : Makam Umum NgagelDengan nilai NJOP adalah sebesar Rp.2.218.500.000, (dua milyar duaratus delapan belas juta lima ratus rupiah), maka yang menjadi hak dariPenggugat adalah 50% (separuhnya) atau sebesar Rp.2.218.500.000, : 2 = Rp.1.109.250.000, (Satu milyar seratus sembilanjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah).2.

PLN (Persero) yangtelah dibeli pak WONDODengan nilai NJOP adalah sebesar Rp.576.489.000, (lima ratus tujuhpuluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), makayang menjadi hak dari Penggugat IV adalah 50% (separuhnya) atausebesar Rp. Rp.576.489.000, : 2 = Rp.288.244.500, (dua ratusdelapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu limaratus rupiah).2.

PLN (Persero)Batas Timur : Jalan Raya Ngagel TimurBatas Barat : Makam Umum NgagelDengan nilai NJOP adalah sebesar Rp.2.218.500.000, (dua milyardua ratus delapan belas juta lima ratus rupiah), maka yang menjadihak dari Penggugat adalah 50% (Separuhnya) atau sebesar Rp.2.218.500.000, : 2 = Rp.1.109.250.000, (satu milyar seratussembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).2.

PLN (Persero)Batas Timur : Jalan Raya Ngagel TimurBatas Barat : Makam Umum NgagelDengan nilai NJOP adalah sebesar Rp.2.218.500.000, (dua milyar duaratus delapan belas juta lima ratus rupiah), maka yang menjadi hak dariPenggugat adalah 50% (separuhnya) atau sebesar Rp.2.218.500.000, : 2 = Rp.1.109.250.000, (satu milyar seratus sembilanjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah).2.

PLN (Persero)yang telah dibeli pak WONDODengan nilai NJOP adalah sebesar Rp.576.489.000, (lima ratus tujuhpuluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), makayang menjadi hak dari Penggugat IV adalah 50% (separuhnya) atausebesar Rp.576.489.000, : 2 = Rp.288.244.500, (dua ratus delapanpuluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).5.

(tujuh ratus tujuh puluh meter persegi)sedangkan batasbatas tanah pengganti adalah sebagai berikut: Utara tanah Penggugat: Timur Lambiran/Tanggul sungai; Selatan tanah Bengkok Desa Purworejo/Tanah Tergugat: Barat tanah Penggugat;Bahwa Penggugat sepakat memberi kompensasi berdasarkan NJOP tahun2011 sebesar @ Rp5.000,00/m? (lima ribu rupiah per meter persegi); Tanah Bengkok C Nomor 3648, Persil 173,Klas S.II, Luas 2.582 m?

sesuai PeraturanPresiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adalah kegiatanpembangunan jalan umum, bendungan, pelabuhan, fasilitas keselamatanumum, tempat pembuangan sampah dan cagar alam;Dalam ayat selanjutnya diamanatkan, pelepasan hak tanah desa dilakukansetelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desadengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

jelas bahwa gugatan yangdiajukan Penggugat tanpa adanya sengketa yang melandasi gugatan ini(chicaneus proses);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telahmemberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Kds., tanggal 29 Agustus 2012,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat II, Turut Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.ZeMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menolak permohonan kompensasi Tergugat , Tergugat Il karena tidaksesuai dengan NJOP

(tiga ratus ribu per meter persegi), sehingga apabilaMajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Tinggi danMajelis Hakim pada tingkat Kasasi mengesahkan kompensasi berdasarkanNilai dual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)adalah nyatanyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga putusanMajelis Hakim tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Yang Mulia MajelisHakim Pemeriksa Peninjauan Kembali

(tiga ratus ribu rupiah permeter persegi);Sehingga apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, PengadilanTinggi dan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi mengesahkan kompensasiberdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp5.000,00 adalahnyatanyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dariMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga putusan Majelis Hakimtersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis HakimPemeriksa Peninjauan Kembali ini;Menimbang,

permeter tidak didukung dengan buktitertulis yang cukup, maka majelis hakim berpendapat nilai yang palinglayak dan adil untuk menentukan harga tanah obyek sengekta adalahHalaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT BJMnilai jual obyek pajak, yang diperoleh dari bukti Tergugat yaitu TI.1IVberupa keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0527/KUM/2019 tentang ketetapan nilai barang Milik Daerahberupa tanah milik pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2018yang mencantumkan NJOP

terhadap tanah obyek sengketa adalahsebesar Rp.82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) permeter.Pembanding menanggapi kiranya tidak tepat jika dijadikan acuan daribukti Terbanding I/Tergugat I, karena bukankah dasar NJOP yangdipergunakan adalah tahun 2018, sedangkan saat ini tahun 2021 yangtentunya nilai NJOP telah mengalami perubahan.

Menimbang, bahwa karena nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)permeter tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka Majelis Hakimberpendapat nilai yang layak dan adil untuk menetukan harga tanah objeksengketa adalah Nilai Jual Obyek Pajak, yang diperoleh dari bukti suratTergugat yaitu TI.IV berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatannomor 188.44/0527/KUM/2019 tentang Ketetapan Nilai Barang Milik DaerahBerupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2018 yang mencantumkan NJOP

Bjb tanggal 17 Mei2020 adalah sudah sangat tepat dan benar serta tidak ada kelalaian dankekeliruan dalam pertimbangannya maupun penerapan hukumnya dalammenetapkan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan NJOP sebesarRp.82.000,00 per meter;2.

Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding/Penggugat pada point3 yang pada pokoknya tidak tepat jika dijadikan acuan harga tanah obyeksengketa adalah dari bukti Terbanding I/Tergugat berupa KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0527/KUM/2019 tentangKetetapan Nilai Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik PemerintahProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 yang mencantumkan NJOPterhadap tanah obyek sengketa adalah sebesar Rp.82.000, (delapan puluhdua ribu rupiah), karena bukanlah dasar NJOP

dan Surat Pernyataan masingmasing Kepala Desa yangmenyatakan bahwa harga tanah sawah dan pekarangan menurut NilaiJual Objek Pajak (NJOP) diwilayahnya tidak sesuai dengan realita dilapangan.

Nilai jual sudah mencapai Rp 75.000, /m sehinggapenentuan harga standar disesuaikan dengan kondisi lapangan,namun kenyataannya berdasarkan keterangan masingmasing kepaladesa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebut dan masihberkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBBtahun 2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilaikompensasi untuk masingmasing jenis tanah sesuai Lampiran SuratKeputusan Mentamben No. 975 K/47/

PLN tidak pernahmenandatangani kesepakatan apapun yang diajukan oleh pihak Tim LSM/Advokasi.Warga meminta harga kompensasi Rp. 50.000, karena NJOP tidakmencerminkan harga pasar setempat karena harga tanah riil setempat sudahmencapai Rp. 75.000,.

PemberitahuanPajak Terutang PBB tahun 2013 bukan Surat Ketetapan Pajak;Keberatan Materi atas SKP PBBBahwa kenaikan kelas Bangunan dari 067 yang pada tahun 2012 dengan tarifRp920.000,/m2 menjadi kelas Bangunan 053 dengan tarif Rp 2.320.000,/m2pada tahun 2013, menurut Pemohon Banding kenaikannya terlalu tinggi,sehingga menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap bebanperusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha danpemanfaatan tenaga kerja;Bahwa menurut Pemohon Banding Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

NJOP ( 142) =Rp 22.591.119.004. NJOPTKP Rp 9.000.0005. NJOP untuk perhitungan PBB (34) =Rp 22.582.119.006. Nilai Jual Kena Pajak (NUKP) 40 % x (5) =Rp 9.032.847.6007.

tahun2013 dimana NJOP tahun 2013 telah mengalami kenaikandibandingkan dengan NJOP tahun 2012.Pasal 6 ayat (2) UU PBB No. 12 Tahun 1985Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untukdaerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangandaerahnya.Penjelasan:Pada dasarnya penetapan nilai jual obyek pajak adalah 3 (tiga) tahunsekali.

Namun demikian untuk daerah tertentu. yang karenaperkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jualobyek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkansetahun sekali.b) Kemudian bahwa NJOP ditetapkan setiap tiga tahun kembailiditegaskan dalam Penjelasan Nomor 3 Surat Direktur Jenderal PajakNo. S443/PJ.331/2013 tentang Usulan Stimulus Perpajakan.Penjelasan Nomor 3 Surat Direktur Jenderal Pajak No.

S443/PJ.331/2013.Pada prinsipnya Direktorat Jenderal Pajak atas nama MenteriKeuangan telah menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12Tahun 1994, yaitu menetapkan NJOP yang berlaku selama 3 (tiga)tahun, kecuali untuk Daerah Tertentu yang mengalami perkembanganpembangunan yang mengakibatkan NJOP mengalami perubahan,maka ditetapkan tiap tahun.Halaman 15 dari 18 halaman Putusan

x380 = Rp456.000000,00 sehingga total harga NJOP adalah sebesarRp585.626.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluhenam ribu rupiah) dan jauh di bawah harga Taksiran Tergugat II sebesar101112Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Akta PemberianHak Tanggungan Pertama Nomor 824/Lw/2002 tanggal 20 Desember 2002sebesar Rp437.500.000,00 dan Pemberian Hak Tanggungan kedua sebesarRp162.500.000,00 maka dengan demikian sangatlah bertentangan dengan azazkepatutan dan

dansangat jauh di bawah harga pasar/umum;Bahwa Para Penggugat melalui gugatan ini, sehubungan dengan adanyaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IIIdapat memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat selisih harga Pokok LelangRp287.000.000,00 dengan harga umum di atas harga NJOP sebesarRp1200.000.000,00 sehingga kerugian harga tanah dan bangunan yang dideritaoleh Para Penggugat adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 287.000.000,00 =Rp913.000.000,00 (sembilan ratus tiga belas

juta rupiah);Bahwa Turut Tergugat sebagai Pemenang Lelang yang beritikad baik patutmenduga dan pastilah mengetahui sebelum membeli objek sengketa, bahwaharga limit pokok lelang jauh di bawah harga NJOP yaitu: harga tanahRp394.000,00/m?

yang terletak JalanBorubudur selatan Nomor 40 Kota Malang dahulu tertulis atas nama Agustinadan dibalik namakan atas nama Ambar Pawitri di bawah harga NJOP danjauh di bawah harga pasar umum adalah perbuatanmelawan hukum;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III Melaksanakan lelang atas tanah danbangunan SHM Nomor 1157 Kelurahan Mojolangu seluas 329 m?

yang terletakJalan Borubudur Selatan Nomor 40 Kota Malang dahulu tertulis atasnama Agustina dan dibalik namakan atas nama Ambar Pawitri di bawahharga NJOP dan jauh di bawah harga pasar umum adalah perbuatanmelawan hukum;3 Menyatakan perbuatan Tergugat III melaksanakan lelang atas tanah danbangunan SHM Nomor 1157 Kelurahan Mojolangu seluas 329 m?

BDG yang dimohonkan bandingHal 3 dari 11 hal put No. 488/Pdt/2014/PT.Bdgtersebut Supaya dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Bahwa Para Terbanding telah menetukan harga jual objek danmenjual objek jaminan milik Pembanding jauh dibawah harga nilaipasar wajar terlebih dari nilai NJOP dan nilai dari Penilai ;.

Didasarkan pada NJOP bernilai Rp. 1.773.332.000, (Satu milyartujuh ratus jutuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribub. Didasarkan pada hasil penilaian yang dibuat oleh PENILAI atasNilai pasar total objek seluruhnya bernilai Rp.3.254.300.000, (tigamilyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);c.

Bahwa NJOP hanyalah dasar dari Negara yang dipakai sebagaiacuan Kantor Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harusdibebankan kepada wajib pajak adalah tepat dan benar, karenanilalkelayakan objek tanah dan bangunan disuatu daerah/wilayah tertentusalah satu indikatornya adalah mengacu pada nilai kelayakan yangditentukan pemerintah yaitu NJOP, sehingga dengan demikian NJOPjuga dapat dijadikan sebagai dasar/patokan dalam menentukan hargatanah dan bangunan ; 22222 2Hal 4 dari 11 hal put No. 488/Pdt

dijual lelang kepada TerbandingIlI/Tergugat Ill dengan harga Rp.1.101.000.000, (Satu milyar seratus satujuta rupiah) tidak terbukti didasarkan kepada Penilaian dari PenilaiIndependent (Appraisel Independent) sebagaimana yang diamanatkan olehpasal 35 ayat (1) (2) jo pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor : 93/PMK.06/2010 ;Menimbang, bahwa penetapan nilai limit sebesar Rp.1.100.000.000,(satu milyar seratus juta rupiah) oleh Terbanding I/Tergugat sebagai Penjualadalah dibawah NJOP

dilaksanakan padatanggal 05 April 2013 harus dianggap tidak memenuhi ketentuan yangberlaku sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PMK06/2013 dan oleh karena itu haruslah dibatalkan ;Menimbang, bahwa Pebuatan Terbanding I/Tergugat menetapkannilai limit sebesar Rp.1.100.000.000, (Satu milyar seratus juta rupiah) tanpadidasarkan kepada penilaian terlebin dahulu oleh penilai sebagaimanaketentuan pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PMK06/2010 dan bernilai dibawah NJOP

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor 31.71.000.000.044.8227.3, tanggal 30 April 2014, Tahun Pajak 2014 dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan sebesarRp2.323.390.800,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehHalaman

terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2085/WPJ.07/2015, tanggal 25 Juni 2015,tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas SuratPemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) NOP 31.71.000.000.044.8227.3, tanggal 30 April 2014, TahunPajak 2014 oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena keputusanTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) yangmenetapkan NJOP

Putusan Nomor 1680/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp2.323.390.800,00 dengan perincian sebagai berikut: NJOP Per M2 Total NJOP(Rp) (Rp)Bumi 8.297.910.000 200 140 1.161.707.400.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.161.707.400.000,00Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk penghitungan PBB = 1.161.695.400.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 1.161.695.400.000,00 464.678.160.000,00PBB

Pemilik tanah tersebut tidak mengetahui bahwasertifikatnya dijadikan sebagai agunan.Tanda tangan Kepala Desa Cintanegara (saksi Komarudin) padasurat keterangan tentang tanah (yang dijadikan agunan) didugadipalsukan oleh Sdr.H.Ayi Emen alm.nilai tanah pada suratketerangan tesebut menunjukkan perbedaan nilai/narga yang cukupbesar dibandingkan dengan nilai tanah menurut NJOP dari kantorpelayan pajak bumi dan bangunan.

Rincian perbandingan nilai tanahmenurut NJOP PBB dengan keterangan dari Kepala DesaCintanagara sebagai berikut: No Nama LUEP/ Luas Nilai Menurut Nilai Menurut Total SelisihLokasi Agunan Tanah Kepala NJOP Kepala NJOP (Rp)(M2) Desa Per M2 Desa (Rp)Per M2 (Rp) (RP)(Rp)I. PD Karya = MuktiAhmad KoharM1. Blok Cibelendung, 1.985 100.000 2.450 198.500.000 4.863.250 193.636.7502. Blok Jolok, 876 37.000 103.000 32.412.000 90.228.000 (57.816.000)3.

No. 351 K/Pid.Sus/2008 Selisin nilai antara NJOP dengan keterangan kepala desa yang cukupbesar yang seharusnya dilakukan klarifikasi oleh Terdakwa yang ditugasiuntuk itu.. Ketiga LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan) tersebut adalahLUEP yang digunakan alat oleh H. AYI EMEN tersebut untukmendapatkan DPM LUEP. Terdakwa telah diingatkan oleh saksi TEDIRD atau orang lainnya dari Departemen Koperasi Kabupaten Garuttentang status H.

Nilai tanah pada SuratKeterangan tersebut menunjukkan perbedaan nilai/harga yang cukupbesar dibandingkan dengan nilai tanah menurut NJOP dari KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Rincian perbandingan nilaitanah menurut NJOP PBB dengan keterangan dari Kepala DesaCintanagara adalah sebagai berikut: No Nama LUEP/ Luas Nilai Menurut Nilai Menurut Total SelisihLokasi Agunan Tanah Kepala NJOP Kepala NJOP (Rp)(M2) Desa Per M2 Desa (Rp)Per M2 (Rp) (RP)(Rp)I. PD Karya = MuktiAhmad KoharM1.

Nilai tanah pada SuratKeterangan tersebut menunjukkan perbedaan nilai/harga yang cukupbesar dibandingkan dengan nilai tanah menurut NJOP dari KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Rincian perbandingan nilaitanah menurut NJOP PBB dengan keterangan dari Kepala DesaCintanagara adalah sebagai berikut : No Nama LUEP/ Luas Nilai Menurut Nilai Menurut Total SelisihLokasi Agunan Tanah Kepala NJOP Kepala NJOP (Rp)(M2) Desa Per M2 Desa (Rp)Per M2 (Rp) (RP)(Rp)I. PD Karya = Mukti Hal.16 dari 30 hal.

Kedua,Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) per M2 ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesarRp140,00 per M2 adalah sudah benar, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 3 ayat

Putusan Nomor 1232/B/PK/Pjk/2018 NJOP Per M2 Total NJOP Objek Pajak Luas (M2) Kelas (Rp) (Rp)Bumi 2.912.900.000 200 140 407.806.000.000,00NJOP sebagai dasar pengenaanPBB = 407.806.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk perhitungan PBB = 407.806.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 407.806.000.000,00 163.117.600.000,00PBB yang terutang = 0,5% x 163.117.600.000,00 815.588.000,00Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) 815.588.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan

NJOP untuk perhitungan PBB (i j) 1.804.695.000.000,00. NJKP (40% x k) 721.878.000.000,00m.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) Rp 2.864.290.000.000,002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 8.000.000,003. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 angka 2) Rp 2.864.282.000.000,004. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) Rp 1.145.712.800.000,006. PBB yang terutang Rp 5.728.564.000,007. Pengurangan Rp 0,008. PBB yang telah Dibayar Rp 0,009.

akan menyebabkan peningkatan yangsignifikan terhadap beban perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsunganusaha dan pemanfaatan tenaga kerja;bahwa kondisi ekonomi yang belum membaik sehingga mempengaruhi kinerjaperusahaan dan mengganggu gairah investasi baru di sektor perkebunan;bahwa menurut Pemohon Banding, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dalam SPPT85.599.800.000,00 terlalu tinggi dan tidak wajarkenaikannya dibanding dengan NJOP Bumi dalam SPPT PBB tahun 2008 dengan alasanPBB tahun 2009

sebesar Rpsebagai berikut :bahwa tidak ada penambahan tanaman dari tahun 2008 ke 2009;bahwa kemampuan menghasilkan tanaman menurun dari tahun ke tahun;bahwa menurut Pemohon Banding, NJOP Bumi dalam SPPT PBB tahun 2009 tidaksepantasnya meningkat terlalu tinggi dibandingkan NJOP Bumi dalam SPPT PBBTahun 2008;bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut di atas maka jumlah PBB terhutangmenurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut : Uraian RupiahBumi 67.413.793.730Bangunan 24.484.420.000NJOP

Kembali (semula PemohonBanding), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dalamSPPT PBB Tahun 2009 sebesar Rp. 85.599.800.000terlalu tinggi jika di bandingkan dengan SPPT tahun 2008.Dan kenaikan ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan.Termohon Peninjauan kembali memberikan informasiharga jual bumi yang tidak meyakinkan, dimana padainformasi tersebut tidak jelas keabsahannya, serta tidakmencamtumkan tanggal.

Dan sebagai penjelasantambahan bahwa data yang di gunakan oleh TermohonPeninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding) sebagaidasar untuk melakukan perhitungan NJOP merupakan datapembanding atas tanaman dengan rata rata umur tanamankurang dari 5 Tahun. Adapun rata rata umur tanaman yangdimiliki Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) rata rata berumur diatas 8 tahun.

Tidak memberikan dasar/alasan yang jelas, begitu saja menetapkan kelastanah dari A 40 menjadi A 38 sehingga harga NJOP menjadi naik +/ 200(Dua ratus) persen jauh melebihi tingkat inflasi.b. Kenaikan tersebut, sewenangwenang karena jelas tidak wajar/ sangat tinggipadahal keadaan tanahnya pada dasarnya tidak berubah.c.

Surat jawaban permintaan data klasifikasi harga tanah berdasarkan NJOP PBB No. S-20/WPJ.16/KP.0306/2010 tanggal 14 Januari 2010; ----

10. Daftar nilai jual objek pajak di jalan-jalan tertentu tanggal 21 Januari 2010; -----------------------------------------------------------------------------------------

11. SK Gubernur No. 012/14/RO. Perlum dan Asset/2010 tentang penjualan rumah daerah gol.III dan atau termasuk tanah yang dikuasai Pemda Prop.

Baharuddin, HT.M.Si, dan oleh karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu melihat surat tersebutpermintaannya sama maka di jawablah surat Pemda Sulteng tersebut dengan hanyamemberikan lampiran (tanpa surat pengantar lagi) tertanggal 21 Januari 2010,dimana pada nomor urut 06 tertulis jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP / M2 Rp.1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah); Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlah Keputusan

PALU Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam sSuatu Zona Nilai4.

Baharuddin, HT.M.Si, dan oleh karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu melihat surat tersebutpermintaannya sama maka di jawablah surat Pemda Sulteng tersebut dengan hanyamemberikan lampiran (tanpa surat pengantar lagi) tertanggal 21 Januari 2010,dimana pada nomor urut 06 tertulis jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP / M2 Rp.1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlahn Keputusan

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam sSuatu Zona Nilai4.

PALU1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlan Keputusan Gubernur SulawesiTengah Nomor : 012/14/Ro.Perlum & Asset/2010 yang ditanda tangani oleh Pit.Sekertaris Daerah Propinsi atas nama Gubernur Sulawesi Tengah saksi Drs.

Uraian Jumlah (Rp); 4.063.796.832.831 Bumi 42 Bangunan 12.672.715.0003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB POA ATS4 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB FON ACROSS6 NUKP (40%) reso ome BS7 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.152.924.0968 PBB yang telah dibayar 8.064.097 .9259 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 88.826.171 Halaman 4 dari 10 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBBsebesar Rp20.623.277.312.560,00 yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo, karena in casu nilaikewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebih mengedepankan asaskebenaran materiil dan klasifikasi bumi yang melandaskan KlasifikasiBumi menurut NJOP baik berdasarkan Bumi dan Bangunan

Bahwa Kerugiankerugian yang diderita Penggugat atas penguasaantanah milik Penggugat oleh Tergugat, dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:a) Kerugian Materiil:Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2020/PN Time Bahwa oleh karena bersediaTergugat menyelesaikan gantirugi tanah milik Penggugat sebagaimana Point 11 GugatanPenggugat adalah Nilai berdasarkan Nilai NJOP tahun 2013yakni:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2430.000, x 5000 m?

= Rp. 1.215.000.000, (Satu milyad duaratus lima belas juta rupiah)Maka berdasarkan NJOP saat ini Nilai Tanah Objek Sengketaadalah Rp.2.430.000,:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2.430.000, x 5000 m? = Rp. 11. 700.000.000, (sebelahmilyar tujuh ratus juta rupiah)e Biaya Operasional pengurusan kepada Kuasa sebelumnyaBapak.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secaraTunai yang perincian sebagi berikutc) Kerugian Materiil:e Bahwa oleh karena janji tergugat akan menyelesaikan gantirugi tanah milik Penggugat sebagaimana Point 11 GugatanPenggugat adalah Nilai berdasarkan Nilai NJOP tahun 2013yakni:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2430.000, x 5000 m?

= Rp. 1.215.000.000, (Satu milyad duaratus lima belas juta rupiah)Maka berdasarkan NJOP saat ini Nilai Tanah Objek Sengketaadalah Rp.2.430.000,:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2.430.000, x 5000 m? = Rp. 11. 700.000.000, (sebelahmilyard tujuh ratus juta rupiah)e Biaya Operasional pengurusan kepada Kuasa sebelumnyaBapak.

Bahwa berdasarkan SPPT PBB tahun 2010 terhadap tanah danbangunan obyek sengketa NJOPnya ditetapkan sebesar Rp.608.656,00Halaman 2 dari 10 Putusan NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY(enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah),sehingga perbuatan TERLAWAN Il yang menetapkan harga limit diluarharga kewajaran/pasar maupun NJOP adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang dapat merugikan pihak lain (Para Pelawan) ;Bahwa oleh karena perbuatan TERLAWAN II yang menetapkan hargalimit terhadap obyek

sengketa diluar harga pasar dan NJOP makaTERLAWAN Ill yang melaksanakan lelang terhadap tanah danbangunan obyek sengketa dengan harga limit diluar hargapasar/kewajaran dan NJOP sebagaimana yang diisyaratkan olehperaturan perundangundangan, maka perbuatan TERLAWAN iltersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yangdapat merugikan PARA PELAWAN;Bahwa Risalah lelang No. 479/2008 tanggal 10 Desember 2008 yangdibuat oleh Soenartini, SE, Pejabat lelang antara lain menyebutkanbahwa tanah

Borobudur selatan No. 40 Kota Malang dahulu tertulis atasnama Agustina dan dibalik namakan atas nama Ambar Pawitri di bawahharga NJOP dan jauh di bawah harga pasar umum adalah PerbuatanMelawan Hukum;3. Menyatakan perbuatan TERLAWAN III melaksanakan lelang atas tanahdan bangunan SHM No. 1157 Kelurahan Mojolangu seluas 329 M2 yangterletak di JI.

Borobudur Selatan No. 40 Kota Malang dahulu tertulisatas nama Agustina dan dibalik namakan atas nama Ambar Pawitri dibawah harga NJOP dan jauh di bawah harga pasar / umumbertentangan dengan asas kepatutan adalah Perbuatan MelawanHukum;4. Menyatakan batal dan cacat menurut hukum Risalah Lelang tanggal 10Desember 2008 No. 479/2008 yang dibuat oleh kantor pelayanankekayaan negara dan lelang surabaya;5.

Padahal jika Terdakwa selakuKPA melakukan pengujian atas harga pasaran dan NJOP tersebut maka akan didapatkanharga nyata atas tanah tersebut harga senilai Rp. 75.000,/meter untuk tanah yangbesertifikat hak milik dan Rp. 50.000,/ meter untuk tanah yang belum bersertifikat hakmilik. Dan jika Terdakwa melakukan pengujian NJOP atas tanah yang akan dibebaskanmaka akan didapatkan NJOP atas tanah yang akan dibebaskan hanya senilaiRp.10.000,/ meter.

Letakobjek Pajak di Jalan Besar Lingkungan I Pekan Dolok MasihulSerdang Bedagai dengan NJOP Rp.128.000,/m yaitu :e No. SPPT ( NOP ): 12.19.100.013.00700138.0e No.

Wajib Pajak : Nursiah Usman, Hj.Letak objek Pajak di Jalan Besar Lingkungan I Pekan DolokMasihul Serdang Bedagai dengan NJOP Rp. 128.000/m yaitu :e No. SPPT ( NOP ): 12.19.100.013.00700138.0e No.

seharusnya sebesar Rp. 1.225.000.000, (satu milyar dua ratus dua puluh limajuta rupiah) dengan harga Rp.125.000,/m berdasarkan pertimbangan harga Rp.200.000, dan NJOP Rp. 128.000, padahal jika Terdakwa waspada akandidapatkan NJOP Rp. 10.000,/m?