Ditemukan 252 data
25 — 12
Nyangkuek, Kab.Sukabumi, Jawa Barat;Agama : KristenPekerjaan : Karyawan SwastaPendidikan SMA ( tamat )Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapana US 2Penyidik, tanggal 30 Agustus 2014 No : SP.Han/71/VIII/2014/Reskrim,sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September2014, jenis tahanan RUTAN ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September2014 Nomor : B4693/P.1.10/EPP/09/2014 sejak tanggal 19 September2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;Penuntut
PT PROTOKOL SASANA JINAWI
119 — 205
Bahwa Pemohon PT PROTOKOL SASANA JINAWI mengajukanpermohonan aquo adalah untukmendapatkan penetapana tas hak dankewajiban dari Pemohon sebagai perusahaan yang sah secara hukumdalam menjalankan kegiatan usaha pertaruhan game online diIndonesia berdasarkan dokumendokumen perusahaan Pemohon danPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.9/PDT.G/2019/PNJKT.UTR tertanggal 25 April 2019, dimana hak dan kewajibandimaksud belum tertuang dalam Penetapan Nomor: 445/Pdt.P /2019/PN.Jkt.Utrtanggal 4 Juli 2019.
18 — 5
Bahwa anak tersebut terpelihnara dengan baik dan dalamkeadaan sehat;Bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberi kesimpulan secaralisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akanmengajukan alat bukti apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agarpermohonannya di kabulkan.Bahwa untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dankesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapana quo.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang
81 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT.Sinar Timur SejahteraLahat tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana yang diuraikan tersebutHalaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 451 K/TUN/2017diatas, Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi terlebin dahulu baikkepada para pekerja maupun kepada Penggugat terkait denganpembayaran upah yang diterima pekerja maupun hubungan kerjaantara Penggugat dan pekerja akan tetapi dengan serta mertamenerbitkan penetapan a quo pada tanggal 29 Agustus 2016 hanyaberdasarkan pengaduan dari serikat pekerja sebagaimana penetapana
Berdasarkan ketentuan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku tersebut, maka objek sengketa dalam perkara a quo jelasmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan Penetapana quo yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tanggal29 Agustus 2016 merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkrit,karena penetapan a quo secara jelas dibuat dan ditandatangani olehTergugat selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kabupaten Lahat, penetapan
54 — 48
,maka kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil buktisaksi; bahwa keempat saksi para Pemohon menerangkan yang padapokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, mutatismutandis dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbanganhukum Penetapana quo; bahwa keterangan keempat saksi para Pemohon saling bersesuaianantara satu dengan lainnya serta sejalan pula dengan permohonan paraPemohon, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi ketentuan materilpembuktian dengan
21 — 2
Kurdi kecuali paraPemohon.Bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberi kesimpulan secaralisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akanmengajukan alat bukti apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agarpermohonannya di kabulkan.Bahwa untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dankesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapana quo.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
56 — 12
SAMSUL HUDA, berdasarkan Penetapana Nomor460/Pen.Pid/2019/PN Jbg, tertanggal 4 September 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa peristiwa perampasan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 2Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 wib di Jalan Dr.Soetomo No.111 DesaBareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ; Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitarpukul 10.30 wib saksi 1 sedang bermain handphone didepan
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun 2 (dua) objek dalam Penetapana quo adalah:a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00032 Kantor Pertanahan Depok, sebidangtanah seluas 2.587 m?, atas nama Departemen Keuangan cq.
20 — 12
., Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.SdnTimur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam dictum penetapana quo;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidangperkawinan.
79 — 39
Putusan No.716/Pdt/2017/PT.DKSupaya mereka datang menghadap di hadapan kami, Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan, nanti pada : hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016jam 09.30 WIB, perlunya hadir untuk diberikan tegoran/peringatan(aanmaning) agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejakhari dan tanggal tegoran tersebut diberikan, supaya melaksanakan PutusanMahkamah Agung RI No. 61 K/Pdt/2012, tertanggal 15 Januari 2013 ...dst.Bahwa dari uraian kutipan tersebut di atas, maka telah terjawab penetapana
81 — 39
tertanggal 15 Juli 2013,Nomor 118/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.LBT tanggal 15 Juli 2013; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 118/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 15Juli 2013, Nomor : 118/Pen.Pid/2013/PN.LBT tentang Penetapana
1.LILIA HELUTH, SH
2.CHATERINA .O.LESBATA,SH
Terdakwa:
FEBRIAN PATTIASINA alias EBI
29 — 29
2019 sampai dengantanggal 18 Maret 2020;6.2 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon denganjenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengantanggal 17 Mei 2020;Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020PN AmbTerdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukkum RONALD SALAWANE,SH dan ALFRET TUTUPARY, SH, Advokad pada Kantor Yayasan Pos BantuanHukum Ambon (YPBHA), yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Ambon Jl.Sultan Hairun No Ambon, berdasarkan Penetapana
NURBAITI
23 — 9
Syarah alQawaid asSadiyah hlm. 204, alQawaid alFighiyyah alKubra wa Ma Tafarraa Anha, hlm. 527);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum danberalasan, karena itu petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan denganmemberi dispensasi kepada Nur Erma Nadira untuk melaksanakan perkawinandengan Fairiza Abil Wirayuda, sebagaimana tersebut dalam dictum penetapana quo;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang
67 — 6
,berdasarkanberdasarkan Penetapana Majelis Hakim No.54/Pen.Pid/2015/PN/SKW.Menimbang bahwa, terhadap terdakwa dilakukan penahanan :1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan 25 Februari2015.2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang sejak tanggal26 Februari 2015 sampai dengan 06 April 2015.3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan 19 April2015.4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 13 Mei 2015.5.
45 — 13
Bahwa Surat Penetapana quo memerintahkan kepadaPabitera Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya atau jikaberhalangan karena jabatannya maka, diganti oleh wakilnya yangsah untuk memanggil Termohon Eksekusi untuk datangmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, padahari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, sejak teguran dilaksnakan mausecara sukarela melaksankan isi Putusan Pengadilan NegeriTasikmalaya tersebut;16.
143 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian amar point 6 penetapana quo terbukti bertentangan pertimbangan hukumnya sendiri dan jugamelanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karenanya penetapan a quosudah seharusnya dinyatakan batal;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasan ke1 sampai dengan ke18:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/ PengadilanNegeri Jakarta Selatan tidak salah dalam
94 — 24
Bahwa Surat Penetapana quo memerintahkan kepadaPabitera Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya atau jikaberhalangan karena jabatannya maka, diganti oleh wakilnya yangsah untuk memanggil Termohon Eksekusi untuk datangmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, padahari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, sejak teguran dilaksnakan mausecara sukarela melaksankan isi Putusan Pengadilan NegeriTasikmalaya tersebut;16.
882 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
berjumlah 3 (tiga)orang dari 5 (lima) orang Anggota Pembina yang tersedia (eksis), sehinggasecara hukum Tergugat sudah tidak lagi memiliki kapasitas hukum (legalstanding) sebagai pihak dalam perkara Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2013/PN.AB tanggal 31 Januari 2013 sehingga cukup beralasan hukum untukpenetapan a quo dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Ambon (buktiP2, P9);Bahwa kemudian dengan Penetapan Nomor 02/Padt.P/2013/PN.AB tersebuttelah ternyata Tergugat secara subjektif telah menyalahgunakan Penetapana
Pembanding/Penggugat II : Maria Irma Satika Diwakili Oleh : Arsy Nuur Muntaha Yusharlaksana Ujiantoro, SH.MH
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA Tbk. Cabang Solo Slamet Riyadi
64 — 27
Bahwa oleh karena Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSurakarta yang telah menangguhkan untuk sementara PermohonanEksekusi sampai dengan perkara No. 69/Pdt.Bth/2021/PN.Skt.berkekuatan hukum tetap telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlalu, maka cukup beralasan jika Penetapana quo untuk DIKESAMPINGKAN, mengingat Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo telah diberikan mandat olehketentuan Pasal 1 angka 1UU.RI.
56 — 34
memberikan Putusansebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untukmenerima dan mengadili perkara ini ;3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini ;DALAM POKOK PERKARA :1 Menolak Surat Perubahan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon penetapana