di Indonesia Papua, dimanastruktur organisasi kepengurusan Lembaga GerejaGereja Reformasi diIndonesia Papua Penggugat sebagai Ketua Sinode GerejaGerejaReformasi di Indonesia Papua, sedangkan Penggugat Il sebagai SekretarisSinode GerejaGereja Reformasi di Indonesia Papua;02.Bahwa berdasarkan Pasal 21 angka 5 Akta Pendirian Lembaga GerejaGereja Reformasi di Indonesia Papua Nomor Akta 39, tanggal Akta 15Pebruari 2013 yang Aktanya dibuat oleh Notaris dan PPAT Ratna NelliRiyanty, SH, mengatur: Dewan

Menyatakan Para Pengugat adalah orang yang berhak bertindak atas namaLembaga GerejaGereja Reformasi di Indonesia Papua;3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah denganSertipikat Hak Pakai No.: P.20 yang terletak di Jalan Kuda Mati, KelurahanKelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuranpanjang 24 m x lebar 20 m atau 420 m?

Kepentingan Langsung Penggugat (Legal Standing).Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 02 mengenai kedudukan hukumPenggugat sebagai subyek hukum yang dapat bertindak mengatasnamakanLembaga GerejaGereja Reformasi di Indonesia Papua, menurut Tergugat IVsangat tidak mendasar karena Penggugat tidak berkedudukan sebagaisubyek hukum menurut Akta No. 18 tanggal 18 Januari 2001 tentang AktaPerubahan Himpunan GerejaGereja Reformasi di Indonesia Irian Jayayang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Rr.

Nining Soekarti., S.H No. 18 tanggal 18 Januari2001 tentang Perubahan Himpunan GerejaGereja Reformasi Indoneia, diberitanda bukti (T41);. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2001 tentang penunjukan/kuasauntuk mengurus tanahtanah milik Gereja di Kabupaten Merauke, diberitanda bukti (T42);. Fotokopi Surat Ukur No. 05/KLP/2002 tanggal 20 Maret 2002, diberi tandabukti (T43);.

Dalam mediasi perkara a quoPenggugat melalui kuasanya telah menyampaikan dan memohon izin tidakdapat meninggalkan profesi atau pekerjaannya sebagai Ketua Sinode Gerejagereja Reformasi di Indonesia Papua yang mana atas izin Mediator makamediasi tetap dilanjutkan.

Reformasi No. 99 Kel.Tirosompe Kec. Bacukiki Barat kota Parepare atau pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, Tanpa hakatau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalambentuk bukan tanaman berupa Sabu.

Reformasi No. 99 Kel. Tirosompe Kec.Bacukiki Barat kota Parepare. Lalu mereka merencanakan untukmengkonsumsi narkotika jenis shabu bersamasama, maka Lel. SUHERMANAlias HERMAN Bin SYARIFUDDIN, Terdakwa ANTONIUS SALU Alias ANTOBin MARKUS SALU, Lel.RIDWAN M.

Reformasi No. 99 Kel.Tirosompe Kec. Bacukiki Barat kota Parepare atau pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, melakukanpenyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanamanberupa Sabu.

Saksi YAN ARISANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 witasaksi bersama dengan saksi Rahmat Mustafa dan saksi Yarno yangmerupakan anggota Narkoba Polres Parepare mendapat informasi dariwarga menyampaikan bahwa di sebuah rumah kost di jalan Reformasi No99 kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare pare seringterjadi penyalahgunaan narkotika ;e Bahwa setelah mendapatkan informasi, saksi bersama dengan timmelakukan

terdakwa telah ditangkap oleh anggotakepolisian dari Res Narkoba Polres Parepare ;Bahwa, bermula ketika saksi Yan Arisandi, saksi Rahmat Mustafa, saksiYarno menerima laporan dari masyarakat akan terjadi penyalahgunaannarkotika di sebuah kamar kos sekitar jalan Reformasi kota Parepare, danberdasarkan laporan tersebut para saksi kemudian menuju kota Parepare danmelakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar jalan Reformasi KotaParepare ;Menimbang, bahwa para saksi kemudian melihat sebuah sepeda

Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012.e Bahwa dapat kami sampaikan, Peraturan Menteri KeuanganNomor 117/PMK.01/2009 terdiri dari 17 Pasal dan tidak satupunHalaman 28 dari 62 halaman.

Putusan Nomor 591/ B/PK/PJK/2017e Bahwa demikian juga Majelis Hakim nyatanyata telah kelirudalam memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80Tahun 2012Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas InstansiPemerintah.e Bahwa konteks atau sunbtansi Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang PedomanTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dapat diuraikansebagai berikut:+ Bahwa Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi tersebut nyatanyata mengatur tentangPedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, bukankewenangan PIt.* Bahwa hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:(1) Judul Peraturan:Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80Tahun 2012Tentang Pedoman Tata Naskah DinasInstansi Pemerintah(2) Judul Lampiran:Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor

Putusan Nomor 591/ B/PK/PJK/2017Bahwa oleh karena keseluruhan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 berisi konseptentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah,maka berdasarkan asasS expressio unius eclusioalteriusPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80Tahun 2012, termasuk lampirannya tersebut tidak berlakuuntuk hal lain.+ Maka dengan demikian Peraturan Menteri

Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2012, dengan demikian Surat PenetapanHalaman 37 dari 62 halaman.

Reformasi,Kelurahan Kampung Baru, KecamatanBacukiki barat,Kota Parepare;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelayan Cafe;Pendidikan : SD (tidak tamat);Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:1.Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal05 Juli 2015, No.

BETA pada hari Minggutanggal 05 Juli 2015 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalamBulan Juli 2015 bertempat di Kafe Amel Jalan Reformasi Kel. Kampung Baru Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare.

Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, perouatanmana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikutBahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika bertempat di Kafe Amel jln Reformasi Kel. Kampung BaruKec.

Reformasi Kel. Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat KotaParepare berdasarkan keterangan dari masyarakat. Bahwa pada saat terdakwa akan diperiksa, terdakwa sempat melemparbarang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna merah yangdiambil dari saku celana depan sebelah kiri, kemudian saksi Rahmat Mustafalangsung menyuruh terdakwa untuk mengambil pembungkus rokok yangdilemparnya tadi.

Reformasi Kel. Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat KotaHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN.ParepareParepare oleh karena pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan narkotika jenisshabushabu sebanyak 8 (delapan sachet) pada kantong celana depan sebelah kiricelana yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan, narkotika jenis shabushabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara dibeli dari Sdr.

KONGA WANDAL yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Lumbu Winu pada tanggal 18 Mei 1997, adalah sah menurut hukum dengan anak-anak bernama :- AGUSTINUS KATUHI RATU ANDUN, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 24 Agustus 1995;- IRWANTO VALENTINO KALIKIT MAHANG, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 12 Februari 1999;- JEKSON HABITA MEHA, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 13 Februari 2005; - FEBRIANTO TANGA TUANG, anak Laki-laki

Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara agamaKristen protestan di Gereja Reformasi Lumbu Winu pada tanggal 18 Mei 1997sesuai Surat Nikah,Nomor 7/ATN/GGRILW/XIV/2013,Tanggal 18 Mei 1997;2.

Menyatakan bahwa perkawinan para pemohon yang dilangsungkanmenurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi LumbuWinu pada tanggal 18 Mei 1997, sesuai Surat Nikah,Nomor 7/ATNW/GGRILW/XIV2013,Tanggal 18 Mei 1997, adalah sah menurut hukum;2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sumba Timur untuk mendaftarkan perkawinan parapemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untukkeperluan itu dan kepadanya diberikan salinan penetapannya;3.

, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalahsupaya Pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan di Gereja KristenReformasi Lumbu Winu pada tanggal 18 Mei 1997, dapat dicatatkan padaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut,Pengadilan telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksisaksi, yangkemudian diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan diGereja Kristen Reformasi

KONGA WANDAL yang dilangsungkan menurut tata caraagama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Lumbu Winu pada tanggal18 Mei 1997, adalah sah menurut hukum dengan anakanak bernama :AGUSTINUS KATUHI RATU ANDUN, anak Lakilaki, lahir di Paranda,pada tanggal 24 Agustus 1995; IRWANTO VALENTINO KALIKIT MAHANG, anak Lakilaki, lahir di Paranda,pada tanggal 12 Februari 1999; JEKSON HABITA MEHA, anak Lakilaki, lahir di Paranda, pada tanggal 13Februari 2005; FEBRIANTO TANGA TUANG, anak Lakilaki, lahir di Paranda

Pertimbangan yang diambil dalam Surat Keputusan TergugatNo.B.II/3/00311, tanggal 16 Januari 2015 tentang Pemberhentian DariJabatan Auditor tidak cermat yaitu : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti BAB IV Pasal 40 butir (a) Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.40 Tahun 2012 tanggal17 Juli 2012, adalah keliru dan tidak cermat oleh karena PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RlNo.40 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012, menyangkut BAB

IV hanya adapasal 9 saja tentang JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, sedangkanpasal 40 adanya di BAB XIV dan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl No.40 Tahun 2012 tanggal17 Juli 2012 adalah tentang Jabatan Fungsional Auditor KepegawaianDan Angka Kreditnya bukan tentang Jabatan Fungsional Auditor DanAngka Kreditnya;e.

Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan fungsional auditor, tidakdapat diterapbkan berdasarkan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.40 Tahun 2012 tentangJabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Dan Angka Kreditnya, tetapiharuslah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : Per/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, oleh karenajabatan Penggugat adalah FUNGSIONAL AUDITOR.f.

JabatanFungsional Auditor Dan Angka Kreditnya (vide bukti T6);e Sementara itu. untuk jabatan Fungsional AuditorKepegawaian diatur dalam Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RlNomor 40 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang JabatanFungsional Auditor Kepegawaian Dan Angka Kreditnya;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.!

Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional AuditorKepegawaian Dan Angka Kreditnya, tetapi haruslah berdasarkan PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R. Nomor :Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya,oleh karena jabatan Penggugat adalah Fungsional Auditor.

Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2012;e Bahwa dapat kami sampaikan, Peraturan Menteri KeuanganNomor 117/PMK.01/2009 terdiri dari 17 Pasal dan tidak satupunketentuan yang mengatur akibat hukum dari penandatanganansuatu Surat Keputusan oleh PIt.

;e Bahwa demikian juga Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2012, dimana Bab V huruf E ternyata hanyaHalaman 27 dari 60 halaman.

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80Tahun 2012Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas InstansiPemerintah;e Bahwa konteks atau substansi Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang PedomanHalaman 33 dari 60 halaman.

Nomor 80 Tahun2012, termasuk lampirannya tersebut tidak berlaku untuk hallain;Maka dengan demikian Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2012Tentang Pedoman Tata Naskah DinasInstansi Pemerintah, baik dari aspek associated, genus, danHalaman 35 dari 60 halaman.

Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiHalaman 40 dari 60 halaman.

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa berdasarkan: (a) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September2018, pelaksanaan paling lama bulan Desember 2018, (b) Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Apalagi sesuaidengan kebijakan bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara, untuk memberantas tindak korupsi diIndonesia;Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor10/HD/BKD6/2015, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahuna.n.

., (Penggugat) (vide bukti P.104 = T16), ternyatasebelum penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa,Termohon Kasasi/Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin atas alasanyang sama, yaitu putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.Penjatuhan hukuman administrasi dua kali tersebut bertentangan denganasas kepastian hukum;Bahwa pada angka 2 huruf c Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal28 Februari 2019, antara lain pada

Tuti Gantini, S.E., dan memulihkanhakhak kepegawaiannya sebagaimana mestinya sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa sesuai dengan politik hukum pemerintah untuk memberantastindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan pada KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan KepegawaianNegara, dan untuk menjaga harkat dan martabat ASN, serta untukmemenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, ASN yang sudahdinyatakan

Reformasi RT.31 Kel. Api api Kec.

Reformasi RT.31 Kelurahan Api api Kecamatan Bontang UtaraKota Bontang . Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengansaksi BRIGPOL ADI ISMAIL dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang Lainnya.

Reformasi RT.31 Kelurahan Api api Kecamatan Bontang UtaraKota Bontang . Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengansaksi BRIPDA PUTU ARY GUNANTA dan Anggota Resnarkoba PolresBontang Lainnya.

Bahwa Terdakwa ditangkap Resnarkoba Polres Bontang pada hari Sabtu tanggal2 Maret 2019 pada pukul 17.30 Wita di dipinggir jalan JI Reformasi Rt. 31 Kel.Api Api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;2.

Terdakwa diajukan kepersidangan karena terjadinya pelanggaran bukanpasangan sah dalam kamar tertutup hari Kamis tanggal 15 Nopember2018 sekitar jam 05.45 WIB di Kost Sosiologi Reformasi;Dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan KTP ;Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya ;Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke2(dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:Nama Lengkap : Daryoto, S.T.Tempat

Terdakwa diajukan kepersidangan karena terjadinya pelanggaran bukanpasangan sah dalam kamar tertutup hari Kamis tanggal 15 Nopember2018 sekitar jam 05.45 WIB di Kost Sosiologi Reformasi;Dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan KTP ;Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya ;Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara selanjutnya adalahpemeriksaan Terdakwa ;Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :1.

Saya diajukan kepersidangan karena terjadinya pelanggaran bukanpasangan sah dalam kamar tertutup hari Kamis tanggal 15 Nopember2018 sekitar jam 05.45 WIB di Kost Sosiologi Reformasi;Pada saat itu saya lupa membawa KTP ;2. Apakah Terdakwa sudah pernah dihukum ?2. Saya belum pernah dihukum ;3S. Apakah Terdakwa menyesal ?3.

Kandilo Bahari,Gang Reformasi 1, No.7, RT.003, RW.001, Kelurahan TanahGrogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot padatanggal tersebut dengan register perkara Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.

Kandilo Bahari, Gang Reformasi 1, No.7, RT.003,RW.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan TanahGrogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagaiWali Pemohon;Ibu :Nama : Hasmaria Tambunan bintiUmur : 51 tahunAgama > IslamPendidikan : SLTAPekerjaan : pedagangAlamat : Jl. Kandilo Bahari, Gang Reformasi 1, No.7, RT.003,RW.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan TanahGrogot, Kabupaten Paser2.

Reformasi 15 PolosKelurahan Metro Kec. MetroPusat Kota MetroPekerjaan : Swasta Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaaan Negeri Metro, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampaidengan tanggal 08 juli 20135. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus6.

kendaraan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa1 (satu) buah bungkusan plastic klip bening tanpa merk ukuran kecilyang didalamnya terdapat butiran keristal bening yang didugaNarkotika jenis Sabu ;e Bahwa sabu tersebut ditemukan berada ditanah tepatnya dibawahsepeda motor terdakwa yang sebelumnya terlepas dan terjatuh darigenggaman tangan kiri terdakwa ;e Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yangmenurut terdakwa didapat dari seorang lakilaki yang bernama Iwandipinggir jalan Reformasi

kendaraan terdakwa danditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkusan plastic klipbening tanpa merk ukuran kecil yang didalamnya terdapat butirankeristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ;e Bahwa sabu tersebut ditemukan berada ditanah tepatnya dibawahsepeda motor terdakwa yang sebelumnya terlepas dan terjatuh darigenggaman tangan kiri terdakwa ;e Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yangsebelumnya terdakwa dapat dari seorang lakilaki yang bernamaIwan dipinggir jalan Reformasi

sendirian duduk diatas sepedamotor ;Bahwa anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaiandan kendaraan terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah bungkusan plastik berisi Sabu ;Bahwa sabu tersebut ditemukan berada ditanah tepatnya dibawah sepeda motor terdakwayang sebelumnya terlepas dan terjatuh dari genggaman tangan kiri terdakwa ;Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwadapat dari seorang lakilaki yang bernama Iwan dipinggir jalan Reformasi

diatassepeda motor ;e Bahwa benar, anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan,pakaian dan kendaraan terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah bungkusan plastik berisiSabu ;e Bahwa benar, sabu tersebut ditemukan berada ditanah tepatnya dibawah sepeda motorterdakwa yang sebelumnya terlepas dan terjatuh dari genggaman tangan kiri terdakwa ;e Bahwa benar, narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnyaterdakwa dapat dari seorang lakilaki yang bernama Iwan dipinggir jalan Reformasi

Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka Maju Desa SelMeranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindak pidana NarkotikaJenis Shabu.

Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka Maju DesaSei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindak pidana NarkotikaJenis Shabu.

Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka MajuDesa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis ada Transaksi Narkotika; Bahwa Terdakwa mendapat Shabu dari Sdr. Jurais Karo Karobin UsmanKaro Karo dimana Terdakwa sudah beberapakali membeli dari Sdr JuraisKaro Karobin Usman Karo Karo. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakannarkotika jenis shabu .

Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun SukaMaju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindak pidanaNarkotika Jenis Shabu.

Reformasi Rt.001 Rw.006 DusunSuka Maju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindakpidana Narkotika Jenis Shabu.

meloloskan diri; Bahwa karna tidak berhasil mendapatkan saksi korban sehingga terdakwaberteman mendatangi sepedamotor saksi korban lalu lelaki JEFRI bersama denganlelaki HERUL langsung melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksikorban; 25225 222522222 no nn nn nn nn nn nnn nn nn nn nn nnn nnn nnn nnnPerbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 336 ayat (1) KUHP; Atau KEDUA:Bahwaiaterdakwa GUNAWAN Alias W AWAN Bin ABDULLAH pada harijumat 15april 2016 betempat di pertigaan jalan reformasi

1 : WISNO HURSAN Alias WISNO Bin HURSAN, memberikan keterangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik; e Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik dalam berkas perkara ini adalah benar;e Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatanterdakwatelah melakukan pengancaman terhadap saksi; e Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 april 2016 sekitarpukul 03.00 wita bertempat dijalan Reformasi

AMIR TALAMBE, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut; Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik; Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik dalam Berkas perkaraini adalah benar;Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatanterdakwamelakukan pengancaman kepada saksi WISNO; Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 April 2016 sekitarpukul 03.00 wita yang bertempat dipertigaan jln Reformasi dengan Jl. H. PuangCara kel. Tiro sompe Kec.

Bacukiki Barat Kota Parepare .saksi jugamenjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa WAWAN berteman sedang minumminuman keras dipinggir jalan tepatnya dipertigaan antarajalan reformasi dengan4Jl. H. Pua. Cara Kel. Tiro sompe kec.

Reformasi dengan jl. H. pua. CaraKel. Tiro Sompekec.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 09.30WIB Saksi Frenky Butar Butar bersama anggota Brimob dan anggota PolresLampung Selatan sedang melakukan pengamanan di Dusun Reformasi DesaTanjung Sari, Kec. Natar, Kab.

Frenky Butar Butar Anak Dari Abdul Adi Butar Butar, dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi korban yang merupakan anggota Brimob dan anggota PolresLampung Selatan melakukan pengamanan di Dusun Reformasi DesaTanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; Bahwa kemudian Saksi korban melakukan pemeriksaan terhadap barangbawaan milik pendemo dan Saksi korban melakukan pemeriksaan terhadaptas warna biru milik pendemo, setelah Saksi korban buka Saksi korbanHalaman 3

Hartanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.30 WIB telahterjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun Reformasi DesaTanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukanoleh 1 (Satu) orang warga yang sedang datang melihat eksekusi lahan danbangunan terhadap 1 (satu) orang anggota Brimob yang sedang melakukanpengamanan eksekusi lahan dan bangunan dengan cara menendangkankaki kearah wajan anggota

Johansyah yang pada kesimpulannyamenerangkan bahwa terdapat luka memar di bagian dada sebelah kiri akibattrauma benda tumpul;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.30 WIB telahterjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun Reformasi DesaTanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;Bahwa pada saat itu Saksi Frenky Butar Butar bersama anggota Brimob dananggota Polres

Desa Tanjung Sari KecamatanNatar Kabupaten Lampung Selatan;Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Frenky Butar Butar bersamaanggota Brimob dan anggota Polres Lampung Selatan sedang melakukanpengamanan di Dusun Reformasi Desa Tanjung Sari Kecamatan NatarKabupaten Lampung Selatan lalu) Saksi Frenky Butar Butar melakukanpemeriksaan barang bawaan milik Saksi Sumo Waluyo (orang tua Terdakwa)yang pada saat itu membawa tas biru dan menemukan 1 (Satu) buah ketapeldan lebih kurang 20 (dua puluh) batu split

Reformasi Il Kel./ Kec.

Reformasi Il Tanah Grogot Kab.

Reformasi Kel/Kec. TanahGrogot Kab.

Reformasi Kel/Kec. Tanah Grogot Kab.

Aswari (dari Partai Bintang Reformasi) berdasarkanKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/048/KUM/2012 tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Banjarbaru masa jabatan tahun 20092014 tanggal 12 Februari2012;2.

Bahwa Penggugat pada tanggal 16 Juli 2013 telah secara resmi menyatakanmengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kota Banjarbaru sesuai dengan suratyang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 16 Juli 2013 danPenggugat telah membuat pula surat pernyataan pengunduran dirinya dengan suratyang ditujukan kepada Pimpinan DPC Partai Bintang Reformasi Kota Banjarbarutertanggal 16 Juli 2013 ;.

Foto copy Surat Edaran KPU Nomor 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013perihal Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi, diberi tanda P.9 ;10.Foto copy Surat DPW Partai Bintang Reformasi Kalimantan Selatan Nomor 001/DPWPBR/KS/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Penolakan terhadappengunduran diri dari keanggotaan PBR, diberi tanda P.10 ;11.Foto copy Surat DPC Partai Bintang Reformasi Kota Banjarbaru Nomor 03/PPCPBR/BB/VIII tanggal 7 Agustus 2013 perihal menyetujui atas penolakan pengundurandiri

Foto copy Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1251/A/DPPPBR/1X/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Pembatalan PAW an. Sdri. EmiHaridawati,S.Sos, diberi tanda T.I9 ;9. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PPUXI/2013 tanggal31 Juli 2013, diberi tanda T.I10 ;10.

Aswari(dari Partai Bintang Reformasi) berdasarkan Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 188.44/048/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Banjarbaru masajabatan tahun 20092014 tanggal 12 Februari 2012 ;2.

melawanhukum menavarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ,yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 00.10 wita saksiKristian Saman, saksi Tri Widodo dan saksi Putu Ary Gunanta (yangketiganya anggota Resnarkoba Polres Bontang) mendapatkan informasi dariHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN Bonmasyarakat bahwa di Jalan Reformasi

PUTU ARY GUNANTA anak dari KETUT SUAMA, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Bontang; Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 witabertempat di Jalan Reformasi Rt. 31 Kelurahan Apiapi Kecamatan BontangUtara Kota Bontang, saksi bersamasama dengan anggota polisi lainnyatelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa . PRIONO Bin (Alm)PANEN SUGIONO dan Terdakwa Il.

KRISTIAN SAMAN Anak dari PHILIPUS SAMAN, dibacakan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di PolresBontang;Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 witabertempat di Jalan Reformasi Rt. 31 Kelurahan Apiapi Kecamatan BontangUtara Kota Bontang, saksi bersamasama dengan anggota polisi lainnyatelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa . PRIONO Bin (Alm)PANEN SUGIONO dan Terdakwa Il.

DEDI SUPRIADI Bin KADIR AZIS :Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 wita,bertempat di Jalan Reformasi Rt. 31 Kelurahan Apiapi Kecamatan BontangUtara Kota Bontang, terdakwa Il bersamasama dengan Terdakwa Il.PRIONO Bin (Alm) PANEN SUGIONO telah ditangkap oleh anggota polisiHalaman 10 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN Bondari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengannarkotika jenis sabusabu; Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Bahwa yangdimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atautanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwapada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat diJalan Reformasi Rt. 31 Kelurahan Apiapi Kecamatan Bontang Utara KotaBontang Terdakwa PRIONO Bin (Alm) PANEN SUGIONO bersamasamadengan Terdakwa ll.

PUTUSANNomor 162/Padt.P/2015/PA MsbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan Perwalian yang diajukan oleh :Anwar bin Lambo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanbertani, bertempat tinggal di Dusun Reformasi, DesaMaliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur,sebagai Pemohon.Pengadilan Agama tersebut ;Setelah

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yangbernama :e Karlina binti Anwar, umur 14 Tahun 8 Bulan, agma Islam, pekerjaan tidakada, bertempat tinggal di Dusun Reformasi, Desa Maliwowo KecamatanAngkona, Kabupaten Luwu Timur.Dengan calon suaminya bernama :e Ismail bin Rustam, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani,bertempat tinggal di Dusun Petemasea, Desa Tampinna, KecamatanAngkona, Kabupaten Luwu Timur.Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan

2007 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil pada Pasal 250 huruf b yang menyebutkan bahwa Pegawai NegeriSipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadapPegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, agar dijatuhi sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, danjuga berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi

Negara yang Terbukti Melakukan TindakPidana Korupsi, Pejabat Pembina Kepegawaian atauPenjabat/Pelaksanan Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenangdiminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proseshukum yang sedang dijalani oleh Aparatur Sipil Negara, mengambillangkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur SipilNegara yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsiserta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi