Ditemukan 212 data
130 — 18
: 3392026344 atasnama DENI FIRMANSYAH;Bahwa dan ketiga buku rekening tersebut, ada gabungan transaksi karenatidak dilakukan pencetakan oleh debitur, jadi apabila ada 24 transaksi tidakdicetak, lalu akan dijadikan gabungan transaksi;Bahwa Buku tersebut dibuka tahun 2007 karena ada transaksi uang masuksekitar 4 M;Bahwa terhadap buku tabungan sepertinya belum dilakukan gant buku barukarena buku tabungan lama tidak ada masa kadaluarsanya;Halaman 56 dari 148 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN SKBBahwa terdapt
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU
391 — 238
surat palsudalam verifikasi terhadap apa yang tercantum dalam surat itu sendiri, kontekskita menilai Surat palsu itu bisa bermacammacam bisa dari kualitas kertas, umurtinta, gaya bahasa, bidang forensic yang mampu mengidentifikasi hal tersebutyang penting itu hasil dari labkrim jadi apabila tidak ada yang melihat terdakwamelakukan hal tersebut, maka hasil dari lab forensic dapat diterima sebagaiscientific effidence; Bahwa saksi itu hanya satu sumber informasi dari 5 macam informasi atau alatyang terdapt
94 — 36
kegiatanHalaman 127 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgyang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh desa cibuntu sebesar Rp.52.512.000, (lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah)Selain itu. bantuan keuangan kabupaten sukabumi untuk kegiatanpemagaran kantor desa cibuntu tahun anggarn 2017 diketahui adanyakekurangan colume yaitu pemasangan teralis sebesar Rp. 117.616.000,(seratus tujuh belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah)Sedangkan untu kkeggiatan pembelian meubelair terdapt
114 — 91
unitdengan nilai adendum kontrak sebesarRp.2.618.100.000, (dua milyar enam ratus delapanbelas juta seratus ribu rupiah).e Bahwa Adendum Kontrak yang ditandatangani olehTerdakwa bersama Sefaca Penlaana, BE. selaku PPKtersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 87perpres NO.54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubahdengan Perpres NO.70 Tahun 2012 tentang perubahankedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/jasa pemerintah jo Pasal 51 (1) Perpres No. 54Tahun 2010 yang menyatakan :1) Dalam hal terdapt
92 — 54
yang diperoleh daripenyidik kepolisian resor sikka ,termasuk klarifikasi olehtim audit kepada pihak terkait.e Sesuai laporan hasil audit perhitungan kerugiankeuangan negara diperoleh fakta sbb:proses pemilihan penyedia jasa dengan metode /cara penunjukanlangsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Penyusunan HPS oleh panitia dilakukan .tanpa dasar yangmemadai,yaitu tidak bedasrkan harga pasar ,informasi biaya dariBPS,data kontrak sebelumnya,biaya standar dari instansiberwenang,dan berakibat terdapt
104 — 27
SETIAWAN ;Bahwa sepengetahuan saksi diluar jadwal rapat diagendakan olehPanmus, terdapt kegiatankegiatan rapat yang dilakukan oleh DPRDKota Cirebon, karena menyangkut teknis internal DPRD sehinggadalam pelaksanaannya tidak difasilitasi oleh Sekretariat DPRD danmengenai Rapat yang dilakukan oleh Panitia Anggaran menyangkutRASK merupakan rapat yang bersifat internal, oleh karena itu hasilpembahasan rapat tidak tercatat dalam resume rapat sebagaimanayang dijadwalkan oleh Panmus, serta notulen rapatnya
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
HENDRY MAHFUD, S.E.
72 — 52
Umum terdapt sub bagian Protokoler,rumah tanggan, KTU;Bahwa saksi menerangkan Kasubag rumah tangga mengurus Rujab Bupati,Rujab Wakil Bupati, Rujab Sekda;Bahwa saksi menerangkan terkait penyerahan uang kepada saudara imrandana Rp. 97.300.000, untuk pengurusan suratsurat kendaran DT 1;Bahwa saksi menerangkan ketika ada angggaran masuk di rek bag. Umumsaksi mencairkan anggran tersebut Sesuai dengan DPA namun pencairannyadilakukan sesuai dengan perintah Hj.
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
Hj. HUSNI, SKM, M.Si
82 — 62
Umum terdapt sub bagian Protokoler,rumah tanggan, KTU;Bahwa saksi menerangkan Kasubag rumah tangga mengurus Rujab Bupati,Rujab Wakil Bupati, Rujab Sekda;Bahwa saksi menerangkan terkait penyerahan uang kepada saudara imrandana Rp. 97.300.000, untuk pengurusan Suratsurat kendaran DT 1;Bahwa saksi menerangkan ketika ada angggaran masuk di rek bag. Umumsaksi mencairkan anggran tersebut Sesuai dengan DPA namun pencairannyadilakukan sesuai dengan perintah Hj.
82 — 97
;Bahwa pada saat pengelolaan petambak oleh PT.DCD kondisi parapetambak secara ekonomi cukup baik;Bahwa yang saksi ketahui bahwa terhadap tambaktambak (16 Blok)yang berada di Bumi Dipasena (Rawa Jitu Timur) PT.AWS belummelakukan Revitalisasi;Bahwa untuk Blok 13 sama sekali belum di Revitalisasi;Bahwa saksi mengelola Lot Tambak di Blok 13;Bahwa pada awal mulanya di era PT.AWS 1 Blok terdapt 1300Petani petambak namun saat ini tinggal 800 petani petambak untuk 1blok, sisanya pindah ke PT.
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
270 — 152
Untuk Pembangunan Embung terdapt 6 lokasi Kelompok tani, masingmasingKelompok Tani mendapatkan bantuan sejumlah Rp. 120.000.000,00 (Seratus duapuluh juta rupiah) sebagai berikut:1.
Untuk kegiatan Pembangunan Dam Parit terdapt 3 Kelompok Tani penerimamanfaat yang masingmasing Kelompok Tani mendapatkan bantuan sebesar Rp.150.0000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:1.
125 — 27
menyampaikan bahwa travellainnya selalu memberika kepada Pak Ucu sebesar Rp. 1.000.000 (satuHalaman 273 dari 363Putusan No. 123/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGjuta rupiah) namun karena anggaran terdakwa tidak ada maka terdakwahanya memberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setiap perjalanan dinaskhusus untuk pendamping terdakwa hanya menerima uang tranportasidan akomodasi hanya yang berangkat saja itupun harga tiket normatif,contohnya, pendamping di dalam SPJ terdapt
93 — 14
uang untukdiserahkan kepada terdakwa Ucu Kuswandi hanya secara lisan terdakwa ucumenyampaikan bahwa travel lainnya selalu memberika kepada terdakwa Ucusebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun karena anggaran saksi tidakada maka saksi hanya memberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus riburupiah) Bahwa benar setiap perjalanan dinas khusus untuk pendamping saksi hanyamenerima uang tranportasi dan akomodasi hanya yang berangkat sajaitupun harga tiket normatif, contohnya, pendamping di dalam SPJ terdapt