Ditemukan 5673 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terpenuhi terbeluh terpetuah terpenuhã terpenui terpenuhu terpecah
Pengadilan PA SUMEDANG Perdata Agama
Register : 01-02-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA SUMEDANG Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Smdg
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
  • pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyailegal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ; Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan denganketerangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antaraPenggugatdengan Tergugat berselisin dan bertengkar yang dipicu oleh masalahekonomi kurang, Tergugat setiap minggunya hanya memberi nafkahsebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga kebutuhanhidup seharihari tidak terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 09-12-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4235/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 18 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 3
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-01-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Januari 2011 — ANDRIAN SANTOSO VS SAGINO, DK
32 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut UndangUndang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang secara tegasdisebutkan bahwa Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, olehkarena itu segala pengalihan Hak Milik terhadap objek sengketa wajibHal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1698 K/Pdt/2010sepengetahuan, persetujuan dan pelaksanaan dihadapan dan dilakukanOleh pemilik sah objek sengketa tersebut yakni Pemohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 09-11-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4607/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 5
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 06-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 06-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2461/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 10 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 08-06-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 16-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1677/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 6 Oktober 2015 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 7
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 18-12-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3867/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 25 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 4
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Senjata Api
Register : 24-04-2014 — Putus : 25-06-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN MANADO Nomor 146/PID.B/2014/PN.Mnd
Tanggal 25 Juni 2014 — - ABDUL HAIR ADAM ALIAS AL KPL
66 — 9
  • disimpulkan bahwa untuk ini telahterpenuhi pula ;Unsur Tanpa Hak ;Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kewenangan, atau tanpa yin pejabatyang berwenang, atau bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut yang diuraikan pada unsurke2 diatas, dimana oleh karena ternyata benar terdakwa membawa, menguasai, memilikidan menyimpan senjata tajam berupa panah wayer dan sebilah parang tersebut tidakmempunyai jin yang sah dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan untuktelah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 19-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 31-01-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 13
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Upload : 01-02-2017
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 915/Pdt.G/2011/PA.Skh
Penggugat dan Tergugat
6 — 0
  • Bahwa atas halhal di atas dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasanTergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2010 (1 tahun 1 bulan)Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat hingga sekarang ; Bahwa berdasarkan alasan / dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: e Mengabulkan gugatan Penggugat;e Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 05-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 15-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0696/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 23 April 2015 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 3
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 19-01-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 20-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0229/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 8 Juni 2015 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 17-06-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 19-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1780/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 20 Oktober 2015 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 4
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 16-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0789/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 18 Agustus 2015 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 4
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA SUMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 22-09-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 25-02-2016
Putusan PA SUMBER Nomor 5354/Pdt.G/2015/PA.Sbr.
Tanggal 13 Oktober 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 5
  • Agama Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orangsaksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinanyang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatdidasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan lalai dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugattidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tanggatidak terpenuh
Pengadilan PA SAMPANG Perdata Agama Perceraian
Register : 04-04-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan PA SAMPANG Nomor 214/Pdt.G/2011/PA Spg
Tanggal 14 September 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 0
  • Halaman 10 dari 14 halamanMenimbg mendengarketerangan yang dekatdengan Pe Saksi dalamperkara ini kn ya enya diah tidak sangguplagi berupa RTE ree Ja Adapun daripihak Tergul ; g dekatnyakarena tida gga maksudPasal 22 Tahun 1975telah terpenuh Menimbang, age an pertimbangantersebut di muka, telah sesuai danmemenuhi maksud Pasal "Sig gf undang Nomor Tahun1974 = tentang Perkawinan ternyata di dalampenjelasan pasal tersebut pada huruf b dan f jo.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 16-03-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0799/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 5 Agustus 2015 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 3
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 15-01-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 19-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 28 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 15-06-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 18-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1747/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 29 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 6
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 23-11-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3581/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 11 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 4
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh