Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Lahan Perkebunan KelapaSawit yang merupakan bahagian Tanah Kas Desa (TKD) / Plasma Desayang dikelola dan dikuasai oleh Koperasi Usaha Bersama DesaSepunggur, seluas +31 Ha, dengan batasbatas sebagai berikut ; Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik PT.Megasawindo Perkasa.; Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik PT.Megasawindo Perkasa dan kebun kelapa sawit milik Triono.; Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik

;Bahwa dari luas lahan perkebunan seluas + 1.040 Ha tersebut, + 300Ha berasal dari tanah milik masyarakat Desa Sepunggur yang dikenaldengan tanah Bathin atau Tanah Kas Desa (TKD) masyarakat DesaHal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.MRTSepunggur.

Oleh karena sebahagian dari tanah Bathin atau Tanah KasDesa (TKD) masyarakat Desa Sepunggur akan dijadikan kebun sawit,maka disepakatilan antara Turut Tergugat dengan masyarakat DesaSepunggur bahwa Turut Tergugat membangun perkebunan denganpola 80 20 (pola kemitraan), dimana 80 % diperuntukkan bagi TurutTergugat dan 20 % akan diserahkan sebagai kebun plasma untukmasyarakat Desa Sepunggur yang hasilnya akan dinikmati olehmasyarakat Desa Sepunggur.

;Bahwa, dari luas keseluruhan lahan Perkebunan seluas + 1.040 ha yangdibebaskan oleh Turut Tergugat tersebut terdapat lahan yang luasnya +272 hayang berasal dari tanah milik masyarakat Sepunggur yang dikenaldengan tanah Bathin atau Tanah Kas Desa (TKD) masyarakatSepunggur.

leher saksi Junaidin;Bahwa sebelum kejadian tidak pernah ada masalah dengan saksi korban hanyamasalah kartu handphone saja;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Junaidin;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangiperbuatan tersebut;Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang putri yang masih kecil danTerdakwalah yang mengurus anaknya tersebut karena Istri Terdakwa sedangberada di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKD

lukarobek pada kepala bagian belakang dengan ukuran P=5 cm, L= 0,3 cm danluka lecet pada perut samping kiri dengan ukuran P=3 cm, L=2 cm;e Bahwa benar luka yang dialami oleh saksi Junaidin adalah luka ringan;e Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidakmengulangi perbuatan tersebut;e Bahwa benar Terdakwa memiliki 1 (satu) orang putri yang masih kecil danTerdakwalah yang mengurus anaknya tersebut karena Istri Terdakwa sedangberada di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKD

OKU) yang kemudian setelahpemekaran wilayah sekarang ini dikenal dengan Desa Marga MulyaKecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yangluasnya 30.250 m2. (3,25 Ha) dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Timur Berbatas dengna Tanah Kas Desa (TKD) 54 m.e Sebelah Barat Berbatas dengna Tanah Sugondo, 67 m.e Sebelah Utara Berbatas denga Didik Hari Prasetyo, 415 m.e Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Poros, 399 m.2.

Surat Perintah dari Departemen Transmigrasi kepada KUPT untukmenyampaikan laporan Tanah Kas Desa (TKD) tanggal 30 April1991. Surat dimaksud telah difoto copy dan di persidangan telahdicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukupselanjutnya diberi tanda P.2;. Laporan KUPT kepada Departemen Transmigrasi tentang kondisiTKD UPT XV, Tanggal 6 Mei 1991.

Berita Acara Pemeriksaan TKD oleh Pjs Kades Kirman dan KUPTFakhri Zamzam, Tanggal 11 Maret 1991. Berita Acara dimaksudtelah difoto copy dan di persidangan telah dicocokkan denganaslinya dan telah dibubuhi meterai cukup selanjutnya diberitanda P.4;. Laporan KUPT kepada Departemen Transmigrasi tentangkebakaran di lokasi TKD, tanggal 14 Oktober 1991. Laporandimaksud telah difoto copy dan di persidangan telah dicocokkandengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup selanjutnyadiberi tanda P.5;.

Sebelah Timur Berbatas dengna Tanah Kas Desa (TKD) 54m.b. Sebelah Barat Berbatas dengna Tanah Sugondo, 67 m.c. Sebelah Utara Berbatas denga Didik Hari Prasetyo, 415m.d. Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan Poros, 399 m.2.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah mempelajari suratsurat bukti yang besangkutan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi ;Telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa ;Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dicatat dibawah register perkaraNomor :200/Pdt.G/2012/PN.Bwi mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Para Penggugat mempunyai beberapa asset yang berupa Tanah Kas Desa(TKD

atas namaPemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 18Oktober 2002 atas Permohonan Tergugat I tersebut mengalami cacat hukuni baikproses maupun isinya, karena :e Pada lembar Pendaftaran pertama huruf i penunjuk tertulis : "Tanah ini asalnyabekas tanah Negara bebas" padahal, faktanya tanah yang diterbitkan sertifikatnyaoleh Tergugat II atas Permohonan Tergugat I itu, masih berstatus sebagai TanahKas Desa (TKD) Desa Ketapang sesuai dengan catatan yang ada dalam bukukerawangan

Bahwa sebagaimana diterangkan dibagian atas bahwa obyek sengketa adalah tanah KasDesa (TKD) Desa Ketapang bukan bekas tanah Negara bebas, sedangkan prosespenerbitan Sertifikat Hak Pakai No.46 dilakukan secara diamdiam tanpasepengetahuan Para Penggugat selaku pemegang otoritas wilayah di Desa Ketapang danisi dari Sertifikat Hak Pakai No.46 tersebut memuat keterangan yang tidak sesuaidengan data kerawangan Desa Ketapang, maka serangkaian perbuatan Tergugat I danTergugat II atau (Para Tergugat) mulai

yang semestinya bisa diperoleh Para Penggugat atas pemanfaatan obyek10.sengketa secara sewa sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dalil gugatan diatas,menjadi terhalang oleh tindakan Tergugat I yang terlebih dahulu meyewakan danmenarik uang sewa dari Perusahaan Perusahaan tersebut dengan mendasarkan padaSertifikat Hak Pakai No.46 yang diterbitlan oleh Tergugat II sebagai alas hak penarikansewa, meskipun sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II mengetahui status tanah obyeksengketa adalah Tanah Kas Desa (TKD

Menyatakan tanah obyek sengketa adalah Tanah Kas Desa (TKD) Desa Ketapangyang menjadi hak Para Penggugat;3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa;4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yangberakibat merugikan Para Penggugat;5. Menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat HakPakai (SHP) No.46/Desa Ketapang atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi(Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut;6.

Menetapkan Barang Bukti berupa: 300 (tiga ratus) butir obat THD;Ket: 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis THD dibagi menjadi 3 (tiga)bungkus plastic, 20 (dua puluh) butir obat jenis THD sisihkan untuk pemeriksaanlaboratorium dengan sisa hasil pemeriksaan 18 (delapan belas) butir obat jenisTHD, sehingga Total tersisa 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir obatjenis TKD; 1 (Satu) Kaleng Rokok Gudang Garam;(Dirampas Untuk dimusnahkan);5.

yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 300 (tiga ratus) butir obat THD;Ket: 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis THD dibagi menjadi 3 (tiga)bungkus plastic, 20 (dua puluh) butir obat jenis THD sisihkan untuk pemeriksaanlaboratorium dengan sisa hasil pemeriksaan 18 (delapan belas) butir obat jenisHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN LwkTHD, sehingga Total tersisa 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir obatjenis TKD

sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa plat nomor beserta kunci terdapat lambing Yamaha, gantungan besi bulat ;----35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan total keseluruhan 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) liter ;-------------------------------------------------------------------------------------------1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, nomor polisi DH 5163 DD beserta kunci kontak bertuliskan TKD

355383071550405 23965/SDPPI/2012/2625made in China simcard 621008367242515300 simpati sim card621008373220322304 simpati ;1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putihtanpa plat nomor beserta kunci terdapat lambing Yamaha,gantungan besi bulat ;35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenisminyak tanah dengan total keseluruhan 1.470 (seribu empatratus tujuh puluh)1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, nomorpolisi DH 5163 DD beserta kunci kontak bertuliskan TKD

putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA PAGE 8wKS KOA MK A2BANOK AG BX MOORE AK CS ODOFMEHOD 4 Moho rionAMAL@ 5 6 CARR MRASOAE 160 oy AWD CANO MENIAL APMpat AgomabSwis LbcB wh ht CARE Ay TRAD KOBE ISO aN lad he TEAO A ACOMAADCIER TRA OMA AOR tka Xe A WA DAS eB Dene Ae q Ane as SBA ASS Js Mapcbitor Tye AUR WPS CHIRK Rio * CQO 6 D MBI & Litovel OOKE KE CA KR A XBWPA Mad A TKD

Bukti fhoto copy Daftar Nilai TKD dan TKB Pelamar Umum Seleksi CPNS Tahun 2014 terlampir. .

Selajutnya PENGGUGAT pada bulan Desember2014 mengikuti tes TKD (Tes Kompetensi Dasar), dengan membawaijazahijazah dan dokumen asli, sebagai syarat untuk mengikuti TesKompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang, yangdilaksanakan Bagian Kepegawaian (PANSELDA/Panitia Seleksi Daerah)di Logistik Point.

Bukti foto kopi Daftar Nilai TKD dan TKBPelamar Umum Seleksi CPNS Tahun 2014 terlampir. ; 15.Bahwa PENGGUGAT melihat adanya Pengumuman Nomor800/5/KEPEG/II/2015 Tentang Penetapan Kelulusan Peserta SeleksiPengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mahakam UluFormasi Tahun 2014 dari Pelamar Umum, Ujoh Bilang, 27 Februari2015, An. Pj. Bupati Mahakam Ulu Sekretaris Daerah, Drs. YohanesAvun, M.

Tentang tidak diumumkannya hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD),tetapi langsung diadakan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Dimanaditemukan Hasil TKD beberapa orang peserta Tes CPNS tidak lulus,akan tetapi diikutkan padal tes TKB. Hal tersebut bertentangandengan PERMEN PANRB No.17 Tahun 2014, Lampiran Ill huruf Btentang Prinsifprinsif Pengadaan CPNS yang berdasarkanHalaman 49 dari 216 halaman Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN.SMDTransparan, Obyektif, Bebas KKN, Tidak Diskriminatif, Tidak AdaBiaya.2.

Yang dimaksud ujian penyaringan berupa tes TKD.42.Bahwa PENGGUGAT, mendapat telpon dari Bagian Kepegawaian (ibuRosilawati) untuk menghadap, PENGGUGAT ditegur agar tidakmembuat surat laporan lagi seperti surat yang ke OMBUDSMEN,karena jika ada seperti itu lagi mereka malas mengurus berkaskelulusan PENGGUGAT.

Bolaang Mongondow Selatan sekitar jam 11.00 wita dengan maksudmengambil TKD ( tunjangan kinerja daerah tibatiba terdakwa dari belakangmengikuti korban dan sempat mengikuti koroban sampai di dalam kantor DinasKesehatan akan tetapi korban tidak menghiraukan selanjutnya korban keluardari kantor Dinas Kesehatan dan terdakwa masih menungu di luar di depanpintu pagar lalu terdakwa memanggil korban dengan mengajaknya supayaHalaman 3 dari23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2014/PN Ktg.korban mengikuti terdakwa namun

Bolaang Mongondow Selatan sekitar jam 11.00 wita dengan maksudmengambil TKD ( tunjangan kinerja daerah tibatiba terdakwa dari belakangmengikuti korban dan sempat mengikuti koroban sampai di dalam kantor DinasKesehatan akan tetapi korban tidak menghiraukan selanjutnya korban keluardari kantor Dinas Kesehatan dan terdakwa masih menungu di luar di depanpintu pagar lalu terdakwa memanggil korban dengan mengajaknya supayakorban mengikuti terdakwa namun korban tidak mau mengikuti kemauanterdakwa dengan

fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan yang ditetapbkan bersama BPD, mengajukanrancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa bersamadengan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untukdibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina perekonomian Desa,menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa,menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, melaksanakan danmempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ;Bahwa Tanah Kas Desa Sukorejo (TKD

desaberdasarkan kebijakan yang ditetapbkan bersama BPD, mengajukanrancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa bersamadengan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untukdibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina perekonomian Desa,menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa,menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, melaksanakan danmempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ;Hal 9 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.Bahwa Tanah Kas Desa Sukorejo (TKD

mengajukan banding dengan menyertakan memori bandingnya ;Menimbang, bahwa Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,menentukan pada intinya bahwa uang pengganti yang harus dibayar olehTerdakwa sebesar uang yang telah diperoleh oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa perihal uang pengganti ini telah dipertimbangkanoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan terhadap pendapat tersebut MajelisHakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan pertimbangantersebut harus diperbaiki ;Menimbang, bahwa Tanah Kas desa (TKD

Hasil pengelolaan ataupenyewaan Tanah Kas desa (TKD) tersebut menghasilkan Rp. 161.661.600,(seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratusHal 34 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.rupiah). Uang hasil sewa Tanah Kas Desa yang dipergunakan untukkepentingan desa sebesar Rp. 41.400.000,(empat puluh satu juta empatratus ribu rupiah).

Karena Tergugat I walaupun belum tentu terbukti benar, nampaknya sudah yakin kalautanah sengketa itu adalah TKD, keyakinan itu timbul karena letter C tahun 59/60 sudah hilangdan tidak akan dapat dikatemukan lagi. Namun dalam foto copy masih ada letter C tahun 59/60yang menjelaskan bahwa tanah sengketa itu adalah tanah milik Notosari dan kemudian adacatatan telah dipindahkan sebagai TKD ;Il.

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II justru meyakinkan pihak P'enggugat penjualan tanahsengketa ke pihakpihak Tergugat II sampai ke Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum(menjual tanah yang bukan haknya) dan tidak prosedural karena penjualan tanah yangdipalsukan sebagai TKD tidak dijual sesuai prosedur sebagai asset Turut Tergugat I;Il.

Dalil yang demikian adalah hasilrekayasa, yang benar adalah Tergugat I merubah tanah milik Notasari menjadi TKD kemudiansetelah itu di jualnya kepada PT. Tulus Harapan dst sampai ke Tergugat IV barudisertipikatkan sebagai HGB dijual lagi ke Tergugat VI.

Dari sisi itu Tergugat I harusmembuktikan atas dasar apa tanah milik pribadi Notosari (yang pada dasarnya hanya berstatussebagai penggarap tanah milik Vayasan GERDAPRI) telah memindah status tanah itu menjadiTKD selanjutnya harus menunjukkan kebenaran prosedur penjualan TKD kepada pihak swasta.(itu kehendak pasal 1865 dan pasal 163 HIR) ;4.

Sifat melawan hukum perbuatan Turut Tergugat III jelas telah mengeluarkanHGB di atas tanah Negara atau tanah milik Petani Penggarap yang dijadikan TKD. Kerugiannya110adalah Penggugat dapat kehilangan tanahnya yang harganya 57 milyar lebih belum ditambahongkos penyelesaian kasus ini sebanyak Rp. 10.000.000.000. ;5. Bahwa keinginan Turut Tergugat HI sebagairnana tersebut dalam eksepsi Penggugatmenyerahkan kepada Majelis ;DALAM POKOK PERKARA ;1.

Karuh PMS Rt.021 Rw.008, Desa Amboyo Inti, Kec.Ngabang, Landak;

Ngabang, Landak. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk TKD dengan gantungankunci asesoris anyaman tali beserta dua buah kunci merk KHV berwarnasilver. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra, Nomor Rangka:MH1KEV8102K133508, Nomor Mesin: KEV8E1131628.

Karuh PMS Rt.021 Rw.008, DesaAmboyo Inti, Kec.Ngabang, Landak; 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk TKD dengan gantungan kunciasesoris anyaman tali beserta dua buah kunci merk KHV berwarna silver; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra, Nomor Rangka:MH1KEV8102K133508, Nomor Mesin: KEV8E1131628.

Karuh PMS Rt.021 Rw.008, DesaAmboyo Inti, Kec.Ngabang, Landak. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk TKD dengan gantungan kunciasesoris anyaman tali beserta dua buah kunci merk KHV berwarna silver. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra, Nomor Rangka:MH1KEV8102K133508, Nomor Mesin: KEV8E1131628.

Ngabang, Landak; 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk TKD dengan gantungankunci asesoris anyaman tali beserta dua buah kunci merk KHV berwarnasilver; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra, Nomor Rangka:MH1KEV8102K133508, Nomor Mesin: KEV8E1131628.

Bojonegoro;14) 1 (satu) bendel dokumen asli terkait lelang Tanah Kas Desa (TKD)Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro TA. 2018;15) 1 (Satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) hasillelang Tanah Kas Desa (TKD) TA. 2018 Ds. Glagahwangi Kec.Sugihwaras Kab. Bojonegoro;16) 1 (Satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) hasil40% bengkok Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras Kab.

Sugihwaras Kab.Bojonegoro;24) 2 (dua) lembar dokumen asli Laporan Penggunaan Dana PAD darihasil lelang TKD TA. 2018 Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras Kab.Bojonegoro;25) 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Penyerapan DanaDesa (DD) Tahap I, Il dan IIl TA. 2018 Ds. Glagahwangi Kec.Sugihwaras Kab. Bojonegoro;26) 1 (Satu) bendel dokumen asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap TA. 2018 Ds. Glagahwangi Kec.Sugihwaras Kab.

Bojonegoro;39) 2 (dua) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 untuk pembayaranrealisasi dana pengelolaan 40% bengkok dan realisasi dana PADlelang TKD TA. 2018 Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras Kab.Bojonegoro;40) 1 (Satu) lembar kuitansi asli untuk pembayaran PHBI ADD Tahap IITA. 2018 Ds. Glagahwangi Kec. Suginhwaras Kab.

Bojonegoro;1 (Satu) bendel dokumen asli terkait lelang Tanah Kas Desa (TKD) Ds.Glagahwangi Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro TA. 2018;1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) hasillelang Tanah Kas Desa (TKD) TA. 2018 Ds. Glagahwangi Kec.Sugihwaras Kab. Bojonegoro;1 (satu) lembar dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) hasil40% bengkok Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro TA.2018;1 (Satu) bendel dokumen asli Keputusan Kepala Desa Glagahwangitentang pembentukan Timlak di Ds.

Sugihwaras Kab.Bojonegoro;2 (dua) lembar dokumen asli Laporan Penggunaan Dana PAD darihasil lelang TKD TA. 2018 Ds. Glagahwangi Kec. Sugihwaras Kab.Bojonegoro;1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Realisasi Penyerapan DanaDesa (DD) Tahap , Il dan Ill TA. 2018 Ds. Glagahwangi Kec.Sugihwaras Kab. Bojonegoro;1 (Satu) bendel dokumen asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) AlokasiDana Desa (ADD) Tahap TA. 2018 Ds. Glagahwangi Kec.Sugihwaras Kab.

RidhoiSebelah Timur : Tambak Desa / TKD PermisanHIm.11 dari 23 him. Putusan No.234 Pdt.G/2017 /PA.Sda.2. Tambak Kedua sesuai letter C No. 431 luas 5.832 ha atas namaRIDUWAN, telah dibagi waris kepada 1. RIDUWAN (Alm) 2. Hu.MUDAWAMAH 3. HJ. ROKMAH (Alma) dengan batas batas sebagaiberikut :Sebelah Utara: Sungai tambak ;Sebelah Selatan : Tambak Kel. H. DULMADJID / Obyek sengketa CNo. 224 ;Sebelah Barat :Tambah H. Dulkarim ;Sebelah Timur : tambak H. Badrut ;3.

Ridhoi ;Sebelah Timur : Tambak Desa / TKD Permisan ;7. Bahwa dalam pembagian waris tersebut YASIN (Alm) mendapat bagianlebin besar karena waktu itu YASIN (Alm) melakukan Ngentoh (galisendiri) atas tambak sesuai letter C No. 224 luas 8.740 ha atas nama H.DULMADUID ;8.

RidhoiSebelah Timur : Tambak Desa / TKD PermisanPRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.2. Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari BapakYASIN (Alm)3. Menetapkan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat serta Para TurutTergugat adalah Ahli waris dari Bapak H. DULMADJID4. Menetapkan bahwa tanah tambak letter C No. 224 atas nama H.DULMADUID adalah secara keseluruhan milik Bapak YASIN (Alm)5.

fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan yang ditetapbkan bersama BPD, mengajukanrancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa bersamadengan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untukdibahas dan ditetapbkan bersama BPD, membina perekonomian Desa,menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa,menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, melaksanakan danmempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ;Bahwa Tanah Kas Desa Sukorejo (TKD

desaberdasarkan kebijakan yang ditetapbkan bersama BPD, mengajukanrancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa bersamadengan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untukdibahas dan ditetapbkan bersama BPD, membina perekonomian Desa,menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa,menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, melaksanakan danmempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ;Hal 9 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.Bahwa Tanah Kas Desa Sukorejo (TKD

mengajukan banding dengan menyertakan memori bandingnya ;Menimbang, bahwa Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,menentukan pada intinya bahwa uang pengganti yang harus dibayar olehTerdakwa sebesar uang yang telah diperoleh oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa perihal uang pengganti ini telah dipertimbangkanoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan terhadap pendapat tersebut MajelisHakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan pertimbangantersebut harus diperbaiki ;Menimbang, bahwa Tanah Kas desa (TKD

Hasil pengelolaan ataupenyewaan Tanah Kas desa (TKD) tersebut menghasilkan Rp. 161.661.600,(seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratusHal 34 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPkK/2015/PT.SBY.rupiah). Uang hasil sewa Tanah Kas Desa yang dipergunakan untukkepentingan desa sebesar Rp. 41.400.000,(empat puluh satu juta empatratus ribu rupiah).

TesKemampuan Dasar (TKD), Penggugat menempati Urutan/Ranking237 dari 3.185 Jumlah Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014 ;Selaku Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014yang berpotensi untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014, Penggugat merasa sangat dirugikanKepentingannya akibat

September 2014 Tentang Lokasidan Jadwal Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dalam rangkaRekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KementerianKeuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014, yangditandatangani dan di Cap oleh Ibu MHumaniati NIP196106231989032001 selaku Sekretaris Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RepublikIndonesia ;Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : PENG07/PANREK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Penggugat melaksanakan TesKemampuan Dasar (TKD

dalam mengeluarkan Pengumuman (ObjekSengketa) telah mengabaikan Asas yang mengutamakanKeahlian berlandaskan Kode Etik dan Ketentuan PeraturanPerundang undangan yang berlaku ;Bahwa didalam penentuan Hasil Psikotes yang dibuat dandikeluarkan oleh Tergugat terlinat sebagai suatu Keputusan yangberdiri sendiri dan tidak diatur dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berarti Penilaianatas Hasil Tes Seleksi Psikotes tersebut yang bisa mengugurkanhasil Tes Kemampuan Dasar (TKD

) disamping tidak mempertimbangkan Hasil Seleksi Tahapan Kompetensi Dasar (TKD) yang telahdilaksanakan sebelumnya, bertentangan dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;Bahwa oleh karena itu Pengumuman (Objek Sengketa) Tata UsahaNegara dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalahTidak Sah dan dapat dimintakan Pembatalannya kepada MajelisHakim karena bertentangan dengan Pasal 62 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negaradan Pasal

Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganKementerian Keuangan dan PENG10/PANREK/X/2014 tanggal 21 Oktober2014 tentang Hasil Tes Kompetensi Dasar Dan Pelaksanaan PsikotesDalam rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganKementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 ;Bahwa didalam Pengumuman Nomor : PENG02/PANREK/VIII/2014Romawi V tanggal 12 Agustus 2014 tersebut disebutkan dengan jelasbahwa Seleksi melalui 4 (empat) tahap dengan sistem gugur yang meliputi : Seleksi Administrasi; Tes Kompetensi Dasar (TKD

pulang kantor.e Bahwa awalnya Pemohon II yang menyatakan kehendaknya untukmengambil cucunya sebagai anak angkat kemudian disetujui olehPemohon I.e Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini baik dan tidakada masalah.e Bahwa selaku orang tua rela atau ikhlas anaknya dijadikan anak angkatoleh Pemohon I dan Pemohon II.e Bahwa ibu kandung calon anak angkat tersebut bekerja sebagi PNSgolongan H/b dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)terdiri dari gaji pokok ditambah dengan TKD

Sedang pekerjaan ayahkandungnya sebagai wiraswasta (kontraktor) dengan penghasilan tidakmenentu dan pada tahun 2007 memperoleh penghasilan sekitarRp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).e Bahwa pekerjaan Pemohon II yaitu PNS pada Dinas Perkebunan denganpenghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) ditambah dengan TKD Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh riburupiah), sedangkan Pemohon I sebagai wiraswasta (penambang emas).2.

.-------------------------------------------------------------------------41. 1 (Satu) lembar Kwitansi guna pembayaran Cicilan setoran Tanah Kas desa Penyewaan TKD dan Bagi hasil TKD, telah diterima dari Bp/ Edy Gunawan, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 03-04-2014.------------------------------------------------------------42. 1 (satu) buah buku catatan penerimaan peralihan hak atas tanah desa Sriharjo tahun.2008 s/d tahun 2013.-----------------------------------Dikembalikan

sesuai Aslinya SK Lurah desa Sriharjo Kecamatan ImogiriKabupaten Bantul Nomor : 03 Tahun 2013, tanggal,03 Februari2013, tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Sriharjo KecamatanImogiri Kabupaten Bantul, TA.2013. 40.1 (Satu) lembar Kwitansi guna pembayaran Pendopo Balai DesaSriharjo , telah diterima dari Bp Edy Gunawan/ mantan Lurah DesaSriharjo senilai Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) tertanggal16 052014. 41.1 (Satu) lembar Kwitansi guna pembayaran Cicilan setoran TanahKas desa Penyewaan TKD

dan Bagi hasil TKD, telah diterima dariBp/ Edy Gunawan, senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)tertanggal 03042014. 42. 1 (satu) buah buku catatan penerimaan peralihan hak atas tanahdesa Sriharjo tahun.2008 s/d tahun 2013.

,berdasarkan pelanggaran pada huruf a halaman 1 di atas berupa: Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasandari Jabatan; Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudpada diktum Kesatu tidak diberikan Tunjangan KinerjaDaerah (TKD) selama 36 (tiga puluh enam) bulanObjek sengketa/KTUN haruslah bersifat individual.Bahwa objek sengketa adalah bersifat individual karena telah berdampakkepada Penguggat dengan telah dikenakan sanksi pembebasan Jabatandan juga tidak diberikannya Tunjangan Kinerja

Daerah (TKD) selama 36(tiga puluh enam) bulan membuat Penggugat menjadi kesulitan ekonomi,karena penghasilan yang selama ini didapat Penggugat menjadiberkurang.

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil denganPangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), maka dengan adanya putusanGubernur Propinsi Daerah Khusus, kepentingannya telah dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara, dimana Pembebasan dari Jabatan dantidak diberikan tunjangan kinerja daerah (TKD) selama 36 (tiga puluhenam) bulan dengan alasan yang dicaricari.Maka berdasarkan uraian di atas Penggugat memohon ke hadapan loudan/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agarberkenan

Sehingga keputusan Gubernur yang isinyamenjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatankepada Penggugat sangat bertentangan dengan hukum, tidak berdasardan tidak manusiawi dengan tidak memberikan Tunjangan KinerjaDaerah (TKD) selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang mengakibatkanhalaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor : 307/G/2016/PTUN.JKT.kerugian kepada Penggugat terganggunya kebutuhan rumah tanggaseharihari, yang mana Penggugat seorang ibu tiang tonggak dalamrumah tangga sebagai

Tanggal 27 September 2016, Tergugat menerbitkan ObjekSengketa, yang pada intinya menjatuhkan hukuman disiplin beratkepada Penggugat berupa Pembebasan dari Jabatan serta tidakdiberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama 36 (tiga puluhenam) bulan;A. TERGUGAT BERWENANG DAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUANPERUNDANGUNDANGAN DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA4.