Ditemukan 2236 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-01-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2017 — - ISMET IBRAHIM LAWAN - PIMPINAN PT. ROCKY MITRA GROUP
4516
  • Penggugat mulai bekerja di PT Rocky Mitra Group sejak tanggal6 Maret 2013 ;Bahwa Penggugat diberhentikan bekerja katanya karena telah habismasa kontrak ;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena diberhentikan sejak bulanMaret 2016 ;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp 1.600.000, (satu juta enam ratusribu rupiah) ;Bahwa Saksi dan Penggugat trainning selama 3 (tiga) bulan dengan gajiyang dibayar selama trainning sebesar Rp. 600.000, (enam ratus riburupiah) dan setelah trainning kita menerima gaji sesuai UMP
    Penggugat mulai bekerja di PT Rocky Mitra Group sejak tanggal6 Maret 2013 ;Bahwa Penggugat diberhentikan bekerja katanya karena telah habismasa kontrak ;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena diberhentikan sejak bulanMaret 2016 ;Bahwa gaji Penggugat sebesar Rp 1.600.000, (satu juta enam ratusribu rupiah) ;Bahwa Saksi dan Penggugat trainning selama 3 (tiga) bulan dengan gajjiyang dibayar selama trainning sebesar Rp. 600.000, (enam ratus riburupiah) dan setelah trainning kita menerima gaji sesuai UMP
    (upahminimum provinsi) pada waktu itu ;Bahwa uang lembur sebesar Rp 9.000, (sembilan ribu rupiah) ;Bahwa sebagaimana yang disampaikan bagian HRD, dimana kontrakyang baru tersebut durasi masa kontraknya hanya 3 (tiga) bulan danjika ingin melanjutkan kontrak harus off bekerja selama 1 (satu) bulansetelah itu membuat surat lamaran baru lagi dan diajukan diperusahaan ;Bahwa jam lembur tersebut berlaku setelah 8 (delapan) jam kerjaselebihnya di hitung lembur ;Bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo
    marketing di Mitraelektronik Superstore (PT Rocky Mitra Group) ;Bahwa Tugas dari Penggugat sebagai tenaga marketing yakni melayanidan menguasai semua produk yang akan di jual oleh perusahaan ;Bahwa Penggugat sebagai karyawan kontrak (PKWT) Perjanjian KerjaWaktu Tertentu ;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi sejak bulan Maret 2016 ;Bahwa saksi sebagai kepala bagian marketing dan anak buah sayakurang lebih 70 (tujuh puluh) orang termasuk Penggugat ;Bahwa gaji yang diterima Penggugat per bulannya sesuai UMP
    Group) ; Bahwa tugas dari Penggugat sebagai tenaga marketing yakni melayanidan menguasai semua produk yang akan di jual oleh perusahaan ; Bahwa Penggugat sebagai karyawan kontrak (PKWT) Perjanjian KerjaWaktu Tertentu ; Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT Rocky Mitra Group sejak tanggal6 Maret 2013 ; Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena telah habis masa kontrak ; Bahwa Saksi sebagai Supervisior di Mitra Home Depo (PT Rocky MitraGroup) ; Bahwa gaji yang diterima Penggugat per bulannya sesuai UMP
Putus : 19-06-2015 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 19 Juni 2015 — 1. AGUS SALIM, DKK VS KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER (KISEL)
3431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2015166.167.168.169.170.171.172.173.Rp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.857,00 total keseluruhan upahRp1.284.857,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang diterapbkan Tergugat terhadap Penggugat XI bertentangan denganyang disyaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmen
    Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juli 2011 Penggugat XIII menandatanganikontrak hingga 30 April 2012 dengan gaji pokok Rp975.000,00 tunjangankonjungtor/transportasi Rp309.857,00 dengan skema upah gaji pokokRp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.857,00 total keselurunan upahRp1.284.857,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;195.
    Dengan skema upah gajipokok Rp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.587,00 total keseluruhanupah Rp1.284.587,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;Hal. 43 dari 178 hal. Put.
    Dengan skema upah gajipokok Rp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.857,00 total keseluruhanupah Rp1.284.857,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;Hal. 86 dari 178 hal. Put.
    Dengan skema upah gajipokok Rp975.000,00 ditambah konjungtur Rp309.857,00 total keseluruhanupah Rp1.284.857,00 sementara UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesarRp1.529.150,00 artinya Tergugat membayar upah di bawah UMP;Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas kalau sistem kontrak kerjayang diterapkan Tergugat terhadap Penggugat L bertentangan dengan yangdisyaratkan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) UndangUndang NomorHal. 110 dari 178 hal. Put.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/Pdt.Sus/2009
VIKTOR; PT. TAMARIN JAYA
4433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tamarin Jayasebagai buruh dengan pembayaran upah terakhir pada bulan September tahun2007 sebesar Rp.645.000, (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan 90 UU No.13 Tahun 2003Pengusaha dilarang membayar upah dibawah ketentuan UMP.
    Sedangkanberdasarkan peraturan Gubernur NTB No.17 Tahun 2007 menetapkan UpahMinimum Propinsi (UMP) Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2008adalah sebesar Rp.730.000, (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Bahwa Tergugat melakukan PHK massal secara sepihak terhadapPenggugat dan pekerja lainnya tanpa alasan yang jelas, dengan alasanPenggugat tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh rasatanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinanperusahaan serta tidak mengindahkan
    Menyatakan Penggugat berhak atas upah sebesar Rp.645.000, (enam ratusempat puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Oktober, Nopember danDesember 2007 dan Rp.730.000, (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2008 (sesuai ketentuan UMP 2008)sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan ataumengikuti ketentuan tentang UMP Provinsi NTB yang berlaku ;4.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak normatif berupa upahPenggugat sejak bulan Oktober 2007 sesuai UMP yang berlaku ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalaimelaksanakan putusan provisi Sampai perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkrach van gewijhde) ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
    Upah terakhir yang diterima Penggugat sesuai UMP 2007 di Propinsi NusaTenggara Barat yaitu sebesar Rp.645.000, (enam ratus empat puluh limaribu rupiah), hal ini juga telah diakui oleh Tergugat ;c. Alasan PHK karena Penggugat melakukan unjuk rasa tidak beralasankarena hal tersebut dijamin UU No.9 Tahun 1998, namun karena Penggugattidak keberatan di PHK maka Penggugat berhak atas hakhaknya sesuaiPasal 156 UU No.13 Tahun 2003, sebagai berikut : 1. Pesangon 2 x Rp.645.000, Rp.1.290.000,2.
Upload : 11-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/PDT.SUS/2011
PIMPINAN CV. ARTHA PRATAMA ( Q. ZONE ENTERTAINT ); RAMLAN SUAIB
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artha Pratama untuk membayarkan kelebihan jam kerja sesuai denganketentuan ;16 Bahwa kami tidak diikutkan dalam program Jamsostek ;17 Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 Penggugat telah mengirimkan surat kepadapengawas untuk menghitung lembur dan Jamsostek namun sampai gugatan inidiajukan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo belummenghitung lembur dan Jamsostek Para Penggugat ;18 Bahwa gaji kami pada tahun sebelumnya tidak sesuai dengan upah MinimumPropinsi (UMP) dan sesuai
    ,(delapan juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah) Uang cuti tahunan dua tahun terakhir yang tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar :24 hari dibagi 25 hari kerja dikalikan Rp.710.000. = Rp. 681.000, (enam ratusdelapan puluh saru ribu Rupiah) ;3Menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah sebesar gaji tahun 2008 Rp.450.000. semestinya UMP tahun 2008 Rp. 600.000, sehingga terjadi selisihsebesar Rp.150.000. perbulan dan totalnya adalah Rp.150.000. dikalikan 12bulan sama dengan Rp. 1.800.000.
    =Rp. 681.000,3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah sebesar : Gaji Tahun 2008Rp. 450.000, semestinya UMP tahun 2008 Rp. 600.000, sehingga terjadi selisihsebesar Rp.150.000, per bulan dan totalnya adalah Rp.150.000, dikalikan 12bulan sama dengan Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).;4 Menghukum Tergugat membayar uang berjalan sebesar upah Rp. 710.000,perbulan sejak bulan September 2007 sampai putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap ;5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara
    Menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah sebesar : Gaji Tahun 2008 Rp.450.000, semestinya UMP tahun 2008 Rp.600.000, sehingga terjadi selisih sebesarRp.150.000, per bulan dan totalnya adalah Rp.150.000, dikalikan 12 bulan samadengan Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu Rupiah ;Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 4 Oktober 2011 oleh H.
Putus : 07-06-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 7 Juni 2018 — PIMPINAN PT BUANA LEMBAH NUSANTARA VS OTIN DANIAL
4749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena Tergugat membayar upah dibawa UMP, oleh karenahal tersebut maka Penggugat mohon kiranya hakhak Penggugatdihitung sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan (UU 13 Tahun 2003)sebagai berikut:Pasal 88.89 dan 90 UU 13 tentang KetenagakerjaanSelisin Upah selama 2 tahun:e Selisih Tahun 2016 ( UMP = Rp 1.875.000,00)= Rp1.875.000 Rp 1.000.000= Rp875.000 x 12 bulane Selisih Tahun 2017 ( UMP = Rp2.030.000,00)= Rp 2.030.000 Rp 1.000.000 Rp 1.030.000,00= Rp1.030.000 x 3 bulan Rp 3.090.000,00(Rp
Putus : 28-11-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — ISMAIL HUTAGALUNG VS PT. NIAGA ANUGERAH ELVINA
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi, pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat/Pekerja mulai bekerja sebagai supir pada perusahaan bulanSeptember 2012 s/d bulan Februari 2013 (6 bulan) dengan rincian upah sebagaiberikut;e Gaji pokok Rp500.000,00e Uang harian Rp7.000,00/hari x jumlah hari kerja;e Subsidi uang makan Rp10.000,00/hari x jumlah hari kerja;e Uang kerajinan alias tepat waktu Rp100.000,00/bulan;Padahal berdasarkan UMP
    Provinsi Jambi tahun 2012 upah minimum (UMP) Jambisebesar Rp1.142.500,00/bulan (satu juta seratur empat puluh dua ribu lima ratusrupiah), sedang untuk tahun 2013 upah minimum pekerja (UMP) adalah sebesarRp1.300.000,00/bulan (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
    dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upayahukum lain dari Tergugat/Pengusaha (uitvoerbaar bij voorraad);Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 07/G/2014/PHILJBI.tanggal 17 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:1 Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;2 Menyatakan tergugat kurang membayar upah dari ketentuan UMP
    ( UpahMinimum Propinsi ) Tahun 2012 dan UMP ( Upah Minimum Propinsi ) Tahun2013 ;Hal. 5 dari 9 hal.Put.Nomor 560 K/Pdt.SusPHI/20143 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sebesar Rp.3.490.000, (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);4 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karenaTergugat mengundurkan diri;5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6 Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Putus : 19-01-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 19 Januari 2017 — 1. SHILVIA TRI CITRA DEWI, DK VS PT. AVIANTI SWARGALOKA
4124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diputus hubungan kerjanya begitu saja sementaracabangcabang perusahaan yang lain masih ada;Bahwa tindakan Tergugat, in casu, telah merugikan kepentingan ParaPenggugat dan melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (1) UUK Nomor 13Tahun 2013 yang menyatakan Pengusaha, pekerja/buruh, serikatpekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harusmengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja";Bahwa Tergugat juga belum membayar Upah Penggugat II sesuai denganketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP
    ) DKI Jakarta terhitung sejak tahun2013 sampai dengan tahun 2015 yang kekurangannya dapat diperhitungkansebagai berikut:e Kekurangan Pembayaran UMP 1 Januari 2013 31 Desember 2013Rp2.200.000 Rp1.550.000 = Rp650.000 x 12 Bulan = Rp7.800.000,00;e Kekurangan Pembayaran UMP 1 Januari 2014 28 Februari 2014Rp2.441.000 Rp1.550.000 = Rp891.000 x 2 Bulan = Rp1.782.000,00;e Kekurangan Pembayaran UMP 1 Maret 201431 Desember 2014Rp2.441.0001.870.000 = 571.000 x 10 Bulan = Rp5.710.000,00;e Kekurangan pembayaran
    UMP 1 Januari 201531 Mei 2015 Rp2.700.000 Rp2.150.000 = Rp550.000 x 5 Bulan = Rp2.750.000,00;Total = Rp18.042.000,00Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat II sesuaidengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2013 sampaidengan tahun 2015 adalah merugikan Penggugat II dan telah melanggarketentuan Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) UUK Nomor 13Tahun 2003, dengan demikian Tergugat harus membayar kekurangan upahkepada Penggugat II sebagaimana dalil gugatan
    Ary Pujawatie Pesangon: 2 x 2 x Rp2.700.000,00 = Rp16.200.000,00e Penggantian perumahan, Pengobatan & Perawatan: 15% x Rp16.200.000,00 = Rp2.430.000,00e Kekurangan Pembayaran UMP 1 Januari 2013 31 Desember 2013 : Rp2.200.000,00 Rp1.550.000,00 = Rp650.000,00 x 12 bulan = Rp7.800.000,00e Kekurangan Pembayaran UMP 1 Januari 2014 Februari 2014 : Rp2.441.000,00 Rp1.550.000,00= Rp891.000 x 2 = Rp1.782.000,00e Kekurangan pembayaran UMP 1 Maret 2014 31 Desember 2014 : Rp2.441.000 1.870.000,00= 571.000 x
    10 = Rp5.710.000,00e Kekurangan pembayaran UMP 1 Januari 2015 31 Mei 2015 : Rp2.700.000 Rp2.150.000Halaman 5 dari 27 hal.
Register : 16-09-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 9/G/2009/PHI.PN.MTR
Tanggal 19 Januari 2010 — Perdata - SAPRIUDIN ALIAS ASEP, DKK - PT. LOMBOK NUANSA TELEVISI
134104
  • enam puluhrupiah ) / bulan ; n Bahwa Penggugat No. 13 (Syamsu Rizal) mendapat upah/gaji sebesar Rp.936.000, ( sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) / bulan ; Bahwa Tergugat mengakui memberikan upah/gaji kepada Penggugat dibawah upahMinimum Propinsi Nusa Tenggara Barat, seperti pengakuan Tergugat padakesimpulan Mediator dalam anjuran No. 560/681/Sosonakertrans tanggal 29 JuliBahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 dan 90 UU No. 13 tahun 2003 Pengusahadilarang membayar upah dibawah ketentuan UMP
    Sedangkan berdasarkanKeputusan Gubernur NTB menetapkan UMP NTB untuk tahun 2009 adalah sebesarRp. 832.500, ( Delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) ; Bahwa para Penggugat sebelumnya telah memberitahukan kepada PT LOMBOKNUANSA TELEVISI untuk melakukan aksi damai untuk menyalurkan aspirasipekerja kepada Pengusaha pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2009 ; Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil para Penggugat terlebih dahulu secarapatut untuk masuk kerja kembali ke PT LOMBOK NUANSA TELAVISI
    mohon kepada HakimPengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenanmenjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI :1 Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Provisi seluruhnya ; 2 Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tetapberlanjut sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;3 Menyatakan para Penggugat berhak atas upah sebesar gaji yang diperolah setiapbulan terhitung sejak bulan Juni 2009 ( sesuai ketentuan UMP
    2009) sampai adaputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan atau mengikuti ketentuantentang UMP Propinsi NTB yang berlaku dan menerima THR 2009 ; 4 Memrintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak normatif berupa upah paraPenggugat sejak bulan Juni 2009 sesuai UMP yang berlaku dan mendapatkan THR5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwongsom )sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakanputusan Provisi sampai perkara ini mempunyai kekuatan
    namun dalam uraiannya upah yangditerima melebihi dari UMP Provinsi NTB 2009 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan berpendapat mengenaiEksepsi gugatan kabur ini sudah memasuki materi pokok perkara, maka untuk itu EksepsiTergugat ini harus dinyatakanDALAM PROVISI :Menimbang, bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat terdapatpermohonan provisi, namun ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanyaurgensi permohonan provisi tersebut, serta tidak disertai alat bukti
Upload : 11-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/PDT.SUS/2010
HOTEL SURY BARU; SAHRONI, DKK.
4571 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADIRIN selaku Bendahara SerikatPekerja Hotel Surya, telahbekerja di Perusahaan Tergugatterhitung sejak Juli 1992 (16tahun), dengan jabatan terakhirsebagai Tehnisi pada BagianEngineering (Eng) dan menerimaupah terakhir pada bulan Maret2008, sebesar Rp~ 1.300.000,(satu juta tiga ratus riburupiah) ;Bahwa pada awal bulan Februari 2008, paraPekerja/Anggota Serikat Pekerja Hotel Surya mempertanyakankepada Penggugat tentang berapa presentase nilai kenaikanatas UMP tahun 2007 dengan UMP tahun 2008, atas
    pertanyaantersebut Penggugat menjelaskan bahwa kenaikan UMP tahun2008 rata rata sebesar 8 % (delapan persen), hal tersebutberdasarkan berita di media masa Kompas tanggal 2 November2007, yang menyebutkan UMP tahun 2008 naik 8 % (delapanpersen) (Bukti P2) ;Bahwa untuk mendapatkan data secara konkrit,maka Penggugat meminta kepada para Anggota Serikat PekerjaHotel Surya untuk memberikan data mengenai berapa nilaiupah yang diterima pada saat itu (bulan Januari 2008).Selanjutnya data tersebut disusun dengan
    menggunakan tabelyang menerangkan nilai upah yang diterima, nilai ataskenaikan UMP tahun 2008, nilai upah seharusnya diterimabila dikalikan 8 % (delapan persen) dan tabel' tersebutditandatangani oleh para Anggota Serikat Pekerja HotelSurya yang bersangkutan ;Bahwa selanjutnya setelah data lengkap, maka Penggugatmembuat surat yang ditujukan kepada PimpinanPerusahaan/Tergugat dengan No. 0017 B/UK FSP PARREF/I11/2008, tertanggal 11 Maret 2008, Perihal : RevisiUMP Tahun 2008 dimana surat dimaksud diterima
    dan memperjuangkan peningkatankesejahteraan Anggota Serikat Pekerja dan keluarganyasesuai Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) butir d Undang UndangNo. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh jo Pasal102 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat' tersebutsangatlah wajar dan sudah seharusnya pihak Pengusaha dapatmerundingkan hal tersebut secara Bipartit, mengingat Pasal4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1438 Tahun2007, tentang UMP
    tahun 2008 jo Pasal 14 ayat (2) dan (3)Permenaker Jo. : Per001/MEN/1999 tentang Upah Minimum,bahwa UMP hanya berlaku bagi pekerja yang mempunya masakerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Register : 25-08-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2549/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Tanggal 19 Nopember 2014 —
216
  • perusahaan SPBUsebagai Operator Pengisian bahan bakar;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yang diterima olehpara Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terusmenerus yang dibayarkan secara langsung oleh Tergugat dengan pembayaran upahsetiap bulan sebesar Rp650.000, (enam ratus lima puluh ribu);Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31102013) para Penggugat mengusulkan kepada pihak Tergugat agar gajidinaikkan sesuai UMP
    , karena selama ini Tergugat memberikan Upah kepada paraPenggugat dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) sehingga telahmelanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/ Dissosnakertrans/2012tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;Bahwa pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu tiga belas (1112013)pukul 18:00 WIB, para Penggugat yang sedang bekerja dikumpulkan oleh PihakTergugat dan pada saat itu disampaikan bahwa para Penggugat diberhentikan daripekerjaan atau Pemutusan Hubungan Kerja dan pengganti
    Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerjaterhitung mulai tahun 2011 hingga pembayaran terakhir yang diberikan, Karenadefinisi UMP adalah Upah Pokok tambah Tunjangan Tetap bukan UpahKeseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selama prosesperundingan ini berlangsung;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.
    156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Agarperusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerja terhitungmulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugat dengan Penghitungan Upahsebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan SK GubernurJambi Nomor: 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn
Tanggal 10 September 2019 — ZAINAL ILMI Bin AMAT
8520
  • HUSAINI dan saksi EDI SISWANTObersama dengan anggota Polres Katingan dan anggota Polsek SanamanMantikei pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB diJalan UMP (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D.
    EDI SISWANTO serta dengan anggotaSatres Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek SanamanMantikei berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapandan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB Jalan UMP (Barak Karyawan No. 2Bansau U.D.
    HUSAINI bersama saksi EDI SISWANTO serta dengananggota Satres Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek SanamanMantikei berdasarkan informasi masyarakat mengamankan danmelakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap TerdakwaZAINAL ILMI Bin AMAT pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam09.30 WIB Jalan UMP (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D.
Putus : 24-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 24 Februari 2016 — PIMPINAN PERUSAHAAN SPBU Nomor 24.372.24 VS 1. MUSTAPA KAMAL, DK
3923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perusahaanSPBU sebagai operator pengisian bahan bakar;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yang diterimaoleh Para Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulansecara teruS menerus yang yang dibayarkan secara langsung olehTergugat dengan pembayaran upah setiap bulan sebesar Rp650.000,00(enam ratus lima puluh ribu);Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31102013) Para Penggugat mengusulkan kepada pihak Tergugat agar gajidinaikkan sesuai UMP
    , karena selama ini Tergugat memberikan upah kepadaPara Penggugat dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) sehinggatelah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/ Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;Hal. 2 dari 14 hal.
    Putusan Nomor 8 PK/Pat.SusPHI/2016diberikan, karena definisi UMP adalah Upah Pokok tambah TunjanganTetap bukan Upah Keseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selamaproses perundingan ini berlangsung;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.
    Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), danUang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Agar perusahaanmembayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerja terhitung mulaitahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugat dengan Penghitungan Upahsebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan SKGubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentangPenetapan UMP
    Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai denganPasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikankepada pekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepadaPenggugat dengan Penghitungan Upah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tigaratus ribu rupiah) berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP
Upload : 16-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/PDT.SUS/2009
EVI ALFIANI, DKK.; PT. KARYATAMA MAJU BERJAYA
3737 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa upah yang tidak dibayarkan mulai saat PHK dilakukan yaitubulan Januari 2008 sampai dengan saat didaftarkannya gugatan iniadalah: Upah/Bulan Berdasarkan UMP2009(UMP = Rp.1.069.865)Nama Upah/Bulan Berdasarkan UMP 2008(UMP = Rp. 972.604.80) Evi Alfiani Rp. 972.604.80x12= Rp.11.671.257 Rp.1.069.865x4=Rp. 4.279.460Y osianti Rp. 972.604.80x12= Rp.11.671.257 Rp.1.069.865x4=Rp. 4.279.460Michael Rp. 972.604.80x12= Rp.11.671.257 Rp.1.069.865x4=Rp. 4.279.460Total: Rp.35.013.771 Rp.12.838.380 Rp.35.013.771
    suatu ketentuan yang merugikan buruh dan yang bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintahini dan atau peraturan perundangundangan lainnya dan karenanyamenjadi batal demi hukum, maka buruh berhak menerima pembayarankembali dari bagian upaya yang ditahan sebagai perlindunganterhadap upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yangdiberikan kepadanya untuk memenuhi perjanjian ;37.Bahwa dikarenakan selama bekerja, para Penggugat mendapatkanupah masih di bawah ketentuan UMP
    berhak menuntut kekurangan upah 2(dua) tahun terakhir, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 96 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaranyang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak" ;38.Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 2093 Tahun 2005 tentang Penetapan UpahMinimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006, UMP
    No.800 K/Pdt.Sus/20092007 di Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebesar Rp.500.560, (sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah) per bulan" ;40.Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor41143 Tahun 2007 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi DKIJakarta Tahun 2008, UMP DKI Jakarta tahun 2008 adalahRp.972.604,80, (sembilan ratus tujuh puluh dua enam ratus empatkoma delapan puluh rupiah);.Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor101 Tahun 2008 tentang
    Adapunperinciannya sebagai berikut: Nama UMP tahun Wumlah yang Kekurangan UMP Jumlah Kekurangan2006 Dibayar/bulan pada Tahun Tahun Yang pada Tahun2006 2007 Dibayar 2007Evi Rp. 899.100 Rp.575.000 Rp.244.100x12 Rp.900.560 Rp 575.000 = Rp,325.560x12Alfiani= Rp.2.929.200 =Rp.3.906.720Yosianti Rp. 550.000 Rp.269.000x12 Rp 550.000 /Rp350.560x12= Rp.3.229.200 =Rp.4.206.720Michael Rp. 550.000 Rp.269.100x12 Rp 550.000 = Rp.350.560x12= Rp.3.229.200 =Rp.4.206.720Total Rp. 9.397.600 Rp. 12.320.160Total Kekurangan
Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — MARDAN, VS PT GITA TERMINAL SARANA (GTS),
311110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kekurangan Upah (karena Upah dibawah UMP DKI Jkt); Tahun 2016 (Rp3.100.000 Rp1.500.000) x 3= Rp 4.800.000,00; Tahun 2017 (Rp3.355.750Rp1.500.000)x12 = Rp22.269.000,00; Tahun 2018 (Rp3.648.035 Rp1.500.000)x10 = Rp21.480.350,00;Sub Total ke4 = Rp48,549,350,00:4.5. Grand Total Sub Total (1+2+3+4) = Rp149.520.125,00;terbilang (seratus empat puluh sembilan juta, lima ratus dua puluh ribu, seratus dua puluh lima rupiah);Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1278 K/Pdt. SusPHI/20205.
    Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai Uang Pesangon,Tunjangan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah Proses, Uang THRdan Kekurangan Upah akibat pembayaran upah dibawah UMP DKIJakarta sebesar Rp149.520.125,00 (seratus empat puluh sembilan juta,lima ratus dua puluh ribu, seratus dua puluh lima rupiah);6. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;7.
    SusPHI/2020 Tunjangan Hari raya Keagamaan;Sub Total 3; 1 X Rp3.648.035,00 = Rp3.648.035,00: Kekurangan Upah UMP DKI; Tahun 2016 (Rp3.100.000 Rp1.500.000) X 3 = Rp 4.800.000,00; Tahun 2017 (Rp3.355.750 Rp1.500.000) X 12 = Rp22.269.000,00; Tahun 2018 (Rp3.648.035 Rp1.500.000) X 10 = Rp21.430.350,00;Sub Total 4 = Rp48.549.350,00;Total Keseluruhan Sub Total 1+2+3+4 = Rp149.520.125,00;(seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);Grand = Total Sub Total 1 + Sub Total 2 = Rp143.730.000,00
Putus : 06-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 6 Januari 2012 — BERNARD TULUNG VS YAYASAN PG/TK TUNAS BAKTI
2012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Manado pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan PG TK Tunas Bhakti dengan statuskaryawan tetap sejak 25 April 1987 sampai dengan 29 Agustus 2008 sebagaicleaning service dengan upah sebesar Rp. 385.000/bulan ;2 Bahwa selain menerima upah di bawah UMP
    keputusannya dengan memberhentikan Penggugat serta memberikan uangpesangon sebesar 5 X gaji ;Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 575 K/PDT.SUS/20115Bahwa Penggugat sudah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melaluiDinas Tenaga Kerja Kota Manado dan telah mendapat Anjuran, akan tetapisampai Gugatan ini dilayangkan, Tergugat tetap pada keputusannya untuk tidakmembayar hakhak Penggugat sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa tindakan Tergugat yang memberikan gaji di bawah UMP
    sesuaiketentuan pasal 156 ayat (4) ;Bahwa terhadap masalah perburuhan antara Penggugat dan Tergugat, DinasTenaga Kerja Manado telah mengeluarkan Anjuran yang isinya menganjurkanTergugat untuk membayar hakhak normatif Penggugat sebagai berikut :A Uang Pesangon, 9 X 2= 18 X Rp.845.000,00 = Rp. 15.210.000,00B Uang Penghargaan, 7 X Rp. 845.000,00 = Rp. 5.915.000,00C Uang Penggantian Hake Ganti Rugi Perumahan dan Pengobatan = Rp. 3.168.750,00e Ganti Rugi Cuti Tahun 2007 = Rp. 405.800,00D Selisih Upah Tahun 2007 UMP
    Rp. 750.000,00 = Rp. 3.168.750,00E Selisih Upah Tahun 2008 UMP Rp. 845.000,00 = Rp. 2.080.000,00F Upah Proses September s/d Oktober 2008 = Rp. 1.690.000,00JUMLAH KESELURUHAN = Rp. 30.450.300,00Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado yangmengadili/memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR12Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;Menyatakan
    dengan UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan ;3 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidakmengikutsertakan Penggugat pada program JAMSOSTEK bertentangan denganUU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;4 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidakmengikutsertakan Penggugat pada program pensiun bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;5 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang memberikan gaji dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP
Upload : 11-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/PDT.SUS/2011
YOHANIS RUSIN; PIMPINAN PT. INDOSAT CABANG AMBON
2721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa upah yang diterima Penggugat setiap bulan adalah sebesarRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) upah tersebut tidak sesuai denganstandar UMP Maluku ;. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2009, secara diamdiamTergugat telah memberhentikan Penggugat ;10.Bahwa Penggugat telah bekerja selama + 11 tahun sebagai karyawan11pada perusahan Tergugat.
    Pengusaha diwajibkan membayar kekurangan upah Pekerja sebagaiberikut :e Tahun 2008 (bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008) berdasarkanUMP Maluku tahun 2008 sebesar Rp.700.000, dengan perincian : upahPekerja Rp.400.000, Kekurangan upah sesuai UMP Maluku Rp.300.000,Kekurangan upah Penggugat tahun 2008 adalah Rp.300.000, X 12 Bulan= Rp.3.600.000, , Tahun 2009 (bulan Januari s/d bulan Nopember 2009) Berdasarkan UMPMaluku tahun 2009 sebesar Rp.775.000, dengan perincian upah pekerjaRp.400.000,.
    Kekurangan upah sesuai UMP Maluku Rp.375.000, jadikekurangan upah pekerja tahun 2009 adalah Rp.375.000, x 11 bulan =Rp. 4.125.040, ;B.
    Pengusaha diwajibkan membayar hakhak Pekerja berdasarkan Pasal156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang seharusnya diterima sesuai aturan yangberlaku dengan upah Rp.775.000, (UMP Maluku tahun 2009 sebagai berikut :e Pasangan : 3X Rp.775.000. = Rp.2.325.000,e Uang Penggantian Hak :15%XRp.2.325.000,= Rp. .750,= Rp.2.673.750,Total keseluruhan hak pekerja adala : Rp.10.398.750.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan
Putus : 29-01-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 29 Januari 2014 — GABRIEL MOOY, S.Pd.K VS Pimpinan/Ketua Yayasan Victory Mission
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Victory Mission) sejaktanggal 27 Juni 2007, sebagai Guru dan Kepala Sekolah Dasar Petra Alak denganSurat Keputusan Ketua Yayasan Victori Mission Nomor: 004/ 510.YVM/2/2007tanggal 27 Juni 2007 dengan menerima honorarium dan tunjangan.1 Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat yang diangkat dengan SuratKeputusan (SK) baik sebagai Guru maupun sebagai Kepala Sekolah padaSekolah Yayasan tersebut tidak pernah Penggugat mendapat upah/gaji sesuaiHal. 1 dari 14 hal.Put.Nomor 559 K/Pdt.SusPHI/2013dengan UMP
    Dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 90 ayat (1) UU No.13 Tahun 2013, karena membayar upah kepada Penggugat di bawah UMP NTT.2 Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat bukan saja Tergugat membayarupah di bawah UMP, akan tetapi Tergugat juga tidak memberikan tunjanganJabatan sebagaimana yang dalam setiap SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkanoleh Tergugat;Yang aneh lagi dalam setiap SK (Surat Keputusan) tidak tercantum besarnya upah/gaji dan besarnya tunjangan jabatan.
    Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang halaman 22 alinea pertama yang menolak kekuranganpembayaran Gaji dan pemohon kasasi/Penggugat konvensi adalah sangatbertentangan dengan hak bahkan menabrak Pasal 89 ayat (3) UndangUndang No 13Tahun 2013 tentang UMP (Upah Minimum Propinsi) yang ditetapkan oleh GubernurNusa Tenggara Timur (NTT).2.
    Bahwa bukti P.4, P. 5 dan P. 6 dan Pemohon kasasi sudah jelas menunjukkan bahwaPemohon kasasi adalah Kepala Sekolah dan guru pada Sekolah Dasar (SD) Petraalak yang upah/Gaji dibayar di bawah UMP oleh Termohon kasasi.3. Bahwa dengan demikian sesuai Pasal (96) UU No 13 Tahun 2003, maka hak yangharus dibayarkan oleh Termohon kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah September2010 s/d Desember 2010 adalah 4 (empat) bulan .
    Apalagi putusan Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan tuntutan Jamsostekdan tahun 2007 sampai tahun 2012 sebesar Rp1.750.000 dan THR 2011 sebesarRp850.000, Maka perlu di pertanyakan mengapa Majelis Hakim tidak mengabulkankekurangan pembayaran upah Pemohon Kasasi selama 2 (dua ) tahunBahwa sudah Jelas Termohon kasasi sudah melanggar Pasal (158) UU No.13 Tahun 2003 Yang dapat dipidanakan karena memberikan upah di bawah UMP(Upah Minimum Propinsi) NTT seperti yang diamanatkan dalam Pasal 90 ayat
Register : 05-05-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pli
Tanggal 20 Mei 2020 — JURIANSYAH Alias JURI Bin ANANG
3317
  • diambil darimangkok penampung getah di area kebun karet PT BridgestoneKalimantan Plantation (BSKP) tepatnya di Divisi 2, Sub F, Blok 026;Bahwa, Saksi bekerja di PT Bridgestone Kalimantan Plantation(BSKP) sebagai Asisten Manajer Security;Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi langsung mendatangi kantorkeamanan PT Bridgestone Kalimantan Plantation (BSKP) danbertemu dengan orang yang diamankan, yakni Terdakwa beserta 2(dua) kantong plastik warna Hitam, yang masingmasing berisigumpalan getah karet (/ump
    );Bahwa, setelah dilakukan penimbangan, 2 (dua) buah kantongplastik berisi gumpalan getah karet tersebut berat totalnya mencapai70 (tujuh puluh) kilogram;Bahwa, Terdakwa membawa 2 (dua) buah kantong plastik warnahitam berisi gumpalan getah karet (/ump) tersebut denganmenggunakan sepeda motor dan berdasarkan pengakuannya,didapatkan oleh Terdakwa dengan cara mengambil dari mangklokpenampung getah yang dipasang menempel dipohon karet yangada dikebun milik PT Bridgestone Kalimantan Plantation (BSKP);
    sehingga pengendara sepeda motortersebut yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, Saksiberhentikan untuk menanyakan asal dan tujuannya melewati areakebun karet PT Bridgestone Kalimantan Plantation (BSKP), namunTerdakwa tidak bisa menjawab dengan jelas dan terkesan berbelitbelit, sehingga Saksi menjadi curiga;Bahwa, Saksi melihat disepeda motor Terdakwa, terdapat 2 (dua)kantong plastik warna Hitam, kemudian setelah diperiksa, kantongplastik tersebut ternyata berisi gumpalan getah karet segar (/ump
    Kalimantan Plantation(BSKP), berat seluruhnya sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram;e Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saatmengangkut getah karet dari kebun PT Bridgestone KalimantanPlantation (BSKP) adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri,namun Terdakwa tidak memiliki dokumen maupun suratsurat tandabukti kepemilikan sepeda motor tersebut;Bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:e 2 (dua) buah kantong plastik warna Hitam, masingmasing berisigetah karet segar (/ump
    ) yang berhasil dikumpulkandalam 2 (dua) kantong plastik tersebut, beratnya mencapai 70 (tujuhpuluh) kilogram;e Bahwa, 2 (dua) kantong plastik warna Hitam berisi 70 (tujuh puluh)kilogram gumpalan getah karet segar (/ump) kemudian diangkutoleh Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarainya,namun ketika dalam perjalanan keluar kebun karet PT BridgestoneKalimantan Plantation (BSKP), Terdakwa diberhentikan oleh SaksiAhmadi yang merupakan petugas keamanan PT BridgestoneKalimantan Plantation (BSKP
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PA KOTABUMI Nomor 274/Pdt.G/2017/PA.Ktbm
Tanggal 2 Agustus 2017 — Pemohon dan Termohon
111
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KTB SLTN dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara serta Kantor Urusan Agama Kecamatan BLMBGN UMP Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;2.
    Put No.XXXX/PdtG/2017/PA.KtomDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumitanggal 10 Mei 2017 Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Ktom mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan BLMBGN UMP Kabupaten Way Kanansebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/03/X/
    Bahwa pada tanggal 30 September 2015 kami melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan BLMBGN UMP Kabupaten Way Kanan sebagaimana KutipanAkta Nikah Nomor : XXX/03/X/2015 tanggal 30 September 2015;2. Bahwa benar setelah pernikahan kami bertempat tinggal di rumahPemohon di Kelurahan TNJG HRPN Kecamatan KTB SLTN KabupatenLampung Utara3.
    menerima kesanggupandari Pemohon, dan mencabut gugatan rekonvensinya yang berkaitan dengannafkah lampau;Bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan Duplik atas rekonvensiTermohon secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan danjawaban tertulis Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dailildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXX/03/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan BLMBGN UMP
    SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman diDesa BM RT, Kecamatan BLMBGN UMP, Kabupaten Way Kanan, di bawahsumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal7 dari 21 hal.
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkansalinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan KTB SLTN dan Kantor Urusan AgamaKecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara serta Kantor UrusanAgama Kecamatan BLMBGN UMP Kabupaten Way Kanan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;2.
Putus : 20-02-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 20 Februari 2019 — AMAN VS PUSKESMAS KECAMATAN KOJA
5723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat untuk membayar kekurangan upah karena lebihrendah dari UMP DKI Jakarta sejak tahun 2012 sampai 2017 totalsebesar Rp22.247.250,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluhtujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). (Linat Tabel Kekurangan Upahpada poin D11 di atas);10.
    Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah karena lebihrendah dari UMP DKI Jakarta sejak tahun 2012 sampai 2017 totalsebesar Rp22.247.250,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluhtujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);11. Menyatakan meletakkan sita jaminan ternadap harta benda Tergugat baikbergerak maupun tidak bergerak;12. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakanupaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) kasasi;13.
    Menyatakan Termohon Kasasi untuk membayar kekurangan upahkarena lebih rendah dari UMP DKI Jakarta sejak tahun 2012 sampai2017 total sebesar Rp22.247.250,00 (dua puluh dua juta dua ratusempat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);10.Memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar kekurangan upahkarena lebih rendah dari UMP DKI Jakarta sejak tahun 2012 sampai2017 total sebesar Rp22.247.250,00 (dua puluh dua juta dua ratusempat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);11.Menyatakan meletakkan