Ditemukan 11604 data
71 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena Surat Jual Belitanggal 19 Pebruari 1958 ada sama Tergugat D karena dijadikan sebagaialas hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Koto Panjang Lamposi GSNomor 4/1985 akan tetapi pihak BPN Kota Payakumbuh (Tergugat D) tidaktransparan tidak mau memperlihatkan Surat Jual Beli tanggal 19 Desember1958 tersebut seolaholah menyembunyikan keadaan yang sebenarnya;Bahwa perbuatan Para Tergugat A yang telah menyatakan objek perkaraadalah harta pusaka tinggi dalam kaum Para Tergugat A dan telahmelakukan penekanan
(seribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi)setelah meninggalnya Yusufri;Menyatakan perbuatan Para Tergugat A yang telah menyatakan objekperkara adalah harta pusaka tinggi telah melakukan penekanan kepadaPara Penggugat untuk segera menyerahkan tanah objek perkarakepada Para Tergugat A dengan menyuruh menandatangani SuratPernyataan tertanggal 2 Desember 1995 adalah perbuatan yangmelawah hukum (onrecht matigedaad);Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang telah mengajukanPermohonan peralihan hak
69 — 29
Bahwa sekira pukul 12.15 wib Saksi dan anggota Yonzipur 3/YWyang ikut menjadi suporter berkumpul kemudian diadakan pengecekandan penekanan setelah pengecekan selesai sekira pukul 12.30 wibberangkat menuju stadion Jalak Harupat Soreang Bandung.4.
Bahwa mel.inat kejadian tersebut Saksi berusaha untukmengendalikan situasi namun teriakan Saksi tidak terdengar setelahaparat kodim, koramil dan Polri melerai akhirnya kejadian tersebut bisadiatasi dan situasi Kembali kondusif kKemuidan Saksi memerintah anggotauntuk keluar dar gelanggang dan Saksi apelkan setelah memberikanpengarahan dan penekanan Saksi bersama degan anggota yang lainlangsung kembali ke Batalyon.13.
13 — 10
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, Salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13 Putusan No. 1014/Pdt.G/2020/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
14 — 5
karena nasab, semendadan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islamserta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
27 — 3
rburupiah) Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barangbukti langsungdiamankan dan diawab ke Polreta Palembang gunapemeriksaan lebih lanjut ;Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwamembenarkannya dan tidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, terdakwa pernah di periksa di polisi sehubungandengan perkara terdaka ini ;e Bahwa, pada saat terdakwa di periksa di kantor polisi tidakada paksaan ataupun penekanan
14 — 9
dilakukan pada tanggal 17 April 1982, diDesa Sido Dadi, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Klanomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
19 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
22 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
28 — 4
halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayatHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 368/Padt.P/2019/MS.Sgi(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
17 — 9
berpendapat perkawinan yang bersangkutantidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
37 — 9
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
34 — 19
Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danPerbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat makaakan dilakukan upaya hukum perbuatan tindak pidana karena menyimpangdari tata cara hukum jual beli keperdataan secara Hukum dan Menghukumkepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa HM.No.230Luas 1445 M2,dan SHM.No.2525 Luas 1410 M2,.AN.Penggugat. kepadaPenggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat dan menghalangi atashak milik penggugat menyertai baik dari
43 — 21
No. 4/Pdt.P/2017/PA Mrs.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan
54 — 21
danbesaran uang pensiun/manfaat uang pensiun dan diberitahukan pula kepadakaryawan tersebut untuk menghitung dan mengecek bersamasama supayatidak ada kekeliruan dalam perhitungan ;Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran/manfaat uang pensiun karyawanyang pensiun menerima dan menanda tangani cek dan sekaligus menandatangani surat kesepakatan (STATEMENT LETTER) dan ditandatangani2(dua) orang saksi dari pihak DAPEKAMI;Menimbang, bahwa penandatanganan surat kesepakatan (STATEMENT LETTER)tersebut bukanlah penekanan
17 — 4
perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
11 — 4
karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam sertaanak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jikadidasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
21 — 6
berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
11 — 3
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4.
34 — 9
lakilaki bernama Sariyanto binLasari tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
238 — 46
Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan atau pemaksaan kepada saksiSamsury Alias Asam sampai ke Notaris untuk membuat surat perjanjian; Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan dengan katakata ancamanKalau tidak dibayar tetap ditahan; Bahwa seingat saksi, laporan Terdakwa Mawardi Alias Odes tersebut telah diSP3, saksi tidak mengetahui apa alasan SP3 dan saat itu ada pergantianPimpinan dan saksi dimutasikan menjadi Kapolsek Meureubo; Bahwa menurut saksi sebagai Penyidik, laporan Terdakwa Mawardi
Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;9.
Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;.
Bahwa saksi Jon Darwin tidak ada melakukan penekanan dengan katakataancaman Kalau tidak dibayar tetap ditahan;Hal 83 dari 95 halaman Putusan No.156/Pid.B/2014/PNMBO.9.