.;KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG SELATAN.;MULYANAH ANWAR.;

No. 284/B/2014/PT.TUN.JKTKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG SELATAN,tempat kedudukan di JI. Tekno Widiya Ruko Bulevard Blok DNo. 09, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT / TERBANDING ;DANMULYANAH ANWAR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,tempat tinggal di JI. Legoso Raya Rt. 006/Rw. 001, KelurahanPisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota TangerangSelatan, Provinsi Banten;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ABU BAKAR J. LAMATAPO, S.H. ; 2.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NIAS SELATAN, vs FAHUWUSA LAIA, SH.,MH., dkk

PUTUSANNo. 263 K/TUN/2011.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NIASSELATAN, berkedudukan di Jalan Saonigeho, Kelurahan PasarTeluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatandalam hal ini memberi kuasa kepada : Sehati Halawa, SH.MH.dan Faudu Nasokhi Halawa, SH. keduanya warganegaraIndonesia, Pekerjaan Para Advokat, berkantor

No. 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU/KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa didalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mensyaratkan bahwaPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah minimalberpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dengan melampirkanfotocopy ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi olehlembaga pendidikan yang berwenang bukan ada atau tidak terdaftarnyanama pasangan calon didalam buku induk siswa ;10

No. 13Tahun 2010 telah menegaskan apabila terdapat pengaduan atau laporantentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon disemua jenjangpendidikan setelah dilakuan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsidan/atau KPU Kabupaten/Kota, kKewenangan atas laporan tersebutdiserahkan kepada pengawas Pemilu dan Kepolisian sampai denganterbitnya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;14.Bahwa fakta hukum tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwasanyasecara yuridis baik dari

Surat Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor :41/Kpts/KPUKab002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 TentangPerubahan atas Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten NiasSelatan Nomor : 39/Kpts/KPUKab002.434832/2010 tertanggal 13September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon MenjadiPasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

VS KETUA TIM SELEKSI CALON KPU KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN 2013-2018

Bagian Hukum KPU PropinsiJawa. Barra. janqsesana cece tate2. Nama : RIZKYASRI SUMINAR PUTRIS.H.. 5Nip : 1958070752010122007 ;Jabatan : Staf Sub.

Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Juli 2013 mendaftar diri menjadi CalonAnggota KPU, Kabupaten Cianjur Periode Tahun 20132018, dengan nomorpendaftar 01 5 22222 222 ne nnn nnn nnn noe nnn non noe see cee nee2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang berupa Pengumuman Nomor :10/TimSel/KPUCjr/VIlV2013, Tanggal 22 Agustus 2013, tentangPengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Psikologi CalonAnggota KPU Kabupaten Cianjur Periode Tahun 20132018.

Lembar bukti yang dipegang Penggugat Jenis Persyaratan DokumenSeleksi Anggota KPU Kabupaten Cianjur, yang tidak di cap Tergugatbisa diartikan juga seolaholah Penggugat dalam mendaftarkan dirimenjadi Calon Anggota KPU Kabupaten Cianjur Periode Tahun 20132018 menggunakan dokumen yang tidak sah. Ini bertentangan denganPasal 2 huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun2013.

Banyak Calon (lebih dari satu calon) Anggota KPU Kabupaten CianjurPeriode Tahun 20132018 yang memiliki kedekatan dengan Tergugatdan atau Pegawai Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur. Secara hak,setiap Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Ciajurdan memenuhi syarat untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Cianjur,boleh saja mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU KabupatenCianjur Periode Tahun 20132018 walaupun memiliki kedekatan denganTergugat.

Bahwa syarat pendaftaran calon Anggota KPU Kabupaten/Kota diaturdalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa, 5Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,dengan menyampaikan dokumen masingmasing rangkap 6 (enam) yangterdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) foto copy sebagai berikut;a.

Penggugat- Muhamad Mulyana, S.TPara Tergugat- Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Sukabumi- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat- Anwar Situmorang, S.E., M.M

,MM nomor urut DCT 8 dengan alasan bahwaPenggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibadak dan telah dijatuhipidana penjara berdasarkan dakwaan aquo;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi(Tergugat I), KPU Kota Sukabumi (Tergugat II), KPU Provinsi Jawa Barat(Tergugat II),dan ANWAR SITUMORANG,SE.

Hanya beberapa hari berselang justru KPU Provinsi JawaBarat (Tergugat II) melalui KPU Kota Sukabumi (Tergugat ID)mengeluarkan keputusan Nomor 693/KPUProv01 1/VII/2014 bahwaPenggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatifterpilih padahal ini sudah kadaluarsa.

Surat KPU ProvinsiJawaBarat ini terbit berdasarkan dari surat KPU Kota Sukabumi Nomor:232/KPU.Kosi011.329150/2014, tanggal 14 Juli 2014 perihal kKlarifikasi CalonAnggota DPRD Kota Sukabumi an. Muhamad Mulyana, ST.

yang tidak mampu diselesaikan oleh KPUKabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan KPUProvinsi untuk diselesaikan;Bahwa surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 693/KPUProv01 1/VII/2014tanggal 23 Juli 2014 perihal Pembatalan Calon Terpilih, KPU Provinsi JawaBarat meminta KPU Kota Sukabumi untuk melakukan Perubahan SuratKeputusan KPU Kota Sukabumi mengenai Penetapan Calon Terpilih AnggotaDPRD Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

EEN SUHENDAR; setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi mengenal Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluargadan juga tidak ada hubungan pekerjaan;Bahwa saksi pernah bersama dengan Penggugat pergi ke Kantor KPU KotaSukabumi pada saat diadakan Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi;Bahwa saat itu saksi ada melihat Sdr. Dedy dari Divisi Hukum KPU KotaSukabumi dan Sdr.

MARTHIN BILLA, MM; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) RI.

PENGGUGAT;MELAWAN:Hal dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKTI KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) REPUBLIK INDONESIA. ,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai................ TERGUGAT I;ITIKOMISI PENGAWAS PEMILU ( PANWASLU ) REPUBLIK INDONESIA,Jalan Pulau Sumatera Rt.15, Kelurahan Pamusian, Kecamatan TarakanTengah, Kota Tarakan, KalimantanSelanjutnya disebut sebagai...............

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Menimbang, bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara pemilihan jugadiatur dalam Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yoPeraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yangmenentukan :Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalambidang

tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapanpasangan calon peserta pemilu;Menimbang, bahwa terhadap adanya sengketa tata usaha negara pemilihan telahdiatur tata cara penyelesaiannya sebagaimana Pasal 154 UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015Pasal 154 yang pada pokoknya berbunyi sebagai

No. 9 Tahun 2015 yo Peraturan KPU No. 12 Tahun2015 adalah hanya dibatasi pada Keputusan KPU Propinsi, KPU Kabupaten/KotaTentang Penetapan Pasangan Calon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitasmengajukan gugatan, karena Obyek yang disengketakan adalah bukanmempermasalahkan tentang Penetapan Pasangan Calon, maka demi hukum gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa dengan demikian

Nomor 12 Tahun 2015Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Programdan Jadwal Penyelegaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 TentangPengawas Pemilihan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI tersebut;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. PANIAI vs 1. SALMON PIGAI, S.Sos., M.Si., 2. WILLEM KAYAME;

PUTUSANNomor 57 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIALtempat kedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye Enarotali, DistrikPaniai Timur, Kabupaten Paniai;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1 ARIS BONGGA SALU, S.H.;2 HERMAN BONGGA SALJU, S.H.

Parpolpengusung yang pada waktu itu perwakilan dari PPDI diwakilioleh Ketua DPC PPDI yaitu Yabal Pigai dan SekretarisStevanus Mote, dan didampingi oleh Korwil Provinsi Papuayaitu Yulianus Lawegau serta dari PBR didampingi Ketua DPCPBR yaitu Yan Wikilife Pigai dan Sekretaris Geri Adii padawaktu itu rombongan Para Penggugat mendatangi KantorTergugat pada tanggal 22 April 2012 dengan maksud untukmendaftarkan diri secara resmi;Bahwa Para Penggugat beserta Tim Sukses bertemu langsungdengan Tergugat di Kantor KPU

Bahwa ternyata Tergugat(Ketua KPU Kabupaten Paniai) pada saat itu setelah menerimaberkas langsung membuka dan melihat sebentar kemudianmemutuskan tidak dapat menerima berkas tanpa alasan yangjelas dan secara langsung mengembalikan semua berkasHalaman 3 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 57 K/TUN/2013persyaratan kepada Para Penggugat tanpa dilakukanpemeriksaan mendalam dengan alasan bahwa dukungan PartaiPolitik tidak mencapai 15%;Bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada ParaPenggugat untuk melakukan verifikasi terhadap berkasberkasyang diajukan oleh Para Penggugat, dan apabila dalamverifikasi ditemukan kekurangankekurangan atau terjadikesalahan maka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2010 Pasal 42 yang menyebutkan: Pasangan Calon yangdiajukan oleh partai

Putusan Nomor 57 K/TUN/201320Pasangan Calon lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agarkiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan daya berlakunyaSurat Keputusan Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai PeriodeTahun 20122017 dengan salah satu pertimbangan hukumadalah

Penggugat :
- I PUTU AGUS ADIARTA
Tergugat :
- KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BADUNG

2014 dengan Register Nomor : 03/G/2014/PTUN DPS dalam perkara antara :I PUTU AGUS ADIARTA, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Banjar Kangin,Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Nama : Gunadjar, SH ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Alamat : Jalan Noja XXXVII No. 16, Denpasar ;Pekerjaan : Advokat ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2014, yangselanjutnya disebut sebagai : Pihak Penggugat MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU

) KABUPATEN BADUNG, di Badung PropinsiBali, yang selanjutnya disebut sebagai : Pihak Tergugat Menimbang , bahwa yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara ini adalahKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 85/Kpt/KPUBadung/016.433789/I/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Badung Nomor : 245/Kpt/KPU Badung/016.433789/VIII/2013 TentangPenetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BadungDalam Pemilihan Umum

sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yangtimbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata denganBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara seksama, obyek sengketa dalamperkara ini, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 85/Kpt/KPU

Badung/016.433789/I/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 245/Kpt/KPU Badung/016.433789/VIII/2013Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBadung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat telahmemenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun ; Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1

DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRDKabupaten/Kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan mencermati ketentuan pasal259 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan pasal angka9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun, maka obyek sengketa dalam perkara ini yangdikeluarkan oleh Tergugat yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BadungNomor : 85/Kpt/KPU

VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SORONG

Partai KasihDemokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Partai Politik yang memperolehkursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 (videPeraturan KPU Nomor 13.

Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1), KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kotamelakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, 3.

telah memenuhi pasal 46 ayat (1) yakni:e Pada tanggal 04 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong)telah melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkanPasangan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaiPasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong tahun2012, yang tertuang dalam SK KPU Kota Sorong Nomr 23 Tahun2012; Pasal 46 ayat (2) yakni: wana nnn nnn nanan nnn nnn nnn n enn ne anne e Pada tanggal 08 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong

Pasangan Iv.Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, Sh, MH, (fotokopii T9a:Surat Pencalonan (Model B, B1, B2KWK KPU) Nomor: 02/APB/IXSRG/2011 tangga 29 Nopember 2011 an. Pasangan HengkRumbiak dan Hi.

JuniTriatmoko mendaftar di KPU Kota Sorong tanggal 9 Desember2011 jam 3 sore; e bahwa saksi tidak mengetahui kapan pasangan para Penggugatmendaftar di KPu Kota Sorong; e bahwa saksi tidak mengetahui mana yang lebih dahulu mendaftardi KPU apakah pasangan Hengky Rumbiak atau Para Penggugat; e bahwa saksi mengetahui pengembalian berkas yang kuranglengkap dari pasangan hengky Rumbiak ke KPU adalah tanggal 6Januari 2012; e bahwa saksi mengetahui KPU Kota Sorong melakukan verifikasidengan DPC Partai Kesatuan

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan objek sengketa yang di mohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 503/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021

tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023 tertanggal 12 Juli 2021;

., DkkMelawan KETUA KPU Propinsi Riau

Yang selanjutnyadisebut;2 222222 o nen ne nn ne nee PENGUGATMELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAU, Berkedudukan diJI. Gajan Mada No. 200 Pekanbartu ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H. AZIUN ASYAARI, SH MH2. YOANNA NILA KRESNA, SH3. YUDIS PAULINA, SH, MHKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/ KonsultanHukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang beralamat di JI.

Gugatan Penggugat Nomor : 33/G/2013/PTUNPbr, tertanggal 3 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 September 2013;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dengan Register Perkara No. 33/G/2013/PTUNPbr, yang padapokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Ketua KPU

ASRUL ASADI, S.Sos melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR

ASRUL ASADI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKaur, Tempat Tinggal Desa GedungSako Kecamatan Kaur SelatanKabupaten Kaur; Selanjutnya disebutsebagal........... 000 c eee ee eeeee eee ee eee PARAPENGGUGAT;we ene MELAWAN eee eee ee eee eee eeeKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR, Tempatkedudukan di jalan Ir.

Bahwa setelah mengadakan pendaftaran dan ParaPenggugat' diseleksi, pada tanggal 5 Mei 2010terbit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa ParaPenggugat adalah sebagai pemenang dengan calonyang lain yaitu Ir. Hidayat, MMdan Drs.

Keputusan Tergugat (Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kaur) Nomor: 15 Tahun 2010 tanggal14 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yangmemenuhi persyaratan sebagai peserta dalampemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 bertentangandengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur Nomor: 09 Tahun 2009 pasal 6 yangberbunyi: Apabila partai politik ataugabungan partai politik, mencalonkan lebih darisatu) bakal pasangan calon yang ' pertama yangditerima oleh KPU

,M.H, dkk. vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

besar dan yang hanya lulus 50 besar calonanggota KPU Kab.

Setelah pelantikan tersebut KPU RIkemudian mengumpulkan semua anggota KPU Prov.

25 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUNMTRRumah Sakit Jiwa Provinsi NTB untuk dapat dilakukan tes kesehatan rohanikepada 8 Kabupaten/Kota dan pada hari yang sama KPU Provinsi NTBbersurat kepada Sekretariat KPU di 8 Kabupaten/Kota untuk mengundangpeserta seleksi calon KPU/Kota mengikuti seleksi tes kesehatan rohani,demikian pula untuk Sekretariat KPU KabupatenBahwa setelah Ketua KPU Provinsi NTB melalui Sekretariat KPU KabupatenLombok Barat mengundang 49 peserta Seleksi Calon Anggota KPU

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KotaSeluruh Indonesia, tanggal 12 Februari 2013, (Vide Bukti T4);3.

;ayat (2) : Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kotatidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, makapelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU provinsi dengansupervisi oleh KPU;ayat (3) : Dalam hal KPU provinsi dipandang oleh KPU tidak dapatmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas yang menjadidasar hukum bagi KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 957/Kpts

SYAMSUL BAHRI, MSJ VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG;

., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Wikarta & Partner,beralamat di Equity Tower Building Lantai 35, SudirmanCentral Business District Lot 9, Jalan Sudirman Kav. 5253Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor11/SKK/ILO/IV/2018, tanggal 4 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanKOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANGtempat kedudukan di Jalan KH.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (DPP PRIMA):Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

,MH
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KPU RI

., Anggota KPU R.1.;2. Ilham Saputra, S.IP., Anggota KPU R.1.;3. Pramono Ubaid Tantowi, M.A., Anggota KPU R.I.;4. Sigit Joyowardono, R.I., Kepala Biro Hukum Setjen KPU R.1.;5. Mas Noer Soesanto, S.H., Wakil Kepala Biro Hukum Setjen KPUR.1.;6. Daryatun, S.H., Kepala Bagian pada Biro Hukum Setjen KPUR.1L.;7. Setya Indra Arifin, S.H., M.H., Tenaga Ahli pada Biro HukumSetjen KPU R.I.

;Annete Lusi Handayani, S.H., Fungsional Umum pada BiroHukum Setjen KPU R.1.;Edho Rizky Ermansyah, S.H., Fungsional Umum pada BiroHukum Setjen KPU R.1.;Praise Juinta WSS, S.H., Fungsional Umum pada Biro HukumSetjen KPU R.I.;Herman Pamuji, S.Wdum., Fungsional Umum pada Biro HukumSetjen KPU R.L.;Ayutya Triadindawathy, S.H., Fungsional Umum pada Biro HukumSetjen KPU R.I.;Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H., Fungsional Umum pada BiroHukum Setjen KPU R.1.

Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan UmumProvinsi Dan Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten/Kotaberbunyi :(1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotayang lulus tes psikologi mengikuti tes kesehatan;11.

Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota danbertentangan dengan Keputusan KPU Tentang Juknis SeleksiAnggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BAB II HurufB (Pelaksanaan Kegiatan) Point 6 (Tes Kesehatan danWawancara) huruf a) yang mengatur Calon Anggota KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologitahap berikutnya mengikuti tes kesehatan;Adapun hasil tes psikologi calon anggota KPU Kota Semarangberdasarkan Model TK.

Sesuai dengan yang telahditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 harus dilaksanakanoleh KPU. KPU itu hanya bisa mempertimbangkan 10 nama itu saja, karenayang diambil hanya 5.

YULISMAN, MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PASAMAN BARAT;

Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapatmengajukan permohonan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihnan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan alasan sesuai ketentuanPasal 153 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 juncto UndangUndangNomor 8 Tahun 2015 telah diatur bahwa:Sengketa tata usaha negara Pemilinan merupakan sengketa yang timbuldalam bidang Tata Usaha Negara Pemilinan antara Calon Gubenur, CalonBupati dan Calon Wali kota dengan KPU Provinsi dan/atau KPUKabupaten/Kota sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsidan/atau KPU Kabupaten Kota;2.

Tanah Datar Nomor61/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Dataryang menyatakan Paslon Nelson DarwisMuzar Tidak Memenuhi Syarat (TMS).Serta Panwaslu Kabupaten Tanah Datar meminta KPU setempat untukmengubah Surat Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015 tentangHalaman 6 dari 24 halaman.

;Bahwa perlu dicatat dan digarisbawahi, bahwa persoalan partai politikselaku syarat pencalonan Pasion Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada ini,bagi kita semua khususnya KPU Pasaman Barat mempersoalkan danmempersalahkan salah satu kepengurusan partai politik kubu (Ir. H.Romahurmuziy, M.T. yaitu DPD Partai PPP Pasaman Barat, dengan tegas kaminyatakan, itu bukanlah domain atau wilayan KPU, khususnya KPU PasamanHalaman 9 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 568 K/TUN/PILKADA/2015Barat, karena KPU atau KPU Pasaman Barat tugasnya dan wewenangnyaadalah administratif (mencatat) yang bersifat pasif secara ilmu hukumketatanegaraan, sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli tata negara yaituProf. Dr. Yusril Inzamahendra, S.H., M.H.;Kalau memperhatikan kronologis pendaftaran pasangan Drs. ZambriIr.Yulisman, M.M.

Penggugat:
RAHMAD HIDAYAT
Tergugat:
1.KPU OKU Selatan
2.Bawaslu Oku Selatan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR. 2. IMRON NAFIFAH .dkk. vs 1. HERI SETIYONO.dkk

Dalam menjalankan kewenangan tersebut Tergugat/Pembandingtelah mendelegasikan sebagian kewenangan tersebut kepada Tim Seleksi yangdibentuk berdasarkan Surat keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 21/Kpts/KPU/tahun 2014 tanggal 10 April 2014 (bukti T6), dimana Tim SeleksiCalon Anggota KPU Kabupaten Blita memilki kewenangan delegatif untuk (j)menetapkan sepuluh nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapatBahwa berdasarkan hukum administrasi, penerima delegasi yakninTimSeleksi Anggota KPU Kabupaten

Bahwa Tergugat/Pembanding walaupun memiliki kewenangan atributifuntuk memilih anggota KPU Kabupaten, namun terikat kepada keputusan TimSeleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar yang telah menetapkan sepuluhcalon anggota KPU Kabupaten Blitar sehingga Tergugat/Pembanding tidakberwenang untuk memilih calon lain di luar sepuluh nama yang diputuskanTim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar.Bahwa pasal yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, yakni pasal 2 huruf g

Bahwa nyatanya pertimbangan majelis hakim mengenai dilanggarnyapasal 33 huruf c Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 senyatanyadidasarkan pada pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Tim SeleksiSeleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar dan karenanya menjadikewenangan...8kewenangan Tim Seleksi Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitarbukan Tergugat/Pembanding ;3. Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru menyebut pasal 33 huruf cPeraturan KPU nomor 2 Tahun 2013 tanpa menyebut ayatnya ;B.

17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun2013 .

Hal inisebagaimana pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 02 tahun 2013 : KPU Provinsimembentuk Timsel untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kotapada setiap Kabupaten/Kota . Kemudian pasal 31ayat(1)b PKPU Nomor (02 tahun 2013: Setelah selesai seluruh rangkaiantahapan...16tahapan seleksi, Timsel melaporkan hasil pelaksanaan seleksi...... b. seleksicalon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU KPU Provinsi . B.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK/ KPU KOTA DEPOK ; Drs.H. BADRUL KAMAL, MM ; K.H. SYIHABUDDIN ACHMAD, BA

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. PANIAI VS 1. YOSAFAT NAWIPA, S.Pd., 2. BARTHOLOMEUS YOGI, A.Md., S.Sos;

PUTUSANNomor 61 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIALberkedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye Enarotali, DistrikPaniai Timur, Kabupaten Paniai ;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aris Bongga Salu, S.H. danHerman Bongga Salu, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan

SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991tentang Petunjuk Pelaksanan beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun2012 tanggal 24 April 2012 tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 20122017 yangditerbitkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai tersebutmerupakan

tindakan Tergugat yang tidak memberikan penjelasan secara tertulismengenai alasan kekurangan berkas atau tidak memenuhi syaratnya berkaspasangan Para Penggugat seperti pada poin 7 dan 8 diatas adalah sangatbertentangan dengan ketentuan Pasal 39 poin c Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor: 13 Tahun 2010;Bahwa selanjutnya Para Penggugat dengan pasangan calon lainnya diundangoleh Tergugat untuk hadir pada tanggal 24 April 2012 di aula serbagunaWatawogi untuk mendengar pengumuman hasil Rapat Pleno KPU

, dan padapengumuman tersebut nama Para Penggugat tidak terakomodir sebagai pesertaPemilukada Kabupaten Paniai tahun 2012 dengan alasan yang tidak jelas;Bahwa atas pengumuman hasil pleno tersebut, telah nyatanyata Tergugat tidakmelakukan verifikasi terhadap surat dukungan yang dimasukkan oleh pasangan151617Para Penggugat, sehingga Tergugat dalam melaksanakan tahapan Pemilukadatelah melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 2 perihal asasasaspenyelenggaraan PEMILU, yakni Jujur, Adil, Kepastian

Putusan Nomor 61 K/TUN/2013.dilakukan pada tingkat PPD maupun tingkat KPU, atas dasar faktafakta tersebutmaka hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan suara yang diajukan padasaat pendaftaran atau tahap pertama yang dituangkan dalam Berita Acara No.BA.42/KPUPAN/II/2012, tanggal 10 Maret 2012, dengan jumlah dukungansuara yang sah adalah 5.869 suara serta hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlahdukungan suara pada tahap perbaikan/tambahan atau tahap kedua yangdituangkan dalam Berita Acara