diajukannya gugatan ini,terlebin dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukumPenggugat sebagai Wakil Kelompok untuk mengajukan Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action), dengan kedudukan dan kepentingan hukum sebagaiberikut :iL,Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Wakil Kelompok (Class Action) yangmerupakan pelanggan IndiHome, suatu produk dari Tergugat yang didalamnya terdapat Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan (untuk selanjutnyadisebut TV Berbayar) ;Bahwa kelompok atau anggota

peraturan lain yang berkaitan dengan penyiaran, makaPenggugat tidak dapat mengajukan Gugatan dalam bentuk GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action), karena peraturan perundangundangan di bidang penyiaran tidak mengakomodir Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action).

Sedangkan dalamperkara a quo kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya(Perbuatan Melawan Hukum) huruf G halaman 17 sampai dengan halaman 20adalah tidak benar adanya, karena Penggugat tidak dapat menguraikan danmenjelaskan tentang kerugian yang dialaminya sebagaimana dimaksudPenjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Konsumen yangberbunyi sebagai berikut :Undangundang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.

Gugatankelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenardirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalahadanya bukti transaksi.Dikarenakan Penggugat bukan merupakan konsumen yang benarbenardirugikan dan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah merupakandalil yang mengadaada, maka jelas bahwa Penggugat tidak dapatmengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian DALAM

Gugatankelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenardirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalahadanya bukti transaksi.Selain itu, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak memenuhipengertian kerugian menurut Mr. J. H.

Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan Kualitas Untuk MengajukanGugatan Class Action Dalam Perkara Aquo (DisouauficatoireExeptie)Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menerangkantentang Legalitas Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, dimanaPenggugat menyatakan dapat pula mengajukan gugatan perwakilan/clas action pada pengadilan terhadap para para pihak yang telahdiduga melakukan pelanggaran hukum atau telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap lingkungan hidup (Vide gugatanHalaman 3 (tiga

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudulHUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika,Jakarta, 2004) halaman 139 pada pokoknya menyebutkanPengertian Class Action secara umum adalah gugatan yang berisituntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu ataubeberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (classrepresentative), sedangkan pengertian Class Action menurut PERMANomor1 Tahun 2002 pada pokoknya M.

Yahya Harahap dalam bukunya yangberjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika,Jakarta, 2004) halaman 143 juga menyebutkan tentang konsep ataulandasan utama gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)BERBEDAdengan Class Action, yaitu konsep atau landasan utamaClass Action berdasarkan asas atau syarat Commonalitv. yaitu prinsipkesamaan yang berkenaan dengan fakta atau dasar hukum dankesamaan tuntutan hukum, atau lazim juga disebut

dengan tegas pada pasal 5 huruf hpada Anggaran Dasar (AD) YPLHI yang tertuang dalam AktaPendirian YPLHI Nomor 02 tanggal 12 Desember 2017, yangdikeluarkan oleh Notaris DONY KARTIN, SH, MKn;;Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, sangat jelas dan nyatabahwa dasar atau Legal Standing Penggugat dalam mengajukangugatan perkara aquo adalah sebagai gugatan Class Action (CA)/Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK);Bahwa sangat jelas dan nyata Penggugat dalam mengajukangugatan Class Action perkara aquo

Susanti Adi Nugroho.SH.MH) ClassAction & Perbandingan dengan Negara lain);Menimbang, bahwa meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 1 tahun 2010 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok(class action) tidak menyinggung mengenai Hak Gugat Organisasi (legalstanding/ius Standi) namun Majelis Hakim menilai bahwa secara substantifproses pemeriksaan awal sebagaimana dalam gugatan perwakilan kelompok(class action) dapat diterapkan dalam perkara Hak Gugat Organisasi (LegalStanding /lus Standi

Btm.50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, kesepakatan lain apa pun (tertulisatau lisan) yang dibuat antara kedua PIHAK, dan hubungankontraktual lainnya yang ada antara PIHAK pada saat tanggalkesepakatan ini, apakah diketahui atau tidak diketahui dan apakahsaat ini ada, sesuai dengan undangundang, kontrak, atau hukumlain yang berlaku;(b) Irrevocably waive, release, discharge and forever quit allclaims, complaints, suits, causes of action, demands, liabilities,entitlements and any other legal recourses which

Btm.Kesepakatan ini, apakah diketahui atau tidak diketahui dan apakahada atau tidak, Sesuai dengan undangundang, kontrak, atauhukum lain yang berlaku;(b) Irrevocably waive, release, discharge and foreverquit all claims, complaints, suits, causes of action, demands,liabilities, entitlements and any other legal recourses which thePLAINTIFF has or may have or would, but for this Agreement,have or may have against the PLAINTIFF in relation to the caseNo. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, any other agreements

otherPARTYrelating to, arising out of, and / or in connection with thecase No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM and all matters raisedtherein;Setuju bahwa PIHAK lain dapat memohon kesepakatan ini untukmelarang setiap klaim atau tindakan (termasuk setiap klaim untukbiaya) yang diajukan olehnya terkait dengan, timbul dari, dan /atau sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS / 2019 /PN.BTM dan semua hal yang diajukan di dalamnya;(b) Agrees that the other PARTIES may please thisAgreement to bar any claim or action

Btm.yang terkait dengan, yang timbul dari, dan / atau sehubungandengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM dan semua halyang diangkat di dalamnya;(c) Agrees to ensure that none of its affiliates in anyway commences or maintains any claim or action (includingany claim for costs) against the other PARTY relating to, arisingout of, and / or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/2019 / PN.BTM and all matters raised therein;(d) Setuju untuk tidak mengambil langkah apa pun atau membujukpihak mana

pun untuk mengambil tindakan atau memulai tindakanapa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan perkara No. 50/ PDT.GS/ 2019 / PN.BTM dan semua hal yang diajukan didalamnya; dan(d) Agrees not to take any steps nor induce any partyto take any action or commence any proceedings whatsoeverarising out of or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/2019 / PN.BTM and all matters raised therein; andPasal 3Article 3KerahasiaanConfidentiality1.

M E N E T A P K A N :

1. Menolak model pemberitahuan wakil kelompok kepada anggota kelompok yang telah diusulkan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan Prosedur Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) tidak sah;
3. Menyatakan gugatan perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat a quo tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir

akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmengenai materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkaneksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang tertuang dalam jawabannyayang pada pokoknya, bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena suatugugatan Class Action

tetapi dalamkenyataannya dalam gugatan tersebut adalah gugatan biasa yakni hanya terdiridari dua kepentingan subyek hukum perorangan saja, tidak jelas mewakilisubyek hukum lain yang mana, berapa jumlah subyek hukum yang diwakili,sehingga kelayakan sebagai wakil subyek hukum lain tidak ada;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak para Penggugat telahmengajukan tanggapan dalam repliknya yang mengemukakan pada pokoknya,bahwa jenis gugatan Para Penggugat apakah gugatan biasa atau GugatanClass Action

pihak Tergugatmemuat tangkisan/eksepsi bukan menyangkut mengenai ketidakwenanganHakim sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIRtersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bersama dengan gugatan pokok.Menimbang, bahwa atas eksepsi dari pihak Tergugat tersebut di atas,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada halaman 1, ParaPenggugat secara jelas telah menyebutkan perihal gugatan adalah mengenaiGugatan Perwakilan Kelompok (Class Action

);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentangapakah gugatan Para Penggugat ini betul sebagai Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action) atau bukan, maka menurut Majelis Hakim harusdipertimbangkan terlebin dahulu, apa yang dimaksud dengan GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action);Menimbang, bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) timbulsebagai terobosan sistem hukum dengan alasan kepraktisan dan menjamin rasakeadilan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung(

(Gugatan Perwakilan Kelompok) atau bukan;Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan pihak Para Penggugat dapatdicermati dan dilihat dari surat gugatan yang menyebutkan sebagai GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action), namun didalam Repliknya pihak ParaPenggugat menyatakan adalah benar gugatan tidak memperjuangkanHalaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Padt.G/2015/PN.

ditangkap oleh petugaspolisi dari Polres Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan di dalammobil terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRWAN selakuKetua RW setempat, petugas menemukan (satu) buah tas warna hitamputih bertuliskan Post Mode yang di dalamnya terdapat :1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 3(tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44 gram ;1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol ;1 (satu) buah bungkus permen mentos Freas Action

oleh petugaspolisi dari Polres Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan di dalammobil terdakwa dengan disaksikan oleh sakst MUHAMMAD IRWAN selakuKetua RW setempat, petugas menemukan (satu) buah tas warna hitamputih bertuliskan Post Mode yang di dalamnya terdapat :e 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 3(tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44 gram ;e 1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol ;e 1 (satu) buah bungkus permen mentos fresh action

terdakwa dijatuhi pidana penjara selama (satu) bulansebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayarkan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk Blackberry, 1 (satu) unit handphone merkNokia X 1, 1 (satu) buah tas warna hitam putih bertuliskan Post Modeyang di dalamnya terdapat (satu) buah kotak kacamata warna hitam yangdidalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip sabu sabu bobot13,44 gram; 1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol; 1 (satu) buahbungkus permen mentos Freas Action

penangkapan dan penahanan yang telah dijalankanoleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangdijatuhkan;Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk BlackBerry;1 (satu) unit handphone merk Nokia X 1;1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat3 (tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44 gram;1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol;131 (satu) buah bungkus permen mentos fresh action

yang cukup maka berdasarkan Pasal 193ayat (2) sub b, selanjutnya perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barangbukti berupa :I (satu) unit handphone merk BlackBerry ;I (satu) unit handphone merk Nokia X 1 ;I (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat3 (tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44gram ;I (satu) buah plastik klip yang berisi menthol ;I (satu) buah bungkus permen mentos fresh action

diajukannya gugatan ini, terlebihdahulu kami menyampaikan dasar kedudukan dan kepentingan hukum dari Para Penggugatyang bertindak mewakili anggota kelompok sebagai berikut :13Bahwa para penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di KotaSurakarta dan merupakan masyarakat Kota Surakarta yang taat hukum dan selalumembayar pajak dan retribusi sesuai kewajibannya sebagai warga Negara.Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menggunakan mekanisme atau prosedurgugatan perwakilan kelompok (Class Action

taathukum dan selalu membayar pajak dan retrebusi sesuai dengan kewajibannya sebagaiWarga Negara, yang mana pajak yang selalu dibayarkan oleh seluruh warga KotaSurakarta dan dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah yang diluncurkan/dialokasikan ke APBD Kota Surakarta khususnya yang menjadi dana APBD 2003 kotaSurakarta telah dikorupsi oleh ke 19 (Sembilan belas) Mantan Anggota DPRD KotaSurakarta Periode 1999 2004Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan prosedur/acara Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action

kelompok yang sedemikian banyaknya, sehingga tidaklahefektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendirisendiri atau secarabersamasama dalam satu gugatan.Bahwa kerugian Para Penggugat sangat nyata dan sudah menjadi fakta hukum yang tidakdapat dibantah, oleh karena itu kesungguhan dan kejujuran Para Penggugat sebagai wakilkelompok untuk mendapatkan keadilan tidak diragukan lagi untuk mewakili kepentinganhukum anggota kelompok ( Class Members ) dengan proses Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action

);Bahwa Para Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sebagai wakil darimasyarakat Kota Surakarta yang samasama dirugikan karena perbuatan melawan hukumyang dilakukan Tergugat.Bahwa Para Penggugat dalam melakukan Gugatan Perwakilan Kelompok ( Class Action )tidak dipersyaratkan mendapatkan kuasa khusus dari seluruh anggota kelompokmasyarakat lain yang merasa hakhaknya dirugikan oleh Tergugat karena tidakmemperoses 19 (sembilan belas) Mantan Anggota DPRD Surakarta periode 19992004untuk

tidakdipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.Bahwa Gugatan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur Gugatan PerwakilanKelompok sudah diakui dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, yaituProsedur Gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinyaHal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal butir (a) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilankelompok.Disamping itu Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

• Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
• Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;
• Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;
• Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;
• Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;
• Fair White Dual Action

pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan Denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) subsider 2 (dua)bulan Kurungan ;3.Menyatakan Barang bukti berupa :Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;Fair White Dual Action

di laci meja di konter kosmetikaLantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja ditemukan kosmetika yangtidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaranHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btmyang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagaiberikut : NO JENIS BARANG JUMLAH01 Naked Urban Decay Baked Blush 3 Kotak02 Silkygirl 4 Kotak03 Citra White Beauty 2 Kotak04 Pigeon Squalane Yellow 4 Kotak05 Pigeon Squalane White 2 Kotak06 Fair White Dual Action

melakukan penyitaan terhadapbeberapa jenis barang bukti berupa sediaan farmasi (Kosmetik) tersebut ; Bahwa pada saat Saksi dan Saksi DAVIT dan BRIPTU RINALDIMANURUNG melakukan penggeledahan di Konter Kosmetik Lantai DasarLucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam menemukan :No Jenis Barang Jumlah1 Naked Urban Decay Baked Blush 3 (tiga) kotak2 Silkygirl 4 (empat) kotak3 Citra White Beauty 2 (dua) kotak4 Pigeon Squalane Yellow 4 (empat) kotak5 Pigeon Squalane White 2 (dua) kotak6 Fair White Dual Action

beli dan harga jual barang bukti produk Kosmetik yang telahdisita oleh polisi pada hari Senin tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.15WIB di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam berupa : No Jenis Barang Harga Beli (Rp) Harga Jual (Rp)1 Naked Urban Decay Baked Rp.10.000 Rp.35.000Blush2 Silkygirl Rp.20.000 Rp.28.0003 Citra White Beauty Rp.5.000 Rp. 20.0004 Pigeon Squalane Yellow Rp.13.000 Rp. 19.0005 Pigeon Squalane White Rp.20.000 Rp. 28.0006 Fair White Dual Action

Buku Penjualan merupakan catatanpenjualan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang laku terjual ;Menimbang, bahwa selain menghadapkan = Saksisaksi, untukmemperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pulamenghadapkan Barang bukti berupa :Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;Fair White Dual Action

plan) kredit grup PT IKI secara rinci dan buktipenyelesaian kredit PT IKI (the Fame) selambatlambatnya tanggal 12 September 2011.(4) Bank akan menyampaikan realisasi penyelesaiankredit grup PT IKI sesuai dengan tenggat waktudalam action plan.Pada tanggal 7 September 2011, Bank PembangunanDaerah SumselBabel mengirimkan surat Nomor501/DIR/IVB/2011 Perihal : Penyampaian Action Plan(Step) penyelesaian Pelampauan BMPK kepada BankIndonesia Palembang.

Merujuk pada Peraturan BankIndonesia Nomor 8/13/PBV/2006 tentang Perubahan atasPeraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBV/2005 tentangBatas Maksimum.Pemberian Kredit Bank Umum tanggal 5 Oktober 2006,Pasal 24 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa target waktupenyelesaian action plan untuk pelanggaran BMPK,Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor 130/G/2013/PTUNJKTpaling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak action plandisampaikan kepada Bank Indonesia.

plan) untuk penyelesaian PelanggaranBMPK dan atau Pelampauan BMPK.(2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajid memuat paling kurang langkahlangkah untukpenyelesaian Pelanggaran BMPK dan atauPelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.(3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :a. untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalamjangka waktu 1 (satu) bulan sejak action plandisampaikan kepada Bank Indonesia.b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan

Tindakan Tergugat tersebutbertentangan dengan bertentangan Peraturan Bank IndonesiaNomor : 8/13/PBV2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesia Nomor 7/3/PBV/2005 Tentang Batas MaksimumPemberian Kredit Bank Umum pada Pasal 24 menentukansebagai berikut :(1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak(action plan) untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK danatau Pelampauan BMPK.(2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memuat paling kurang langkahlangkah untukpenyelesaian Pelanggaran

sejak action plan disampaikankepada Bank Indonesia.c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan olehhalhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf d, ditetapkan paling lambat 12 (dua belas)bulan sejak action plan disampaikan kepada BankIndonesia.Rasio NPL menjadi diatas 5% diakibatkan karena adjustmentNPL dari Bank Indonesia sesuai Risalah Exit MeetingPemeriksaan Khusus Aktivitas Fungsional Perkreditan PT BankPembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka BelitungPosisi 31 Maret 2012 pada tanggal 15

PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK SAH SECARA HUKUMMENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK / LEGAL STANDING /CLASS ACTION.= Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk kepentinganmasyarakat luas padahal dalam gugatan perkara aquo dasarnya hanya pengaduansatu orang saja.= Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun2002 Tentang ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK khususnyaBab II Pasal 2 :1.

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok / Class Action harus memenuhi persyaratansebagai berikut :1.1. Diajukan oleh kelompok dengan jumlah anggota kelompok yang sedemikianbanyak sehingga tidak efisien jika gugatan diajukan secara sendirisendiri;1.2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum sertakesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok;1.3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungikepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.2.

Menyatakan secara hukum Penggugat Tidak Sah mengajukan gugatan perkaraPerwakilan Kelompok/ Class Action / Legal Standing.3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscuurlibel);4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang baik dan benar;3.

dalam perkara aquo;AtauApabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimanatermuat dalam berita acara persidangan perkara ini .Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknyasebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan keberatan PerwakilanKelompok / Legal Standing / Class Action

Ska. tersebut diatas, berdasarkan PERMA No. tahun 2002 disebutsebagai Gugatan Perwakilan Ketompok (Class Netion).Menimbang, bahwa berdasarkan Bab IT Pasal 2 PERMA No. tahun 2002 tersebutditentukan bahwa suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan mempergunakanprosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (class action), jika memenuhi persyaratan sebagaiberikut ;1.

TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimanatermuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediritanggal 14 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12Rajab 1432 H. nomor : 072/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. yang amarnyaberbunyi sebagai berikutDALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi para Tergugat ; Menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 01 Desember2010 secara yuridis cacat hukum ; Menyatakan Kuasa Hukum para Penggugat tidak mempunyaikwalitas yang sah untuk melakukan legal action

tingkat pertama atas dasar dasar apa yangdipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benarsehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambilalih menjadikannya pendapatnya sendiri, dimana hakim tingkatpertama telah menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat/ParaPembanding /Para Terbanding I tertanggal Ol Desember 2010 secarayuridis cacat hukum dan menyatakan pula Kuasa Hukum paraPenggugat /Para Pembanding/Para Terbanding I tidak mempunyaikwalitas yang sah untuk melakukan legal action

dalam perkara aquo ;Menimbang, bahwa dalam upaya mengajukan banding ParaPenggugat/Para Pembanding/Para Terbanding I ternyatamempergunakan surat kuasa tersebut diatas, sehingga dalamperkara a quo, oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding/ParaTerbanding I dalam mengajukan banding telah menggunakan suratkuasa yang cacat hukum dan kuasa hukum yang tidak mempunyaikwalitas sah untuk mengajukan legal action dalam perkara, makapermohonan~ banding tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima ;Menimbang

ukuran yang di orderkan olehpara terdakwa diantar anya sbb :Hal. 5 dari 22 Putusan NO. 149/Pid.B/2019/PN.BppBANGO MANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION

9 dari 22 Putusan NO. 149/Pid.B/2019/PN.BppBahwa para terdakwa menjual barang barang perusahaan berupa BANGOMANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION

Balikpapan Utara Kota Balikpapan.Bahwa para terdakwa menjual barang barang perusahaan berupa BANGOMANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION, PONDS

Bahwa barang barang perusahaan berbagai ukuran yang di orderkan olehpara terdakwa diantar anya sbb :BANGO MANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION

Packer Co.,73);f; Dalam hal tidak terdapat perjanjian tertulis, maka adanyaperanjian dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha yangsama atau mirip (concerted action atau parallelism);g. Bahwa penanjian tidak tertulis diindikasikan denganadanya concerted action atau parallelism. Namunconcerted action atau parallelism belum tentu didasarkanpada peranjian, dapat pula teradi perbuatan atautindakan independen dari para pelaku usaha.

Bahwa kondisi Struktur pasarsebagaimana diuraikan di atas,memudahkan para Terlapor untukmelakukan concerted action atauparalellism secara bersamasama.I.

) untuk salingmengikatkan diri satu pelaku usaha dengan pelakuusaha lain.4) Bahwaterdapat concerted action atau parallelismyang didukungadanya plus factors sehinggaconcerted action ini bukan merupakan tindakanindependen dari para Terlapor, melainkan sebagaihasil kesepakatan para Terlapor (meeting of minds).m.

) untuk saling mengikatkan diri satu pelakuusaha dengan pelaku usaha lain; Bahwa terdapat concerted action atau parallelism yangdidukung adanya plus factors sehingga concerted action inibukan merupakan tindakan independendari para Terlapor,melainkan sebagai hasil kesepakatan para Terlapor(meeting of minds).Bahwa pendapat Majelis Komisi Termohon Keberatan didukungoleh Keterangan Ahli sebagai berikut: Bahwa Saudara M.

Namun concerted action atau parallelism belumtentu didasarkan pada perjanjian, dapat pula terjadi perbuatan atautindakan independen dari para pelaku usaha.

Bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA ( KPRI ) TEKAD di Ponorogo telah mengabaikannya terhadappermintaan Para Penggugst sebagaimana dimaksud, maka denganTerpsksa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui PengadilanNegeri Ponorogo, dengan cara dan / atau dengan Mekanisme GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) sesuai PERMA RI No. 1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;06. bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat KOPERASI PEGAWAIREPUBLIK

Penggugat diatas, maka paraPenggugat memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia bapak KetuaPengadilan Negeri Ponorogo untuk memanggil para Penggugat dan ParaTergugat ( Para Pihak dalam perkara ) untuk hadir dalam MAJELISPERSIDANGAN pada waktu yang ditentukan untuk itu, serta memeriksa,mengadili serta memutuskan sebagai hukum :PRIMAIR ;1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat hukumsebagai Gugatan acara perwakilan kelompok ( Class Action

berkepentingan mengajukantanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :Mengenai duduk perkara yang dijadikan dasar Gugatan dan tuntutan sevararingkas dari Penggugat adalah :1.Bahwa para Penggugat berjumlah 5 (lima) orang sebagai anggota KPRITEKAD Ponorogo sebagai Class Representative ( Wakil Kelompok ) dari1.000 ( seribu ) orang anggota sebagai para Penggugat ClassRepresentative mewakili para Penggugat Class member ( anggotakelompok ) yang syah untuk mewakilinya dalam gugatan perwakilankelompok ( Class Action

biaya yang timbul dalamperkara ini dan/atau biayabiaya perkara menurut hukum ;Selanjutnya Eksepsi / Keberatan dan Jawaban Tergugat, kami ajukan denganalasan sebagai berikut :1.bahwa para penggugat berjumlah 5 (lima) orang sebagai anggota KPRITekat Ponorogo sebagai Class Representative (Wakil Kelompok) dari1.000 (seribu) orang anggota sebagai Para Penggugat ClassRepresentative mewakili Para Penggugat Class Member (AnggotaKelompok) yang sah untuk mewakilinya dalam Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action

Koperasi, ADARTKoperasi dan Peraturan lain yang berkaitan dengan Koperasi ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugatberkepentingan tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukantanggapan / Replik, bahkan Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah hadir lagisetelah menerima jawaban / eksepsi Tergugat ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkaneksepsi Tergugat dan Tergugat berkepentingan, maka terlebih dsahulu akandipertimbangkan keseriusan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan GugatanClass Action

Tergugatdari waktu ke waktu baik oleh Penggugat sendiri maupunmelalui perusahaan efek lain, bilamana dianggap perlu olehPenggugat;Penggugat wajib menagih, menerima dan mengumpulkandana hasil transaksi jual, untuk kepentingan Tergugat dalamrangka melaksanakan instruksi jual, melakukan penyerahanefek dan menandatangani seluruh dokumen yang terkaitdengan penyerahan efek tersebut; Penggugat wajib menagih,menerima, mengumpulkan, untuk kepentingan Tergugat,efek/dana hasil tindakan perusahaan (Corporate Action

No. 2026 K/Pdt/2012Efek, untuk menampung (secara kolektif) efek dalam rangkapenjualan/pembelian efek dan/atau efek hasil Corporate Action; Penggugat wajib membuka dan memelihara rekening giroumum, rekening giro penyelesaian, dan/atau rekening girolainnya pada bank pembayaran yang ditetapkan otoritas pasarmodal untuk menampung dan penjualan/pembelian efekdan/atau dana hasil corporate action, untuk kepentinganTergugat (atau secara kolektif dengan pemegang rekeningefek lainnya); Penggugat wajib mengirim

tersebut dilaksanakan; Penggugatwajib mengkredit setiap hasil penjualan, penukaranatau penyerahan efek milik Tergugat ke dalam Rekening Efek,dan mendebit setiap pembayaran komisi,, biaya, ,oea, gantirugi, denda, dan pelunasan kewajiban Tergugat lainnya kedalam rekening efek; Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan laporanrekening efek bulanan atas debit dan kredit pada Rekening Efek; Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan datakepemilikan efek Tergugat kepada LPP dalam rangkaCorporate Action

atau keperluan lainnya sesuai denganketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Penggugat wajib menagih, menerima, mengumpulkan, untukkepentingan kami, Efek/dana hasil Corporate Action ke dalamrekening Perseroan pada LPP untuk kepentingan Tergugat; Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan Efek dalam penitipankolektif berupa tanda penerimaan penyetoran efek, konfirmasipencatatan efek dalam rekening efek pada LPP, laporanrekening Efek, atau bukti kepemilikan lain yang ditetapkan olehLPP tempat efek

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan;

Penggugat Tidak Berhak Dan Tidak Sah Secara Hukum MengajukanGugatan Perwakilan Kelompok/Legal Standing/Class Action;> Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untukkepentingan masyarakat luas padahal dalam gugatan perkara a quodasarnya hanya pengaduan satu orang saja;> Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok khususnyaBab II Pasal 2:1.

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:1.1. Diajukan oleh kelompok dengan jumlah anggota kelompok yangsedemikian banyak sehingga tidak efisien jika gugatan diajukansecara sendirisendiri;1.2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasarhukum serta kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengananggota kelompok;1.3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untukmelindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.2.

Penggugat hanya didasarkan adanya pengaduan dariseorang/satu orang debitur bernama Sunarsi bukan sekelompok orangyang memiliki kesamaan kepentingan, kesamaan fakta atau peristiwa,dan kesamaan dasar hukum serta kesamaan tuntutan sehinggagugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan PeraturanMahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang AcaraGugatan Perwakilan Kelompok khususnya Bab II Pasal 2;Oleh karenanya Penggugat tidak sah secara hukum mengajukan GugatanPerwakilan Kelompok/Class Action

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Surakarta menurut hemat Pemohon Kasasi yangmencampuradukkan antara gugatan kelompok (class action) dengan hakgugat organisasi (legal standing) yang mana dalam UndangUndang Nomor8 Tahun 1999 gugatan kelompok diatur tersendiri olen UUPK dalam Pasal46 ayat 1 huruf (6) yang berbunyi sekelompok konsumen yang mempunyaikepentingan sama dapat mengajukan gugatan atas pelangaran pelakuusaha diajukan kepada peradilan umum

milik Penggugat tepatnya didepan akses pintu keluarmasuk rumah Penggugat adalah merupakan penggabungan duakepentingan hukum yang berbeda;Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDN3.2.3.3.Bahwa gugatan Penggugat tentang fasilitasfasilitas/sarana komplekberupa Masjid, Playground, Playgroup dan kolam renang mini adalahgugatan tentang fasilitas yang bersifat umum (Fasum), sehingga secarahukum gugatan harus dilakukan oleh beberapa warga perumahanMaysa Tamansari Residence secara Class Action

bukan secara pribadiPenggugat, hal ini telah disebutkan oleh Hakim Mediator dalam laporanhasil Mediasi yang menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakankarena gugatan bersifat Class Action dimana ada warga lainnya yangtidak ikut sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana yang diamanatkandalam pasal 32 ayat 2 a.1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Bahwa kemudian gugatan Penggugat tentang penanaman pohonkearah selatan rumah Penggugat adalah gugatan yang

menyangkut dengan fasilitas/sarana komplek (fasilitas umum)sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada point 9menyatakan Bahwa dari perbuatan Tergugat yang tidak menyediakanfasilitasfasilitas/sarana komplek berupa Masjid, Playground, Playgroupdan kolam renang mini;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bersifat umum yaknimenyangkut kepentingan warga lainnya yang tinggal di PerumahanMaysa Tamansari Residence, maka secara hukum gugatan Penggugatdapat diklasifikasikan gugatan yang bersifat Class Action

Exceptio Plurium LitisConsortium) oleh karena beberapa warga perumahan lainnnya harusdijadikan pihak dalam perkara a quo ini;Bahwa dalam acara mediasi di Pengadilan Hakim Mediator juga sudahmenyarankan kepada kuasa Penggugat untuk mengikut sertakan wargaHalaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2019/PT MDNperumahan yang lainnya, namun kuasa Penggugat tetap padagugatannya, sehingga Hakim mediator dalam laporan hasil Mediasimenyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena gugatan bersifatClass Action

Bahwa Majelis Yudex Factie telah keliru dan jelasjelas salah dalampertimbangnnya pada halaman 19 mengatakan ...tuntutan penggugattentang kepentingan umum (warga kompleks tersebut), harus dilakukanmelalui perwakilan kelompok/class action.. dimana dalam ketentuan UUtentang Perlindungan Konsumen mengatakan kepentingan konsemen bolehdiajukan secara kelompok dan boleh juga diajukan secara pribadi.

Bahwa Jamkesmas adalah Jaminan PemeliharaanKesehatan Masyarakat Miskin yang diberikankepada peserta yang telah mempunyai kartuJamkesmas sesuai kuota dan alokasi anggaranberdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sukabumiyang diambil dari data BPS Pusat tahun 2006.Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas kecamatanPurabaya Kabupaten Sukabumi' telah mengajukanpencairan dana Jamkesmas pada Puskesmas KecamatanPurabaya Kabupaten Sukabumi pada tahun 20082009dengan membuat POA (Plane Of Action) bulanansendiri dengan

Pos Indonesia pada setiapbulannya dan untuk pencairan dana berikutnyadilakukan dengan tetap membuat POA (Plane Of Action)hasil lokakarya mini termasuk membuat l/aporanpemantaatan dana sebelumnya dari Jlaporan hasilkegiatan. Bahwa terdakwa mencairkan dana Jamkesmastersebut bersama Bendahara Puskesmas selakupenanggung jawab keuangan, tetapi setelah danatersebut cair, terdakwa tidak membuka rekeningatas nama puskesmas serta tidak lagi melibatkanbendahara puskesmas yaitu) Sdr.

Sukabumi.3) 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2007.4) 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2008.5) 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun692009.6) 1 (satu) buah buku kas umum.7) 1 (satu) buah buku bantu yandas.8) Foto copy SPJ Persalinan tahun 2008.9) Asli SPJ Persalinan tahun 2009 bulan Januari 2009s/d Desember 2009.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telahdilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelahditeliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan

Sukabumi." 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2007." 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2008."=" 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2009. 1 (satu) buah buku kas umum." 1 (satu) buah buku bantu yandas." Foto copy SPJ Persalinan tahun 2008. Asli SPJ Persalinan tahun 2009 bulan Januari 2009s/d Desember 2009.Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.

Purabaya, Kab.Sukabumi ;" 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA)tahun 2007 ; " 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA)tahun 2008 ; " 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA)tahun 2009 ; = 1 (satu) buah buku kas umum ; (satu) buah buku Yandas ; Asli SPJ Persalinan tahun 2009 ~s bu lanJanuari 2009 s/d Desember 2009;Tetap terlampir dalam berkas perkara :7.