Ditemukan 1326 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-09-2011 — Putus : 31-10-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0086/Pdt.P/2011/PA.Lmg. Tanggal 31 Oktober 2011 — PEMOHON
9 — 1
9 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rliacstih bois a.s JI We LY!
Register : 21-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA KENDAL Nomor 276/Pdt.P/2019/PA.Kdl Tanggal 9 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 0
10 — 0
Asybah wan Nadhaair halaman 83 :a@rbaotl bois as Jl Se pLYl 9 paiArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan..
Register : 19-08-2010 — Putus : 25-08-2010 — Upload : 21-07-2011
Putusan PA MARTAPURA Nomor 101/Pdt.P/2010/PA.Mtp. Tanggal 25 Agustus 2010 — Pemohon I ; Pemohon II
17 — 0
17 — 0
Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkanpasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (1)Hal 7 dari 10 Nomor 101/Pdt.P/2010/PAMtp.Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis juga sependapatdengan Qaidah Ushul Figh ~ yang berbunyi sebagaiberikut:arbootIl bois acyJ!
Register : 19-11-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA.Lmg Tanggal 5 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
sedangkan hal tersebutadalah sesuatu yang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatanmelawan hukum, dan apabila nama Pemohon dan suaminya tersebut tidakdilakukan perubahan, maka Pemohon mengalami kesulitan menguruspersyaratanAkta Kelahiran Anak Pemohon dan Pemohon Il, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebutharus dihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbacSbl bois
Register : 25-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 13 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
wajar dan tidak termasuk dalam katagoriperbuatan melawan hukum, dan apabila nama para Pemohon tersebut tidakdilakukan perubahan, maka para Pemohon mengalami kesulitan mengurusAkta kelahiran anak para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat kesulitan yang dialami para Pemohon tersebut harusdihilangkan;Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Lmg.Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapatdengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anbadl bois
Register : 02-05-2011 — Putus : 23-05-2011 — Upload : 05-08-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0039/Pdt.P/2011/PA.Lmg. Tanggal 23 Mei 2011 — PEMOHON
11 — 0
11 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbacdh bois ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
Register : 05-01-2021 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Plh Tanggal 11 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
30 — 14
30 — 14
Hakimmenemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanyamenyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:oe arbaoh bois
Register : 01-11-2011 — Putus : 05-12-2011 — Upload : 01-01-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0099/Pdt.P/2011/PA.Lmg. Tanggal 5 Desember 2011 — PEMOHON
10 — 0
10 — 0
Dansesual ketentuan Pasal 18 ayat(4) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengansendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali10hakim, yang dalam hal ini adalah Kepala KUA setempat ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambilalih pendapat ahli fiqih dalam Kitab AlAsybah WanNadzair hal. 128 yang berbunyiA@rllooastibh bois a.s JI We LY!
Register : 01-04-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Plh Tanggal 6 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidak adahalangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakanpersetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yang diambilalin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:& arbasll bois
Register : 21-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 22-10-2019
Putusan MS TAKENGON Nomor 412/Pdt.P/2016/MS.Tkn Tanggal 19 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
18 — 5
18 — 5
Dan Allah Maha LuaspemberianNya lagi Maha Mengetahur;Firman Allah tersebut mrenunjukkan bahwa apabila telah ada kehendakmenikah dari anakanakmu dan mereka telah sanggup untuk memikul tanggungjawab sebagai suami isteri dan ayah serta ibu dari anak yang akan lahir, makanikahkanlah mereka.Menimbang, bahwa terhadap kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagaiberikut:Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;aaboodh bois ac5il le ell 95.05Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah
Register : 03-08-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA BREBES Nomor 411/Pdt.P/2021/PA.Bbs Tanggal 12 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
14 — 5
14 — 5
:daLiacS bois dic J) le pL) dpraiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 danUU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon Il;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syarl yang berkaitan dengan perkara ini;Hal. 8 dari 9 Hal. Pen.
Register : 28-12-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA BATANG Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Btg Tanggal 23 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
10 — 3
:aslaall bois afc 5) le play 23 jasArtinya: Kebijakan Pemerintah (Putusan Hakim) harus mempertimbangkankemaslahatan rakyat.;Berdasarkan pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankankepada Pemohon ;Mengingat, peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalildalilhukum syar'ly yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.
Register : 15-06-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BREBES Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Bbs Tanggal 28 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
:dahiool) bois dic J) ple eLY) 8105Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 325/Pdt.P/2021/PA.BbsMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 danUU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon Il;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syarl yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.
Register : 10-04-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 2 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
76 — 10
76 — 10
dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwapermohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu pula dikemukakan pendapat AhliFigh dalam Kitab Asybahi Wannadioir yang kemudian diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:arbacsl bois
Register : 19-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0067/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 10 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 1
7 — 1
dalamnya telahterjadi kesalahan penulisan nama Pemohon II yaitu tertulis Eli Sri Rejeki bintiBunali yang seharusnya / sebenarnya Pemohon II Ely Sri Rejeki binti Bunali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yangamarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk diterapkan dalam perkara ini Majelis Hakimsependapat dengan berpedoman pada Kaidah Ushul Figh yang berbunyisebagai berikut :adrbaosh bois
Register : 27-11-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0389/Pdt.P/2017/PA.Tgt Tanggal 14 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
11 — 6
kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbadh bois
Register : 05-03-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 01-01-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Smd Tanggal 14 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
Bukhari)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqli tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:arbass b bois ac JI We el YI 9 faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa untuk mengedepankan kemaslahatan, sebagaimanadimaksud dalam
Register : 28-06-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PA MUNGKID Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Mkd Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
5 — 6
5 — 6
suratsurat ataudokumen Pemohon menjadikan tidak bersesuaian sehingga mengakibatkanadanya kesulitan dalam pengurusan administrasi data Pemohon lainnya, olehKarena itu berdasar ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perubahannama tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telahsesuai dengan dalil syar sebagai berikut :arboodb bois
Register : 22-09-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 25-08-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 81/Pdt.P/2014/PA.Prg. Tanggal 13 Oktober 2014 — Pemohon
11 — 4
11 — 4
terjadinya perbuatanperbuatan dosa dan kemudhorotan, makaperlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untukmelangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas,sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalildalilsebagai berikut;1 Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:$y) awleodl praowns: CisdboolArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.sos ploVl le asi bois
Register : 16-10-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 28-11-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0126/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tanggal 7 Nopember 2012 — PEMOHON
12 — 0
12 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anladl bois ae Jl ale pLYl 9 uaArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat