Bukti T 12diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018 dengan BeritaNegara Republik Indonesia Nomor 1586 Tahun 2018, (printout);: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 103PK/TUN/2018 yang diputuskan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, (print out);: Putusan Kasasi Nomor 500 K/TUN/2017 yang diputuskandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal21 November 2017, (print out);Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaandan Kepala Badan Kepegawaian

bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa, akan ditetapkan sebagaimanaamar putusan di bawah int ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan terhadap diri Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Dinas KebudayaanDan

Bahwa Terdakwa adalah tenaga honorer pada Dinas Pariwisata KabupatenHalmahera Timur yang ditugaskan untuk bertanggung jawab menjagaseluruh aset Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur yang ada ditempat wisata Pulau Plun sebagaimana Surat Tugas Nomor: 430 /01.1/DISPARBUDHT/2019, tanggal 11 Januari 2019 yang ditanda tanganioleh HARDI MUSA, S,Pd.MA, Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Halmahera Timur; Bahwa Terdakwa diberi gaji untuk menjaga assetaset Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten

NAWAWI(kakek para penggugat) kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaandan kepada Sekolah Menengah Atas 2 (SMAN 2), kemudian bagian tanahseluas 16,5 ha tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik sebanyak 149oleh Badan Pertanahan Nasioanl Kota Bandar Lampung, tanpa seizin parapenggugat.Bahwa salah satu dari SHM sebanyak 149 yaitu SHM No.1226/GR an.BIDDIN yang dibeli oleh Rosmala Dewi, kemudian Rosmala Dewi telahmemperbaharui peralinan haknya dengan cara membeli kembali kepadapara penggugat

(fotokopi sesuai denganRencana Induk Pengembangan Kawasan TamanMajapahit, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur,Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan PT. Wiswakharman, 2013.. (fotokopi sesuaidengan asli) ; Surat Kepala Desa Watesumpak kepada KapolresMojokerto Nomor 141/22/416302.00/2013 tanggal16 Juli 2013 perihal Pemberitahuan Aksi Damai.43. Bukti T 4344. Bukti T 4445. Bukti T 4546.

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 11Juli 1985 sekaligus memberikan biaya untuk pengurusan tersebut sebesarRp. 34.893.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga riburupiah) sesuai dengan tandaterima tanggal 5 Pebruari 1985 dan tanggal 18Oktober 1985;Bahwaterhadap harta kekayaan eks CV Haruman /Idji Hartadji (Almarhum)berupa bangunan sekolah dan rumah guruyang telah dilakukanpembayaran oleh Departemen Keuangan Rilpengelolaannyadilimpahkankepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaandan

Galung;Bahwa Saat ini terdakwa bertugas di Biro Ortalata prov.Sulbar dan terdakwahanya selaku Staf ;Bahwa Terdakwa pernah bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaandan Pariwisata Prov. Sulbar dengan jabatan sebagai Kepala BidangKeolahragaan sebagaimana surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor :821.23/101/2007 tanggal 19 April 2007 tentang pengangkatan pejabat structuraleselon III ligkup Pemerintah Prov.

Bahwa seiring perjalanan waktu, Presiden Republik Indonesia telahmenerbitkan beberapa Peraturan Presiden RI antara lain Nomor 67 Tahun2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara KabinetIndonesia Maju periode Tahun 20192024 dalam BAB susunan KementerianPasal 1 angka (12) tercantum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan dalam angka (33) tercantum kementerian Riset dan Teknologi/BadanRiset dan Inovasi Nasional.Bahwa Tugas dan fungsi Pendidikan Tinggi telah beralin dari KementerianRiset

SusTPK/2018/PN.Sby dimaksud;Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai sekretaris PPHP (panitia penerima hasilpekerjaan) dalam pekerjaan tersebut adalah Kepala Dinas Disporabudpar KabSidoarjo sebagaimana Keputusan Kepala Dinas pemuda olah raga kebudayaandan pariwisata Kab Sidoarjo nomor : 188/10/404.3.5/2015 tentang Pembentukanpanitia penerimma hasil pekerjaan Pada Dinas Pemuda olah raga kebudayaandan Pariwisata kab. Sidoarjo tanggal 27 Januari 2015 yang di tanda tangani olehkepala Dinas atas nama an.

Indrakilaalamat Perum Tropodo Asri F/30 Waru Sidoarjo dengan nilai kontrak Rp.Halaman 100 dari 180 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2018/PN.Sby30)31)32)33)34)35)86.449.000,00 (Delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh Sembilanribu rupiah) yang di selenggarakan oleh Dinas Pemuda Olah raga Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Sumber dana APBD Tahun 2015 (Dua ribulima belas); 1 (satu) bendel Asli dokumen Surat perjanjian (Kontrak) dalam pekerjaanPembangunan Track Sepeda Extrem oleh penyedia

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaandan Peraturan Menteri Koordonator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 (Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020)tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berdasarkan PermenkoPMK Nomor 4 Tahun 2020), nomenklatur Asisten Deputi Nilai danKreativitas Budaya sudah tidak ada lagi;g.

berkekuatan hukum tetap, sehingga biladihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) juncto Pasal 10B, Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 154/PMK.06/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cinaterhadap aset atas tanah dan bangunan yang merupakan Aset Bekas Milik Asing/Cina, telahdiselesaikan status kepemilikannya menjadi milik Pemerintah RI cq DepartemenPendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaandan

sebelumnya,selain itu terdakwa juga membuat SuratKeterangan dari Kementrian kebudayaan danPariwisata Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Jawa Tengah yang menerangkan bahwaarca Ciwa tersebut bukanlah merupakan cagarbudaya sehingga dapat dimiliki ataudipindahtangankan oleh siapa saja, dimanaterdakwa membubuhkan tanda tangan yang dibuatseolah olah tanda tangan dari Ka.Sub.Bag,TataUsaha Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaJawa Tengah Dra.Sri Ediningsih,M.Hum dandiperkuat dengan stempel Kementrian kebudayaandan

yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Gorontalodisampaikan ke pimpinan sebagai pertimbangan oleh Tim Penilai Kinerja calonRektor Universitas Negeri Gorontalo ;Bahwa Saksi pernah terlibat dalam satu tim penilai kerja Calon Rrektor untukPerguruan Tinggi Negeri yang lain, sedangkan untuk proses pemilinan RrektorUniversitas Negeri Gorontalo saksi tidak ikut terlibat ;Bahwa Keberadaan keanggotaanya tim penilai kinerja Calon Rektor berasal darisemua pejabat Eselon di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaandan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan saat ini Kuasa Pengguna Barang Milik Negara adalah Tergugat / Rektor UniversitasSam Ratulangi.Berdasarkan uraian di atas bahwa Sertipikat Hak Pakai tersebut telah diterbitkan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahanyang baik.Dengan demikian penerbitan Sertikat Hak Pakai Tanah Negara maupunRumah Negara itu tidak mengandung cacat hukum adminitratif selanjutnya telahdimasukan dalam pencatatan SIMAK BMN Universitas Sam

sedangkanpembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atasvolume pekerjaan yang benarbenar telah dilaksanakan oleh penyediabarang/jasa.2 Pasal 36 Ayat (3) Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedomanpelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menerangkanbahwa Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.Bahwa kemudian di dalam Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Kebudayaandan

dengan ratarataketebalan 10 cm, sehingga terjadi kekurangan volume pada itempekerjaan beton cor lantai sebesar 236 m.Bahwa kemudian di dalam Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Kebudayaandan Pariwisata Pemerintah Acah Tahun Anggaran 2010 Nomor :1.17.1.17.01.21.02.5.2 yang selanjutnya dirubah berdasarkanDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh(DPASKPA) Perubahan Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2.21.02,juga terdapat Pekerjaan Peningkatan Pembangunan

Bahwa benar atas Proposal yang diajukan oleh Otorita PengelolaObyek Daya Tarik Wisata Eks Pelabuhan Buleleng yangditandatangani terdakwa tersebut selanjutnya Dinas Kebudayaandan Pariwisata melakukan evaluasi /verifikasi terhadap proposaltersebut dan kemudian dinyatakan6.

Manajemen Kinerja pada SKPDPemda dalam Meminimalisir Kebocoran APBN/APBDdalam Rangka Optimalisasi Penyerapan Anggaran APBD2010 termasuk Dana Stimulus Fiskal (sesuai denganaslinya) ;Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Tanjungpinang No : 12 Tahun 2010 tanggal 01042010 tentang Penunjukan Panitia Serah TerimaPekerjaan (PHO) pada Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010.Bukti bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Ketua PanitiaSerah Terima Pekerjaan (PHO) pada Dinas Kebudayaandan

KepalaDinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan danParawisata (Hubkominfobudpar) Nomor : 551/308.B/Hubkominfobudpar/2014 tanggal 22 Juli 2014 atas perintah lisanBapak Bupati Kepahiang tanggal 7 Juli 2014 kepada Kepala DinasPerhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata(Hubkomifobudpar) melalui Kabid Pariwisata, agar mengusulkanlahan milik SAPUAN Bin WAHAB didusun Kepahiang dijadikan lahanHotel, maka atas perintah lisanBupatitersebutkepalaDinasPerhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaandan

KabupatenHalaman 168 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN BglKepahiang adanya obyek wisata tersebut terdakwa memerintahkansecara lisan pada tanggal 7 juli 2014 melalui Kabid Pariwisata SARTONIbahwa lahan didusun Kepahiang milik SAPUAN Bin WAHAB dijadikanlahanHotel., makaatas perintahsecara lisantersebut ZAKARIAANWAR Kepala Dinas ~ Perhubungan Komunikasi InformatikaKebudayaan dan Pariwisata (Hubkomifobudpar) pada tanggal 22 Juli2014 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaandan

Bupati KepahiangNomor : 556.1134 tentang Potensi Objek Wisata di KabupatenKepahiang adanya obyek wisata tersebut terdakwa memerintahkansecara lisan pada tanggal 7 juli 2014 melalui Kabid PariwisataSARTONI bahwa lahan didusun Kepahiang milik SAPUAN Bin WAHABdijadikanlahanHotel., makaatas perintahsecaralisantersebutZAKARIA ANWAR Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi InformatikaKebudayaan dan Pariwisata (Hubkomifobudpar) pada tanggal 22 Juli2014 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaandan

., dan yang kedua dilakukan melalui aplikasilapor.go.id yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan laporan tersebut diteruskan kepada Universitas Khairun Ternate padatanggal 29 Januari 2020;bahwa Saksi dan Penggugat pada bulan Desember 2019 membuat suratkuasa yang memberikan kuasa kepada Kuswandi Buamona, S.H., dkk;bahwa Saksi dan Penggugat sebelum diberhentikan tidak pernah dipanggiloleh dekan maupun oleh rektor;bahwa Saksi dan Penggugat sudah beberapa kali melakukan aksi terkaitdengan

Masingmasing Suku tersebut tidak memiliki tanahulayat tetapi hanya meninggalkan konsep tradisi, kebudayaandan ritusritus adat serta kebiasaan yang terpelihara denganbaik, dilestarikan dan dipertahankan hingga saat ini berdasarkanketentuan nilainilai hukum adat;c. Toring sebagaimana didalilkan Penggugat/Kuasa Hukumbukanlah nama sebuah Suku melainkan nama wilayah yangdisebut Turing (pada Tahun 1912) yang diambil dari namaleluhur yaitu orang pertama yang mendiami Lengkosambi;d.