Ditemukan 1848 data
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. OSAGA MAS UTAMA
;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai = ON DO OF fF W PP> W PPKepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28Februari 2002 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:PT. OSAGA MAS UTAMA, diwakili oleh NORMAN LEGANA,pekerjaan Direktur Utama PT. Osaga Mas Utama, beralamat diHal. 1 dari 9 hal. Put.
Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah suatu Keputusan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan (P4) No. 1055/1104/2247/X/PHK/072011, tanggal 23 Juli 2001 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)antara PT. Osaga Mas Utama, Jalan Kamal Muara Ill No. 2 (Kapuk Kamal)Jakarta Utara dengan Sdr.
Hamdani, sebagai karyawan (Bukti P1) yangpada pokoknya putusan Tergugat telah mengubah putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Daerah Provinsi Jawa Barat diBandung No. 185/U/12/IV2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang PemutusanHubungan Kerja antara PT. Osaga Mas Utama beralamat di Jalan RayaMauk Km. 5, Jatiuwung, Tangerang dengan Sdr.
Surat keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan bandingadministratif, maka menurut Pasal 48 jo. pasal 51 ayat 3 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)berwenang memutuskan dan mengadili dalam tingkat pertama ;Alasan Gugatan/Keberatan Terhadap Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) :1. Penggugat sama sekali tidak dapat menyetujui diberikannya uangpesangon kepada Sdr.
Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dan tidak setuju ataspertimbangan Tergugat pada halaman 8 bawah putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 1055/1104/2247/X/PHK/072001 tanggal 23 Juli 2001 yang menyatakan sebagai berikut :Menurut Panitia Pusat tindakan pekerja menggunakan produkperusahaan tanpa izin tidak dapat dibenarkan namun demikian kesalahanpekerja bukan merupakan kesalahan berat, karena produk tersebut dapatdikembalikan dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan
41 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugattelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanMahkamah Agung No. 148 K/TUN/2005 tanggal 5 Maret 2008 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Tergugat dengan posita perkarasebagai berikut :Objek GugatanYang menjadi Objek gugatan Penggugat adalah surat keputusan PanitiaPenyelesaian Perburuhan
SOBAMBOWO BUULOLO d/aPerum Bukit Cipageran Indah Blok A, No. 55 Kota Cimahi yangselanjutnya di sebut Pekerja, dengan amar putusannya sebagaiberikut :Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.444BPPKD tanggal 02 Juli2003 ;bahwa pihak Penggugat sangat keberatan terhadap putusan P4Ptersebut, karena pertimbangan hukumnya memihak danmempertimbangkan keterangan dari pengusaha saja, tanpasedikitpun mempertimbangkan dari permasalahan
Menyatakan batal/tidak syah surat keputusan Tata UsahaNegara yang telah di terbitkan oleh Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) No.2005/1940/45613/X/PHK/102003 Tentang PHK sdr.Sobambowo Buulolo sebagai pihak pekerja & PT. MolexAyus sebagai pihak pengusaha ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut suratkeputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan menerbitkansurat keputusan baru berisikan antara lain :a.
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
GRAHAJASA SWARNABOGA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
8 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
THAMRIN BERSAUDARA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. SENTOSA HASTAREKSA
15 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. INDOSPRING, Tbk,
23 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),; LAMHOD HARIANDJA, SH.MBA,
18 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. MESITECHMITRA PURNABANGUN
89 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maskapai Perkebunan Moelia ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. PT. SURYADADARI
No. 342 K/TUN/2006.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 14 Juni 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.Lotulung, SH.
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NAINTEX
PUTUSANNomor : 290 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : 1. Ny. BasaniSitumorang, SH., 2. Subroto, SH., 3. Gumono, SH., 4. Djoko Mursito,SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6.
tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas,lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum danatau UndangUndang maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Pemohon Kasasi sebagai pihak yangkalah maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasii ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2004, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
ANJURAN :Bahwa permasalahan pengunduran diri dan tuntutan hak uang pensiundan cuti tahunan sudah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui PerantaraKantor Disnaker dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya sampai denganadanya Surat Anjuran Nomor: 567/5610/436.4.14/2004 tertanggal 12 Oktober2004 ;Bahwa ANJURAN tersebut tidak memperhatikan hakhak pekerjaterutama menyangkut dengan Hak Pensiun dan Cuti Tahunan dan karenanyaPenggugat PHILLIPS MONIAGA mengajukan permohonan ke PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Sudoyoso IV/9 Surabaya terputus terhitung sejak diterimanya hakhakatas surat pengunduran diri yang diajukan kepada pengusaha tanggal 31Agustus 2004 ; Putusan ini mengikat bagi Pekerja maupun Pekerja ;Bahwa atas putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHANPERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/6833/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 tersebut PENGGUGAT/PHILLIPSMONIAGA selaku Pekerja tidak menerima, kemudian mengajukan permohonanbanding ke PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT(P4P) ;Bahwa atas Permohonan Banding tersebut di atas, PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) telahmenjatuhkan putusan pada tanggal 27 Januari 2005, No. 931/603/1038/XIII/PHK/62005, dengan amar sebagai berikut : Memperkuat Putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHANPERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/6833/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 ;KEBERATAN KEBERATAN PENGGUGAT ATAS PUTUSAN P4 PUSAT :Bahwa Penggugat bekerja di CV.
No. 33Tahun 1977 dan selanjutnya diperbaharui dengan Undangundang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial TenagaKerja, bahwa sampai diajukannya sengketa ini kepada PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah (P4D) JawaTimur, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanyaHal. 10 dari 22 hal. Put.
Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan dalam tingkat kasasiini, Karen Ratio diadakannya Peradilan Perburuhan (P4D dan P4P)maupun Peradilan Banding Administratif (Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta) adalah untuk melindungi kepentingan buruhdengan tetap mengindahkan ketentuanketentuan hukum yangberlaku dan bukan sebaliknya melindungi pengusaha yang melakukanpenyeludupan hukum dengan tidak mengindahkan ketentuan hukumyang berlaku
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), DK
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Arion Paramita Holding Company ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
17 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. LOBINDO NUSA PERSADA
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUNIA EXPRESS TRANSINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
16 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. SRI DADI PURIMULYO
20 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. PT. PRESIDEN TAXI
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Objek Gugatan:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Putusan Tergugat (PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 04/2222/1639/XI/PHK/12000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Pemutusan HubunganKerja antara PT. Dan Liris Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol,Kabupaten Sukoharjo dengan Sdr. Rahmad d/a Margohayu DalemanTulung Klaten;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2015ll. Dasar dan Alasan Gugatan:1.
33 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERTAMINA (PERSERO) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)