BUMI KARSA; ----------------------- 1 (satu) rangkap foto copy putusan Nomor : 56/Pdt.G/2012/PT.Sultra, tanggal 17 Januari 2013 perkara Banding Perdata antara MARHUM (tergugat/pembanding) lawan SUHARDI TYBU (penggugat/terbanding); --------------- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Pembubuhan Tanda Tangan tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah ditandatangani oleh H. MUH.

DARWIS ISMAIL selaku yang membuat pernyataan; -------------------------------------- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Pembubuhan Tanda Tangan tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah ditandatangani oleh H. ANDI SYARIFUDDIN, S.H. selaku yang membuat pernyataan; -------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara; -------------------5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); ---------------------------

Marhum yang membawa konsepSurat Pernyataan Pencabutan Pembubuhan Tanda Tangantertanggal 24 Oktober 2012 dimana saksi pada saat itudiancam serta disuruh untuk menandatangani surat tersebutapabila saksi tidak mau dikaitkaitkan ikut melakukanpemalsuan surat; 7777 377Bahwa oleh karena pada saat itu saksi berada dalamkeadaan tekanan disebabkan situasi dan kondisi yangdemikian, maka saksi akhirnya menandatangani SuratPernyataan Pencabutan Pembubuhan Tanda Tangan tertanggal24 Oktober 2012 tersebut; ~77777777

Marhum yang membawa konsep yang sama perihalSurat Pernyataan Pencabutan Pembubuhan Tanda22.Tangan tertanggal 24 Oktober 2012 dan juga akhirnyaSdr. H. Muh. Darwis Ismail menandatangani surat tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ~3. H.MUH.

Marhum yang membawa konsepSurat Pernyataan Pencabutan Pembubuhan Tanda Tangantertanggal 24 Oktober 2012 dimana saksi pada saat itudiancam dan disuruh untuk menandatangani surat tersebutapabila saksi tidak mau dilibatkan ikut melakukanpemalsuan sura@ty =e serHeeHeeeeee Bahwa saksi akhirnya menandatangani Surat PernyataanPencabutan Pembubuhan Tanda Tangan tertanggal24 Oktober 2012 tersebut karena diancam oleh adikSdr.

Marhum yang membawa konsep surat yang sama perihalSurat Pernyataan Pencabutan Pembubuhan Tanda Tangantertanggal 24 Oktober 2012 dan juga akhirnya Sdr.

Marhum (Pelapor) mendatangi saksisaksitersebut dengan membawa konsep Surat Pernyataan PencabutanPembubuhan Tanda Tangan dan mengancam saksisaksi tersebutuntuk menandatangani Surat Pernyataan Pembubuhan Tanda Tanganapabila saksisaksi tidak mau dikaitkaitkan dengan masalahpemalsuan surat sehingga oleh karena saksisaksi tersebutmerasa tertekan, akhirnya menandatangani surat tersebut; So Menimbang, bahwa terhadap keadaan tersebut menurutMajelis Hakim Surat Pernyataan Pembubuhan Tanda Tangantertanggal

Bumi Karsa;1 (satu) rangkap fotokopi putusan Nomor 56/Pdt.G/2011/PT.Sultra.tanggal 17 Januari 2013 perkara banding perdata antara Marhum(Tergugat/Pembanding) lawan Suhardy Tybu (Penggugat/Terbanding);1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan pembubuhan tanda tangantertanggal 24 Oktober 2012 yang telah ditandatangani oleh H. Muh.Darwis selaku yang membuat pernyataan;1 lembar surat pernyataan pencabutan pembubuhan tanda tangantertanggal 24 Oktober 2012 yang telah ditandatangani oleh H.

Bumi karsa; 1 (satu) rangkap fotokopi putusan Nomor 56/Pdt.G/2012/PT.Sultra.tanggal 17 Januari 2013 perkara Banding Perdata antara Marhum(Tergugat/Pembanding) lawan Suhardi Tybu (Penggugat/Terbanding); 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Pembubuhan TandaTangan tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah ditandatangani oleh H.Muh.

Darwis Ismail selaku yang membuat pernyataan dan1 lembar surat pernyataan pencabutan pembubuhan tanda tangan tertanggal 24Oktober 2012 yang telah ditandatangani oleh H.

Darwis Ismail tersebut adalah tidaksah, merupakan pendapat yang keliru dan sangat bertentangan dengan hukumkarena surat pencabutan pembubuhan tanda tangan tersebut benar adanyadiakui oleh saksi H. Andi Syarifuddin, S.H. dan saksi H. Muh. Darwis Ismailselaku yang membuat surat pencabutan pembubuhan tanda tangan dan suratpencabutan pembubuhan tanda tangan tersebut dibuat karena ternyata SuratKeterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593/1 7/2005 tanggal 07 Desember 2005yang ditandatangani oleh saksi H.

Jadi menurut pendapat kamiJaksaPenuntut Umum ke2 surat pencabutan pembubuhan tanda tangan yangdibuat dan ditandatangani langsung oleh saksi H. Andi Syarifuddin, S.H. dansaksi H. Muh. Darwis Ismail tersebut adalah sah;Bahwa seandainya Majelis Hakim mempertimbangkan ke2 suratpencabutan pembubuhan tanda tangan yang dibuat oleh saksi H. AndiSyarifuddin, S.H. dan saksi H. Muh.

Sehinggakeuntungan perbungkus sebesar Rp. 750, (tujuh ratus lima puluh rupiah); Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentangCukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yaitu :Barang kena cukal yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pitacukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya bolehditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelahdikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tandapelunasan cukai

) ball @ 20(dua puluh) sloop @ 10 (Sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang MerkNEW FEL SUPER yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan tidakdilekati pita cukai, sehingga hasil tembakau (Rokok) tersebut dianggapbelum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)UndangUndang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undangundangnomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi : Dalam hal pelunasancukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b atau pembubuhan

Sehingga keuntunganperbungkus sebesar Rp. 750, (tujuh ratus lima puluh rupiah); Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentangCukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yaitu :Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pitacukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya bolehditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemasuntuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tandapelunasan cukai

untuk dijual,setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai ataudibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;Penjelasan Pasal 29 ayat (1) : Barang kena cukai yang pelunasancukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tandapelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang cukai dalamrangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara; Yangdimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai

tanda pelunasan cukai lainnya.Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) : Barang kena cukai yang pelunasancukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasancukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan danpengamanan penerimaan negara; Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tandapelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkanatau tanda pelunasan cukai lainnya yang

Penggugat telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataukuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidakternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan sesuatu halanganyang sah;Bahwa, setelah memperhatikan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02April 2018, yang dijadikan dasar Kuasa Hukum untuk menandatangani gugatanPenggugat tanggal 14 Mei 2018 di atas meterai tempelnya pembubuhan

No. 218/Pdt.G/2018/PA.TRtempelnya pembubuhan tanda tangan tidak disertai dengan pencantumantanggal, bulan dan tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;Menimbang, bahwa meterai yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5),yakni pembubuhan tanda tangan, disertai dengan pencantuman tanggal, bulandan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu sehinggasebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas

kuasa hukum Pemohon;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuatdalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat kuasa khusus Pemohontertanggal 12 Oktober 2016, yang dijadikan dasar oleh kuasa hukum untukmenandatangani permohonan Pemohon tanggal 08 Desember 2016 di atasmeterai tempelnya pembubuhan

tanda tangan tidak disertai dengan pencantumantanggal, bulan dan tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;Menimbang, bahwa meterai yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat(5), yakni pembubuhan tanda tangan, disertai dengan pencantuman tanggal, bulandan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel dianggaptidak bermeterai, sebagaimana

Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2010 yang tidak adaaslinya dan pembubuhan tandatangan di atas materaiRp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanpa pencantuman tanggal,bulan dan tahun;Dan pembubuhan tandatangan tanpa ada stempel dari kantorTerbantah;2. Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2010 yang kedua tanpaasli/tidak ada aslinya (hanya fotocopy saja) yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggalHalaman 4 dari 84 hal. Put.

Nomor 430 K/Pdt/2016Dan pembubuhan tangatangan tanpa ada stempel dari kantor Terbantah;Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2010 yang kedua tanpaasli/tidak ada aslinya (hanya fotocopy saja) yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Juli2010 dan pembubuhan tandatangan disertai/ada stempel dari kantorTerbantah;Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2010 bermaterai Rp6.000,00(enam ribu rupiah) dibubuhi tanggal 23 Juli 2010 tandatangandisertai/ ada stempel dari kantor

Nomor 430 K/Pdt/2016Dan pembubuhan tangatangan tanpa ada stempel dari kantorTerbantah.2. Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2010 yang kedua tanpaasli/tidak ada aslinya (hanya fotocopy saja) yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Juli2010 dan pembubuhan tandatangan disertai/ada stempel dari kantorTerbantah;3.

Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2010 yang tidak adaaslinya dan pembubuhan tandatangan di atas materaiRp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanpa pencantuman tanggal,bulan dan tahun;Dan pembubuhan tangatangan tanpa ada stempel dari kantorTerbantah;2.

putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat kuasa khususPemohon tertanggal 31 Maret 2018, yang dijadikan dasar oleh kuasa hukumHalaman 3 dari 5Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Botguntuk menandatangani permohonan Pemohon tanggal 09 April 2018 di atasmeterai tempelnya pembubuhan

tanda tangan tidak disertai denganpencantuman tanggal, bulan dan tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuanpasal 7 ayat (5) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;Menimbang, bahwa meterai yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat(5), yakni pembubuhan tanda tangan, disertai dengan pencantuman tanggal,bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu sehinggasebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meteraitempel dianggap tidak bermeterai, sebagaimana

./1999.Bahwa pembubuhan cap jempol oleh Hodaifah (orangtua Penggugat)dibantu oleh Rusnani (orang tua Turut Tergugat) dan disaksikan oleh Kusnasesuail dengan permintaan Hj. Nadiyah (Tergugat), oleh karena pada waktuitu Hodaifah sedang terbaring di tempat tidur karena sakit.

Keberadaan surat pernyataan Rusnani tersebut patut dipertanyakan.Kalau memang pembubuhan cap jempol Hodaifah dan Rusnani didalamAkte Jual Beli Nomor i 16 1 ~ 1B.'1999 tertanggal 24091999dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, apem laomnya,maka tidak diperlukan lagi surat pernyataan semacam itu.13.3.

Nama Pejabat Pembuat Akte Tanah ...... dan seterusnya "Sedangkan Akte Jual Beli No. 116/12/J.B./1999 tertanggal 24 September1999, pembubuhan cap jempolnya dilakukan melalui kurir bernama Kusnadengan mendatangi rumah pihak penjual, yang maksud dan tujuan daripembubuhan cap jempol diatas gulungan kertas putih (kata Kusna) tidakdiketahui oleh Rusnani (orang tua Turut Tergugat) maupun oleh Hodaifah(orang tua Penggugat.

Nadiyah (Tergugat ) selaku pembeli danadanya kesepakatan harga diantara keduabelah pihak dan untuk memperkuat pembuktian adanya jual beli (buktiformal) tersebut dilakukan pembuatan akta jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pragaan, sehinggapada hakekatnya kesepakatan jual beli telah nyata ada sebelum parapihak datang ke Kantor PPAT dan terhadap pembubuhan cap jempolHodaifah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT pada dasarnya bukanmerupakan esensi dan kebenaran substansi

Perkara : PDS04/JKT.BR/12/2010 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Menyatakan terdakwa ANDI MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, menjual ataumenyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualaneceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pitacukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh

Hayam Wuruk No. 127 Jakarta Barat, atau padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menawarkan,menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemasuntuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukaiatau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijualatau disediakan untuk dijual

ini yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut menjadipertimbangan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.TR.Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Kuasa Khusus Penggugattertanggal 4 Januari 2019, yang dijadikan dasar Kuasa Hukum untukmenandatangani gugatan Penggugat tanggal 4 Februari 2019 di atas meteraitempelnya pembubuhan

tanda tangan tidak disertai dengan pencantumantanggal, bulan dan tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;Menimbang, bahwa meterai yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5),yakni pembubuhan tanda tangan, disertai dengan pencantuman tanggal, bulandan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu sehinggasebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meteraitempel dianggap tidak bermeterai, sebagaimana

danHalaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2017/PN Btmmengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan,menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukaiyang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atautidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalampasal 29 ayat (1) ace barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengancara pelekatan pita cukai atau pembubuhan

Bahwa Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tandapelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkantanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkansesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: barcode danhologram. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia,pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukansebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Untukbarang kena cukai yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasancukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukaidiimpor untuk dipakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukailainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunanHalaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2017/PN Btmsementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempatpembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Bahwa Pada pasal 29 ayat (1) Undangundang Nomor 39Tahun 2007 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 11Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa barang kenacukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pitacukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanyaboleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untukdijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekatipita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yangdiwajibkan.

Unsur Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran, atau TidakDilekati Pita Cukai, atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai LainnyaSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1);Menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang undang Nomor 39 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 11 Tahun 1995 tentangCukai diatur bahwa Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengancara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnyahanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;NhMenyatakan Surat Pencabutan Pembubuhan Tanda Tangan AtasPengunduran Diri pada tanggal 28 September 2018 adalah sah secarahukum;3. Menyatakan Surat Pengunduran Diri yang dibuat oleh Tergugat padatanggal 10 September 2018 tidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat dengan alasan efisiensi terhitung sejak dibacakannya putusanperkara ini;5.

;Mengadili Sendiri:Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untukseluruhnya;Menyatakan Surat Pencabutan Pembubuhan Tanda Tangan AtasPengunduran Diri pada tanggal 28 September 2018 adalah sahsecara hukum;Menyatakan Surat Pengunduran Diri yang dibuat olehTergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 10 September 2018 tidaksah dan batal demi hukum;Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat/ParaPemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi dengan alasanefisiensi terhitung sejak dibacakannya

No. 7/Pdt.G/2017/PA.Botgmeterai tempelnya pembubuhan tanda tangan tidak disertai denganpencantuman tanggal, bulan dan tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuanpasal 7 ayat (5) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;Menimbang, bahwa meterai yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5),yakni pembubuhan tanda tangan, disertai dengan pencantuman tanggal, bulandan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu sehinggasebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi

Halmanadalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangandisertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengantinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas materai tempel;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajarisyarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturanperundangundangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa yangbersifat istimewa tersebut di atas dikaitkan dengan surat

Ditinjau dari undangundang tentang bea materai, surat kuasatersebut telah di bubuhi materai, pembubuhan tanda tangan disertaidengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengantinta, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi diatas materai tempel, karenanya telah memenuhi Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985Tentang Bea Materai;3.

dan prosespembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;e Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakauiris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidakmengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahanpembantu dalam pembuatannya.Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakanbahwa Cara Pelunasan cukai dilaksanakan dengan :a) Pembayaran;b) Pelekatan Pita Cukai; atauc) Pembubuhan

Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007,dinyatakan bahwa : Dalam hal pelunasan cukai dengan carapelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai denganperaturan perundangundangan di bidang cukai, maka cukaldianggap tidak dilunasi.e Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007menyatakan bahwa : Cukai dianggap tidak dilunasi apabilapelekatan pita cukai atau pembubuhan

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentangPerdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya DenganHalaman 15 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN DpsCara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan CukaiLainnya disebutkan bahwa : pada kemasan Barang Kena Cukai yangpelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhantanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau untuk penjualaneceran

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentangCukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 besertapenjelasan pasalnya, BKC yang pelunasan cukainya dengan carapelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnyahanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual,setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai ataudibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Unsur yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal daritindak pidanaMenimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang PelunasanCukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda PelunasanCukai Lainnya disebutkan bahwa : pada kemasan Barang Kena Cukai yangpelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tandapelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau untuk penjualan eceran di

dan prosespembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;e Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakauiris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidakmengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahanpembantu dalam pembuatannya.Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakanbahwa Cara Pelunasan cukai dilaksanakan dengan :a) Pembayaran;b) Pelekatan Pita Cukai; atauc) Pembubuhan

Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007,dinyatakan bahwa : Dalam hal pelunasan cukai dengan carapelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai denganperaturan perundangundangan di bidang cukai, maka cukaldianggap tidak dilunasi.e Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007menyatakan bahwa : Cukai dianggap tidak dilunasi apabilapelekatan pita cukai atau pembubuhan

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentangPerdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya DenganHalaman 15 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN DpsCara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan CukaiLainnya disebutkan bahwa : pada kemasan Barang Kena Cukai yangpelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhantanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau untuk penjualaneceran

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentangCukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 besertapenjelasan pasalnya, BKC yang pelunasan cukainya dengan carapelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnyahanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual,setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai ataudibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Unsur yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal daritindak pidanaMenimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang PelunasanCukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda PelunasanCukai Lainnya disebutkan bahwa : pada kemasan Barang Kena Cukai yangpelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tandapelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau untuk penjualan eceran di

sebanyak 379 karton memikili kadar Etil Alkohol sebesar 13.98% termasukdalam Golongan B yang untuk menawarkan, menyerahkan, menjual, ataumenyediakan untuk dijual terlebin dahulu wajib dilekati pita cukai ataupembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan OUndang Undang Nomor 39 tahun 2007yang berbunyi : Barang kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan carapelekatan pita cukai atau pembubuhan

pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa minuman merk King adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)sebesar 14% sehingga termasuk minuman golongan B maksudnya adalahHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bitminuman golongan B adalah minuman yang memiliki kadar alkohol lebih dari5% dan kurang dari atau sama dengan 20%;Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor108/PMK.04/2008 tentang pelunasan cukai dapat dilakukan denganpembayaran, pelekatan pita cukai dan pembubuhan

King sekarangadalah Terdakwa;Bahwa minuman merk King adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)sebesar 14% sehingga termasuk minuman golongan B maksudnya adalahminuman golongan B adalah minuman yang memiliki kadar alkohol lebih dari5% dan kurang dari atau sama dengan 20%;Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor108/PMK.04/2008 tentang pelunasan cukai dapat dilakukan denganpembayaran, pelekatan pita cukai dan pembubuhan tanda pelunasan cukailainnya.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 1995tentang cukai dengan pembayaran, pelekatan pita cukai atas barang kena cukaidengan pembayaran, pelekatan, pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasancukai lainnya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 29 ayat (1) & (2) UndangUndang Nomor: 39 tahun 2007 jo.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 1995tentang cukai menyatakan bahwa : Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pitacukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya bolehditawarkan, diserahkan, dijual setelah dikemas untuk penjualan ecerandan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya; Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pitacukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang beradadalam tempat penjualan

telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan~ tindak pidana menawarkan,menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukalHalaman 1 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Rkbyang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukalatau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 ayat (1) barang kena cukai yang pelunasan cukainyadengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukailainnya hanya boleh ditawarkan

dalam daerah hukumPengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadilinya,telah melakukan perbuatan pidana menawarkan, menyerahkan, menjual ataumenyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untukpenjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tandaHalaman 3 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Rkbpelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukaiatau pembubuhan

Kemasan BKCHasil Tembakau dengan merek BKC Hasil Tembakau dengan merekmerektersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang PerdaganganBarang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan PitaCukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dimana dinyatakanbahwa pada kemasan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengancara pelekatan pita cukai berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualaneceran

Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untukdijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atautidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnyasebagaimana Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasancukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tandapelunasan cukal lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, ataudisediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dandilekati pita cukai atau

Kuswandi dengan sertifikat hak milkNo.658 menjadi nama milk PEMBANDING II (Penggugat II) dengan sertifikat hakmilk No.05074, ternyata dalam surat adendum tersebut telah dibubuhi tanda tangan paraPenggugat di bawah kalimat mengetahui dan menyetujui;Menimbang, bahwa terhadap pembubuhan tanda tangan di atas, PengadilanTinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa para Penggugat sebagai orang dewasa,berakal sehat dan dalam keadaan sadar dianggap mengerti arti dan maksud serta resikodari tindakannya membubuhkan

Oleh sebab itu pembubuhan tanda tangantersebut layak dinilai sebagai pemberian persetujuan atas dijadikannya tanah milikPenggugat II sebagai jaminan;Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa pembubuhan tanda tanganitu diberikan karena adanya ancaman yang menyebutkan apabila tidak ditandatanganimengakibatkan dananya tidak bisa cair, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilaibahwa ancaman sebagaimana dalil Penggugat tidak termasuk ancaman kebebasanmengadakan akad/perjanjian sebagaimana dimaksud