Jolida Aneru;Berdasarkan alasan tersebut di atas dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Penggugat Il Samasekali tidak memiliki kapasitas hukum untukmengajukan gugatan pembagian tanah warisan.6.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan para Penggugatdalam angka 6 (enam) bahwa setelan tanah/kebun lepas daripenguasaan para Tergugat dalam perkara perdataa No.18/Pdt.G/2004/PN.

atau WaliBahwa menurut hukum dan yurisprudensi Hukum atas tanah ialah hukummengenai tanah tersebut, sehingga jual beli tanah adat, yaitu tanah perkara,haruslah menurut Hukum Adat Minangkabau yang mesti diketahui oleh ninikmamak dan Kepala Kampung atau Walimenurut hukum apabila tanah adat akan dijual dihadapan Notaris menurutHukum Perdata Barat, maka tanah adat tersebut harus dikonversi lebih dahulumenjadi eigendom verponding, kemudian baru dapat dilakukan jual belididepan Notaris menurut Hukum Perdataa

Ditambah pula putusan perdataa quo belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih adaupaya hukum kasasi yang diajukan oleh Tergugat i.c Partai HANURA3.4. Dalam putusan perdata a quo tidak mengharuskan kepada Tergugatll untuk menunda pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Kab.Halmahera Barat dalam rangka pemberhentian Sdr. NikolausTangayo dan mengambil sumpah Sdr. Denny Palar, SE sebagaianggota DPRD Kab. Halbar melanjutkan sisa masa jabatanPenggugat Nikolaus Tangayo ;4.

EXCEPTIO RES JUDICATADengan landasan hukum pasal 1917 KUH Perdataa. Bahwa gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem Karena obyekPerkara No.593/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah sama dengan obyekPerkara No.790/Padt.G/2015/PN.Dps dan PerkaraNo.790/Pdt.G/2015/PN.Dps telah diputus pada tanggal 31 Maret2015 dan Putusannya telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap(Inkracht van Gewijsde)b.

tahun 2011 dan tahun 2012;Bahwa dengan adanya Akta Jual Beli sudah pasti adanya Pihak Penjualdan Pihak Pembeli;Bahwa dalam perkara Perdata a quo menjadi tidak jelas siapa PihakPenjual karena Penggugat tidak turut menarik Pihak Penjual sebagai PihakBerperkara;Bahwa pihak Penjual sudahlah pasti sebagai pihak yang mengetahui danmemahami tentang asa usul tanah terperkara;Bahwa pihak Penjual adalah merupakan pihak yang mempunyai hubunganhukum yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam perkara perdataa

tanah terperkara adalahmerupakan bahagian lokasi yang termasuk lokasi usaha perkebunan TergugatIll, namun Para Penggugat tetap melakukan Jual Beli pada bulan Desember2011 dan bulan Februari 2012;Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Padt.G/2018/PN TjbBahwa adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila Para Penggugatdinyatakan Pembeli Tidak Beriktikad Baik;Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas adalah wajar dan berdasarkan hukumyang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara Perdataa

sertamenyerahkan secara sukarela dalam keadaan kosong kepada Penggugatrumah tersebut di atas dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahia pensiun, diberhentikan dari PLN atau meninggal dunia;Bahwa karena aset Penggugat ini sudah tercatat di aktiva asset Negara dansejak Tahun 2009, asetaset yang masih dikuasai oleh yang tidak berhaksudah disuverpisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diawasioleh BPK RI sejak Tahun 2009 dan Rumah Jabatara quo juga masuk dalamdaftar supervisi, maka Gugatan Perdataa

Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukupdipertimbangkan (niet voldoende gemotiveend) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3 s/d 6yang diduga palsu):14.Merujuk kepada halhal tersebut di atas, maka sudah selayaknyaapabila Judex Juris Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkaraa quo membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor24/2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 376/2014, untuk kemudian mengadili sendiri Perkara Perdataa

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada YangMulia Majelis Hakim dalam perkara perdataa guo untuk memutuskansebagai berikut: DALAM PROVISI1. Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya; DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI: 0nnennennnnennennnnnnnnnnnnnnnnn1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;2.

yang diuraikan oleh Para TergugatPembanding tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara jelasbahwa Pengadilan Negeri Larantuka dalam Putusan Nomor02/PDT.G/2016/PN.Lrt, tanggal 26 Oktober 2016, tidak cermatmelakukan penilaian bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, sehinggaPutusan tersebut patut secara hukum untuk dibatalkan.Berdasarkan halhal yang dikemukakan di atas, maka denganrendah hati Para Tergugat Pembanding, memohon kepada Bapakkiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdataa

PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK BERWENANG UNTUKMEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERDATAA QUO1. Bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksadan memutus perkara perdata a quo karena Penggugat dan Tergugat terikatdalam klausula arbitrase (pactum de compromittendo) yang tercantum dalamHalaman 8 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.Pasal 12 Perjanjian.

Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdataa. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KitabUndangUndang Hukum Perdata.b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar.

Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, maka gugatan Penggugat (konvensi) dalam perkara perdataa quo adalah kurang pihak sehingga gugatan yang demikian adalah tidakmemenuhi syarat formil dan layak serta patut untuk dinyatakan gugatan tidakdapat diterima;Rekonvensi:Bahwa halhal yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam bagiankonvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagianrekonvensi ini;Bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi

usaha yang menolak dan/atau tidakmemberi tanggapandan/atau. tidakmemenuhi ganti rugiatas tuntuan konsumensebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat(4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketakonsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempatkedudukan konsumen.Pasal 28 yang berbunyi:Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatanganti rugi sebagaimana d dalam Pasal 19, Pasal 21,dan Pasal 23merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.KUH Perdataa

Krw tersebutmempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi masihmenggugat salah satu obyek pada Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 7 Oktober1978 di Pengadilan Negeri Karawang, yaitu tanah eks HGB No.70. masingmasingdalam Perkara Perdataa. Nomor : 35/Pdt/G/2002/PN. Krw. Saat ini masih dalam proses Kasasi di MahkamahAgung ;b. Nomor : 04/Pdt/G/2003/PN. Krw. Tidak kasasi sehingga putusannya sudahmempunyai kekuatan hukum tetap ;c. Nomor : 14/Pdt/G/2008/PN.

Karti untuk diadili dan diperiksa dalam perkara perdataa quo mengingat Sengketa mengenai Kewarisan/Kepemilikan Tanahtersebut adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untukmengadili dan memutuskan hak keperdataan seseorang yang berakibathukum terhadap hak kepemilikan seseorang, sedangkan mengenaipenerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Ds.

Putusan Nomor 06 K/TUN/2012.54Tata Usaha Negara Jakarta dan kemudian mengadili sendiri perkara perdataa quo di tingkat kasasi;122.Bahwa Pemohon Kasasi berharap agar Judex Juris Mahkamah AgungRepublik Indonesia dapat memeriksa kembali perkara ini secara teliti,seksama dan profesional agar penegakan hukum di Indonesia dapatdipercaya sepenuhnya dalam memberikan putusan yang adil dan transparankhususnya dalam melihat kesalahankesalahan yang terlihat jelas dalamPutusan PTTUN Jakarta sehingga Judex Juris

disertai pertimbangan hukum yang cukup(onvoldoende gemotiveerd), karena sama sekali tidak mempertimbangkandalildalil Pemohon Peninjauan Kembali mengenai perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali:Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Judex Juris pada tingkat PeninjauanKembali membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2910/2014karena telah diputus tanpa memuat pertimbangan hukum yang cukup(onvoldoende gemotiveerd), untuk kKemudian mengadili sendiri perkara perdataa

Panakkukang Mas), Manado (Mega Mall Manado), Bali (Discovery MallKartika Plaza Bali), dan TokoToko Everbest lainnya yang akan dibuka di kemudianhari oleh Tergugat III, yang daftar alamat TokoToko Everbest tersebut akanPenggugat sampaikan kemudian (menyusul) dalam permohonan sita jaminan(conservatoir beslag) perkara a quo ;E Uang Paksa (Dwangsom) :Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, baik secara bersamasamamaupun secara sendirisendiri, tidak bersedia melaksanakan putusan perkara perdataa

Jelas bahwa hubungan (kepentingan) hukum dalam perkara perdataa quo adalah hanya antara Penggugat dengan MLPFS. Tergugat samasekali tidak mungkin memiliki hubungan (kepentingan) hukum denganPenggugat dan MLPFS terkait dengan pembukaan rekening No. 1EY07032. Tidak ada dokumen apapun yang dapat mendukung dalildalilPenggugat yang mendalilkan adanya hubungan bisnis antara Penggugatdengan Tergugat ;.

Jelas bahwa hubungan (kepentingan) hukum dalam perkara perdataa quo adalah hanya antara Penggugat dengan MLPFS, Tergugat Il hanyamengadakan Term Sheet dengan Penggugat sehubungan denganFasilitas Kredit, yang mana tidak digunakan dalam Transaksi PITTI.Tergugat Il samasekali tidak mungkin terlibat dalam hubungan(kepentingan) hukum antara Penggugat dengan MLPFS sehubungaridengan Transaksi PTTI;.

Bahwa Pasal 1 butir 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdataa.