kepada SUNOTOkemudian setelah terdakwamendapat nomor obyek pajak selanjutnya terdakwa membuat sebuahlembaran tanda terima pembayaran pajak yang didalamnya berisikan rinciannilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak untuk ditunjukkan dandiserahkan kepada wajib pajak serta untuk lebih meyakinkan terdakwa jugamembuat surat tugas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintudengan Nomor : 158/STBPPTSP/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yangterdakwa cap dan tanda tangani sendiri selaku Kabag Perdataan

danPendaftaran atas nama SYAMSU ALAM, SP;Bahwa Surat Tugas Nomor : 158/STBPPTSP/III/2017 tertanggal 6 Maret2017 atas nama MUHAMMAD FACHRIE, S.Sos yang ditandatangani olehKabag Perdataan dan Pendaftaran atas nama SYAMSU ALAM, SP adalahtidak benar dikarenakan :1.

B/2018/PN Smr Halaman 5 dari 14 HalamanBPPTSP/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yang terdakwa cap dan tanda tanganisendiri selaku Kabag Perdataan dan Pendaftaran atas nama SYAMSU ALAM,SP;Bahwa selain wajib pajak atas nama SUNOTO, terdakwa juga sudah pernahmelakukan penagihan kepada wajib pajak lainnya yang terdakwa tidak ingatnamanya diantaranya : 2 (dua) obyek di JI. KH. Wahid Hasyim Samarinda 2 (dua) obyek di JI. Kenanga Samarinda 4(empat) obyek di JI.

diperlinatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;SAKSI 2 : SALMIAH,SE Binti AU:Dibawah sumpah saksi menerangkan Yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.Bahwa Surat tugas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu denganNomor : 158/STBPPTSP/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 atas namaMUHAMMADFAHRIE, S.Sos yang tanda tangani oleh SYAMSU ALAM, SPselaku Kabag Perdataan

kepada SUNOTO kemudian setelah terdakwa mendapatnomor obyek pajak selanjutnya terdakwa membuat sebuah lembaran tandaterima pembayaran pajak yang didalamnya berisikan rincian nilai pajak yangharus dibayarkan oleh wajib pajak untuk ditunjukkan dan diserahkan kepadawajib pajak serta untuk lebih meyakinkan terdakwa juga membuat surat tugasdari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu dengan Nomor : 158/STBPPTSP/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yang terdakwa cap dan tanda tanganisendiri selaku Kabag Perdataan

Bahwa akibat adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dengannama Pemohon dalam dokumen yang lain, Pemohon mengalami kesulitan dalammengurus akta kelahiran anak Pemohon dan untuk urusan perdataan Pemohon,sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4,P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang orangsaksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dancocok

bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145ayat 3e dan 147 HIR;Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai nama RUDIHARYANTO adalah nnama kecil Pemohon, setelah menikah nama Pemohon dalamBuku Kutipan Akta nikah di tulis RUDI AMELA, nama Pemohon yang dikenal dimasyarakat adalah RUDI HARYANTO, dan tujuan Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama adalah untuk mengurus akta kelahiran anakPemohon dan urusan perdataan

Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalammengurus akta kelahiran anaknya dan urusan perdataan Pemohon sehinggaPemohon mengajukan permohonan perubahan nama;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri AgamaRI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwasanya perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusanPengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Penetapan Nomor:0214/Pdt.P/2017/PAClp.Halaman 6 dari8

Bahwa akibat adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dengannama Pemohon dalam dokumen yang lain, Pemohon mengalami kesulitan dalammengurus akta kelahiran anak Pemohon dan untuk urusan perdataan Pemohon,sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4,P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang orangsaksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dancocok

bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145ayat 3e dan 147 HIR;Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai nama RUDIHARYANTO adalah nnama kecil Pemohon, setelah menikah nama Pemohon dalamBuku Kutipan Akta nikah di tulis RUDI AMELA, nama Pemohon yang dikenal dimasyarakat adalah RUDI HARYANTO, dan tujuan Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama adalah untuk mengurus akta kelahiran anakPemohon dan urusan perdataan

Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalammengurus akta kelahiran anaknya dan urusan perdataan Pemohon sehinggaPemohon mengajukan permohonan perubahan nama;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri AgamaRI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwasanya perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusanPengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Penetapan Nomor:0214/Pdt.P/2017/PAClp.Halaman 6 dari8

kepada SUNOTOkemudian setelah terdakwamendapat nomor obyek pajak selanjutnya terdakwa membuat sebuahlembaran tanda terima pembayaran pajak yang didalamnya berisikan rinciannilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak untuk ditunjukkan dandiserahkan kepada wajib pajak serta untuk lebih meyakinkan terdakwa jugamembuat surat tugas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintudengan Nomor : 158/STBPPTSP/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yangterdakwa cap dan tanda tangani sendiri selaku Kabag Perdataan

danPendaftaran atas nama SYAMSU ALAM, SP;Bahwa Surat Tugas Nomor : 158/STBPPTSP/III/2017 tertanggal 6 Maret2017 atas nama MUHAMMAD FACHRIE, S.Sos yang ditandatangani olehKabag Perdataan dan Pendaftaran atas nama SYAMSU ALAM, SP adalahtidak benar dikarenakan :Putusan Nomor 90/Pid.

B/2018/PN Smr Halaman 5 dari 13 Halamanterima pembayaran pajak yang didalamnya berisikan rincian nilai pajak yangharus dibayarkan oleh wajib pajak untuk ditunjukkan dan diserahkan kepadawajib pajak serta untuk lebih meyakinkan terdakwa juga membuat surat tugasdari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu dengan Nomor : 158/STBPPTSP/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yang terdakwa cap dan tanda tanganisendiri selaku Kabag Perdataan dan Pendaftaran atas nama SYAMSU ALAM,SPs Bahwa selain wajib pajak

PENETAPANNomor : 1250/Pdt.P/2012/PNRAP DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rantauprapat, yang mengadili Perkaraperkara Perdataan yang bersidang dalam Persidangan Keliling di Kecamatan Rantaupada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapanna berikut dalam Permohonan :PARONDINGAN SITOMPUL, Lahir di Talun Manombuk, pada tanggal 07Mei 1965, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal Lingk.Tapian Nauli Sigambal ,selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

PENETAPANNomor : 244/Pdt.P/2013/PNRAPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang mengadili Perkaraperkara Perdataan yang bersidang dalam Persidangan Keliling di Kecamatan Rantau UtaraLabuhan Batu pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapannana berikut dalam Permohonan :MAWARDI EFFENDY NASUTION, Lahir di Rambutan, pada tanggal 12 April 1969,Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Jend. A.Yani Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab.

Pol BA 9907 FD;- 1 (satu) lembar surat pendaftaran dan perdataan kendaran bermotor (SPPKB), No. SB 120425224;- 1 (satu) lembar notis pajak No. Pol BA 8100 A, atas nama Dasril;- 1 (satu) lembar lembar bukti pembayaran pajak tgl 07 Januari 2011 No. Pol BA 8100 A;- 1 (satu) lembara STNK asli No, pol BA 8100 A atas nama Dasril- 1 (satu) lembar surat pendaftaran dan perdataan kendaran bermotor (SPPKB), No.

PolBA 9907 FD;1 (satu) lembar surat pendaftaran dan perdataan kendaranbermotor (SPPKB), No. SB 120425224;1 (satu) lembar notis pajak No. Pol BA 8100 A, atas nama Dasril;1 (satu) lembar lembar bukti pembayaran pajak tgl 07 Januari2011 No. Pol BA 8100 A;1 (satu) lembara STNK asli No, pol BA 8100 A atas nama Dasril1 (satu) lembar surat pendaftaran dan perdataan kendaranbermotor (SPPKB), No.

PolBA 9907 FD;1 (satu) lembar surat pendaftaran dan perdataan kendaranbermotor (SPPKB), No. SB 120425224;1 (satu) lembar notis pajak No. Pol BA 8100 A, atas nama Dasril;Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN Pmn.1 (satu) lembar lembar bukti pembayaran pajak tgl 07 Januari2011 No. Pol BA 8100 A;1 (satu) lembara STNK asli No, pol BA 8100 A atas nama Dasrile 1 (satu) lembar surat pendaftaran dan perdataan kendaranbermotor (SPPKB), No.

PolBA 9907 FD;e 1 (satu) lembar surat pendaftaran dan perdataan kendaranbermotor (SPPKB), No. SB 120425224;e 1 (satu) lembar notis pajak No. Pol BA 8100 A, atas nama Dasril;e 1 (satu) lembar lembar bukti pembayaran pajak tgl 07 Januari2011 No. Pol BA 8100 A;e 1 (satu) lembara STNK asli No, pol BA 8100 A atas nama Dasrile 1 (satu) lembar surat pendaftaran dan perdataan kendaranbermotor (SPPKB), No.

Ashari Nomor 00217dengan pembukuan tanggal 2262017 mempunyai nilai oethentik sepanjangtidak dapat dibuktikan sebaliknya, ada pihakpihak telah tinggal (termasuk paraterdkawa) berpuluhpuluh tahun ditempat diatas tanah tersebut dapat ditempuhjalur hukum lain, pembuktian atas hak ke perdataan penguasaan yang terusmenerus dan tentang alasan terbitnya Sertifikat, karena itu memori banding tidakberalasan.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyadari perlunyamempertahankan ketertiban hukum untuk ketertiban

Menimbang, bahia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negaraor LyBandung dalam AS ara Tata Usaha Negara a quo telah memberi Pertimbangan hukum yand r pada pokoknya, bahwa berdasarkan fakta hukurt d dipersidangan, valsipun maksud dan tujuan Penggugat dalam sent a quo adalahpeorena agar Pengadilan Tata Usaha NogarasBanaung untuk mengujiar keabsahan dari Sertifikat Hak Pakai Obyek Engketa, namun masih adapermasalahan pokok dalam perkara a quo So harus diselesaikan terlebihdahulu yaitu permasalahan hakhak k perdataan

Ashari Nomor 00217dengan pembukuan tanggal 2262017 mempunyai nilai oethentik sepanjangtidak dapat dibuktikan sebaliknya, ada pihakpihak telah tinggal (termasuk paraterdkawa) berpuluhpuluh tahun ditempat diatas tanah tersebut dapat ditempuhjalur hukum lain, pembuktian atas hak ke perdataan penguasaan yang terusmenerus dan tentang alasan terbitnya Sertifikat, karena itu memori bandingtidak beralasan.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyadari perlunyamempertahankan ketertiban hukum untuk ketertiban

Prmkarena menyangkut kedudukan perdataan para pihak, sehingga dapat diterimamenjadi alat bukti;Menimbang, bahwa saksi pertama hadir waktu akad nikah Penggugatdengan Tergugat, melihat dan mendengar Tergugat mengucapkan sigat takliktalak setelah akad nikah dan kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tanopa memberi nafkah yang sampai sekarang sudahdelapan bulan lamanya, keterangan dua orang saksi tersebut, bersumber daripenglihatan dan apa yang dialaminya sendiri, keterangan

Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah berceraldan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I; Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Pemohon Il telahdikaruniai Seorang anak yang sedang dikandnug; Bahwa Pemohon dan Pemohon II hendak mengajukanperkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat diKUA Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis; Bahwa, Pemohon dengan Pemohon II memerlukan buktitentang pernikahannya untuk keperluan persyaratan penerbitan AktaNikah membuat dan untuk mengurus hakhak perdataan

yang sematamata memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat dengantujuan merusak kredibilitas Penggugat di mata masyarakatpada umumnya khususnya di Samarinda, sehingga Penggugatmenjadi bahan pembicaraan orang lain (masyarakat) dengantuduhan tanpa dasar dan alasan hukum yang sah, yang dapatmenimbulkan kepercayaan masyarakat solaholah perbuatanPenggugat adalah benar melakukan Penipuan dan Penggelapan,padahal tidak benar, hanya semata mata hutang piutang yangbisa dilakukan orang perorang secara perdataan

sekedar untuk menakuti agar Penggugattidak berbuat kasar terhadap anak;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil yang telah diakui Tergugat danterdapat kesesuaian antara dalil gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugatmaka Majelis menyimpulkan telah terbukti berdasarkan bukti pengakuanTergugat dalam persidangan, hal mana sesuai dengan Pasal 1925 KUHPerdata jo Pasal 311 RBg;Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara khusus (lexspecialis) yang memerlukan pemeriksaan khusus tidak seperti perkara perdataan

BankBukopin Tbk Cabang Bandung) selaku Kreditur, telah terjalinhubungan hukum perdataan dalam hal perjanjian kredit, hal manajumlah keseluruhan fasilitas karedit yang diperoleh Penggugat adalahsebesar Rp 16.000.000.000, (enam belas milyar rupiah);Bahwa, sepengetahuan Penggugat atas pinjaman kredit tersebut,Penggugat telah memberikan jaminan berupa 20 (dua puluh) bidangtanah seluas 2.482 M2 (dua ribu empat ratus delapan puluh dua meterpersegi) berikut bangunan (SPBU) dan segala sesuatu yang berdiri

Bahwa benar antara Pengguagat dan Tergugat (PT Bank Bukopin, Tbkcabang Bandung) telah terjalin hubungan hukum perdataan dalam halperjanjian kredit, hal mana jumlah seluruh fasilitas yang telah diperolehPenggugat adalah sebesar Rp 17.000.000.000, (tujuh belas miliyar rupiah)sebagaimana hal ini telah didatanganinya Akta perjanjian Kredit Dengan17memakai jaminan No. 18 tertanggal 25 februari 2013 yang dibuatdihadapan Notaris Elsye Javanka SH seiaku notaris di kota Bandung;2.

SITOMPULpernah dilakukan kalau memang jual beli tersebut adalah sah dan tidakbertetangan dengan hukum mengapa REBEN (selaku pembeli) harusmengajukan gugatan ke perdataan?

SITOMPUL pernah dilakukankalau memang jual beli tersebut adalah sah dan tidak bertetangandengan hukum mengapa REBEN (selaku' pembeli) harusmengajukan gugatan ke perdataan?

No. 457.K/Pid/1993 tanggal 15Desember 1994, dengan abstrak hukum sebagai : Seseorang yangmembeli mobil yang dibayar dengan uang tunai dan sisanya dengansejumlah cheque dan Bilyet Giro senilai dengan harga mobil tersebut danpada saat jatun tempo bilyet Giro tersebut dicairkan oleh pemilik mobilpada Bank yang ditunjuk namun demikian pihak Bank menolaknyadengan alasan tidak tersedia dana, perbuatan demikian dikwalifisirsebagai perbuatan pidana Pengelapan maupun penipuan, dan bukanhubungan hukum ke perdataan

jalan menuju lokasiyang uangnya berasal dari Terdakwa;e Terdakwa telah mengelola kuari tersebut + 2 (dua) bulan, sejak SyahrulYahya menghentikan aktivitasnya di kuari, tanpa adanya keberatanataupun laporan dari Syahrul Yahya;(vide putusan a quo halaman 22 23 alinea ke2)Dari pertimbangan tersebut dalam butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.2 tersebutdi atas telah terjadi hutang piutang dan saling kerja sama dalam pengelolaankuari antara Terdakwa dengan saksi korban Syahrul Yahya yang termasukdalam aspek ke perdataan