Ditemukan 3400 data
123 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Tergugat telah mengakui dalampersidangan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutaiTimur tertanggal 1 Maret 2012 bahwa telah menjalani pertemuanpertemuan atauperundingan diuraikan tersebut di atas dan juga pertemuan di Balikpapan denganPenggugat;Bahwa atas tindakan/aksi mogok kerja tidak sah yang dipimpin atau diprakarsai olehPara Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar danjuga Penggugat mendapatkan tekanan dan sangsi dari klien Penggugat PT
32 — 25
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru olehprajurit lain maka Majelis akan memberikan sangsi yangtegas terhadap perbuatan yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklahsemata mata hanya memidana orang yang bersalah melakukantindak pidana tetapi juga mempunyai' tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembalike jalan yang benar menjadi prajutit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
62 — 13
NamaPenyetor/Peserta sesuai KTP, Penyetoran Uang jaminan Lelangtidak melalui ATM.Peserta wajiob melakukan penawaran lelang secara lesan denganharga semakin meningkat dimulai dari nilai limit, jika tidakmelakukan penawaran, dikenakan sangsi tidak diperbolehkanmengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di Wilayah KPKNL Malang.Jika Peserta Lelang ditunjuk sebagai pemenang lelang,Uang Jaminan diperhitungkan sebagai pembayaran lelang, Jikatidak menang, akan diumumkan tanpa potongan.Peserta Lelang yang ditunjuk
33 — 21
Bahwa Penyalahgunaan mengangkutan dan/atau niaga BBM baikyang disubsidi Pemerintah atau non subsidi adalah kegiatan pengangkutandan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperolehkeuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikankepentingan masyarakat banyak dan negara, sesuai dengan ketentuan danperundangundangan dapat dikenakan sangsi sebagaimana disebutkandalam Pasal 53 dan 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan para
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan hasil Pemeriksaan tersebut sehingga bahwa terangdan jelas terbukti bahwa Penggugatadalah seorang PNS yangbersih dan atau tidak sedang dicabut haknya, serta bukan sebagaiorang yang sedang menjalani adanya putusan sangsi atauhukuman, atau tindakan disiplin apapun, sehinggaPenggugatadalah nyata telah terbebas dari dugaan dan sangkaanyang tidak benar adanya, maka sesungguhnya adalah berhakmendapatkan gaji yang penuh/utuh pula;Halaman 10 dari 34 halaman. Putusan Nomor618 K/TUN/20159.
590 — 278
Fauzi bersama temantemannya ;e Bahwa benar tidak ada sangsi ataupun teguran dari instansi kepadaterdakwa atas kejadian tersebut ;e Bahwa pencairan dari pengiriman uang tersebut sebanyak 4 (empat) kalipencairan dan itupun atas dasar kesepakatan antara Insan Kamil denganterdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukanbarang bukti berupa :Buku Tabungan Asli atas nama DRS. GATOT SUTEJO di Bank BCACabang Juanda Bekasi No.
107 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal saat itu Penggugat tidak menggunakan IDCard yang dimaksud, sedangkan ID Card yang asli selalu dikenakan olehPenggugat bersamaan dengan ID Card yang dipermasalahkan oleh Tergugat;Bahwa Selanjutnya Tergugat Pada tanggal 31 Januari 2012 mengeluarkansurat Skorsing kedua dengan No. 031 dengan alasan Penggugat telahmelanggar tata tertib Perusahaan yaitu memalsukan kartu identitas/Kartukaryawan (ID Card) Penggugat kemudian dibebas tugaskan dari kewajibanyang berlaku dengan memberikan sangsi skorsing
29 — 3
berjanji tidak akan mengulangi perbuatantersebut, namun tiga bulan kemudian Penggugat membaca chat dariseorang wanita di hape milik Tergugat bahwa wanita tersebut memintapertanggung jawaban Tergugat atas kehamilan nya, akhirnya Penggugatpergi untuk mencari tahu keberadaan wanita tersebut di sebuah dusunInggis untuk menanyakan kebenaran nya, kemudian wanita tersebutmembenarkan jika sedang hamil oleh Tergugat, setelah itu TergugatHalaman 2 dari 39 halamanPutusan nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Sgu.dikenakan sangsi
145 — 37
debitur;e bahwa dalam hal adanya pembiayaan, Bank tentunya telah masukkedalam suatu sistem dan harus diberitahukan;e bahwa laporan Debitur dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 12setiap bulannya dan pelapor dinyatakan telah menyampaikan LaporanDebitur pada tanggal diterimanya laporan tersebut oleh Bank Indonesia;e bahwa pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan ataupenundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanyalaporan perbaikan oleh Bank Indonesia akan dikenai sangsi
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
Syahnia Alias Nia
35 — 5
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
39 — 26
Pemerintah Nomor 45Tahun 1990, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadaTermohon untuk mendapatkan surat ijin untuk melakukan perceraian dari atasanlangsung Pemohon dan ternyata Pemohon tidak mau memproses untukmendapatkan surat ijin melakukan perceraian dari atasan langsung karena telahmengajukan kepada atasan langsung Pemohon sebanyak 5 (lima) kali dan tidakada jawaban apapun, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan dipersidangansurat pernyataan bermeterai bahwa Pemohon siap menerima sangsi
149 — 94
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari tindakan yang dilakukan dengan saksi3 adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
144 — 78
Jika dilakukan pelanggaran atas berita acara penyerahan data shp inidapat dikenakan sanksi dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu SOP dariBlJ, sedangkan sangsi apa yang diberikan, bukan kemampuan keahlian ahliuntuk menjawabnya, silahkan tanyakan pada ahli hukum;. A. ALAMSYAH SARAGIH., LakiLaki, Lahir Pekan Baru, 27 September 1966,Alamat JI.
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
Heri Mustofa
372 — 209
kesalahan Saksi2 sehingga Terdakwa tidak merasa perbuatannyasebagai ketercelaan, Disamping itu setelahdimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannyabaik oleh Saksi4 dan Saksi2 Terdakwa menolakdan justru lebih memilin Wanita lain yang akandijadikan istri daripada harus menikahi Saksi1,Terdakwa juga siap menerima segala resikonyatermasuk apabila dipecat dari dinas Militer, olehkarena itu agar peristiwa seperti ini tidak terulanglagi dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain makaMajelis akan memberikan sangsi
SIGIT SAMBODO, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
RAJAB WALIULU, S.Pd Alias RAJAB
264 — 178
Halmana juga teruang dalam surat himbauan netralitas Pegawai ASN, kampanyeoleh Pejabat Negara lainnya serta larangan penggunaan fasilitas negarasebagaimana dikeluarkan Bawaslu RI No. 1692/KBawaslu/PM.00.000/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, khususnya padabuitr B mengenai Larangan dan Sangsi.
4070 — 4098
untukmenyampaikan halhal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anakdiberi keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untukmenyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesaliperbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian KemasyarakatanNomor :164/BKA/POLPN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 olehPembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs.Indung Budianto,MH dalamrekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sangsi
79 — 15
April2016 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan untukmelakukan pembayar lunas utangnya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa oleh karena dalam hubunganhukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terlihat dalam Oukt suratKelerangan Serah Terima, tertanggal 15 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Ahli Waris Nimrod Sitorus (P3 / T8) dan surat kwitansitanda terima yang ditanda tangani oleh Tergugat (bukti P2A s/d P2G) tidak diaturadanya sangsi
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Aditya T. Barus Als Adit
31 — 4
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
68 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia MajelisHakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungdidalam menerapkan sangsi atas mogok kerja tersebut harusberdasarkan kepada ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 142ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Sebagaimana yang kami kutip berbunyi
JUWADI
Tergugat:
1.PT. MPM FINANCE INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Cq PT. MPM FINANCE INDONESIA kantor cabang Bandar lampung
2.PT. BUDI BERLIAN MOTOR
199 — 24
1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimanadimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf (d dan h) yang (d) menyatakanpemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secaralangsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakansepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumensecara angsuran (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasakepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsurandan ada sangsi