Ditemukan 2831562 data
HENDRA
Termohon:
KANWIL DJP Banten Cq Maryudin Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS di Kantor Wilayah DJP Banten
56 — 5
Pemohon:
HENDRA
Termohon:
KANWIL DJP Banten Cq Maryudin Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS di Kantor Wilayah DJP Banten
Sumarni,SPd
Tergugat:
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Satoto,ketua Musaani,SPd.sd,sekresraris,La Toli,spd.sd, Alisastro,spd.sd
93 — 16
Penggugat:
Sumarni,SPd
Tergugat:
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Satoto,ketua Musaani,SPd.sd,sekresraris,La Toli,spd.sd, Alisastro,spd.sd
71 — 30
Penggugat:1.Agus Juliana2.Yustina Widya Tri Suryaningsih3.Sri MulyaniTergugat:Koperasi Pegawai PT. Telkom Solo (KOPEGTEL SOLO)
YANTI YUSMINA LIU
Tergugat:
MAGDALENA JEANE SEUBELAN-SAHERTIAN
Turut Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI SEPAKAT KARYA
103 — 48
Penggugat:
YANTI YUSMINA LIU
Tergugat:
MAGDALENA JEANE SEUBELAN-SAHERTIAN
Turut Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI SEPAKAT KARYA
11 — 0
A S R binti M S , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di KABUPATEN GARUT, selanjutnya disebut
329 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
M E N G A D I L I: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO) tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Oktober 2023;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian;2.
KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO) terhadap TIM KURATOR PT KALMAR JAYA (DALAM PAILIT)
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPEGMAR (KOPERASI PEGAWAI MARITIM), 3. PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA
PT.Bank Kesejahteraan Ekonomi
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tridarma Unja Jambi
2.Rektor Universitas Jambi
100 — 2
Penggugat:
PT.Bank Kesejahteraan Ekonomi
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tridarma Unja Jambi
2.Rektor Universitas Jambi
41 — 8
Menyatakan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1113/20/XII/1981, tanggal 19 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, tertulis Endang Soegesti binti Soedirjo, yang benar adalah Endang Sugesti binti Soedirjo;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang;4.
NIK 3573056312590005,nama Endang Sugesti, tanggal 7 Juli 2012;bukti P2: Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3573050908071639, namaKepala Keluarga Abdul Syukur Latukau, tanggal 17 Desember 2014;bukti P3: Fotokopi Surat Keterangan Lurah Lowokwaru, KecamatanLowokwaru, Kota Malang, tanggal 26 Juni 2015;bukti P4: Fotokopi Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Klojen,Kota Malang, tanggal 26 Juni 2015;bukti P5: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1113/20/XII/1981,tanggal 19 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 junctoPasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PengadilanAgama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonantersebut;Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata istri tersebut karena ternyata biodata istri dalam KutipanAkta Nikah Nomor: 1113/20/XII/1981, tanggal 19 Desember 1981, yangdikeluarkan oleh Pegawai
Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor: 1113/20/XII/1981, tanggal 19 Desember 1981,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Klojen, Kota Malang, nama Pemohon tertulis Endang Soegestibinti Soedirjo, yang benar adalah Endang Sugesti binti Soedirjo;2.
Penetapan No. 0227/Pdt.P/2015/PA.Mlg.memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan biodataPemohon dalam penetapan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Klojen, Kota Malang;Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;Mengingat, pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.
Menyatakan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah Nomor: 1113/20/XII/1981, tanggal 19 Desember 1981, yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Klojen, Kota Malang, tertulis Endang Soegesti bintiSoedirjo, yang benar adalah Endang Sugesti binti Soedirjo;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahannama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, KotaMalang;4.
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Muntiaha Djony
59 — 21
Pembanding/Penggugat : VIVI OLVIANTY KAENG
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Muntiaha DjonyKOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) CITRA WAHANAPERHUBUNGAN, berkedudukan di Manado, beralamat di Jin.
Penggugat yang telah ditunjuk oleh Tergugat II sebagai Kepala Unit UsahaDeveloper di tanah milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra WahanaPerhubungan (Tergugat 1!)
telah tidak melaksanakan tugas, hak dankewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusanPengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan antaralain tidak membuat pertanggung jawaban, tidak menyetor laba/keuntungan yangtelah diakui oleh Penggugat dengan surat pernyataan yang ditanda tangani olehHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MNDPenggugat dan Penggugat juga menyerahkan sertifikat tanah Penggugat kepadaTergugat sebagai jaminan akan tetapi sampai hari
telah tidak melaksanakantugas, hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalamlampiran surat keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Citra Wahana Perhubungan;oPemberhentian Penggugat tersebut sebagai Kepala Unit UsahaDeveloper oleh Tergugat II adalah berdasar dan tidak merupakanperbuatan melanggar Hukum;oPara Tergugat telah memberikan biaya operasional kepadaPenggugat untuk menjalankan usaha developer tersebut;Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MNDo Tergugat dan Tergugat
Penggugat sebagai Kepala Unit Usaha Developer di tanahmilik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan(Tergugat I) sudah berupaya melaksanakan tugas dengan balk, halini terbukti antara lain dengan terjualnya sebagian besar bidangtanah/kavling dan atau rumah yang terletak di atas tanah SertipikatHak Milik Nomor 56/Paniki Atas tersebut;Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT MND2.
70 — 46
PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Dosen Unsoed ), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pembanding;melawanTERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Dosen Unsoed ), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Terbanding ;
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agarmengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKaligondang Kabupaten Purbalingga dan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapatditerima ( niet onvankelijk verklaard ) ;.
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia KPRI SMEA Situbondo, tersebut;
., selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia KPRI SMEA Situbondo VS SATRIDJO
., selaku KetuaKoperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia KPRISMEA Situbondo, bertempat tinggal di PerumahanGriya Panji Mulya, Kecamatan Panji, KabupatenSitubondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada SriKadarwati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan MangaranNomor 71, RT 01, RW 03, Desa Curahjeru, KecamatanPanji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 April 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanSATRIDJO, bertempat tinggal di Dusun Trebungan, RT02, RW 01, Desa Sumberkolak
ANANG ARIFANDI,M.Pd., Selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia KPRISMEA Situbondo, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang
ANANGARIFANDI, M.PD., Selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri RepublikIndonesia KPRI SMEA Situbondo, tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
AFRIYANTO
Tergugat:
koperasi pegawai Negeri Kantor Gubernur Maluku dalam hal ini diwakili oleh Dr. RISTIANTO SUGIONO,MM
79 — 32
Pembuat Akta Tanah yang berwenang apabila ternyata Tergugat selaku penjual tidak ada atau tidak hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, sekaligus Penggugat bertindak atas namanya sendiri sebagai pembeli atas objek jual beli terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 122 /Kelurahan Tihu Nomor surat ukur 00022/Tihu/2013, tanggal ukur tanggal ukur 15 Februari 2013, dengan luas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) dengan nama pemegang hak Tergugat (Koperasi Pegawai
Penggugat:
AFRIYANTO
Tergugat:
koperasi pegawai Negeri Kantor Gubernur Maluku dalam hal ini diwakili oleh Dr. RISTIANTO SUGIONO,MM
Pembanding/Turut Tergugat : Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Terbanding/Penggugat : H. YASDI, SP
16 — 13
Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Propinsi Sumatera Barat Nomor 26/I-13/PKP.RI-SB/VIII-2022 Tentang pemberhentian Saudara H. Yasdi, SP sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Propinsi Sumatera Barat periode 2021 2025 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
3.
Pembanding/Tergugat : Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Pembanding/Turut Tergugat : Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Terbanding/Penggugat : H. YASDI, SP
230 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SERIKAT PEGAWAI (SP) PERUMDA PASAR JAYA, dahulu PD PASAR JAYA, tersebut;
SERIKAT PEGAWAI (SP) PERUMDA PASAR JAYA, dahulu PD PASAR JAYA VS PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PASAR JAYA, dahulu PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR JAYA
PUTUSANNomor 203 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SERIKAT PEGAWAI (SP) PERUMDAPASAR JAYA, dahulu PD PASAR JAYA,diwakili oleh Kasman Panjaitan, S.Sos, selakuKetua Serikat Pegawai (SP) Perumda PasarJaya dahulu Perusahaan Daerah (PD) PasarJaya, berkedudukan di Jalan Alur Laut PasarWalang Baru, Jakarta Utara, dalam hal inimemberikan
tetap sampai putusan ini mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Dalam Pokok Perkara: Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telan melakukan perbuatanyang merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mencabut serta membatalkanSK Pengangkatan 15 orang tenaga profesional dan SK Pengangkatan 15orang tenaga profesional menjadi pegawai tetap Perumda Pasar JayaDKI Jakarta; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
Menyatakan Keputusan Direksi Perusahaan yang mengatur tentangProsedur Penerimaan Pegawai Profesional di Lingkungan Perusahaanperlu adanya penyesuaian dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentangPerumda Pasar Jaya;6.
Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanyang merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mencabut sertamembatalkan SK Pengangkatan 15 orang tenaga profesional dan SKPengangkatan 15 orang tenaga profesional menjadi pegawai tetapPerumda Pasar Jaya DKI Jakarta;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi seluruh tuntutanSerikat Pegawai PD Pasar Jaya sebagaimana pokok perkara;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugianPenggugat
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SERIKAT PEGAWAI(SP) PERUMDA PASAR JAYA, dahulu PD PASAR JAYA, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H.
51 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNNIKASI ANUTA PURA tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 27 April 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:DALAM PROVISI:Menolak Gugatan Provisi Penggugat;DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNNIKASI ANUTA PURA VS DORCE BUNGA ALLO
PUTUSANNomor 1185 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan perselisihan hubunganindustrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:KOPERASI PEGAWAI PT.
Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) atau salah alamatmengenai Subjek Tergugat, karena Penggugat tidak jelas menyatakan siapayang menjadi Tergugat dalam perkara ini apakah Ketua, atau Pengurus,atau Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi ANUTA PURA.
Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebagai mana gugatanPenggugat (Gugatan Terlampir), bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam perkara a quo telah mengganti Pihak Tergugat yang awalnya adalahKetua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palumenjadi Koperasi Pegawai PT.
Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) mengenaiSubjek Hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalamgugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkara iniadalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi AnutaPura Palu, bukan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta PuraPalu Selaku Badan Hukum, hal ini menegaskan bahwa yang menjadiTergugat dalam perkara ini adalah Ketua dan Pengurus KoperasiHalaman 10 dari 16 hal Put.
A.Karim dan Aco Rasyid sebagai pihak yang mengaku sebagai perwakilanpekerja;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti sepanjangupah proses perlu diperbaiki semula 12 (dua belas) bulan diperbaiki menjadi 3(tiga) bulan dengan pertimbangan perusahaan Tergugat sedang mengalamikerugian sehingga adil upah proses dihitung sampai dengan proses mediasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI PT.TELEKOMUNNIKASI ANUTA
Termohon:
Kemendikbudristek RI c.q Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III c.q Penyidik Pegawai Negeri Sipil
24 — 32
Soehinto Sadikin
Termohon:
Kemendikbudristek RI c.q Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III c.q Penyidik Pegawai Negeri Sipil
37 — 49
PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff di BPPAKB Talawi, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;
Pdt.G/2013/PA.Kis.(1) ANAK I (pr), umur 15 tahun(2) ANAK II (pr), umur 14 tahun(3) ANAK III (pr), umur 9 tahun(4) ANAK IV (pr), umur 5 tahunBahwa Penggugat menambah posita pada gugatan Penggugat, yaitu: Bahwa oleh karena keempat anak Penggugat dengan Tergugattersebut dalam asuhan Penggugat, maka segala biayapengasuhan dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiapbulannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sampai anakanak tersebut dewasa/mandiri; Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang pegawai
Tergugat:
KOPERASI SUKSES
Turut Tergugat:
PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kota Sukabumi
17 — 7
Tergugat:
KOPERASI SUKSES
Turut Tergugat:
PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kota Sukabumi
18 — 10
PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon ;
Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk mengasuh, membimbingdan mendidik anak tersebut dan secara materil Pemohon juga mampudisebabkan Pemohon bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil yangmempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.854.800, (Dua juta delapanratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;9. Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak tersebut diatas, perlupenetapan hukum dari instansi yang berwenang sesuai denganperaturan yang berlaku ;10.
oleh Pemohon ;e Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebuttumbuh sehat, normal sebagaimana layaknya seorang anak diasuh olehorang tuanya sendiri ;e Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon telah tumbuh sehatdan normal sebagaimana layaknya anak diasuh oleh orang tuakandungnya ; Bahwa Pemohon mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikanyang lebih baik kepada anak tersebut dimasa yang akan datang karenaPemohon seorang yang taat beribadah dan mempunyai penghasilantetap sebagai Pegawai
tersebut bernama HAFIFUDDIN dan ibunya bernamaRISKA dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon ;Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2012/PA.Kis.e Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon anak tersebuttumbuh sehat, normal sebagaimana layaknya anak diasuh oleh orangtuanya sendir ;e Bahwa Pemohon mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikanyang lebih baik kepada anak tersebut sebab Pemohon adalah orangyang taat beribadah dan Pemohon mempunyai penghasilan tetap yaitusebagai Pegawai
Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohonadalah seorang janda yang telah bercerai dari seorang lakilaki yangbernama Abdullah, S.Pd;Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohonadalah sebagai Kepala Keluarga yang berdomisili di Desa Ujung Kubu,Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara yang merupakan wilayahhukum Pengadilan Agama Kisaran ;Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2012/PA.Kis.Menimbang, bahwa dari bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Pemohonadalah Pegawai