Ditemukan 2065441 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemusyawaratan
Penelusuran terkait : Fatahillah ramli. Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri; H. moch. supriyadi Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo Kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Ii. h. heri achmadi Sh. Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018 Desa trosobo Kecamatan taman Kabupaten sidoarjo; - ahmad.sh melawan - 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan) - 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis - 3.camat bantan - 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama Perceraian
Register : 20-04-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 707/Pdt.G/2015/PA.JB
Tanggal 25 Nopember 2015 — Pemohon Termohon
11 — 0
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 25 November2015 bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1437 H, oleh kami Drs.H.M.RidwanUstha E, M.H., Hakim Ketua serta Drs. H. Ali Masad dan Drs. H.AbdulHadi,M.H. Masingmasing Hakim Anggota.
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Perceraian
Register : 18-02-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PA LIMBOTO Nomor 83/Pdt. G/2013/PA. Lbt
Tanggal 6 Maret 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
32 — 3
  • Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapanint diucapkan sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Limboto pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 Masehi bertepatandengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami JAFAR M.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 268/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : H.ANDI IBRAHIM Diwakili Oleh : MANSYUR, SH, Dkk
Terbanding/Tergugat II : BASRI DG SARRO
Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAMAI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Cq BUPATI MAROS
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD
32 — 21
  • Pembanding/Penggugat : H.ANDI IBRAHIM Diwakili Oleh : MANSYUR, SH, Dkk
    Terbanding/Tergugat II : BASRI DG SARRO
    Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAMAI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
    Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Cq BUPATI MAROS
    Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD
    Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Makassar oleh karena apa yang dipermasalahkanPenggugat dalam perkara ini mengenai proses pemilihan dan penetapanhasil pemilinan Kepala Desa Damai Kecamatan Tanralili KabupatenMaros, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Damai bersamaBadan Permusyawatan Desa (BPD) Desa Damai telah membuat BeritaAcara Perhitungan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Damaitanggal 12 Januari 2019 dan selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa
    Nomor. 268/PDT/2019/PT.MKSpelanggaran dan kecurangan yang terjadi yang dapat mempengaruhiperubahan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Panitia PemilihanKepala Desa Damai dan Badan Permusyawaratan Desa Damai.Adapun hasil pemungutan suara berdasarkan Berita Acara Pengesahan /Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Damai tanggal12 Januari 2019 dimana dalam pemilihan tersebut diikuti sebanyak limaorang calon Kepala Desa, dua diantaranya adalah TergugatIl (Basri SMNomor urut 04)
    Nomor. 268/PDT/2019/PT.MKS Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yangtimbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 17 Oktober 2019 olehKami : AHMAD SEMMA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H. YAHYASYAM, SH. MH. dan DR. JACK J. OCTAVIANUS, SH.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama Waris Islam
Register : 04-02-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PA SELONG Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 22 September 2016 — Para Penggugat VS Para Tergugat dan Turut Tergugat
59 — 18
  • Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
    Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 3.231.000, (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhnkan dalam permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatandengan tanggal 20 Dzulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin,S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-06-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN MALANG Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 28 September 2017 — Penggugat:
ARIF UDIN
Tergugat:
PT. Otto Multiartha
20 — 0
  • Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 29-06-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 2767/Pdt.G/2018/PA.Cbn
Tanggal 8 Nopember 2018 —
8 — 6
  • Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
    Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 Masehi, bertepatandengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai KetuaHalaman 10 dari 11, Putusan Nomor 2767/Padt.G/2018/PA.CbnMajelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 30-06-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 16/G/2016/PTUN.JBI.
Tanggal 11 Oktober 2016 — HADIS HM vs. BUPATI BUNGO
155 — 298
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5.
    Bukti T16 : Keputusan Bupati Bungo Nomor: 252/BPMPDPP & KBTahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang PengesahanSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)Danau Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan HasilMusyawarah BPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau (sesuai dengan asili);17.
    Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Ayat (8) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepadaBupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.Ayat (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepadaBupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuatmateri situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yangbersangkutan.Ayat(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyaweratan Desasebagaimana
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 252/ BPMPPD& KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengesahan SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Danau Nomor 03Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD DanauPemberhentian Rio Dusun Danau; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BungoNomor : 252/ BPMPPD & KB Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 tentangPengesahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)Danau Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil MusyawarahBPD Danau Pemberhentian Rio Dusun Danau; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5.
    Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 251.000, (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Senin tanggal 3 Oktober2016 oleh Kami M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H., sebagai KetuaMajelis Hakim, EKO PRIYATNO, S.H., dan PUTRI PEBRIANTI, S.H.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-06-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 28 September 2017 — Penggugat:
ARIF UDIN
Tergugat:
PT. Otto Multiartha
60 — 8
  • Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Malang pada hari KAMIS, tanggal 28 SEPTEMBER2017, oleh DINA PELITA ASMARA, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, BYRNAMIRASARI, S.H dan M. FATKUR ROCHMAN, S.H.,M.H., masingmasingsebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 SEPTEMBER 2017 olehHakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota tersebut,dibantu oleh UIS DUANITA, S.H.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-10-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 140/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
ZAINI
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN SAMPANG
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Banjar Talela
3.TIM SELEKSI TES TULIS DAN WAWANCARA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJAR TALELA
4.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BANJAR TALELA
5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
133 — 82
  • Penggugat:
    ZAINI
    Tergugat:
    1.BUPATI KABUPATEN SAMPANG
    2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Banjar Talela
    3.TIM SELEKSI TES TULIS DAN WAWANCARA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJAR TALELA
    4.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BANJAR TALELA
    5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama Perceraian
Register : 03-03-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.JB
Tanggal 3 Agustus 2020 — Penggugat Tergugat
9 — 0
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majeli
Pengadilan PA BITUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 02-05-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PA BITUNG Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Bitg
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat: Fitria Ney binti Abdul Gandy Ney Tergugat: Rusli Kabangung bin Muhamad Kabangung
19 — 11
  • Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 8/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
SADARUDDIN
Tergugat:
BUPATI SUMBAWA
184 — 83
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 Memberhentikan Sadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin;

    4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula;

    5.

    2019 tanggal19 April 2019 keanggotan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan BurungKecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 20192025.
    pemberhentian yang bersangkutansebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung KecamatanBuer;.
    Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150 Tahun 2020tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan PeresmianAnggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan BurungKecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 20192025,tertanggal 24 Januari 2020, harus tetap dilaksanakan.Menyatakan hukum proses penetapan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desadan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu DesaLabuhan Burung
    Desa berhenti karena:a. meninggal dunia;b. permintaan sendiri; atauc. diberhentikan.ayat (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan olehpimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota atas dasarhasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.ayat (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusanbupati/walikota.Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun2016 Tentang
    Badan Permusyawaratan Desa:Halaman 28 dari 37 Hal.
Pengadilan PA Tais Perdata Agama Perceraian
Register : 06-01-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA Tais Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tas
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat dan Tergugat
15 — 8
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021Masehi bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, olen H.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 11-04-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 9 Agustus 2017 — 1. Nama : LA MA alias LA MAA LASABU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : SLAMET S. alias SLAMET SAMIDI; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani/Perkebunan; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 3. Nama : SARIRI; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 4. Nama : LA HENDI alias HENDI LAWAKU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 03/SK/LO.RM/PTUN/Khusus/IV/2017 tanggal10 April 2017,memberikan kuasa kepada 1. RAMLI MARASABESSY, S.H., M.H.; 2. M. SYAHWAN AREY, S.H.; 3. SULAIMAN PUHA, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat pada Kantor Law Office Advocates& Legal Consultants RAMLI MARASABESSY, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di JlnSt. Hasanuddin, Graha Hilya Bakery Lt. III-Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan KaretPutih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 April 2017 memberikan kuasa kepada 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. Nama Jabatan : SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan KaretPutih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 April 2017 memberikan kuasa kepada 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII;
122 — 49
  • Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 281 Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 16 November 2016;b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec.
    Mewajibkan Tergugat I untuk merehabilitasi Para Penggugat kepada posisi jabatan semula sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2015 2021;5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IIuntuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 1.585.000,-(satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
    Oleh karena itu, objek sengketa a quo,adalah cacat administrasi dan cacat prosedur serta bertentangan denganperaturan perundangundangan;Bahwa peresmian ketua, sekretaris dan anggota Badan PermusyawaratanDesa (BPD) pada Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Uatara KabupatenHalmahera Selatan, untuk memilin Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD), sesuai dengan ketentuan pada Pasal 59 ayat (1) UndangUndangNomor : 6 tahun 2014 Tentang Desa, sehingga komposisi/struktur anggotaBadan Permusyawaratan desa (BPD) di
    Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa PasirPutin Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan bertentanganHalaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN.ABNdengan Pasal 56 ayat (1)dan pasal 72 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi yakni :Pasal 56 ayat (1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wekil dari pendudukDesa berdasarkan keterwakilan wlayah yang pengisiannya
    dilakukansecara demokratis;Pasal 72 ayat (1)Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakansecara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung ataumusyaverah pemekilan dengan menjamin ketenakilan perempuan;b.
    Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (8) dan ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Yakni:Pasal 76 ayat (3)Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan olehPimpinan Badan Permusyaweratan Desa kepada Bupati/Walikota atas dasarhasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;Pasal 76 ayat (4)Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyaweratan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapbkan dengan KeputusanBupati
    Obi Utara, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kecamatan ObiUtara, Halmahera Selatan, tertanggal 23 Februari 2017 (vide Bukti P3 =T.22);Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian dan pengisian anggotaBadan Permusyawaratan Desa telah diatur secara limitatif dalam peraturanperundangundangan sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian dan pengisian anggotaBadan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43Halaman 48 dari 54 Halaman Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN.ABNTahun
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 06-09-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 10/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
SYAFRUDIN
Tergugat:
BUPATI TANAH BUMBU
233 — 110
  • Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal 29 Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/533/DPMD/ 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2020-2026;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal
    29 Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/533/DPMD/ 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2020-2026;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
    • Tanah Bumbu Periode 20202026bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal12 ayat (1) sehingga objek sengketa tersebut mohon untukdibatalkan;8.
    Dengan demikian Tergugat telah melanggarPeraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 12 ayat (4) danayat (5);9.
    final, Karena tidak memerlukan lagi persetujuan daripihak manapun;e. telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diresmikannya perubahananggota Badan Permusyawaratan Desa Gusunge Kecamatan KusanHilir Kabupaten Tanah Bumbu Periode 20202026;f. telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi paraanggota Badan Permusyawaratan Desa Gusunge Kecamatan KusanHilir Kabupaten Tanah Bumbu Periode 20202026 yang baru;Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor: 10/G/2021/PTUN.BJMMenimbang, bahwa objek sengketa a guo
    Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah KabupatenTanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desamenentukan yang pada pokoknya peresmian anggota BPD ditetapkan denganKeputusan Bupati;Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide Bukti P.1 = BuktiT14), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa a@ quo merupakanperubahan atas Keputusan sebagaimana Bukti P.23 = Bukti T8 yangmeresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa
    Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum musyawarah BPDsebagaimana Bukti P.8 = Bukti T3 dan Bukti P.11 = Bukti T5 yang menjadidasar usulan pemberhentian Penggugat tidak dilaksanakan sebagaimanaketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebab tidak memenuhikuorum yaitu dihadiri sekurangkurang 4 (empat) orang anggota BPD DesaGusunge
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 15/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 30 Juni 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
110 — 60
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Nomor: 105/ BPD/SPN/XII/2015, tanggal 08 Desember 2015, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;-------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan:------------------------------------------------------------------------------------a.
    Tergugat II untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang Nomor: 105/ BPD/SPN/XII/2015, tanggal 08 Desember 2015, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama Lukman;----------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 273.500,- (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
    ,Halaman 20 dari 79halanan(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilin adalah Calon yangmemperoleh suara terbanyak; (2) Panitia Pemilinan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala DesaTerpilih; (3) Panitia Pemilinan Kepala Desa menyampaikan nama CalonKepala Desa Terpilin kepada Badan Permusyawaratan Desapaling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala DesaTerpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelahmenerima laporan Panitia Pemilinan
    Panitia Pemilinan Kepala Desa menyampaikan nama CalonKepala Desa Terpilin kepada Badan Permusyawaratan Desapaling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala DesaTerpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;4, Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelahmenerima laporan Panitia Pemilinan menyampaikan nama CalonKepala Desa Terpilih kepada Bupati/Walikota;Putusan Perkara No.15/G/2016/PTUN.Mks.,Halaman 22 dari 79halaman5.
    Bahwa terbinya surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SapanangKecamatan Binamu Kabupaten jeneponto Nomor 105/BPD/SPN/XII/2015Putusan Perkara No.15/G/2016/PTUN.Mks.
    Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang, KecamatanBinamu, Kabupaten Jeneponto, Nomor: 105/BPD/ SPN/XI/2015, tanggal 8Putusan Perkara No.15/G/2016/PTUN.Mks.
    Tergugat Il untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangBerupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SapanangPutusan Perkara No.15/G/2016/PTUN.Mks.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 07-08-2016 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 182/Pid.B/2015/PN.TBK
Tanggal 8 September 2015 — ACO Als ACOK Bin KADIRO.
21 — 10
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Masingmasingsebesar Rp. 1.000, (Lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 08 September 2015 oleh kami LIENA, SH.MHumsebagai Hakim Ketua, YANUARNI A.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU
Register : 17-05-2018 — Putus : 21-09-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 608/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 21 September 2018 —
11 — 2
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,-( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 12-04-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Wsp
Tanggal 3 Mei 2016 — Pemohon
16 — 5
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari selasa tanggal 3 Mei 2016Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 14387 = Hijriah,oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis sertaDrs. M. Yunus K, S.H.,M.H. dan Drs.
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 02-01-2024 — Putus : 16-01-2024 — Upload : 16-01-2024
Putusan PA SIDOARJO Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sda
Tanggal 16 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
    2. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

    Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis