Ditemukan 2236 data
29 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
/bulan ditambah dengan uang beras sebesar Rp. 65.000 / bulan;Bahwa Penggugat pada awal bulan Januari 2010 pernah meminta kepadapihak Tergugat dan Il agar upahnya dinaikkan dan/ atau disesuaikandengan UMP NTT tahun 2010 sebesar Rp.800.000 /oulan karena upahyang diterima Penggugat sejak diterima bekerja sampai dengan sebelum diPHK sebesar Rp. 565.000/ bulan masih jauh dibawah UMP.
NTT hal manabertentangan dengan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenangakerjaanmaka Penggugat menuntut agar Tergugat dan Il membayar kekuranganupah Penggugat untuk 2 tahun terakhir (tahun 2008 dan 2009) denganketentuan UMP tahun 2008 sebesar Rp.650.000, /oulan dan UMP tahun2009 sebesar Rp. 725.000/ bin;Bahwa hakhak normatif lainnya yang selama ini tidak dibayar adalahmenyangkut tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalamperaturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia No. 04/MEN/1994, makaPenggugat
158 — 64
Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga)tahun 5% kali UMP;b. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam)tahun 10% kali UMP;c. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9(sembilan) tahun 15% kali UMP;d. Masa kerja 9 (Sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (duabelas) tahun 20% kali UMP;e. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15(lima belas) tahun 25% kali UMP;f.
Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18(delapan belas) tahun 30% kali UMP;g. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari21 (dua puluh satu) tahun 35% kali UMP;h. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari24 (dua puluh empat) tahun 40% kali UMP;i.
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
April2007 sampai dengan bulan Februari 2008 (11 bulan), atau sampai denganadanya kepastian hukum yang mengikat;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, jumlah kerugianyang dialami oleh penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat sejak bulanApril 2007 s/d bulan bulan Februari 2008 (11 bulan);Hal. 5 dari 13 hal.Put.No. 835 K/Pdt.Sus/2008Bahwa untuk menghitung kerugian yang dialami Penggugat berdasarkanPeraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1734/2006 tentang Upah MinimumProvinsi (UMP
Oleh karena ituPenggugat menuntut kerugian hak atas upah sejak bulan April 2007 sId Oesember2007 (9 bulan) dengan perhitungan sesuai dengan UMP tahun 2007 sebesar Rp900,560, (sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbulan dan sejakbulan Januari sId Februari 2008 (2 bulan) dengan perhitungan UMP tahun 2008sebesar Rp 972.604,80 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empatrupiah delapan puluh sen) perbulan dengan rincian sebagai berikut: Upah April 2007 sId Desember 2007 : 9 x Rp
Permenaker No.4 Tahun 2004tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2007, bahwa Penggugat menuntut atasTHR keagamaan sebesar satu bulan upah, demikian halnya dengan cuti tahunantahun 2007 merupakan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UUNo. 13 Tahun 2003, maka dalam hal Buruh/Pekerja diputuskan hubungan kerjanyamasih berhak atas pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003, sehingga Penggugat menuntut untuk dibayarkan dalambentuk uang sebesar 12/30 x UMP
Maka dengan demikian Penggugat menuntut pesangonsebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang perhitungan didasarkan pada Peraturan GubernurProvinsi OKI Jakarta No. 143 Tahun 2007 tentang UMP tahun 2008 sebesar Rp972.604,80 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah delapanpuluh sen) perbulan, dengan rincian sebagai berikut: Pesangon : 2xPasai 156 ayat (2): 18 blnxRp 972.604,80 =Rp 17.506.886, Jasa Masa Kerja: 1xPasal 156
91 — 14
menyelesaikan perselisihan ini melaluiMediator Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo, dengan 3(tiga) kali pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2014, 5 September 2014dan 2 Oktober 2014, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, karenaTergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan PHKtersebut. sehingga Penggugat meneruskan perselisinan ini melaluiLembaga Perselisihan Hubungan Industrial.8.Bahwa Tergugat memberikan Upah kepada Penggugat tidak sesuaidengan Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP
;Menimbang, bahwa mengenai petitum selisin upah yang diminta olehPenggugat bulan Maret, April, Mei, Juni adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku pengusaha dilarangmembayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi, dan bagi pengusaha danpekerja yang telah menyepakati Upah lebih rendah maka kesepakatan itu bataldemi hukum;Menimbang, bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Gorontalotahun 2014 sebesar Rp. 1.325.000. dan Upah yang diterima Penggugat hanyaRp. 1. 000.000.,
(UMP) Rp. 1. 000.000. (Upah diterima) terjadi selisih sebesar Rp. 325.000..selisih Upah bulan April Rp. 1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000. (Upahditerima) terjadi selisih sebesar Rp. 325.000.. selisih Upah bulan Mei Rp.1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000. (Upah diterima) terjadi selisih sebesar Rp.325.000. selisih Upah bulan Juni Rp. 1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000.
19 — 16
hujan yang bergantung kepada musim hujan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya petani yang belummemiliki pekerjaan tetap lainnya, Majelis Hakim menganggap bahwasanyameskipun Tergugat hanya sebagai petani namun tidak ada alasan bagiTergugat Rekonvensi untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai kepalakeluarga meskipun belum memiliki pekerjaan tetap;Menimbang, bahwa berdasar kepada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) Nomor 561774 Tahun 2018, bahwasanya Gubernur menetapkanUpah Minimum Provinsi (UMP
) pada 2019 sebesar Rp2.012.610,00 (dua jutadua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mengalami kenaikansebesar 10% dari UMP sebelumnya;Halaman 17 dari 24 halamanMenimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2019 sebesarRp2.012.610,00, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampuuntuk membayar kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang mana apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka
perincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk satukali makan, dan untuk kebutuhan seharihari tersebut selain untuk biayamakan seharihari juga ditambah keperluan harian lainnya, sebagai contohHalaman 18 dari 24 halamankebutuhan harian lainnya seperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biayaakan kebutuhan air bersih, air minum, biaya rekening listrik dan sebagainyayang besar nominalnya tidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantungpada penggunaan hariannya;Menimbang, bahwa berdasarkan standar UMP
meskipun mutah sifatnya adalah kenangkenanganyang fungsinya dapat menghibur hati istri yang dijatuhi talak oleh suaminya,namun Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih terlalu besar untuk dibebankankepada Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai petani sawah tadahhujan, namun mengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensisebagai istri tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya atas kewajibantersebut dan disesuaikan dengan UMP
melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selamaPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggalterhitung sejak 6 bulan berjalan sampai putusan ini dibacakan di bulan, danPenggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, makaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telahdilalaikan T ergugat;Menimbang, bahwa kekurangan nafkah madhiyah yang belumdibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung selama 6 (enam) bulanlamanya, dan berdasar kepada standar UMP
148 — 27
Jika memang Saudara Nova EkaFitria merasa sudah bekerja di PT Artav Mobile Indonesia sejak Juni 2014agar dapat memberikan bukti ke Pengadilan Surat Perjanjian Kerja resmidari Perusahaan atas nama PT Artav Mobile Indonesia, yang menyatakanSaudara Nova Eka Fitria bekerja di PT Artav Mobile Indonesia sejak Juni2014.Saudara Nova Eka Putra menerima Upah sesuai dengan UMP Jambi yangberlaku pada tahun 2014, yaitu:a. Bulan Nopember 2014 sebesar Rp 1.522.339b. Bulan Desember 2014 sebesar Rp 1.510.580c.
;e Adanya kekurangan upah karena upah yang diterima Penggugat tidaksesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambie Alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat dan hakhak yang timbul atas PHK yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat berupa pesangon dan hakhak lainnyaMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakimperlu mempertimbangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat telah bekerja selama 7 (tujuh) bulan denganupah terakhir
Serta sesuai keterangan saksi Penggugat bahwa slip gaji dapat di mintaoleh karyawan.Menimbang, bahwa selain tidak dapat dibuktikan tentang besarnya upahyang diterima Penggugat, penggugat juga dalam dalil posita dan petitumgugatannya tidak secara rinci mendalilkan selisih yang pasti dan perhitungan yangjelas tentang kekurangan upah Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuanbesarnya untuk UMP kota jambi tahun 2014, dan tidak jelas mendalilkan yangdimaksud UMP wilayah mana, maka majelis berpendapat
156ayat (2) dan 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4) sub c UU No. 13 tahun 2003tentang uang penggantian perumahan dan pengobatan kepada Penggugat dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat dilakukan pada tanggal 16 Januari 2015, maka untukperhitungan upah dan hak lainnya ditetapbkan sebesar Rp. 1.710.000, (satu jutatujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan SK Gubernur Jambi Nomor 554/Kep.Gub/dinsosnakertrans/2014 tentang pemberlakuan UMP
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selain permasalahan PHK, Penggugat juga mendapatkan upah yangtidak layak karena berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 230tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, maka upahMinimum Provinsi (UMP) yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta adalahsebesar Rp3.100.000,00 (tiga Juta seratus ribu rupiah), hal mana upah yangditerima Penggugat nyata tidak sesuai dengan ketentuan UMP tersebutdengan selisih/kekurangan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)dengan demikian Penggugat
berhak atas kekurangan UMP selama 2 tahun;.
Bahwa agar pihak Tergugat memberikan uang pesangon kepadaPenggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan 1(satu) kali ketentuan Uang Penghargaan Masa Kerja Pasal 156 ayat (3)dan Uang Penggantian Hak sebesar 15% ayat (4) UU Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dan kekurangan UMP serta kelebihan jamkerja (Upah Lembur) dikurangi dengan uang yang telah pekerja terimasebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) denganrincian sebagai berikut:a.
8 — 1
PUTUSANNomor 0935/Pdt.G/2014/PA.Pwr.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkaracerai talak antara :YYY bin YYY umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Satpam UMP,tempat tinggal di Dusun YYY RT.O1 RW. 06 Kelurahan YYYKecamatan YYY Kabupaten Purworejo, sebagai "Pemohon",MELAWANYYY binti YYY umur
Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarang terus menerus tersebut maka sejakpertengahan bulan Mei Tahun 2013 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dantinggal dirumah Mess/Rumah Dinas UMP Purworejo, sehingga sekarang ini Pemohondan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun 4 Bulanlamanya, dan selama itu tidak pernah ada komunikasi lagi.5.
Dengan demikian perkara ini harusdiselesaikan dengan putusan hakim;Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam suratPermohonannya yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diijinkan untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon; sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulanMei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau di ajakdi rumah kontrakan kemudian sejak pertengahan bulan Mei 2013 Pemohon pergimeninggalkan Pemohon tinggal di rumah dinas UMP
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 458K/Pdt .Sus/ 2011Rp.16.387.500,e Harry Rumengan sebagai Penggugat 3 :Pesangon : 9 X Rp.929.500 = Rp.8.365.500,Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.929.500 = Rp.4.647.500, Selisih UMP Tahun 2009, dari bulan Januari s/dApril 2009 Rp.929.500 Rp.850.000 = Rp.79.500 X 4 =Rp. 318.000, Total =Rp.15.282.950,7.
Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.1.500.000 =Rp. 7.500.000, Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.21.000.000 = Rp.3.150.000, Total =Rp.24.150.000,e Dolfi Nicolaas sebagai Penggugat 2:Pesangon : 9 X Rp.950.000 = Rp.8.550.000,Uang Penghargaan Masa Kerja : 6 X Rp.950.000 = Rp.7.500.000, Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.14.250.000 = Rp.2.137.500, Total =Rp.16.387.500,e Harry Rumengan sebagai Penggugat 3 :Pesangon : 9 X Rp.929.500 = Rp.8.365.500,Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.929.500 = Rp.4.647.500, Selisih UMP
No. 458K/Pdt .Sus/ 2011Selisih Upah UMP Tahun 2009, dari bulan Januari s/dApril 2009 Rp.929.500 Rp.850.000 = Rp.79.500 X 4 =Rp. 318.000, Total =Rp.15.282.950,3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp.100.000, (seratus ribu rupiah) setiap harinyaapabila Tergugat lalai menjalankan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dari perkara ini ;4. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;5.
80 — 23
Gubernur DKI Jakarta No.230 Tahun 2015 Tengtang Upah Minimum Provinsi DKIJakarta Tahun2016 sebesar Rp 3.100.000, (Tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya18PENGGUGAT masih memiliki hak atas kekurangan upah sejak bulan2016 atau sampai ini,terhadap para pekerja, sehingga untuk (delapan) orang ParaJanuari s/d Oktober 2016 setiap bulannya masingmasing sebesar Rp400.000, x 18 orang x 10 bulan berjumlah sebesar Rp 72.000.000,(7ujuhpuluh dua juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut; Kekurangan UMP
Bahwa, oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudahselayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan Provisional ini, yaituTERGUGAT upahPENGGUGAT sejak tanggal 1 Januari s/d bulan Oktober 2016 (10 bulan)memerintahkan untuk =membayarkan ParaHalaman 6 dari 44 Hal.Putusan No.275/Padt.S usPHI/2016/PN.Jkt.Pstsebesar Rp 486.000.000, (empat ratus delapan puluh enam jutarupiah), ditambah dengan kekurangan UMP tahun 2016 sejak Januari
Adi Pranotosebagai Personalia melakukan Perundingan tentang UMP tahun 2016,namun dalam perundingan tesebut pihak TERGUGAT mengatakan "tidaksanggup untuk melaksanakan Upah Minimum (UMP) tahun 2016, akandilihat setelah di evaluasi bulan Maret 2016, sehingga perundingangagal tidak ada kata sepakat (Bukti P 6) Hal tersebut sampai dengandiajukannya gugatan ini UMP tahun 2016 belum dilaksanakan olehTERGUGAT;Bahwa dengan adanya Permohonan Pelaksanaan UMP untuk tahun 2016dan perundingan bipartite tanggal
Iriyanto Giling 16/04/2004 (12 Th) 2.700.000, 10 X 2.700.000, 27.000.000,JUMLAH 486.000.000, 18.2 Kekurang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 yangbelum dibayarkan TERGUGAT terhadap 18 (delapan belas) orangPara PENGGUGAT sebesar Rp 400.000, x 18 orang x 10 bulanberjumlah sebesar Rp 72.000.000,(Tujuh puluh dua juta rupiah )dengan perincian sebagai berikut; Halaman 16 dari 44 Hal.Putusan No.275/Pdt.S usPHI/2016/PN.Jkt.Pst UMP DKI Upah yg Kekurangn = Kekurangan UMP Januari s/dNo.
Nama Bagian Masa Kerja Januari s/d Oktober 2016 JUMLAHUpah Proses Kekurangan UMP,Rarsini Operator 02/10/1999 (17Th) 27.000.000,4 4.000.000,4 31.000.000,49. Eviyanti Operator 19/05/2006(10 Th) 27.000.000.4 4.000.000,4 31.000.000,43. Suwartini Operator 16/05/2000(16 Th) 27.000.000,4 4.000.000, 31.000.000,44. Astri Operator 18/03/2007 (09 Th) 27.000.000,4 4.000.000,4 31.000.000,45. lin Purwanti Operator 18/07/2007(09 Th) 27.000.000.4 4.000.000,4 31.000.000,46.
La Ode Musril, SH
Terdakwa:
Harirun Alias La Irun Bin La Harapa
56 — 13
sidang perkarabru ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat jain yang bersangkutandengan perkara ini ; Jelah memperimbangkan keterangan saksisaksi, Kelerangan terdakwadan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa lerdakwa diperhadapkan ke persidangan olen PenuntulUmum dengan dakwaan Subsidaritas selengkapnya sebagai berikut ; Primiar,Bahwa ta Terdakwa HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA bertindaksecara bersamnasama dengan ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDINAlas LA UMP
Subsidair ;Bahwa ia Terdakwa HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA bertindakscafa bersamasama dengan ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDINAlias LA UMP!
sambilmemukul saksi dengan menggunakan langan kanan yang mengenaibagian wajah, dan selanjutnya saksi menjawab bukan saya bos" denganposisi memoungkuk namun ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI kembalimemukul bagian belakang kepala saksi korban sambil menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenal bagian tubuh bagianbelakang, lalu datang terdakwa turun dari atas motor dan menghampindan ikut memukul saksi dengan Menggunakan tangan kanan sebanyak 4kali pada bagian kepala dan selanjutnya LUDIN Alias LA UMP
1.ABDUL WAHAB LAIYA
2.DAHRUM MOBILIU
3.ARMIN DAUD
4.SIMIN MOHUNE
5.BACHTIAR MAPPA
6.SULEMAN MOHAMAD
Tergugat:
PT. SINAR KARYA CAHAYA
82 — 23
= Rp19.788.000,00
- Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)
= Rp2.206.813,00 Rp381.000,00 = Rp1.825.813,00
= Rp1.825.813,00 x 12 bulan = Rp21.909.756,00
- Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)
Rp19.680.000,00
- Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)
= Rp2.206.813,00 Rp390.000,00 = Rp1.816.813,00
= Rp1.816.813,00 x 12 bulan = Rp21.801.756,00
- Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)
= Rp2.384.020,00
= Rp20.220.000,00
- Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)
= Rp2.206.813,00 Rp345.000,00 = Rp1.861.813,00
= Rp1.861.813,00 x 12 bulan = Rp22.341.756,00
- Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)
= Rp7.860.000,00
- Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)
= Rp2.206.813,00 Rp1.600.000,00 = Rp606.813,00
= Rp606.813,00 x 12 bulan = Rp7.281.756,00
- Selisih Upah tahun 2019 ( SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00
Rp19.788.000,00
- Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)
= Rp2.206.813,00 Rp381.000,00 = Rp1.825.813,00
= Rp1.825.813,00 x 12 bulan = Rp21.909.756,00
- Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)
= Rp2.384.020,00
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
UMP dipanggil olehsdr. Azhari sebanyak 34 orang dengan tidak boleh didampingi oleh PengurusPUK SPDG FSPMI PT. UMP, akan tetapi didampingi oleh SurpervisorDepartemen masingmasing. Pokok pembicaraan pekerja PT.
UMP harusmenerima PHK dengan pesangon 1x masa kerja.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidaksyah sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 152ayat 3 : Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat diberikanoleh lembaga penyelesaian hubungan industrial.
18 — 7
mengetahui besaran riil penghasilan TergugatRekonvensi dari hasil usaha Pemohon bekerja sebagai penyalur tenagakerja yang ingin bekerja keluar negeri ke perusahaan agen penyalur tenagakerja Indonesia, namun berdasar kepada keterangan kedua orang saksiTergugat Rekonvensi yang tidak mengetahui secara pasti berapapenghasilan senyatanya Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasar kepada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) Nomor 561774 Tahun 2018, bahwasanya Gubernur menetapkanUpah Minimum Provinsi (UMP
) pada 2019 sebesar Rp2.012.610,00 (dua jutadua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mengalami kenaikansebesar 10% dari UMP sebelumnya;Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Sub Halaman 21 dari 29 halamanMenimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2019 sebesarRp2.012.610,00, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampuuntuk membayar kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang mana apabila suami menjatuhkan
PA.Sub Halaman 22 dari 29 halamanRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk satu kali makan, dan untukkebutuhan seharihari tersebut selain untuk biaya makan seharihari jugaditambah keperluan harian lainnya, sebagai contoh kebutuhan harian lainnyaseperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biaya akan kebutuhan air bersih,air minum, biaya rekening listrik dan sebagainya yang besar nominalnyatidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantung pada penggunaanhariannya;Menimbang, bahwa berdasarkan standar UMP
Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sangatlah wajar dan tidak berlebihanmengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensi sebagai istri sejakbulan Desember 2013 dan perjuangan Penggugat Rekonvensi yangPutusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Sub Halaman 24 dari 29 halamanbertarung dengan nyawa saat melahirkan anak Pengugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya ataskewajiban tersebut dan disesuaikan dengan UMP
Oleh karena segala hal yang bersifatintangible tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut maka biaya hadhanahtidak boleh meliputi biaya kesehatan dan biaya pendidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan UMP Provinsi NTB yang manaTergugat Rekonvensi sebagai pemilik usaha bengkel las yang dianggapusahanya lancar dan dianggap mampu membayar gaji karyawannya sesuaiUMP yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah yangpatut atas kedua anak tersebut yang harus ditanggung oleh TergugatRekonvensi setiap
53 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat dan Tergugatsudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrakkerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upahmengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir Penggugat berakhir tanggal 31 Desember 2014;11.4.Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat memintaPenggugat menandatangani PKWT perpanjangan namunPenggugat menolaknya.
Nomor 616 K/Padt.SusPHI/201614.upah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir PenggugatIll berakhir tanggal 31 Desember 2014;13.6.Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat memintaPenggugat menandatangani PKWT perpanjangan namun PenggugatIll menolaknya.
Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 terjadi lagi perpanjangan PKWT daritanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Maret 2012;14.3.Bahwa setelah tanggal 30 Maret 2012 Penggugat IV dan Tergugatsudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrakkerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upahmengikuti UMP DKI Jakarta.
Bahwa Penggugat VI danTergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masakontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan denganupah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir PenggugatVI berakhir tanggal 31 Desember 2014;Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat memintaPenggugat VI menandatangani PKWT perpanjangan namunPenggugat VI menolaknya.
Bahwa setelah beberapa bulan bekerja Penggugat VIII diangkat menjadiPengawas Operator SPBU dengan upah sesuai UMP yang berlakuditambah tunjangan jabatan sebesar Rp200.000,00 per bulan;18.4. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2007 Penggugat VIII dan Tergugatsudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrakkerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upahmengikuti UMP DKI Jakarta ditambah Tunjangan Jabatan.
108 — 35
kepada PENGGUGAT sampai ada penetapan dari lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan(1) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannyaTENTANG PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH KETENTUAN UMP
Tahun UMP DKI Upah Selisin Upah Total Bulan Total SelisihJakarta PENGGUGAT Pembayaran Upah 2012 Rp 1.529.150, Rp400.000, Rp 1.129.150, 5 Bulan Rp 5.645.750, 2013 Rp2.200.000, Rp500.000, Rp1.700.000, 12 Bulan Rp 20.400.000, 2014 Rp2.441.000, Rp500.000, Rp1.941.000, 4 Bulan Rp 7.764.000, Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT membayar upah PENGGUGAT dibawah ketentuan UMP, terdapat ancaman pidana selama paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, berdasarkan Pasal 185 jo.Pasal 90 ayat (
melakukanpekerjaan oleh karenanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalahPHK sepihak, maka PENGGUGAT menuntut uang pesangon sebesar 2(dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai PAsal 156 ayat (4) UUKetenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Nota Anjuran Nomor3151/1.835.3;Bahwa dengan demikian, TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkanUang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak,Kekurangan Upah Sesuai Standar UMP
Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan secara tunai kepadaPENGGUGAT Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, UangPenggantian Hak, Kekurangan Upah Sesuai Standar UMP Tahun2012,2013, dan 2014, dan Upah Proses selama 3 (tiga) bulan kepadaPENGGUGAT sebesar:Komponen Penghitungan JumlahUang Pesangon 2x8 x Rp 2.441.000, Rp 39.056.000, Uang Penghargaan Masa 3 x Rp 2.441.000, Rp. 7.323.000, KerjaUang Penggantian Hak 15%xRp 46.379.000, Rp 6.956.850, Kekurangan Upah Tahun 2012 (w'cfePoin 16 Gugatan) Rp. 5.645.000
ParsleyRestaurant dan terakhir di Toko BAGUS dengan jabatan terakhir sebagaisopir merangkap kurir dan status sebagai pekerja tetap dimana ketigaperusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga dan seluruhnya beradadi bawah kepemilikan yang sama ; 20 Bahwa selama bekerja dengan TERGUGAT, PENGGUGAT selalumenerima upah dibawah ketentuan UMP Provinsi DKI Jakarta yaitu : Tahun 2012: Rp. 400.000, per bulan dan uang harian Rp. 30.000, perhari ; Tahun 2013: Rp. 500.000, per bulan dan uang harian Rp. 36.000
M. Hamdani
Tergugat:
CV. Sriwijaya Prima Express
96 — 33
SE no 2/Men/2015.Dengan rincian:Tahun 2012 UMP= Rp.1.322.500,Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No.1/Pdt.SusPHI/2019/PN Pgp(Rp.1.322.500 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.1.830.000,Tahun 2013 UMP= Rp.1.622.400,(Rp.1.622.400 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.5.428.000,Tahun 2014 UMP= Rp.1.906.000,(Rp.1.906.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.8.832.000,Tahun 2015 UMP= Rp.2.100.000,(Rp.2.100.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.11.160.000,Tahun 2016 UMP= Rp.2.341.000,(Rp.2.341.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.14.052.000,Tahun 2017 UMP= Rp.2.534.673
Sesuai dengan Pasal 90 UUK no 13 /tahun 2003 Jo MK 100/PUUx/2012 Jo SE no 2/ Men/ 2015.Dengan rincian:Tahun 2012 UMP= Rp.1.322.500,(Rp.1.322.500 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.1.830.000,Tahun 2013 UMP= Rp.1.622.400,(Rp.1.622.400 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.5.428.000,Tahun 2014 UMP= Rp.1.906.000,(Rp.1.906.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.8.832.000,Tahun 2015 UMP= Rp.2.100.000,(Rp.2.100.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.11.160.000,Tahun 2016 UMP= Rp.2.341.000,(Rp.2.341.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.14.052.000,Tahun 2017 UMP= Rp
368 — 89
Dan atau Guru Tetap menurut hukum (SK Gubernur KalbarNo.1321/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020 UMP Kalbar masabekerja selama 7 tahun. Dana Pisah Rp. 19.200.000. Dana Penghargaan/Pensiun Rp. 7.200.000. Pengganti HakHak/THT Rp. 2.880.000. Jaminan Hari Tua/BPUJS Rp. 16.000.000. Dana Tunjangan Hari Raya Rp. 6.180.000. Preme Prospens/Dana LainLain Rp. 7.407.000.
Maka sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat(1), ayat (2) dan Ayat (8) dan UU Guru dan Dosen No: 14 tahun 2005 pasal10.14,51 diwajibkan penggajian /upah disesuiakan UMP PropinsiKalimatan Barat perbulan Rp. 2.399.698,65 atau Rp. 2.400.000 (SKGubernur KalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020).Maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah/gaji yang diterima olehPenggugatsetiap bulan (guru tetap).15.
Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak tanpa melakukan Perundingan terlebin dahulu denganPenggugat dan tidak lagi memberikan upah/gaji kepada Penggugat sejakbulan februari 2020 sapai sekarang adalah melawan hukum (SK GubernurKalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020) UMP Kalbar danMerupakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak..
Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yangmendasarkan tuntutan uang pesangon pada Upah Minimum Provinsi(UMP) sebagaimana Posita 13 dan 14 merupakan dalil yang ilusionirdanmengadaada. Bahwa perlu dicatat pula, perselisihan aquo merupakanperselisihan PHK dan BUKAN mengenai perselisihan hak..
Foto copy UMP dan UMK Kalimantan Barat 2020 SK Gebenur KalbarNomor : 1321/DISNA KERTRANS/2019 tanggal 1 Januari 2020, diberitanda bukti P6b;7. a. Foto copy Melunasi semua pinjaman online KSP,DNSP,KSP PLUIT Via ALFAMart Raya dalam bulan Desember 2019, diberi tanda bukti P7a;8.
90 — 30
KAI dan Departemen Perhubungan Dirjen Perkeretaapian yangbersaing dengan 4 kompetitor lainya, jadi pekerjaan pengadaan bantalankereta api tidak menetu dan terputusputus (musiman) dan waktu pekerjaandisesuai dengan kontrak kerja yang ada dan upah dibayarkan kepadapekerja sesuai UMP Lampung dengan status harian.
KAI.Bahwa perusahaan telah memberikan gaji sesuai UMP lampung sebesarRp. 1.150.000, per bulan dengan kerja 1 hari 7 jam, satu minggu 6 harikerja, senin s/d Jum/at kerja 7 jam dan Hari Sabtu kerja 5 jam.Bahwa gaji berubah dari Rp. 39.000, di tambah uang makan Rp.7.000,menjadi Rp. 46.000, atas saran Dinas Tenaga Kerja.Bahwa Para Penggugat tidak dipanggil bekerja karena alasan kondisidilapangan, saat bekerja main HP, sering nulisnulis katakata yang tidakpantas dilakosi pabrik.Bahwa pelamar banyak dan
sesuai aturangebernur.Bahwa Saksi tidak tahu UMP untuk masa kerja satu tahun dan sekala upah.Bahwa ada perbedaan antara pekerja tetap dengan pekerja musiman.Bahwa Penggugat di Black List bukan perintah pimpinan.Bahwa yang berhak menerima pekerjaan adalah Factory Manager.Bahwa pekerja tetap ada tunjangan dan musiman hanya gaji saja samasama pekerja.Bahwa Pekerja harian sebagai pekerja musiman.Bahwa pekerjaan utama di akte pendirian perusahan hanya pekerjaanpembuatan batalan beton kerata api.Bahwa
122 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
DKI UMP 2013);Pasal 1 Pergub. DKI UMP 2013:Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013, di ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);e Peraturan Gubernur Provinsi Daerah lKhusus lbukotaJakarta, Nomor 207 Tahun 2012, tentang Upah MinimumSektoral Provinsi Tahun 2013, beserta Lampirannya(selanjutnya disebut sebagai Pergub. DK UMSP 2013);Bahwa Pergub.
Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017 Upah harusnya diterbitkanpaling lambat 30 harisetelah menerimapermohonanpenangguhan UMP dariperusahaan;3. Perusahaan memberikanupah minimum bagiselurun pekerja tanpamemilih apakah pekerjalajang/sudah menikah danmasa kerja 1 tahun ataulebih;4.
Penggabungan Gugatan:Bahwa penggabungan gugatan dalam sengketa UMP DKI 2013,terhadap Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak berdasarkanhukum dan tidak dapat diterima.
Bahwa untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam perkara iniPrincipal (Serikat Pekerja Perusahaan), seharusnya yangmerupakan jenjang atau yang berkedudukan pada tingkatperusahaan, kepentingannya terakses langsung dalamkeikutsertaan dalam proses penangguhan UMP 2013 ditempatpara Pemohon Peninjauan kembali ini dimulai pemberitahuan,Halaman 84 dari 90 halaman.
Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan Surat DPD SPNNomor 0341/DPD SPN/DKI/INT/XII/2011(Bukti T II Intervensi610) tertanggal 01 Desember 2012 yang menginstruksikanbahwa seluruh PSP SPN tidak diperbolehkan menandatanganikesepakatan penundaan pelaksanaan UMP 2013, apapunHalaman 88 dari 90 halaman.