Ditemukan 2829537 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 22-05-2013 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan PA KISARAN Nomor 318/Pdt.G/2013/PA.Kis
Tanggal 1 Juli 2013 — PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff di BPPAKB Talawi, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara sebagai Penggugat; MELAWAN TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;
34 — 44
  • PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff di BPPAKB Talawi, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;
    Pdt.G/2013/PA.Kis.(1) ANAK I (pr), umur 15 tahun(2) ANAK II (pr), umur 14 tahun(3) ANAK III (pr), umur 9 tahun(4) ANAK IV (pr), umur 5 tahunBahwa Penggugat menambah posita pada gugatan Penggugat, yaitu: Bahwa oleh karena keempat anak Penggugat dengan Tergugattersebut dalam asuhan Penggugat, maka segala biayapengasuhan dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiapbulannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sampai anakanak tersebut dewasa/mandiri; Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang pegawai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 02-08-2021 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 461/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 September 2022 — Penggugat:
TATI TRIHAYATI
Tergugat:
1.Pengurus Koperasi Pegawai Kementerian Sekretariat Negara RI (Kop.Sek.Neg RI)
2.TITIEK IRAWATI SUGIANTO
71 — 0
  • Penggugat:
    TATI TRIHAYATI
    Tergugat:
    1.Pengurus Koperasi Pegawai Kementerian Sekretariat Negara RI (Kop.Sek.Neg RI)
    2.TITIEK IRAWATI SUGIANTO
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata
Register : 18-10-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 07-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Skb
Tanggal 26 Oktober 2022 —
Tergugat:
KOPERASI SUKSES
Turut Tergugat:
PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kota Sukabumi
15 — 6

  • Tergugat:
    KOPERASI SUKSES
    Turut Tergugat:
    PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kota Sukabumi
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 22 Agustus 2016 — KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA CITRA HUSADA ( KPRI BINA CITRA HUSADA ), (PENGGUGAT) LAWAN EKARINA RATNAJATI (TERGUGAT 1) ; MOCH. AMINUDIN SJARIF (TERGUGAT 2)
58 — 8
  • KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA CITRA HUSADA ( KPRI BINA CITRA HUSADA ), (PENGGUGAT)LAWANEKARINA RATNAJATI (TERGUGAT 1) ; MOCH. AMINUDIN SJARIF (TERGUGAT 2)
    SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara perdata gugatan antara :KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA CITRA HUSADA (KPRI BINA CITRA HUSADA ), = Berkedudukan di JI.
    Foto copy Akta Pendirian Perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri RS. Dr.Kariadi Semarang " BINA CITRA HUSADA " Semarang No.1199 1/BH/VI, tanggal 23 Juni 1992 (bukti P 3) ;4. Foto copy Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri RS. Dr. KariadiSemarang "BINA CIT'RA HUSADA" tanggal 14 Maret 1992 (bukti P 4) ;5. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri RS.Dr. Kariadi Semarang "BINA CITRA HUSADA" tanggal 2 Agustus 1997(bukti P 5) ;6.
    Foto copy Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri RepublikIndonesia Bina Citra Husada" No. 06, tanggal 30 Desember 2015 yangdibuat dihadapan Ny. Endang Murdiningrum, SH.Notaris di Semarang(bukti P 7) ;8. Foto copy Keputusan Walikota Semarang Nomor5/180.08/PAD/XIV.34/Il/2016, tentang pengesahan Akta perubahanAnggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Bina CitraHusada", tertanggal 11 Maret 2016 (bukti P 8) ;9.
    LULUK SURYANI, dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannyamemberikan keterangan sebagai berikut : Saksi tahu Penggugat (Koperasi Pegawai Republik Indonesia BinaCitra Husada) dan Tergugat dan Tergugat Il ada masalah keuangan; Saksi tidak tahu jumlah nominal yang dimasalahkan antara Penggugat(Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Citra Husada) dan ParaTergugat ; Saksi tahu karena dulu kerja di Koperasi Pegawai Republik IndonesiaBina Citra Husada) ; Saksi tahu Tergugat menyerahkan uang ratusan
    Republik Indonesia BinaCitra Husada ;Saksi waktu kerja di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina CitraHusada bagian pertama Sekretaris terus dipindah bagian simpanpinjam pindah lagi ke arisan motor sebagai kasir ;Tergugat Eka Rina waktu kerja di Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Bina Citra Husada di bagian mengelola arisan mobilkaryawan yang ada masalah ini ;Saksi tahu masalah Tergugat Eka Rina masalahnya denganPenggugat (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Citra Husada )dalam arisan mobil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-05-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — DIREKTUR SDM AJB BUMIPUTERA 1912, Kantor Pusat Jakarta, Usaha Asurasi Jiwa vs IRFAN HADI, Pensiunan Pegawai AJB 1912 Kantor Cabang Mataram Selaparang
41 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR SDM AJB BUMIPUTERA 1912, Kantor Pusat Jakarta, Usaha Asurasi Jiwa vs IRFAN HADI, Pensiunan Pegawai AJB 1912 Kantor Cabang Mataram Selaparang
    Sebelum dilakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun,maka pada saat Pegawai memasuki usia 55 tahun tetapdibayarkan Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiunyang berlaku.2. Masa kerja di atas usia 55 tahun sampai dengan usiapensiun sebagaimana Diktum Pertama, diberikan penghargaan berupa Uang Pesangon yang besarnya diatur lebihlanjut.1.3.3.
    , bekas pegawai, atau pensiunan.
    Padaangka 7 dikatakan bahwa Pensiunan adalah Pegawai yang menjadiPeserta yang berhenti pekerja karena pensiun.
    Pasal 1 ayat (4) dan ayat (7).(4) Peserta adalah Pegawai, Bekas Pegawai atauPensiunan ;(7) Pensiunan adalah Pegawai yang menjadi Pesertayang berhenti pekerja karena pensiun.3.2.1.2. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf a.1) Setiap Pegawai yang menjadi Peserta berhak atas manfaatpensiun berdasarkan Peraturan ini ;2) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiridari:a.
    Diktum Pertama.Menetapkan usia pensiun bagi Pegawai AJB Bumiputera 1912,dengan ketentuan sebagai berikut :1.Usia Pensiun 56 tahun bagi Pegawai dengan Golongan Gaji1 sampai dengan 5 ;Usia Pensiun 57 tahun bagi Pegawai dengan Golongan Gaji6 sampai dengan 8 ;3.2.2.2. Diktum Kedua.Penetapan Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada DiktumPertama, diberlakukan mulai 1 Maret 2008 ;3.2.2.3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 25-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 767/PDT/2014/PT DKI
Tanggal 4 Maret 2015 — SIREGAR, SH, MHum
Terbanding/Tergugat : YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NURANI FARMA
16 — 2
  • SIREGAR, SH, MHum
    Terbanding/Tergugat : YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NURANI FARMA
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 27-06-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 30-10-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 162/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
Tanggal 9 September 2013 — PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;------------- m e l a w a n : TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang Terbanding;------------------
26 — 14
  • PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;------------- m e l a w a n :TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang Terbanding;------------------
    PUTUSANNomor 162/Pdt.G/2013/PTA.Smg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalamperkara antara pihakpihak sebagai berikut:PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;melawan:TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam,
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 23 April 2018 — Adong Kadir
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Sulawesi Selatan
69 — 44
  • Adong Kadir
    Terbanding/Tergugat II : Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Sulawesi Selatan
    KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN KEHAKIMAN(KPPDK) SULAWESI SELATAN sekarang bernama KOPERASI PENGAYOMAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 102, Kota Makassar, selanjutnyadalam perkara ini disebut sebagai TERBANDING II semulaTERGUGAT1.
    menjadi Sertifikat Hakatas Tanah dengan nomor 03394 sampai nomor 03436 atasnama pihak kedua (anggota koperasi pegawai kehakimanSulawesi Selatan); dan(2) Pada tanggal 08042014, telah dipisahkan /telahdialinkan tanah SHM No. 277, seluas 2.802 m?* menjadisertifikat Hak atas tanah dengan nomor 04550 sampai dengan04563 atas nama pihak kedua.(3) Pada tanggal 18072016, telah dipisahkan/telah dialihkantanah SHM seluas 150 m? menjadi sertifikat hak atas tanahdengan nomor 04783 atas nama pihak kedua.
    Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang terdapat dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulseldan yang terdapat dalam jajaran Pengadilan Negeri, pegawai PTTUN, pegawaiPTUN, pegawai Lapas, pegawai Rutan, pegawai Imigrasi, pegawai Bapas sertapara pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sulseldan dari Jajaran Pengadilan Negeri, yang merupakan anggota KoperasiPengayoman dan yang pernah menjadi Anggota Koperasi Pengayoman yangtelah
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama Perceraian
Register : 03-03-2011 — Putus : 22-03-2011 — Upload : 08-08-2012
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 18/Pdt.G/2011/PA.Lbh
Tanggal 22 Maret 2011 — PENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kecamatan Bacan Selatan Kab. Hamahera Selatan, selanjutnya disebut
23 — 15
  • PENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kecamatan Bacan Selatan Kab. Hamahera Selatan, selanjutnya disebut
    dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Kota Ternate Utara, pada tanggal 04 Januari 20112 Bahwa dalam pekawinan Penggugat dan Tergugat, di karuniai seorang Anak perempuan,yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, saat ini dalamasuhan dan pemeliharaan Penggugat ; 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat diTernate selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bacan diawal Tahun 2004 karena saat itu Tergugat adalah seorang Pegawai
    tanggal 15 Maret 2011dan pemanggilan kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011 untuk persidangan tanggal22 Maret 2011; Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidakmembuahkan hasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehinggaperdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana di maksudkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai
    makasebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PA.Lbh.dimana Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang sebanyak dua kali dan tenggangwaktu pemangilan dengan hari sidang sudah lewat 3 hari, maka berdasar dengan Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Tergugat tersebutdinyatakan telah resmi dan patut ; Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Februari 2020 — BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
Tergugat:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN REPUBLIK INDONESIA, KOPERASI KOPEG SETJEN KEMENDIBUD
2.Koperasi Pegawai dan Republik Indonesia (KPRI) Koperasi Kopeg Setjen Kemendibud
3.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia
Turut Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
106 — 39
  • BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
    Tergugat:
    1.KOPERASI PEGAWAI DAN REPUBLIK INDONESIA, KOPERASI KOPEG SETJEN KEMENDIBUD
    2.Koperasi Pegawai dan Republik Indonesia (KPRI) Koperasi Kopeg Setjen Kemendibud
    3.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia
    Turut Tergugat:
    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 10-02-2023 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN SALATIGA Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slt
Tanggal 28 Februari 2023 — Penggugat:
1.Agus Juliana
2.Yustina Widya Tri Suryaningsih
3.Sri Mulyani
Tergugat:
Koperasi Pegawai PT. Telkom Solo (KOPEGTEL)
67 — 5
  • Penggugat:
    1.Agus Juliana
    2.Yustina Widya Tri Suryaningsih
    3.Sri Mulyani
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai PT. Telkom Solo (KOPEGTEL)
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 15-12-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 15-02-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 317/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Februari 2023 — Pembanding/Tergugat : Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021
Terbanding/Penggugat : Yudha Agung Pratama, M.Sc.
212 — 25
  • Pembanding/Tergugat : Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021
    Terbanding/Penggugat : Yudha Agung Pratama, M.Sc.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-04-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 107/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 4 Oktober 2022 —
Tergugat:
Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021
313 — 172

  • 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

    2. Menyatakan tidak sah Pengumuman Nomor 6164/A.A3/KP.01.00/2022 tentang Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah Pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 tertanggal 20 Januari 2022, khusus pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III atas nama Yudha Agung Pratama;

    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman Nomor 6164/A.A3/KP.01.00

    /2022 tentang Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah Pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 tertanggal 20 Januari 2022, khusus pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III atas nama Yudha Agung Pratama;

    4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 497.800,- (empat ratus sembilan puluh tujuh


    Tergugat:
    Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. AMIR HAMZAH, DKK;
82 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. AMIR HAMZAH, DKK;
    Dengan demikian Penetapan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupatendapat dikualifikasikan sebagai putusan final;.
    Didalamperkara a quo Penggugat selaku badan hukum perdata mengajukangugatan terhadap Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatanselaku badan atau pejabat tata usaha negara yang telah menerbitkanPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor:566/720/VI/NAKERTRANS/2016 Tentang Penetapan Hak Pekerja YangWajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif
    Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mengajukangugatan terhadap Tergugat selaku Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan objeksengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat ProvinsiSumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016,tentang: Penetapan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakansehubungan dengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upahkerja lembur
    ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) UndangUndang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,menyatakan: Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimanadimaksud dalam pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk.
    Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mengajukangugatan terhadap fTergugat selaku Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan objek sengketa berupaPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi SumateraSelatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentangPenetapan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakan sehubungandengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upah kerja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2785 K/Pdt/2022
Tanggal 31 Agustus 2022 — NAWAWI, S.Ag, Dk Lawan DYAH PURWANING RAHAYU, S.Pd Dan KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIMER KP-RI “GUYUB RUKUN, Dkk
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAWAWI, S.Ag, DkLawanDYAH PURWANING RAHAYU, S.PdDanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIMERKP-RI GUYUB RUKUN, Dkk
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 7 Nopember 2019 — MBA
Termohon:
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
34 — 16
  • MBA
    Termohon:
    PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-09-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 50/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 26 Januari 2017 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
97 — 57
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
    Dengan demikian Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten dapat dikwalifikasikan sebagai putusan2.
    GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK. 1.Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya hanya mengajukan gugatanterhadap TERGUGAT selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, denganObjek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DinasTenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan,Nomor : 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, Tentang : Penetapan Hak Pekerjayang wajib dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan normatif
    Nomor : 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukanoleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi danHalaman 19independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundangundanganketenagakerjaan; .Berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) UndangUndang Nomor : 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : Pegawai PengawasKetenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ditetapkan olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk; .Berdasarkan
    Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya mengajukan gugatan terhadapTERGUGAT selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan Objeksengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja dan Trasmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor :566/720/VI/NAKERTRANS/2016, Tentang: Penetapan Hak Pekerja yang wajibdilaksanakan sehubungan dengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upahkerja lembur
    Bahwa perhitungan TERGUGAT selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaantersebut, adalah bukti awal perhitungan kekurangan hakhak normatif yangnantinya akan diteliti ulang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil DisnakertransHalaman 21untuk ditindaklanjuti nantinya dalam proses penegakan hukum pidana yang diadilioleh Pengadilan Pidana, serta ditetapkan dalam pengadilan pidana dalam bentuknilai kerugian materil yang diderita Korban (pekerja / buruh PENGGUGAT),sedangkan perhitungan nilai kerugian materil secara
Pengadilan PN MAGETAN Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN MAGETAN Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mgt
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
THOHA BASRI HM
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEJAHTERA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
117 — 45
  • Penggugat:
    THOHA BASRI HM
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEJAHTERA
    Turut Tergugat:
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 18-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 27 Februari 2020 — penggugat lawan tergugat
95 — 27
  • Tanah Jawa, pada tanggal 05 Juni 1996 ;Bahwa, benar dari perkawinan mereka mempunyai dua orang anak yaitubernama ANASTASIA MUTIA WARDANI , lahir di Semarang tanggal 12Januari 1996 , sedang anak kedua bernama ASA HIZKIA ADIDANA,lahir di Kudus, tanggal 13 Maret 1999 ;Bahwa, saksi tahu semula , sejak mereka menikah mereka tinggaldirumah milik orang tua Penggugat yaitu di Jl.Kawi nomor 11 PerumRondole Indah RT.08 RW.06 Desa Muktiharjo , Kecamatan Margorejo ,Kabupaten Pati ;Bahwa, benar Tergugat adalah Pegawai
    berbagai pihak telah berusaha untuk mendamikan danmerukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, yaitu antara lain ,Bapak Pendeta, dan juga orang tua , juga Ibu Sri Murwati ( saksi) akantetapi Tergugat tetap tidak mau rukun kembali , dan lebih memilihberpisah saja ; Bahwa, adapun kemudian Penggugat yang mengajukan gugatak cerai,lebin karena agar gugatannya lebih mudah diselesaikan, karena karenakalo Tergugat yang mengajukan cerai maka terbentur dengan berbagaiperaturan dimana Tergugat adalah sebagai Pegawai
    berbagai pihak telah berusaha untuk mendamikan danmerukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, yaitu antara lain ,Bapak Pendeta, dan juga orang tua , juga Ibu Sri Murwati ( saksi) akantetapi Tergugat tetap tidak mau rukun kembali , dan lebih memilihberpisah saja ; Bahwa, adapun kemudian Penggugat yang mengajukan gugatak cerai,lebih karena agar gugatannya lebih mudah diselesaikan, karena karenakalo Tergugat yang mengajukan cerai maka terbentur dengan berbagaiperaturan dimana Tergugat adalah sebagai Pegawai
    selaku suaminya ;Bahwa, saksi saksi menerangkan pula bahwa benar sejak bulan apriltahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengansekarang , Bahwa, Tergugat telah keluar dari rumah tempat tinggal bersama ,karena lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuaya ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut adalah seorangPegawai Negeri Sipil , yaitu Guru SMA maka berlaku pada nya ketentuan Pasal3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 06-01-2023 — Putus : 15-02-2023 — Upload : 15-02-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 11/PDT/2023/PT BTN
Tanggal 15 Februari 2023 — Pembanding/Penggugat : Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) Diwakili Oleh : Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)
Terbanding/Tergugat I : PT. Kalmar Jaya
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II
31 — 0
  • Pembanding/Penggugat : Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) Diwakili Oleh : Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)
    Terbanding/Tergugat I : PT. Kalmar Jaya
    Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II