Ditemukan 315 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bagiasa bagian baginya baginda bibiana bagiada bagianta babiana bagianah bagianã bagianya bagiaan bagian1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
204 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diperbaharui;Bahwa perlu ditegaskan di sini sekali lagi bahwa Pemohon Banding dan pihakpembeli/perusahaan smelter adalah pihakpihak yang tidak mempunyaihubungan istimewa (hal ini juga telah didiskusikan dalam pemeriksaan pajakdan Terbanding mengakui bahwa atas transaksitransaksi di atas tidak terdapathubungan istimewa), sehingga kesepakatan yang dicapai pada waktu itu(sekitar tahun 1997) merupakan kesepakatan yang wajar Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA
    karena nilaipenjualannya tinggi, meskipun biaya Treatment and RefiningCost nya juga menjadi relatif tinggi dibandingkan denganTreament and Refining Cost dengan rumusan Tonase BagianB, di lain pihak apabila harga tembaga turun, maka biayaTreatment and Refining Cost nya juga akan mengecil/lebihrendah dibandingkan biaya Treatment and Refining Costberdasarkan rumusan Tonase Bagian B, berikut adalahinformasi statistic perbandingan antara perhitungan biayaTreatment and Refining Cost dengan rumusan Tonase BagianA
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama
Register : 31-01-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PA STABAT Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Stb
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 25
  • Fadlun mendapatkan 2 (dua)bagian karena bagiana saudaranya (Paman saksi) bernama OKIsmet sudah dibayarnya sejak lama karena pada saat itu saudaranyabutuh uang untuk berobat; Bahwa pada saat pembagian uang penjualan warisan tahun 1995tersebut, yang saksi ketahui ada kesepakatan keluarga agar semuayang dapat warisan masingmasing dapat membangun rumah, sejaktahun 1995 itu semua Saudarasaudara termasuk ibu saksi dan jugasaudara mereka lainnya bisa membangun rumah; Bahwa karena Tergugat tinggal di Tanjung
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 59 / Pid.TPK/2013/PN.TK
Tanggal 27 Januari 2014 — GUNADI BIN PAIMUN ;
126 — 17
  • menjadi tanggung jawab terdakwa karena barang yangsudah terinout oleh operator scylla dalam mobil box/ van tanggung jawabterdakwa tidak terdakwa laporkan sebagai hasil penjualan padahal Tokotokopelanggan sudah membayar langsung kepada terdakwa.Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaiSalesman Tim Canvas seharusnya setiap selesai melakukan penjualan harusmenyelesaikan adminitrasi penjualan pada hari yang sama, wajibmempertanggungjawabkan setiap faktur tagihan yang dikontra bon dari bagianA
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 19 /Pid.sus/2014/PN.KPG
Tanggal 25 Juni 2014 — Drs.SERVASIUS LAKO
89 — 22
  • Ranaka Makmur Indah, karena adanya kuasadirektur yang tidak benar, sedangkan nama Adrianus Satung tidak tercantumdalam akta pendirian perusahaan maupun perubahannya, dan perbuatanPanitia Pengadaan yang menambahkan syarat Penerima Kuasa dari Direktur pada angka 29.4.d.1 dokumen lelang, yang bertentangan dengan Lampiran Bab II A. 1 huruf, huruf b, huruf g, huruf i.l)a), huruf f.5).d).(1) dan Bab III bagianA angka 1 (m) butir 1 (c) Lampiran Keppres No. 80 tahun 2003 tentangPengadaan Barang dan Jasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
203 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu. Salah satu hal yangpenting dari kontrak jangka panjang tersebut adalah Pemohon Bandingmendapatkan komitmen jangka panjang dari pihak pembeli/smelter untukmembeli produk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangka waktuyang relatif lama (sekitar 13 tahun).
    kenaikancukup tinggi hingga saat ini, di sini nampak bahwa penetapan Treatmentand Refining Cost dengan rumusan Tonase Bagian A adalahberdasarkan pada tarif yang berlaku di pasar pada saat kontrak tersebutditandatangani (di tahun 1997 biaya Treatment and Refining Costdengan rumusan Tonase Bagian A adalah sekitar 27.3% dan kontrakPemohon Banding ditutup dengan tarif sekitar 25%);Halaman 40 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/2017Bahwa di tahun 2008 biaya Treatment and Refining Cost Tonase bagianA
Pengadilan PA KOTABARU Perdata Agama
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Ktb
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 72
  • terdapatpada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:e Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17April 1979, yang mengandung kaidah hukum, Karena dalam suratgugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanahsengketa, gugatan tidak dapat diterima;e Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 3 Nopember2018 pada bagian Ill Rumusan Hukum Kamar Agama, pada bagianA
    berkaitandengan tanah yang telah bersertifikat dengan nama penjual danmelakukan transaksi jual beli di hadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) adalah pembeli yang beritikad baik yang mendapatperlindungan hukum;e Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 3 NopemberHalaman 168 dari 198 hal.Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Ktb.2018 pada bagian Ill Rumusan Hukum Kamar Agama, pada bagianA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
193 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diperbaharui;Bahwa perlu ditegaskan di sini sekali lagi bahwa Pemohon Banding dan pihakpembeli/perusahaan smelter adalah pihakpihak yang tidak mempunyaihubungan istimewa (hal ini juga telah didiskusikan dalam pemeriksaan pajakdan Terbanding mengakui bahwa atas transaksitransaksi di atas tidak terdapathubungan istimewa), sehingga kesepakatan yang dicapai pada waktu itu(sekitar tahun 1997) merupakan kesepakatan yang wajar Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA
    karena nilaipenjualannya tinggi, meskipun biaya Treatment and RefiningCost nya juga menjadi relatif tinggi dibandingkan denganTreament and Refining Cost dengan rumusan Tonase BagianB, di lain pihak apabila harga tembaga turun, maka biayaTreatment and Refining Cost nya juga akan mengecil/lebihrendah dibandingkan biaya Treatment and Refining Costberdasarkan rumusan Tonase Bagian B, berikut adalahinformasi statistic perbandingan antara perhitungan biayaTreatment and Refining Cost dengan rumusan Tonase BagianA
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-01-2013 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 316/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 23 Januari 2013 — TAN WAN LAN melawan PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk Dkk
223 — 145
  • demikian hubungan hukum yang ada adalah hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan tidak pernah ada hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehubungan dengan penempatandeposito yang dimaksud dalam perkara aquo; Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat Ijuga terbukti dengan terungkapnya fakta hukum yang tidak terbantahkan,yaitu. fakta bahwa Penggugat telah menerima pembayaran bunga dariTergugat II, bukan dari Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada bagianA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Juni 2014 — BUSONO, ST Bin (Alm) MANGUNJAYA
75 — 20
  • ,bagianA.7.0., bagian B.1.f.7, dan bagian B.1.f.8, dimanaternyata saksi UU SURYA PERDANA tercatat sebagaiPengurus baik sebagai Direktur maupun Wakil Direkturpada CV. Bintang Niaga Sejahtera, CV. Priangan Asri,dan CV. Naratas, yang seharusnya terhadap CV. BintangNiaga Sejahtera dinyatakan gugur, namun nyatanya CV.Bintang Niaga Sejahtera oleh Pokja Tim 4 dinyatakansebagai Pemenang Lelang.14.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-05-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.Satria Adhitama Sukma
2.Raihan Hudiana
3.Alfian Tegar Prakasa
4.Bimo Maulidianto Putra Bono
Tergugat:
1.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
2.DR. Bambang PS Brojonegoro
3.Erick Tohir
4.Saleh Husin, S.E., M.SI.
408 — 316
  • Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam bagianA. DALAM EKSEPSI tersebut di atas secara mutatismutandismerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam bagianB. DALAM POKOK PERKARA ini;KTUN Objek Sengketa Telah Diterbitkan sesuai dengan Kewenangandan Prosedur Yang Berlaku26.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 25 April 2017 — FRANSISKUS MALAR, ST.
65 — 26
  • putusanPengadilan TIPIKOR pada PN Klas 1 Kupang, tidak ditemukan satufakta dan bukti apapun yang dapat dirujuk untuk membuktikansecara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa (Fransiskus Malar,ST.) telah menikmati sepeserpun uang yang dikategorikan sebagaikerugian Negara dalam perkara a quo, termasuk uang sebanyak Rp31.014.317,00, Merujuk pada SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 4tahun 2016, Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPATPLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAIPEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, (bagianA
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-10-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.KPG
Tanggal 7 Oktober 2013 — Deny Untono alias Deny
84 — 47
  • dalam perkara ini, baik dari PenuntutUmum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, makaterdapatlah faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar pada tahun 2005 dan 2006 SaksiKALENDI MANANGAHAU alias KALENDI ~ selakuBendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) padaBagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenSumba Timur (sekarang menjadi Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKADKabupaten Sumba Timur), berama dengan Saksi Drs.DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagiana
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-08-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 494/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : FRANSISCA WIRYASAPUTRA Diwakili Oleh : Apriwanto Manik, SH
Terbanding/Tergugat V : PRIASTO selaku Direktur PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat III : SUHARDI selaku Komisaris PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat I : PT.MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat VI : ANISA HIMAWAN selaku Chief Executive Officer CEO Direksi The Pakubuwono Development
Terbanding/Tergugat IV : INDRA WIDJAJA ANTONO
Terbanding/Tergugat II : DR. COSMAS BATUBARA selaku Komisaris Utama PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat VII : PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN THE PAKUBUWONO SIGNATURE
Terbanding/Turut Tergugat : JUSTIN LIM HWA TAT
209 — 163
  • Bahwa PARA TERGUGAT tidak sependapat dengankeseluruhan dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT pada bagianA.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-09-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 112/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
H. ACENG HUSNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat
Intervensi:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
287 — 147
  • Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagianA Pokok Perkara dalam Jawaban ini, SHP 2/1994 bukan berasal daritanah hak milik sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya,melainkan berasal dari tanah negara bekas hak milik adat persil No.23 b D.II yang terletak di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang,Kabupaten Daerah Tingkat Il, Bandung.;3.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata
Register : 09-11-2015 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 24-05-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Gst
Tanggal 11 Oktober 2016 — - CV. KARYA SENDORO, sebagai Penggugat Lawan - Bupati Nias DKK, sebagai Tergugat
75 — 16
  • 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke IlPeraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 halaman 176, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P49;Fotokopi Perpres UU No. 70 tahun 2012 Pasal 82 ayat 6 PeraturanPresiden RI No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke Il PeraturanPresiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasaPemerintah halaman 89 dan halaman 90, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P50;Fotokopi Perpres UU No. 70 tahun 2012 Pasal 81 ayat 1 huruf b bagiana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2687K/PID.SUS/2015
Tanggal 27 September 2016 — Agusalim,S.Kep NS,M.Kes
78 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cipta Varia Kharisma Utama, hal tersebut tidak sesuai denganLampiran Il Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada bagianA angka 3 tentang Penyusunan dan Penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan, huruf a ke 2.d bahwa dalam menyusun HPS telahmemperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan keuntungan danHal. 4 dari 91 hal.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 520/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sondang Patar Manurung Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
96 — 61
  • Bahwa dengan sifat dan karakteristik tersebut di atas (termasuk pada bagianA dan B), adalah tidak mungkin melakukan pengujian terhadap gugatanaquo melalui PTUN, sebab apa yang dipermasalahkan dalam gugatan a quosama sekali bukan merupakan kompetensi absolut (kewenangan mengadili)PTUN yang diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara (UU PTUN) jo Pasal
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 22 Januari 2015 — dr. CHANDRA, M. Kes BIN ZAINAL AIYUB
73 — 34
  • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1981/MENKES/SK/XII/ 2010 TentangPedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit didalam sub Ill.Neraca, dibagian BagianA.2. Aset Lancar, Sub. Bagianc.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-09-2013 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Maret 2015 — ARI MS HIDAYAT FABER, SPd. Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KANWIL BPN DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATISI JAKARTA SELATAN, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS PERTANAHAN DAN PEMAKAMAN DKI JAKARTA, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN DKI JAKARTA, 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Cq. SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Melawan 1. Drs. ASTARI RIZAL Bin M. MUGENI Bin ENGON Bin ENGIN, 2. SOBIRIN Bin ALI LIHIN binti ENO Bin ENGIN Bin LEOS, 3. SHOLAHUDDIN Binti ENAP Bin ENGIN Bin LEOS, 4. SUPARDI Bin BAAN Bin DJIDI Bin ENGIN Bin LEOS, 5. BOIN EFFENDY Bin BA’AN Bin ENGIN Bin LEOS,
292 — 199
  • demikian maka Eksepsi TERGUGATINTERVENSI yaitu gugatan PENGGUGAT INTERVENSI kabur (ObscuurLibel), beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI Il, TERGUGATINTERVENSI IV dan TERGUGAT INTERVENSI V pada bagian A yaitugugatan PENGGUGAT INTERVENSI kurang pihak (Plurium Litis Consortium)sebagai berikut :Menimbang, bahwa inti dari Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI Il,TERGUGAT INTERVENSI IV dan TERGUGAT INTERVENSI V pada bagianA
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 14-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
307 — 482
  • Hal ini bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilmaupun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil.17.Bahwa pada pokoknya kategori pelanggaran hukuman disiplin baik dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, dapat dibagi menjadi 3 bagiana.