Ditemukan 75623 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martabet martamat martobat martaban
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-06-2021 — Putus : 22-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2021 — Penggugat:
Sapii
Tergugat:
Kuwu Jamaras Kidul
191 — 125
  • Menyatakan batal Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan, tanggal 26 Maret 2021;
  • Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan, tanggal 26 Maret 2021;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 09-08-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN KALIANDA Nomor 218/Pid.B/2023/PN Kla
Tanggal 11 September 2023 —
82 — 51

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ALDI FERDIANSYAH Bin BUDI SUSANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 21-04-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 58/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
ABD RAHMAN GORAT
Tergugat:
1.KEPALA DESA PAHIEME I, KECAMATAN SORKAM BARAT, KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2.Kepala Desa Pahieme I
112 — 52
  • Rahman Gorat
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Sekretaris DesaPahieme I Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;
  • Menghukum Tergugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
    • berdasarkan pertimbangan di atas, terkaitTergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan denganPutusan No. 58/G/2020/PTUNMDN Hal. 29ketentuan peraturan perundangundangan, maka beralasan hukum untukmenyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untukmencabutnya;Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tergugat menerbitkanobjek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kKedudukan,harkat dan martabat
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 25-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 11/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon:
1.ARIFUDDIN, SE
2.MASNAWIR, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
31 — 0
  • Masnawir, ST. adalah tidak sah menurut hukum;
  • Menyatakan, dan memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk menghentikan Penyidikan tersebut berikut beserta segala akibatnya termasuk memulihkan harkat dan martabat dari Pemohon Praperadilan;
  • Menghukum kepada Termohon Praperadilan untuk membayar biaya permohonan praperadilan sejumlah NIHIL;
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 02-04-2024 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN LAMONGAN Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lmg
Tanggal 13 Juni 2024 — Penuntut Umum:
EKO VITIYANDONO SH
Terdakwa:
JUNAIDI HALID alias H. WAHYUDI bin (alm) HALIDI SAPIAH
42 — 0
  • WAHYUDI HIDAYATULLAH Bin (Alm) HALIDI SAPIAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal;
  • Membebasakan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  • Memulihkan Harkat, Martabat dan Kedudukan Terdakwa seperti sedia kala;
  • Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan sekitika itu juga setelah putusan ini dibacakan;
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-07-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 218/PID/2016/PT MKS
Tanggal 1 September 2016 — Pembanding/Terdakwa I : AMIRUDDIN Bin BACO PANCE
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : H.HAMKA
31 — 16
  • terdakwa
  • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 03/Pid.C/2016/PN.Bar, tanggal 23 Juni 2016 ;

    • MENGADILI SENDIRI

    • Menyatakan perbuatan Terdakwa I AMIRUDDIN Bin BACO PANCE dan Terdakwa II Syafril alias Sabri Bin Amiruddin telah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana
    • Melepaskan Terdakwa-terdakwa dari segala tuntutan hukum
    • Merehabilitasi nama baik harkat dan martabat
      Menyatakan bahwa Perkara pidana No. 03 / Pid.C / 2016 / PN.Baryang diajukan pemerikasan pada Pengadilan Negeri Barru adalahNebis and idem, karena sudah 2 kali diperkarakan pada obyek dansubyek yang sama, semntara putusan yang pertama dengan perkaraNomor: O01 / Pid.C / 2015/ PN.Bar sudah di jalani oleh PemohonBanding;Membebaskan Terdakwa Amiruddin bin Baco Pance dan Terdakwa IISyfril alias Sabri bin Amiruddin sebagai para Pemohon Banding darisegala Tuntutan HukumMemulihkan nama baik dan harkat serta martabat
      Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor:03/Pid.C/2016/PN.Bar, tanggal 23 Juni 2016 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan perbuatan Terdakwa AMIRUDDIN Bin BACOPANCE dan Terdakwa Il Syafril alias Sabri Bin Amiruddintelah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana Melepaskan Terdakwaterdakwa dari segala tuntutan hukum Merehabilitasi nama baik harkat dan martabat Terdakwaterdakwa ;Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanmajelis hakim tinggi Pengadilan
Pengadilan PTTUN MANADO TUN
Register : 22-05-2023 — Putus : 11-08-2023 — Upload : 12-08-2024
Putusan PTTUN MANADO Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MDO
Tanggal 11 Agustus 2023 —

Pembanding/semula Penggugat:
ZUPLIN SONTOTI
Terbanding/semula Tergugat:
KEPALA DESA TUWEYA


15 — 7
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 19-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 42/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 10 Nopember 2014 — RAHMAT KARTOLO SIMANJUNTAK,ST VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
164 — 83
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 ; ________________________________________________ 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar RP.220.000,- ( Duaratus dua puluh ribu rupiah ) ; __________________________________________________
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 28/PID.SUS/2021/PT YYK
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUS KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : STEPHANUS PRIMA WALUYANTO
150 — 54
  • Mengembalikan harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwa seperti keadaan semula;

    5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

    /PID.SUS/2021/PT YYK (KDRT)Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan DakwaanJaksa Penuntut Umum maka harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwaharuslah dikembalikan seperti sedia kala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka PutusanPengadilan Negeri Sleman Nomor: /Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 30 Maret2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan PengadilanTinggi akan mengaili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebutdibawah ini;Mengingat, akan
    Mengembalikan harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwa sepertikeadaan semula;5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor ...
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — YULIANA IRMAYANTI vs BUPATI DOMPU
61 — 20
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/370/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yuliana Irmayanti; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 75P8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek
    bahwa Majelis Hakim menilai akan menjadi sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranyuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    ;Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/370/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama YulianaIrmayanti;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa inisejumlah Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 45/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
IR.MAXIMUS RONDIDAN
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
132 — 61
  • Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1506/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
    Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. Mempunyai prestasi kerja yang baik; c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;dan tersedia lowongan jabatan; (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahunberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidakdiberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; 10.
    Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. Mempunyai prestasi kerja yang balk; c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;dan tersedia lowongan jabatan; 11. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat: a. Dihukum penjara dalam jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun; b. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana; c. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan PerbuatanPenggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS; d.
    28 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 136UndangUndang ASN; Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tidak ada hukumantambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeriSipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negaradan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjangperbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikanharkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semulaHalaman 19 dari 62 Halaman Putusan No. 45/G/2018/PTUNKPGsebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan KabupatenManggarai TiMUI; 277222 2n nnn nnn n nnn nen nn nee5.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 13-07-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 38/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
SIPRIANUS NENA,ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
291 — 0
  • Hubungannya Dengan Jabatan; ---------
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888 / 1501 /XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----------------------------------------------------------------------------
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 104/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
Yuni Sariana, AMD
Tergugat:
1.KEPALA DESA BLOK 10 KECAMATAN DOLOK MASIHUL
2.Camat Kecamatan Dolok Masihul
3.Kepala Desa Blok Sepuluh
4.Camat Dolok Masihul
110 — 35
  • ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagi atau pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.600,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
    • danHalaman 64PutusanPerkara Nomor: 104/G/2020/PTUNMDN.menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala DesaBlok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang PemberhentianSekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNISARIANA, A.Md. serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal,maka kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkatdan martabat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 21 Maret 2017 — SANTI WIRDA, S.Pd., M.Pd Vs. GUBERNUR JAMBI
170 — 183
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PN PINRANG Pidana Umum
Register : 02-08-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 8/Pid.C/2019/PN Pin
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MUHAMMAD TAHIR,S.AP
Terdakwa:
ABIDIN bin DAWA
33 — 8
  • Memulihkan harkat dan Martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya;

    4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

    makaperbuatan terdakwa mematok tanah tersebut guna dijadikan pembatas tanahtersebut terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti atas perbuatannya akantetapi bukan merupakan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 191ayat (2) terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari tuntutan hukumsebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik Polres Pinrang, maka PengadilanNegeri akan memulihkan harkat dan martabat
    Memulinkan harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan = dankemampuannya;4.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-10-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 65/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Andi Deandra Putra
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
284 — 175
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia.

    5. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 252.500 (Dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

    Brigdatar Andi Deandra Putra,NO.AK.14.245, De@ruPa: 2222222 22222 22 1) Penggugat tidak dapat melanjutkan Pendidikannya di AkademiKepolisian hingga selesai/lulus dan dilantik menjadi Perwira Polisi; 2) Memupuskan citacita dan masa depan Penggugat untuk menjadiseorang Perwira Polisi yang sudah didambakannya sejak kecil;3) Merendahkan harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat dimata masyarakat pada umunya, karena adanya anggapan bahwadengan dikeluarkannya Penggugat dari Akademi Kepolisian seolaholah
    Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan yang selanjutnyadisebut sebagai Objek sengketa secara tidak prosedural, oleh Tergugatmengakibatkan Penggugat merasa direndahkan harkat dan Martabat sertakedudukannya, oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkankepada Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat sertaHalaman 11 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMGkedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 02-03-2022
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 77/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
Suswandi
Tergugat:
Bupati Mukomuko
175 — 57
  • /li>
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-234 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko atas nama Suswandi, tanggal 30 Juni 2021;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-234 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko atas nama Suswandi, tanggal 30 Juni 2021;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat
Pengadilan PN AMURANG Pidana Umum
Register : 06-12-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 06-01-2023
Putusan PN AMURANG Nomor 97/Pid.B/2022/PN Amr
Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.WIWIN B, TUI, SH.
2.ERIKA, SH
Terdakwa:
MELKYUS WEYDEKAMP Alias OPO
177 — 66
  • > E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Melkyus Weydekamp Alias Opo tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
RENI AWAL, S.Mn
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
150 — 78
  • ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 666.000,00. (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1355/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
INDRIANI N, SH. MH.
Terdakwa:
SUGITO
317 — 101

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti bersalah, bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
    3. Menetapkan hukuman tersebut tidak
    sampai bulan Pebruari tahun 2020 bertempat dikantor PT.Cheetah Bintang lima jalan Tun Abdul Razak kabupaten Gowa atausetidaktidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAPdimana daerah hokum tempat terdakwa tinggal dan sebagian besar saksiberdomisili di Makassar, sehingga Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassaryang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat
    Dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baikdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikanhutang maupun menghapuskan Piutang;3. Baik sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan.Ad.1.
    CHEETAH BINTANG LIMAnamun pada kenyataannya terdakwa SUGITO tidak bias memenuhikarena uang tersebut sudah tidak ada atau habis.Menimbang, bahwa berdasarkan faktor tersebut diatas maka unsurDengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baikdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutangmaupun
    Menyatakan Terdakwa SUGITO telah terbukti bersalah, bersamasamadengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengantipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menghapuskan piutang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;3.