Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-05-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 690 PK/Pdt/2008
Tanggal 21 Mei 2012 — Drs. RIDWAN HASIBUAN vs. UNIVERSITAS TARUMANAGARA
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Bab IX Peraturan UniversitasTarumanagara nomor: 036 tentang Kedosenan UniversitasTarumanagara yang menyatakan sebagai berikut: Setiap pelanggaranperaturan atas ini dapat dikenai sangsi paling ringan sampai berat, yangsecara berturutturut meliputi, teguran, peringatan, skorsing ataupemberhentian status Dosen;Maksud Norma Kedosenan adalah peraturan yang berlaku di UniversitasTarumanagara yang harus dipatuhi oleh para Dosen;2.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 02-07-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 112-K/PM III-16/AD/VII/2012
Tanggal 3 September 2012 — KOPTU AMIRUDDIN HARUNA NANDRANG
71 — 38
  • Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNIAD, Terdakwaadalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengansendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia,termasuk diantaranya Undangundang RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dan KUHP dan sekaligus Terdakwamerupakan Subyek Hukum Indonesia.Bahwa benar Terdakwa mengetahui memiliki dan menggunakanNarkotika Golongan adalah dilarang dan pelanggaran terhadaphal itu akan mendapat sangsi atau hukuman jika tidak mendapatijin dari pejabat yang
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw
Tanggal 24 Januari 2018 — Penuntut Umum:
DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM.S.H
Terdakwa:
DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN
373 — 35
  • Ratah Timber dan setiap orangataupun koorporasi dilarang melakukan kegiatan menebang pohon di dalamkawasan hutan tanpa memiliki izin yang syah dari pejabat yang berwenangjadi perbuatan seseorang tersebut tidak dibenarkan dan merugikan negaradan dapat dikenakan sangsi hukum pidana dan denda; Bahwa ahli menerangkan yang menjadi dasar dalam penentuan titikkoordinat tersebut berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)adalah Keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor SK.718/Menhutll
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
1.ARIF HARIONO
2.BAKIR
3.AMIRUDDIN
4.JONI SIAPPA
Tergugat:
PT. RUSIANTO
108 — 31
  • kapal di laut, semuabeban di perusahaan dan kerusakan sedikit sekali;Bahwa saksi menerangkan Jabatan Manager Operasional, dan tidak tahupara Penggugat, masuk bekerja dengan Tergugat;Bahwa saksi menerangkan pendidikan saksi S1 Jurusan ekonomi;Bahwa saksi menerangkan menentukan berangkat atau tidak yangmenentukan, syahbandar;Bahwa saksi menerangkan kapten yang bertanggung jawab di kapal;Bahwa saksi menerangkan yang memberangkatkan anak buah kapaladalah kapten;Bahwa saksi menerangkan kapten memberikan sangsi
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus PHI
Register : 23-04-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.KPG
Tanggal 11 September 2014 — DIREKTUR UTAMA PT. PEGADAIAN (Persero), LAWAN PAULUS ZACHARIAS, SE
182 — 100
  • Pegadaian (persero) yang menjadi dasar tindakan Penggugat Konvensi,adalah merupakan ketentuan lama yang sudah kedaluwarsa dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, sehingga haruslah dianggap tidak pernah ada.Menghukum dan memerintahkan kepada semula sebagai Penggugat Konvensi,sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi untuk mencabut kembali sangsi/hukumandisiplin berupa tindakan skorsing dan rencana PHK terhadap semula sebagaiTergugat Konvensi, sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, setelah perkara aquo
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
114 — 87
  • itu yang dapatdiramal dan suatu yang dapat dipridiksi dan hukum itu agar sesualdengan ketentuan yang berlaku, kemudian bagaimana dampakkerugian pelapor, dan bagaimana pelapor menanggung kerugianHal 57 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsdan kalau kita mengacu pada upaya hukum tadi palsu, itu bisadimintakan ganti rugi dan pelapor bisa melakukan tuntutan atauminta ganti rugi pada pihak yang menghentikan perkara tersebutkarena hakhak menuntut sebuah keadilan dan dan ternyata tidakada sangsi
    kasus meninggalnya Enjelin itu ditangani Polresjuga ditangani Polda tetapi memang perkara itu secara keseluruhanditangani oleh Polda meskipun tenagatenaga penyidiknya bisaminta bantuan dari Polres dan perkara itu menjadi ranah Polda,kemudian yang ketiga adalah bahwa konteknya pasal 83 itu adalahgelar perkara adalah sebuah penilaian kinerja dari penyidik apakahada pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan sebagainya,Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpsberikutnya pengawasan dan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PDT.SUS/2011
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK; SULADI, DKK.
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaantidak ada satupun ketentuan yang memberikan sangsi atas tidakdilaksanakannya pelaporan a quo sementara Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dengan memberikan kesimpulan dan sangsi atas dasarketiadaan pelaporan tersebut, padahal jelasjelas tidak ada peraturanperundangan yang mengatur hal itu selain dari ketentuan yang mengatursecara limitatif syarat peralinan hubungan kerja secara demi hukumHal. 69 dari 101 hal. Put.
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus
Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 178/Pid.Sus/2014/PN Msb
Tanggal 24 Februari 2015 — AL ALIF Alias ALIF Bin MUH. HASAN
27 — 26
  • Bahwa jelas dari pengertian Pasal 54Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebutyang bisa dikenakan sangsi penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pelaku atauTerdakwa yang termasuk sebagai pecandu Narkotika sesuai dengan surat keterangandari dokter yang ditunjuk oleh Hakim ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — SUSANTI, DKK vs. PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA, sebelumnya disebut juga PT. PEMBANGUNAN BATAM, yang dalam hal ini diwakili RUGAI SUGIANTO, DKK
46 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini, perbuatan Tergugat yang ultra vires danmelanggar undangundang yang berlaku selain menimbulkan sangsi atasprofessionalisme dan kejujuran Kantor Pertanahan Kota Batam dariPenggugat, juga para pihak yang nama namanya tercantum dalamsertifikat objek sengketa sebagai pemilik hak atas tanah yang sah.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon:
PT.SUMBER MINERAL ABADI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
322 — 194
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No. 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskanbahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:a).Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.PLb).
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN RANAI Nomor 18/Pid.Prkn/2012/PN. Rni
Tanggal 11 Desember 2012 — ADY A. RAHMAN Als. ASUI
87 — 38
  • Pasal 8 ayat (3) Undangundang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi pidana pokokkomulatif yaitu penjara dan denda berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP berbunyi jikadijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukumankurungan sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila terdakwa tidak membayardenda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan hukuman kurungan ;Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 27-01-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 21 April 2016 — TAUFIK HIDAYAT LUBIS. AMD LAWAN PT. TRIA AUSTENITE, Tbk
79 — 31
  • sekali dengan Perusahaan, padahal jelasjelas adalahtugas dan kewajibannya untuk menggunakan waktu kerja atau fasilitasperusahaan secara efektif untuk memberikan kontribusi (Sumbangan ide,fikiran, atau pemasukan) terbaik bagi kemajuan Perusahaan.Jikalau Penggugat tetap bekerja sesuai prosedur kerja yang benar dan telahdilakukan bertahuntahun seperti selama bekerja 10 tahun lebih dan tidakmelakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan khususnya Pasal 85 ayat 2huruf m, maka dapat dipastikan tidak akan ada sangsi
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-04-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 188/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
Tanggal 16 Nopember 2016 — Taqwa Taufani, SH., VS PT. Binakarya Agung Propertindo,, Cs
377 — 55
  • Binakarya Agung Propertindo), maka akan mendapat saksi dari pihak P2B, namun saksi tidak tahu sangsi dari pihak P2btersebut ;Bahwa akibat yang timbul atas kesepakatan pengerjaan pembangunanTower Apartemen Casablanca East Residences (CER) Il dikerjakan sejakpukul 08.00 WIB dan selesai sampai dengan pukul 21.30 WIB tersebut,secara fisik otomatis pembangunan tower tersebut mengalami hambatan;Bahwa saksi mengetahui ijin pembangunan Tower Apartemen Casablanca East Residences (CER) II sudah lengkap karena
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 10/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
497 — 356
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangberlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama Perceraian
Register : 06-11-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA DOMPU Nomor 0627/Pdt. G/2013/PA. DP
Tanggal 27 Februari 2014 — PEMOHON M e l a w a n TERMOHON
56 — 19
  • Dalam pelaksanaan pasal tersebut, seorang ayah yang dinilaibertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan jika tidak memberikan atau melalaikan dapatdituntut secara pidana;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana tersebut, dalam prakteknya seorang ayahyang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena menelantarkan anak yakni lalaimemberikan nafkah kepadanya dapat dituntut dan mendapatkan sangsi dengan tujuan sebagaiterapi dan memberi efek jera.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 20-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
Tanggal 8 Oktober 2018 — Terdakwa
115 — 44
  • no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah keduadengan UU No.17 tahun 2016Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama anak Anak pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anakuntuk diberikan sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 140/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
Suwarno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
190 — 121
  • pemilik yang tidak menguasai tanah adalahdiiklaim sebagai tanah negara, karena kesalahan pada subjek danobjeknhya, mungkin tidak menguasai secara fisik karena adaperjanjian dengan orang lain, ada perjanjian hukum tertentu, apabilatidak menguasai sama sekali, yang menguasai wajib melaporkan(kententuan konversi) meskipun tanah tersebut dikuasai oleh oranglain, ada perjanjian tanpa jangka waktu, atau bisa memberikan kuasakepada orang lain untuk laporan, yang melaporkan diproses yang tidakmelaporkan kena sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-05-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT FREEPORT INDONESIA VS OKTOVIANUS KALILAGO
95 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jayapuraberdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang 2/2004;Bahwa mengingat Tergugat adalah pekerja/karyawan staff dan jabatansebagai general superintenden pada departemen community relation yangseharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada bawahandan rekan kerja di area kerja Penggugat, namun yang terjadi Tergugatmelakukan pelanggaran kerja serius atas keselamatan kerja sehinggaberpotensi menimbulkan presiden buruk bagi karyawan lain di lingkungankerja apabila Tergugat tidak diberikan sangsi
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 08-07-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 28
  • dan air terjunLohokbagiohon; Bahwa saksi tahu Imtek yang ditarun oleh Pemerintah daerahmilik marga apa Milik dari tiga marga; Bahwa ketika pemerintah mengambil sumber air dari tiga margauntuk PDAM , apakah pemerintah sudah bayar pada tiga marga ,Pemerintah belum bayar , kalau sudah bayar tidak mungkin tiga margakeberatan pada pemerintah; Bahwa untuk menentukan kedudukan marga yang tertua ,termuda dan seterusnya siapa yang atur diatur oleh adat , diatur olehadat kalau buat sendirisendiri akan kena sangsi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 03-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Yyk
Tanggal 27 Nopember 2019 — ASRORI sebagai Penggugat Lawan PT. MITRA GRAHA DINAMIKA HOTEL KRISTINA
1025 — 1025
  • Bahwa berjalanya waktu Penggugat merasa nyaman bekerja, mempunyaibanyak teman dari bagianbagian lain dan bekerja dengan baik, loyal kepadaperusahaan tanpa pernah melakukan kesalahan yang menyebabkanPenggugatdiberikan surat Peringatan/sangsi/SP secara tertulis;. Bahwa dengan tidak pemah melakukan kesalahan yang mengakibatkandiberikannya surat peringatan oleh perusahaan, akan tetapi tibatibaPenggugat mendapat surat Pemberitahuan tertanggal 19 Maret 2018 yangditandatangani oleh Sdr.