Ditemukan 11603 data
Terbanding/Penuntut Umum : FERA YUANIKA
177 — 69
Penyebab kematian adalah Mati Lemas (Asphixia) karena penekanan padaleher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadipenyumbatan jalan nafas;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338KUHPATAUKEDUABahwa Terdakwa MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK. BOLANG UDI padahari Rabu tanggal 25 desember 2019 sekitar jam 21 .00 witaatau pada waktu lain dalamBulan Desember 2019 bertempat di rumah kos Terdakwa di Karang Kebayan GangIman II Rt.004 Rw.012 Kel.
Penyebab kematian adalah Mati Lemas (Asphixia) karena penekanan padaleher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadipenyumbatan jalan nafas;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal44 Ayat (3) UU 23 tentang Penghapusan KDRT;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.REG. PERK:PDM112/SBSAR/05/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK.
8 — 6
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniaisatu orang anak yang bernama xxx, umur 6 tahun.5.
25 — 6
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
21 — 7
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
13 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
18 — 15
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga anak;a. Heni Kusanti, umur 29 Tahun;b.
17 — 5
IsbatNo.846/Pdt.P/2020/Ms.Sgibahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadipenetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadi penetapanitsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelumadanya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, belum mengaturtentang tatacara untuk berpoligami, sehingga sering terjadi poligamiliar, karena tidak ada izin dari Pengadilan.
53 — 5
Tentang unsur Setiap orang :Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasadisebut juga dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukumyang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilansebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disiniadalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalahkehadiran
22 — 10
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
27 — 4
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan NYOTO SANTOSO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalamsuatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksimaupun' keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkaraini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti
39 — 37
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Saudara Tergugat, hingga akhirnya berpisah;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Sdn4.
24 — 11
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu jugaHalaman 1 dari 13, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sdndengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan halhalsebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 4 April 1999 , sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung, dengan Nomor: xxx,tertanggal 12 April 1999.Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan
8 — 8
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai Duaanakyaitu : ANAK, umur 20 Tahun; ANAK, umur 5 Tahun;5.
23 — 27
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1338/Pat.G/2021/PA.Sdn. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orang tua Penggugat, Lalu Pindah kerumah Milik Penggugatdan Tergugat hingga akhirnya berpisah..
32 — 11
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anakyaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;5.
31 — 14
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik saudara Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;5.
68 — 14
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat , hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan di karuniai satu anak yaitunama anak, umur 1,5 (Satu setengah) tahun;5.
16 — 7
kantor banyak yang tidak buka, maka tindakan Para Pemohondapat dibenarkan dan secara agama perkawinannya adalah sah, maka bolehditetapkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
27 — 16
Unsur Karena Kelalaiannya ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke 24 ditentukan bahwakecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dantidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalanlain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda,jadi penekanan pada ketentuan dimaksud terkait dengan unsure ini adalahsuatu peristiwa di jalamn raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yangdalam hokum pidana disebut kealpaan dimana dalam doktrin
20 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi74Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan