Ditemukan 11602 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 321/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonI dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN PARE PARE Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pre
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 28
  • memulai pertengkaran dan perselisinan tersebutsejak awal menginjak usia perkawinan di tahun ke 2 (dua) adalahTergugat yaitu Tergugat sangat arogansi khususnya soal keuanganyang dikontrol ketat, menekan uang belanja rumah tangga, sangat pelit,otoriter dan juga sangat keberatan jika saya memberi uang ke orangtua saya sekedar membantu biaya hidup namun sebaliknya Tergugatmalah menunjukkan sikap memusuhi seluruh keluarga besar saya,akibatnya pertengkaran selalu dipicu masalah keuangan;Bahwa akibat penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 01-03-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 0035/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 31 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 7
  • UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 01 Desember 2011, setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 363/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
17 — 7
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 324/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
17 — 7
  • perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi operkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 373/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
23 — 8
  • Nomor 1 TahunPenetapan Nomor 373/Pdt.P/2016/MS.Lsk Halaman 9 dari 12 halaman1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 374/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 13 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
22 — 7
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi74Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS SINABANG Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 14-03-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 06-03-2019
Putusan MS SINABANG Nomor 22/Pdt.G/2017/MS.Snb
Tanggal 6 April 2017 — Pemohon Vs Termohon I, Termohon II dan Termohon III
64 — 8
  • perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanyahalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmem punyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 21-10-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 704/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
34 — 5
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutantidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 333/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 7
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Khusus Anak
Register : 11-11-2015 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 304/Pid.Sus Ank/2014/PN. ME
Tanggal 13 Agustus 2014 — Nama lengkap : DISAMARKAN Tempat lahir : Lampung Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / 26 Juni 1998 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang. Kabupaten Muara Enim Agama : Islam Pekerjaan : Pelajar Pendidikan : SMK kelas I
103 — 13
  • tersebut diatas dihubungkan denganuraian pengertian kelalaian dan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini Majelis menilaitindakan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 s/d 80km/jam sehingga tidak bisa mengelak dan mengerem lagi ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut diatas Majelisberkeyakinan unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhisecara sah menurut hukum.Ad.4 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal duniaMenimbang bahwa penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 03-02-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0211/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 23 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 5
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 10 Desember 2014, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukadana, KabupatenLampung Timur dengan Nomor XXX tertanggal 12 Desember 2014;Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2020/PA.Sdn.8.Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.Bahwa setelah pernikahan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 15-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 447/Pdt.P/2018/MS.Lsk
Tanggal 11 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7
  • perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yangditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinanyang bersangkutan adanya halangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 10
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua anak: ANAK I, umur 14 Tahun; ANAK Il, 7 Tahun;5.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 16-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 17-04-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 7
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;4.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 04-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1735/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 19
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3: Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2020/PA.Sdn4.
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 334/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 8
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
TAWI bin AKIM
29 — 12
  • Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikian orang di siniadalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atauorang yang identitasnya
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 10-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Prg
Tanggal 26 Juni 2019 — Pemohon:
1.Syahrir Syamsuddin bin Syamsuddin
2.Sri Rejeki binti Sisworo
15 — 7
  • Penetapan No.115/Pat.P/2019/PA.PrgMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 04-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 36/Pdt.P/2019/MS.Lsk
Tanggal 13 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 5
  • perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan