Ditemukan 11602 data
16 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasikhHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
18 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Zubaidah Tomulay
Terdakwa:
JANTRI VANS BOBILANGU ALIAS JANTRI ALIAS AJAN
86 — 37
Unsur barang siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa olehPenuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebutyang identitasnya sesuai
43 — 12
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1832/Padt.G/2020/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4.
64 — 11
perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanyahalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmem punyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
42 — 5
Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;Ad. 1 Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah siapasaja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yangtelah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umumdengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut,tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana, itu akandibuktikan
63 — 32
PA.Sdn, mengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 2274/Pat.G/2021/PA.SdnAdapun hal yang menjadi alasan gugatan ini adalah:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padaTanggal 05 Agustus 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:276/08/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, tertanggal 05 Agustus 2004;Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan
58 — 12
Dengandemikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak dari kKemampuan danpribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umumtelah mengajukan Terdakwa SUGIMAN Bin MADNUH selaku Terdakwamengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimanaberdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiriternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memilikikemampuan untuk
24 — 27
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1338/Pat.G/2021/PA.Sdn. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orang tua Penggugat, Lalu Pindah kerumah Milik Penggugatdan Tergugat hingga akhirnya berpisah..
32 — 14
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik saudara Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;5.
40 — 37
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Saudara Tergugat, hingga akhirnya berpisah;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Sdn4.
28 — 16
Unsur Karena Kelalaiannya ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke 24 ditentukan bahwakecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dantidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalanlain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda,jadi penekanan pada ketentuan dimaksud terkait dengan unsure ini adalahsuatu peristiwa di jalamn raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yangdalam hokum pidana disebut kealpaan dimana dalam doktrin
9 — 6
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniaisatu orang anak yang bernama xxx, umur 6 tahun.5.
23 — 10
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
19 — 15
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga anak;a. Heni Kusanti, umur 29 Tahun;b.
54 — 5
Tentang unsur Setiap orang :Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasadisebut juga dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukumyang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilansebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disiniadalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalahkehadiran
18 — 5
IsbatNo.846/Pdt.P/2020/Ms.Sgibahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadipenetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadi penetapanitsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelumadanya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, belum mengaturtentang tatacara untuk berpoligami, sehingga sering terjadi poligamiliar, karena tidak ada izin dari Pengadilan.
26 — 6
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
14 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
28 — 4
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan NYOTO SANTOSO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalamsuatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksimaupun' keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkaraini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti