PUTUSANNomor 7/Pid.SusAnak/2019/PN CbnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:1 Nama lengkap : Royani Alias Petu bin Mukromin;2 Tempat lahir > Indramayu;3 Umur/tanggallahir : 18 Tahun / 28 April 2001;4 Jenis kelamin > Lakilaki;5 Kebangsaan : Indonesia;6 Tempat tinggal : Blok Bakung Rt 13 Rw O03 Desa TegalmulyaKecamatan Krangkeng

Menurut Majelis Hakim tidak tepat jika 363 ayat (2) KUHP digabungkandengan Pasal 20 Undang Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, sebab Pasal 20 Undang Undang RI No 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mengenai klasifikasi Anak yangdiperikSa menurut sistem peradilan pidana anak dan bukanlah unsur dari delik.Kendati pun, Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 20 Undang Undang RINo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah kewajibanMajelis

Hakim untuk mempertimbangkan apakah dalam perkara a quo, RoyaniAlias Petu bin Mukromin apakah terkategori Anak atau tidak sehingga sudahtepat atau tidak untuk diperiksa melalui sistem peradilan pidana anak.

tersebut maka perkaraHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2019/PN Cbnyang diwajibkan diselesaikan melalui slstem peradilan pidana anak adalahsebagai berikut: Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun; atau Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawintetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau Tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18(delapan belas) tahun meskipun pernah kawin dan diajukan ke

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa karena Anak membenarkan identitasnya dalamsurat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, maka unsur barangsiapa, telah terpenuhi;Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang Iain;Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud denganmengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu,barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

PUTUSANNomor XX/Pid.SusAnak/2018/PN DumDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:1. Nama lengkap : Anak;2. Tempat lahir : Dumai3. Umur/Tanggal lahir : tahun / Tanggal Bulan Tahun4. Jenis kelamin > Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Kota Dumai;7. Agama : Islam8.

Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawanhukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman,Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor qq/Pid.SusAnak/2018/PN Dumyang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(Dakwaan Kedua);2.

Anak;AtauKedua : Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umumbersifat Alternatif maka Hakim dapat memilin secara langsung salah satuDakwaan yang menurut Hakim lebih tepat untuk dipertimbangkan dandihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka dalamhal ini Hakim sependapat

dengan Tuntutan Penuntut Umum untukmempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Anak, yangsesuai dengan rasa Kemanusiaan, rasa Keadilan dan Kepastian Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelummenjatuhkan Putusan terlebin dahulu Hakim juga telah memperhatikan LaporanHasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 389/SA/X/2018 olehPembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) KlasIl Pekanbaru Pos Bapas Dumai;Menimbang, bahwa Hakim setelah mendengar kesimpulan

Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbarukarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2)UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak; Dan:Hal. 1 dari 8 hal.

Putusan No. 4414 K/Pid.Sus/2019Dakwaan Kedua~ : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1)juncto Pasal 76 D UndangUndang RI Nomor 17 Tahun2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak; Atau;Dakwaan Ketiga :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285KUHPidana juncto Pasal 20 UndangUndang

Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPekanbaru tanggal 19 September 2019 sebagai berikut:1.

Anak, dan tindak pidana Melakukan KekerasanMemaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimanadiatur dalam Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 D UndangUndang RINomor 1/7 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak juncto Pasal 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Kedua;Hal. 2 dari 8 hal.

Pekerjaan : Pelajar;Anak tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri RantauPrapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Primair : Perouatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika juncto UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Subsidair : Perouatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika juncto UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019Lebih Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto UndangUndang RI Nomor 11 Tahun

2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriLabuhanbatu pada tanggal 4 Desember 2018 sebagai berikut :1.Menyatakan ANAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan PrimairPasal

114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Membebaskan ANAK dari Dakwaan Primair;3.

Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU tersebut ; Memperbaiki Putusan Pengadilan

Anak.2.

Anak.

Anak; atauDAKWAAN KEDUA, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak; atauDAKWAAN KETIGA, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak; atauDAKWAAN KEEMPAT, perbuatan

Pid.1.A.4 PUTUSANNomor 7/Pid.SusAnak/2021/PN PrpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadiliperkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:Nama lengkap : ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUMTempat lahir : BatasUmur/tanggal lahir : 17 Th/ 27 November 2003Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaDusun Tegal Sari Rt 003 Rw 001 Desa

Anak dalam dakwaan PenunitutUmum;2.

Berdasarkanpemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat Ruda Paksa Benda Tumpul.non Bahwa perbuatan Pelaku Anak diatur dan diancam pidana menurutrumusan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan KeduaUU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tenatang SistimPeradilan Pidana Anak 222222 2222 nnn nnn nena nnATAUKEDUAwonnn Bahwa Pelaku Anak Berhadapan Dengan Hukum , pada bulan Aprilsampai dengan hari Jumat tanggal

Anak yang dipergunakansebagai hukum acara pada perkara ini;Menimbang, bahwa lahirnya UndangUdang No 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak dalam proses penyelesaian perkara anak, baikitu terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Korban, ataupunAnak saksi, undangundang ini telah memperbaiki kekurangan yang ada padaUndangUndang Peradilan Anak, salah satunya adalah pemberian perlindungankhusus terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum;Menimbang, bahwa di dalam UndangUdang No 11 Tahun

Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Bahwa Anak Almar adalah paman S aksi Deden;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5KUHP J o Undangundang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut

Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan. pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 13

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak perlu mendapatpelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat,arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagianorang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalamkehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilakuAnak;Menimbang, bahwa Pidana Dengan Syarat dalam Ketentuan Pasal 73Undangundang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus,pengertian Syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akanmelakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat(vide Pasal 73 ayat 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian Syaratkhusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yangditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan

kebebasan Anak(vide Pasal 73 ayat 4 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa terhadap syarat khusus sebagaimana Pasal 73 ayat(4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Hakim menetapkan berdasarkan keinginan orangtua Anak dan Anak sendiri yang menyatakan ingin tetap dapat melanjutkansekolahnya di SMK BM Yalti Cilimus, oleh karena itulah Hakim perlumenetapkan Syarat Khusus adalah

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejaktanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5Desember 2015;Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu NURSIDA, SH dari PosBantuan Hukum LBHPK PERSADA, berdasarkan Penetapan No.51/Pid.Sus/P.A/2015/PN.Lop tertanggal 16 Nopember 2015 dan didampingi olehorangtuanya ;Putusan Pidana Anak No.51/Pid.SusAnak/2015/PN.Lbp, hal. 1Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 49/Pid.Sus/P.A/2015/PN.Lbp

Anak No.51/Pid.SusAnak/2015/PN.Lbp,hal.5Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No.

Lab : 10052/NNF/2015 tanggal 05 Nopember 2015 yang dibuat oleh Zulmi Erna danSupiyani, S,Si, Apt selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa A. 1 (satu) setbong terbuat dari satu gelas plastik merk Nurtri Jeruk terpasang dua pipetdan satu pipa kaca kecil milik Sudarno dan Priska Siswanda, D.1 (satu)botol plastik bersi 25 ml Urine milik Sudarno, D.1 (satu) botol plastik bersi 25ml Urine milik Priska Siswanda, positif mengandung MetamfetaminaPutusan Pidana Anak No.51/Pid.SusAnak/2015/PN.Lbp,hal.9Terdaftar

Lab : 10052/NNF/2015 tanggal 05 Nopember 2015 yang dibuat oleh ZulmiErna dan Supiyani, S,Si, Apt selaku Pemeriksa menyimpulkan bahwa A. 1 (satu)set bong terbuat dari satu gelas plastik merk Nurtri Jeruk terpasang dua pipet danPutusan Pidana Anak No.51/Pid.SusAnak/2015/PN.Lbp,hal.11satu pipa kaca kecil milik Sudarno dan Priska Siswanda, D.1 (satu) botol plastikbersi 25 ml Urine milik Sudarno, D.1 (satu) botol plastik bersi 25 ml Urine milikPriska Siswanda, positif mengandung Metamfetamina Terdaftar

Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

anak telah berumurlebih dari 12 (dua belas) tahun namun belum genap berumur 18 (delapan belas)tahun dan belum pernah kawin, oleh karenanya anak adalah masih termasuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhnkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tindak pidana,maka Hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal71Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakatau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82Undang Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkanpidana ataupun tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpameninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang

Anak.

Anak yang akanberlaku pada pada tanggal 30 Juli 2014, yang menentukan, bahwa pidanapembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (vide Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Anak dijatuhipidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (vide Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan anak, bukanmerupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan anak dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka tidaklah tepat bila atas perbuatannya tersebut anak dijatuhi pidanapenjara.

PUTUSANNO : 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.KrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perkara anak : Nama ; AGUNG MUHAMMATYASIN Als AGUNG Als JBBin NGADIMIN WALUYOSUHARJO;Tempat lahir : Karanganyar;Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 03 April 1999;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat

Anak;Subsidair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPJo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ATAU;Dakwaan Kedua : melanggar pasal 167 ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Hal 11 dari 25 Hal Put.No.03/Pid.Sus.Anak/2015/PN.KrgMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative maka Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaankesatu;Menimbang, bahwa oleh karena

Dalam hal ini Anak diajukan ke persidangan berdasarkanUndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,karenanya dalam unsur ini harus pula dipenuhi pengertian anak menurut undangundangtersebut;Menimbang, bahwa pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yangselanjutnya disebut Anak dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang dihadirkan di persidangan adalahbenar Anak yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, Anak termasuk dalam pengertianAnak menurut UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak adalah jugasebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur Barang Siapa ini telahterpenuhi;Ad.2.

Berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peraadilan Pidana Anak Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1), Pasal 81Ayat (2), Pasal 3 huruf g, dan Pasal 85 ayat (1) dan (2);c. Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2) huruf d;Hal 19 dari 25 Hal Put.No.03/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krgd.

Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Anak dengan uraianpertimbangan seperti tersebut dibawah ini;Ad. 2.

Kutipan Akta KelahiranNomor 5102LT260720180038, anak ANAK lahir pada tanggal 5 Mei 2004,sehingga pada saat melakukan tindak pidana Anak ANAK belum berumur 18(delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,sehingga kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana diatur oleh Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasar pasal 71 Undangundang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknyapidana yang dapat dijatunkan kepada anak yang melakukan tindak pidanaialah pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana pokok yang dapatdijatuhkan terdiri atas:a. pidana peringatan;b. pidana dengan syarat:1) pembinaan di luar lembaga;2) pelayanan masyarakat; atau3) pengawasan.c. pelatihan kerja;d. pembinaan dalam lembaga; dane. penjara;Menimbang, bahwa hakekat penjatuhan pidana dalam SistemPeradilan Pidana Anak bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapimemiliki

Anak,dinyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan PenelitianKemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkanputusan perkara;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam HasilPenelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak atas namaAnak ANAK Register Litmas: 02/Litmas Pros PN/2019/Bapas tertanggal 22Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Wayan Nardi selakuPembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan dan memberikan rekomendasiagar Hakim menjatuhkan

Kesepakatan Perdamaian / Diversi tanggal 14 Oktober 2020.Menimbang bahwa berdasarkan proses diversi yang telah dilalui dan Berita Acara Diversidiketahui bahwa terhadap kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Hakim menyatakan proses pemeriksaanperkara ini tidak dilanjutkan/ dihentikan.Memperhatikan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 52 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

4 Tahun2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENETAPKAN1.

Menetapkan menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak yang bernama AnjasMaulana Bin Anton Gunawan dalam Register Perkara Pidana Anak Nomor 31/Pid.SusAnak/2020/PN GnsMenyatakan mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya;Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak tersebut dari tahanan segera setelah tanggalpenetapan ini ditetapkan;Memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan diversi;Melanjutkan proses persidangan apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan;6.

sedangkan permohonan banding PenuntutUmum diajukan tanggal 16 Agustus 2017 ;sehingga dengan demikianpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sertadengan cara cara yang sudah ditentukan dalam Undangundang, olehkarenanya secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum telahmengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangandengan alasan: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak , dimana anak hanya dapatdijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndang Undang dalam hal ini hakim anak tidak mempertimbangkanketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SistimPeradilan Pidana Anak yang berbunyi Anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan mengingat anakHalaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUSANAK/2017/PT.BJMNorhalidi Bin Ardiansyah telah lebih dari 14 (empat belas) jadi sangatlahtidak tepat jika

Bahwa tujuan pemidanaan adalah memberi efek jera kepada pelakutindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang laintidak turut melakukan tindak pidana tersebut.Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut umum tersebut terdakwa anak tidak mengajukan kontra memoribanding.Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum yangmenyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , dimana anak hanya

Anak menyebutkan bahwa anak hanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndang Undang ini.Menimbang, bahwa dalam Pasal 7layat (1) huruf b UU Tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan adanya pidana pembinaandi luar lembaga sedangkan di dalam penjelasan Undang undang tersebutmenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberiantuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang MahaEsa , intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan

Anak; UndangUndang lainnya khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951,serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan ini :MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Hulu Sungai Selatan, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 10 Agustus2017 Nomor: 9/Pid.Sus,An/2017/PN.Kgn yang dimohonkan bandingtersebut .

PUTUSANNomor : 50/Pid.Anak/2014/PN.TLL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana Anak padapengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : TERDAKWA,Tempat lahir : Lingadan,Umur/tanggal lahir : 16 tahun/23 November 1997,Jenis kelamin : Lakilaki,Kebangsaan : Indonesia,Tempat tinggal : Dusun IT Tambakalu Desa Lingadan Kec.

Anak Nomor : 50/Pid.Anak/2014/PN.TLIMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaansebagai berikut :Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut PasalI 363 ayat (1) ke3 danke5 KUHDP; =n nnnMenimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakantelah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaannya

Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbuktimelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwatersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP, dan juga didasarkanatas keyakinan hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 7 dari 12Perkara Pidana Anak Nomor : 50/Pid.Anak/2014/PN.TLImelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat

Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkanpada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalammasyarakat; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam tahanan,maka menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahananHalaman 9 dari 12Perkara Pidana Anak Nomor : 50/Pid.Anak/2014/PN.TLIyang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yangakan dijatuhkan; Menimbang

LUWAS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,dihadiri oleh ABDULLAH DZUBAER, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTolitoli, RAHMUDDIN HAMADDONG, SH, Penasihat Hukum Terdakwa, tanpa dihadiriHalaman 11 dari 12Perkara Pidana Anak Nomor : 50/Pid.Anak/2014/PN.TLIPetugas kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kabupaten Tolitoli dan dihadapan WaliTerdakwa serta Terdakwa; PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,ttd ttdZAITUN A. LUWAS, SH. ABDUL RAHMAN TALIB, SH.

Anak, Hakim memberikankesempatan kepada Orangtua Anak untuk menyampaikan hal yang bermanfaatbagi Anak, yaitu: Sdr.

Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:a.

Namun, terkait perbuatan yang merupakan tindak pidanayang dilakukan anak, politik kriminal anak dilakukan melalui penyelenggaraanSistem Peradilan Pidana Anak yang dituangkan dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untukmenjaga harkat dan martabat Anak.

Anak berhak mendapatkan pelindungankhusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh karena itu,Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksipidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan padapemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkankesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anakhanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndangUndang ini.Bahwa mengingat ketentuan Pasal 73 Ayat (2), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1dan 2), Pasal 76 dan Pasal 77 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa terhadappenjatuhan pidana dengan syarat sebagaimana direkomendasikan olehPetugas Kemasyarakatan

Anak mengatur hukuman pokok bagianak yang terdiri atas :a.

Anak yang mengaturhukuman yang dapat dijatuhkan bagi anak.4.

Hal ini bertolak belakang dengansemangat UndangUndang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81ayat (5) yang menyebutkan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakansebagai upaya terakhir karena tujuan pemidanaan terhadap seorang anakbukan sematamata sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Anakakan tetapi lebin menitikberatkan agar Anak dapat menyadari atasperbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaikidirinya sendiri dikemudian hari.

Apalagi di Kabupaten Tanah Bumbu(Batulicin) belum ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) danLembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagaimanadimaksudkan oleh UndangUndang No 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang No 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari BapasBanjarmasin telah merekomendasikan agar Anak SITI RAHMIATI Alias SITIAlias RAHMI Binti RAMLI dijatuhi pidana bersyarat sesuai dengan

TengahKabupaten Padang LawasAgama : IslamPekerjaan : Ikut Orang Tua Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :e Penyidik sejak tg 17022015 s/d tg 23022015 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 24022015 s/d tg 03032015 ;e Penuntut Umum sejak tg 03032015 s/d tg 07032015 ;e Hakim Pengadilan Negeri sejak tg 04032015 s/d tg 13032015 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 14032015 s/d tgl28032015; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak, maka pemeriksaan terhadap terdakwa wajib didampingi olehPenasehat Hukum selanjutnya Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum untukmendampingi terdakwa yang bernama RAFIDAH, SH., dan membebankan biaya kepadaNCGALA 5 $= nnn nn nanan nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa didampingi oleh ibu kandungterdakwa dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan KlasIIB Padangsidimpuan yang bernama RUDY NASUTION ;2015e Setelah

Anak yaitu :1 Pasal 79 ayat (2) menyebutkan Pidana pembatasankebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama %(satu. perdua) dari maksimum pidana penjara yangdiancamkan terhadap orang dewasa ;2 Pasal 79 ayat (3) menyebutkan minumum khusus pidanapenjara tidak berlaku terhadap anak ;3 Pasal 71 ayat (3) menyebutkan apabila dalam hukum materiildiancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidanadiganti dengan pelatihan kerja ; Menimbang, bahwa setelah menghubungkan ketentuan Pasal 114 ayat

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2), (3) dan Pasal 71ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ancamanpidana terhadap terdawa yaitu paling lama 10 (dua puluh) tahun dan pelatihan kerja ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikankesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anakselanjutnya

Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporanpenelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkanputusan perkara, faktor terjadinya tindak pidana yaitu :1 Usia klien masih muda dan pola pikir klien dangkal sehingga klienkurang mengetahui akan akibat yang akan ditimbulkan ;2 Pengaruh pergaulan klien yang tidak baik tingkah lakunya ;3 Kurang selektif dalam berteman dan bergaul ;4 Kurang pengawasan dari orang tua klien sebab orang tua klien sibukdalam mencari nafkah.Apabila dalam

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, mengakibatkan kerugian yang dialamisebesar + Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal363 ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

belas) tahun 6 (enam) bulan, oleh karena itu terhadap AnakAnak hanya dapat dikenai tindakan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dikenai tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentanga Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yangdapat dikenakan kepada anak meliputi : (a). pengembalian kepada orang tua/wali; (b). penyerahan kepada seseorang; (c). perawatan dirumah sakit jiwa; (qd).perawatan

di LPKS; (e). kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatihnan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f). pencabutanSurat izin mengemudi; dan/ atau (g). perbaikan akibat tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undangundang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajibmempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk AnakYang Berkonflik Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Nabireatas nama Anak Anak tanggal O6 Juli

Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Register Litmas : 43/VII.A/2016, telah memberirekomendasi yang pada pokoknya apabila dalam masalah ini Klienterbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya klien dapatdijatuhi Pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA (LembagaPembinaan Khusus Anak) Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalampasal 71 ayat (1) huruf e, dan ayat 3, subsidair pasal 78 UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denganpertimbangan : 2222222 nnn nena nnn nn nnn nnn nnn nen ee nnn1.

Register Litmas : 44/VIIA/2016, telahmemberi rekomendasi yang pada pokoknya apabila dalam masalah iniKlien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya kliendapat dijatuhi Pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA (LembagaPembinaan Khusus Anak) Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalampasal 71 ayat (1) huruf e, dan ayat 3, subsidair pasal 78 UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, denganpertimbangan : 222 ona nnn nnn nn nnn nn nnn n ence1.

Anak, Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaanadalah sebagai upaya Terakhir dan Penghindaran Pembalasan ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan UndangUndang RI Nomor11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksuddengan perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir padadasarnya adalah Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecualiterpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, Ssedangkan yaangdimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkanupaya pembalasan dalam

proses peradilan pidana ; Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem PeradilanPidana Anak, pidana pembinaan di dalam lembaga dijatunkan apabilakeadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat,sedangkan menurut Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,pidana penjara di LPKA dijatuhkan kepada Anak apabila keadaan danperbuatan Anak akan membahayakan masyarakat

Anak,ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktudilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasarpertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakantindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan,perbuatan Anak dan Anak II adalah mengambil tabung gas ukuran 3 kg,seharga Rp.105.000, (Seratus lima ribu rupiah), yang kemudian dijualolah Anak dan Anak II dengan harga Rp.100.000

PUTUSANNomor : 8 / PID.SUS.ANAK / 2015 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : SYUKRI AHMAD alias ARI bin ZAKARIA;Tempat Lahir : Banda Aceh;Umutr/T gl Lahir : 16 tahun/9 September 1998;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Jeulingke, Kecamatan

Lilis Chalisah Dokter Pemeriksa padaRumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh diperoleh hasil pemeriksaan atas nama FazaHuzaiffa yaitu pada pemeriksaan alat vital : anus ditemukan luka lecet kemerahan padaanus arah jam 12, 2, 6 dan 9, nyeri (+) dengan kesimpulan trauma diduga akibat rudapaksa tumpul ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82Undangundang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang

Menyatakan terdakwa Syukri Ahmad Alias Ari Bin Zakaria dengan identitastersebut di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaperbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 82 Undangundang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UURI No. 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 3 .Perkara.No. 8/Pid.SusAnak/2015/PTBNA2.

, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanamaka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 82 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 23/Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana

Anak sertaperaturan hukum lainnya ;M E N GA DITLTI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Februari 2015,Nomor.03/Pid.SusAnak/2014/PNBNA, yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan agar Terdakwa ditahan ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yanguntuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, olehHakim