Pekerjaan : Pelajar;Anak tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri RantauPrapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Primair : Perouatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika juncto UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Subsidair : Perouatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika juncto UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019Lebih Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto UndangUndang RI Nomor 11 Tahun

2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriLabuhanbatu pada tanggal 4 Desember 2018 sebagai berikut :1.Menyatakan ANAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan PrimairPasal

114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Membebaskan ANAK dari Dakwaan Primair;3.

Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU tersebut ; Memperbaiki Putusan Pengadilan

Menyatakan terdakwa NANANG AFRIYANTO Alias TEMON Bin SUTOWIJOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana jo UUNo.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; 2.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo UU No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidakmengajukan keberatan ; 22222 nnn nnn en nn nn ne enon neMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut : 1.

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1.

Anak,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1.

Anak menyebutkan bahwa : 1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :a.

tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Pertama;2.

Anak.

Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak mempunyai unsurunsur delik sebagai berikut :1.

Bahwa Anak Almar adalah paman S aksi Deden;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5KUHP J o Undangundang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut

Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan. pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 13

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak perlu mendapatpelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat,arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagianorang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalamkehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilakuAnak;Menimbang, bahwa Pidana Dengan Syarat dalam Ketentuan Pasal 73Undangundang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus,pengertian Syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akanmelakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat(vide Pasal 73 ayat 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian Syaratkhusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yangditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan

kebebasan Anak(vide Pasal 73 ayat 4 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa terhadap syarat khusus sebagaimana Pasal 73 ayat(4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Hakim menetapkan berdasarkan keinginan orangtua Anak dan Anak sendiri yang menyatakan ingin tetap dapat melanjutkansekolahnya di SMK BM Yalti Cilimus, oleh karena itulah Hakim perlumenetapkan Syarat Khusus adalah

kesimpulan yaitu Hasilpemeriksaan perempuan berumur 16 tahun ini ditemukan robekan pada selaputdara dan korban dalam keadaan hamil usia kehamilan 27 minggu sampai 28minggu; Bahwa pada saat kejadian terakhir yaitu pada tanggal Juli 2012,usia saksi korban15 tahun dan 9 bulan atau setidaktidaknya belum mencapai 18 tahun ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat(2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 65 KUHP jo UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1 Saksi TASWIR BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya persetubuhan terhadapanak perempuan saya tetapi pada saat saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 Wibsaksi mendengarkan keterangan dari saksi Iswara Oktari anak saksi padapersetubuhan tersebut

saya tidak ada bertanggung jawabdengan saksi Iswara Oktari sampai dia melahirkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor23 Tahun 2002 jo pasal 65 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakim mempertimbangkansebagai berikut :Ad. 1.

Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 65 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1)juncto Pasal 76C UndangUndang R. Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junctoUndangUndang R.!

Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPayakumbuh tanggal 14 September 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK 1 dan Anak TERDAKWA ANAK 2tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat lukaberat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak juncto UndangUndang R.I Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Primair;Membebaskan Anak TERDAKWA ANAK 1 dan Anak TERDAKWA ANAK2 dari dakwaan Primair;Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK 1 dan Anak TERDAKWA ANAK 2telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anaksebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 80 Ayat (1) junctoPasal 76C UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK 1 dan AnakTERDAKWA ANAK 2 berupa pidana penjara masingmasing selama 4(empat) bulan;Halaman 2 dari 7 hal.

Menyatakan Pelaku ANAKdan Pelaku ANAKterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian denganPemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanPrimair Pasal 365 Ayat (2) Ke1 dan Ke2 Juncto Pasal 53 Ayat (1)KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak.2.

Anak, Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke4Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutberbentuk Subsideritas maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaanPrimair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke1 dan Ke2Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dengan unsurunsur sebagai

Anak, dengandemikian unsur kedua dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke1 dan Ke2 JunctoPasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;Ad.3.

Anak telah terbuktidan terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan atas analisa faktafakta yang terungkapdi persidangan dengan masingmasing unsur hukum yang termuat dalam Pasal365 Ayat (2) Ke1 dan Ke2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RINo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anakberpendapat semua unsurunsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 365Ayat (2) Ke1 dan Ke2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak telah terbukti danterpenuhi;Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (2)Ke1 dan Ke2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti dan terpenuhi makadakwaan Primair harus dinyatakan telah terbukti dan dakwaan subsidair tidakakan dipertimbangan lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (2)Ke1 dan Ke2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun2012

PUTUSANNOMOR 85/PID.SUSANAK/2016/PT SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkanputusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:Nama : Putra Arif Mashasim Yuliantoro Als PutraTempat tgl. lahir : Surabaya , tgl. 15 Juli 2000;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Karanggan No.166 Surabaya atau JalanBulak Tinjang Baru Gang 2 Surabaya

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;SUBSIDAIRBahwa dia ANAK PUTRA ARIF MASHASIM YULIANTORO, pada hariJumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktuwaktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016bertempat di Jl.

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat TuntutanReg.Perk. Nomor : PDM 33/TG.PRK/11/2016, tanggal 6 Desember 2016,menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara , menerangkan bahwaJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin ,tanggal 19 Desember 2016 telah memberitahukan kepada PenasehatHukum dari Terdakwa ( Putra Arif Mashasim Yuliantoro alias Putra),ahwa, berkas perkara pidana Anak tersebut diatas telah selesaidiminutasi (geminuteerd) dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkasperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai

(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 29 Desembar2016 oleh Sonhaji, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabayayang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak inisebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobukauntuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh:Hj.Dyah Susmardiani, SH.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiHalaman 9 dari 10 Putusan No 85 / PID.SUSANAK/ 2016 / PT SBYSurabaya tanpa dihadiri

anak telah berumurlebih dari 12 (dua belas) tahun namun belum genap berumur 18 (delapan belas)tahun dan belum pernah kawin, oleh karenanya anak adalah masih termasuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhnkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tindak pidana,maka Hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal71Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakatau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82Undang Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkanpidana ataupun tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpameninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang

Anak.

Anak yang akanberlaku pada pada tanggal 30 Juli 2014, yang menentukan, bahwa pidanapembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (vide Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Anak dijatuhipidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (vide Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan anak, bukanmerupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan anak dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka tidaklah tepat bila atas perbuatannya tersebut anak dijatuhi pidanapenjara.

PUTUSANNomor 10/PID.SUSAnak/2021/PT PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana Anak denganacara pemeriksaan sidang Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telahmenjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara Anak:Nama lengkap : HERU RIFALZY Pgl.

HERU BIN ARIFALYUHELMI;Tempat lahir : Padang;Umur/Tanggal lahir : 15/17 Februari 2006;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Simpang Tinju) Jalan Joni Anwar, KelurahanNaggalo, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelajar;Anak sedang menjalani masa pidana;Anak didampingi oleh Orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan PenasehatHukum dan Pekerja Sosial, dalam Pengadilan Tingkat Pertama;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1.

Menyatakan Anak HERU RIFALZY Pgl HERU Bin ARIFAL YUHELMI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1)ke3 dan 5 KUHPidana Jo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak.2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak HERU RIFALZY Pgl HERU Bin ARIFALYUHELMI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintahAnak ditahan dilembaga PemasyarakatankKlas IIB Muaro Sijunjung;3.

sifat perbuatannya yang ancaman pidananya berat dan dilakukanberulangulang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaPengadilan Tinggi berpendapat bahwa lebih baik bagi Anak tersebut diberikanPembinaan daripada pidana penjara sebagaimana mengacu pada Pasal 80 JoPasal 71 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, yaitu menjalani Pembinaan Dalam Lembaga yangdiselenggarakan oleh Pemerintah di wilayah provinsi Sumatera Barat, dengandemikian

putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 15 November 2021 Nomor11/Pid.SusAnak/2021/PN Mrj, yang dimohonkan banding tersebut harusdiperbaiki sekedar bentuk / jenis sanksinya yang amar selengkapnya sepertitersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3, dan ke5 KUHP, Juncto UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kesepakatan Perdamaian / Diversi tanggal 14 Oktober 2020.Menimbang bahwa berdasarkan proses diversi yang telah dilalui dan Berita Acara Diversidiketahui bahwa terhadap kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Hakim menyatakan proses pemeriksaanperkara ini tidak dilanjutkan/ dihentikan.Memperhatikan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 52 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

4 Tahun2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENETAPKAN1.

Menetapkan menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak yang bernama AnjasMaulana Bin Anton Gunawan dalam Register Perkara Pidana Anak Nomor 31/Pid.SusAnak/2020/PN GnsMenyatakan mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya;Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak tersebut dari tahanan segera setelah tanggalpenetapan ini ditetapkan;Memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan diversi;Melanjutkan proses persidangan apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan;6.

PUTUSANNomor 37/Pid.SusAnak/2018/PT.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana anak padaPengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Anak :Nama : AnakTempat Lahir : MedanUmur/ Tanggal Lahir :17 tahun/ 16 September 2001Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli SerdangAgama : IslamPekerjaan : Tidak adaAnak ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

Anak ;Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut umum dengansurat tuntutan No.

UU RI No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam surat dakwaanSubsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama anak dalam masa penangkapan danpenahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabushabu dengan berat brutto 2,94(dua koma sembilan puluh empat) gram ; 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;Dipergunakan dalam perkara lain an. anak ;4.

Ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh klien yakni pasal 127 KUHPdengan demikian memenuhi kreteria jenis tindak pidana yang wajibdinyatakan diversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a UUNo.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak ;b.

Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikianpermasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah bukan merupakanpengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hurufb UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;c. Usia Klien masih 17 Tahun dan tergolonfg masih anakanak dan padasaat ini orang tua klien masih mampu membina dan mendidik klien ;d.

Pasal 1 ke 3 Undang Undang R.I nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana anak.

PUTUSANNomor 3/Pid.SusAnak/2019/PN SakDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadiliperkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama ,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :Nama lengkap : MONICA ISTIFA ZULHAM Binti ZULHAMTempat lahir : Sumatra BaratUmur / Tanggal lahir : 14 tahun / 17 April 2004Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan /Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal :

didakwakan oleh Penuntut Umumkepada Anak;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan Surat Dakwaan berbentuk alternative yaitu terdakwa telah melanggarPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika jo Pasal 1 ke3 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak Atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 ke3UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 ke3 UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Atau keempatmelanggar Pasal 131 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang13Narkotika jo Pasal 1 ke3 UndangUndang RI Nomor 11

Pasal 1 ke 3 Undang Undang R.I nomor 11 Tahun 2012Tentang sistem peradilan Pidana anak serta peraturan perundangundang lainyang berkaitan ;MENGADILI1.

Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pid Sus Anak/2017/PN.Pbr, tanggal 7 Desember 2017 yang dimintakan banding sepanjang mengenai denda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana

UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

VURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.... Anak dengan hukumanpenjara selama 4 (empat) tahun dan dibebani untuk membayar dendasejumlah Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan, dikurangi selama anak menjalani masa tahanan denganperintah supaya anak tetap ditahan dalam Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA);3.

Korban memerlukanbimbingan psikologi anak secara intensif.pornos Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) joPasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UURI Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)."

UURI Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak serta peraturan hukum lainnya;MENGADILI:1. Menyatakan Anak..................... telah terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUJUK ANAKUNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) jo.Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURINomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.

UURI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehAnak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

sedangkan permohonan banding PenuntutUmum diajukan tanggal 16 Agustus 2017 ;sehingga dengan demikianpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sertadengan cara cara yang sudah ditentukan dalam Undangundang, olehkarenanya secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum telahmengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kandangandengan alasan: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak , dimana anak hanya dapatdijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndang Undang dalam hal ini hakim anak tidak mempertimbangkanketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SistimPeradilan Pidana Anak yang berbunyi Anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan mengingat anakHalaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUSANAK/2017/PT.BJMNorhalidi Bin Ardiansyah telah lebih dari 14 (empat belas) jadi sangatlahtidak tepat jika

Bahwa tujuan pemidanaan adalah memberi efek jera kepada pelakutindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang laintidak turut melakukan tindak pidana tersebut.Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut umum tersebut terdakwa anak tidak mengajukan kontra memoribanding.Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum yangmenyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 11Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , dimana anak hanya

Anak menyebutkan bahwa anak hanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndang Undang ini.Menimbang, bahwa dalam Pasal 7layat (1) huruf b UU Tahun 2012Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan adanya pidana pembinaandi luar lembaga sedangkan di dalam penjelasan Undang undang tersebutmenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberiantuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang MahaEsa , intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan

Anak; UndangUndang lainnya khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951,serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan ini :MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Hulu Sungai Selatan, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 10 Agustus2017 Nomor: 9/Pid.Sus,An/2017/PN.Kgn yang dimohonkan bandingtersebut .

Menyatakan Anak Yozi Pgl Yozi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadapOrang atau barang, jika mereka para terdakwa dengan sengajamenghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakanmengakibatkan lukalukasebagaimana diatur dalamDakwaanPasal170 Ayat (2) Ke1 KUHP Jo Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2.

Yozi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 170 Ayat (1)Kitab Undangundang Hukum PidanaJo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ;LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa ia Anak Yozi Pgl. Yozi bersama dengan Saksi Pgl.

anak, Subsidair perbuatan anaksebaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak LebihSubsidair perbuatan anak sebaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat1 ke1 KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistemHalaman 13 dari 20 hal.

/PN Tip.peradilan pidana anak maka Hakim anak akan langsung mempertimbangkanunsurunsur yang terkandung didalam pasal yang didakwakan yaitu pasal 363ayat 1 ke3,5 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak ;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan dari penuntut umum dalambentuk subsidairitas maka Hakim anak akan mempertimbangkan terlebihdahulu) unsurunsur yang terkandung didalam pasal 170 ayat 2 Ke1KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilanpidana

Anak jo UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 18 dari 20 hal.

Anak, Hakim memberikankesempatan kepada Orangtua Anak untuk menyampaikan hal yang bermanfaatbagi Anak, yaitu: Sdr.

Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:a.

Namun, terkait perbuatan yang merupakan tindak pidanayang dilakukan anak, politik kriminal anak dilakukan melalui penyelenggaraanSistem Peradilan Pidana Anak yang dituangkan dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untukmenjaga harkat dan martabat Anak.

Anak berhak mendapatkan pelindungankhusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh karena itu,Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksipidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan padapemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkankesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID bersalahmelakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK dalamdakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVIDberupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi seluruhnyamasa penahanan selama ABH berada dalam tahanan;3.

ELVINA WABISER,Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN :oO Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan Sadar;DIDAPATI : Terdapat luka bengkak pada tulang pipi atas kanan;KESIMPULAN : Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul; Perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK; Atau KeduaHalaman

ELVINA WABISER,Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan Sadar;DIDAPATI : Terdapat luka bengkak pada tulang pipi atas kanan;KESIMPULAN : Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul; Perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK; Menimbang

ANAK Atau Kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana JoUndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILANPIDANA ANAK;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifatalternative maka Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggab palingtepatdikenakan kepada anak pelaku sesuai dengan faktafakta yang terungkapdidalam persidangan yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndangRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut;Halaman

Anak, dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anakhanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndangUndang ini.Bahwa mengingat ketentuan Pasal 73 Ayat (2), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1dan 2), Pasal 76 dan Pasal 77 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa terhadappenjatuhan pidana dengan syarat sebagaimana direkomendasikan olehPetugas Kemasyarakatan

Anak mengatur hukuman pokok bagianak yang terdiri atas :a.

Anak yang mengaturhukuman yang dapat dijatuhkan bagi anak.4.

Hal ini bertolak belakang dengansemangat UndangUndang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81ayat (5) yang menyebutkan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakansebagai upaya terakhir karena tujuan pemidanaan terhadap seorang anakbukan sematamata sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Anakakan tetapi lebin menitikberatkan agar Anak dapat menyadari atasperbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaikidirinya sendiri dikemudian hari.

Apalagi di Kabupaten Tanah Bumbu(Batulicin) belum ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) danLembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagaimanadimaksudkan oleh UndangUndang No 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang No 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari BapasBanjarmasin telah merekomendasikan agar Anak SITI RAHMIATI Alias SITIAlias RAHMI Binti RAMLI dijatuhi pidana bersyarat sesuai dengan