Dalamkesempatan itu Para Penggugat menyatakan sikapnya untuk bekerjakembali namun pihak Tergugat sekalipun menerima kehadiran SerikatBuruh Transportasi Perjuangan Indonesia di lingkungan kerja perusahaannamun tetap Menolak keinginan Para Penggugat Tersebut, sebagaimanayang tertulis dalam Risalah Perundingan (Notulensi pertemuan); (Bukti:P6);Bahwa pada tanggal 04 September 2014, Ketua Komisariat Serikat BuruhTransportasi Perjuangan Indonesia PT Tubagus Jaya Mandiri yakniSaudara Yatno, menyerahkan

Saat itu listrik di kantor Anggrek Law Filmsedang mati dan disepakati bahwa notulensi akan ditandatangani pada hariSenin, 10 November 2008 ;22.Bahwa pada Senin, 10 November 2008 pemohon menghubungi AnggrekLaw Firm menanyakan tentang penandatanganan hasil pembicaraan tanggal8 November 2008.

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk tahun 2015,terdakwa selaku sekertaris Desa dan saksi Darma Ishak selaku kepaladesa gampong lamreh tidak pernah membuat Rencana KerjaPembangunan Gampong (RKPG) dengan alasan waktu yang sudahmendesak dan tidak pernah dilakukan Musyawarah / Musrembang yangmelibatkan seluruh perangkat desa, seharusnya mekanisme dalampenyusunan APBG Desa Lamreh tahun 2015 yaitu :v Membuat musrembang yang di hadiri oleh seluruh aparatur gampongdan perwakilan masyarakat;v Membuat notulensi

selaku sekertaris Desa dan saksi Darma Ishak selaku kepaladesa gampong lamreh tidak pernah membuat Rencana KerjaPembangunan Gampong (RKPG) dengan alasan waktu yang sudahmendesak dan tidak pernah dilakukan Musyawarah / Musrembangyang melibatkan seluruh perangkat desa, seharusnya mekanismedalam penyusunan APBG Desa Lamreh tahun 2017 yaitu : Membuat musrembang yang di hadiri oleh seluruh aparaturgampong dan perwakilan masyarakat;Hal 32 dari 246 hal Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bna v Membuat notulensi

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk tahun 2016,terdakwa selaku sekertaris Desa dan saksi Darma Ishak selaku kepaladesa gampong lamreh tidak pernah membuat Rencana KerjaPembangunan Gampong (RKPG) dengan alasan waktu yang sudahmendesak dan tidak pernah dilakukan Musyawarah/Musrembang yangmelibatkan seluruh perangkat desa, seharusnya mekanisme dalampenyusunan APBG Desa Lamreh tahun 2016 yaitu :v Membuat musrembang yang di hadiri oleh seluruh aparaturgampong dan perwakilan masyarakat;v Membuat notulensi

selaku sekertaris Desa dan saksi Darma Ishak selaku kepaladesa gampong lamreh tidak pernah membuat Rencana KerjaPembangunan Gampong (RKPG) dengan alasan waktu yang sudahmendesak dan tidak pernah dilakukan Musyawarah / Musrembangyang melibatkan seluruh perangkat desa, seharusnya mekanismedalam penyusunan APBG Desa Lamreh tahun 2015 yaitu : Membuat musrembang yang di hadiri oleh seluruh aparaturgampong dan perwakilan masyarakat;Hal 71 dari 246 hal Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bnav Membuat notulensi

selaku sekertaris Desa dan saksi Darma Ishak selaku kepaladesa gampong lamreh tidak pernah membuat Rencana KerjaPembangunan Gampong (RKPG) dengan alasan waktu yang sudahmendesak dan tidak pernah dilakukan Musyawarah / MusrembangHal 78 dari 246 hal Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bnayang melibatkan seluruh perangkat desa, seharusnya mekanismedalam penyusunan APBG Desa Lamreh tahun 2016 yaitu :v Membuat musrembang yang di hadiri oleh seluruh aparaturgampong dan perwakilan masyarakat;v Membuat notulensi

UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padaAngka V butir 3, maka gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telahkedaluwarsa, karena jelas berdasarkan (Bukti Tertanda TIl.i 5) Foto CopyUndangan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No.608/00235.15/X/2012 perihal Mediasi untuk Penyelesaian Masalah Tumpang TindihSertipikat Hak Milik No. 632/Trosobo dan No. 633/Trosobo, tertanggal4 Oktober 2012 untuk kehadiran pada tanggal 9 Oktober 2012 dan ( BuktiTertanda TIl.i 6 ) Foto Copy Notulensi

,Tergugat IV, yang mana Akta tersebut dibuat berdasarkan Notulensi RUPSluar biasa tertanggal 1 Agustus 2005, dimana Tergugat II bertindak selakuDirektur, bahwa pergantian Direktur dari Tergugat ke Tergugat II juga tanpasepengetahuan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah tahu dandiberitahu hakhak nya sebagai pemegang saham dan bahkan tidak bolehmemasuki perusahaan sehingga tidak mengetahui aktivitas jalannya maupunperkembangan perusahaan.

Saksi juga tidak pernah menanyakan uang tersebut;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telahmengajukan bukti surat berupa T1 sampai dengan T27, sebagai berikut:1.10.11.1213.14.15.Fotokopi Laporan Keuangan Yayasan Bhakti Wara Per 31 Desember 2018, diberitanda dengan bukti T1;Fotokopi Laporan Keuangan Yayasan Bhakti Wara Per 31 Desember 2019, diberitanda dengan bukti T2;Fotokopi Laporan Keuangan Yayasan Bhakti Wara Per 31 Desember 2019, diberitanda dengan bukti T3;Fotokopi Notulensi

Rapat/Sosialisasi, Jumat 29 Mei 2020, diberi tanda denganbukti T4;Fotokopi Notulensi Rapat/Sosialisasi, Kamis 13 Agustus 2020, diberi tanda denganbukti T5;Fotokopi Notulensi Rapat/Sosialisasi, Selasa 25 Agustus 2020, diberi tandadengan bukti T6;Fotokopi Daftar Rasionalisasi Karyawan, Per tanggal 9 September 2020, diberitanda dengan bukti T7;Fotokopi Notulen Rapat Pengurus Yayasan Bhakti Wara, Kamis 10 September2020, diberi tanda dengan bukti T8;Fotokopi Daftar Perhitungan Hak Karyawan Yang TerPHK

Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD KotaBogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor hari Jumattanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBD tahun Anggaran 2014tempat Park Hotel Cawang.108.1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor: 172.4/409DPRD tanggal 8Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota BogorBersama Tim Anggaran Pemerintan Daerah Kota Bogor dan daftar hadirBadan Anggaran DPRD Kota Bogor.109.1 (Satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogordalam

Udangan Nomor: 172.4/415DPRD tanggal 13Halaman 116 dari 165 putusan nomor 35/TIPIKOR/2016/PT.BdgOktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka Finalisasi Pembahasan ReaperdaKota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014, dan Daftar HadirBadan Anggaran DPRD Kota Bogor.111.1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor: 172.3/14/X1/2014 tanggal 3November 2014 perihal Uandangan Arapat Kerjaq dalam rangaka PembahanRaperda Kota Bogor tentang APBD tahun Anggaran 2015, dan Daftar Hadir112.1 (satu) eksamplar copy Notulensi

dari 165 putusan nomor 35/TIPIKOR/2016/PT.Bdg105106.107.108.109.110.111.112.113.114..1 (Satu) eksamplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD Kota Bogordengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal 18 September2014 dan daftar hadir Rapt.1 (satu) eksamplar copy Hasil Pembahasan Daftar Inventaris MasalahPembahasan Rancangan Kebijakan umum APBD Perubahan (KUPA) danPeriotas Plafon APBD Sementara Perubahan (PPASP) tahun Anggaran 2014hari Jumat tanggal 26 September 20141 (Satu) eksamplar copy Notulensi

Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD KotaBogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor hari Jumattanggal 10 Oktober 2014 Materi Perubahan APBD tahun Anggaran 2014tempat Park Hotel Cawang.1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor: 172.4/409DPRD tanggal 8Oktober 2014 perihal Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota BogorBersama Tim Anggaran Pemerintahn Daerah Kota Bogor dan daftar hadirBadan Anggaran DPRD Kota Bogor.1 (Satu) eksamplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bogordalam rangka

Perubahan APBD tahun Anggaran 2014.1 (Satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor: 172.4/415DPRD tanggal 13Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka Finalisasi Pembahasan ReaperdaKota Bogor tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014, dan Daftar HadirBadan Anggaran DPRD Kota Bogor.1 (satu) eksamplar copy Surat Udangan Nomor: 172.3/14/XI/2014 tanggal 3November 2014 perihal Uandangan Arapat Kerjaq dalam rangaka PembahanRaperda Kota Bogor tentang APBD tahun Anggaran 2015, dan Daftar Hadir1 (Satu) eksamplar copy Notulensi

berikut lampirannya berupa: Laporan Hasil RapatMidTerm Review Percepatan Pelaksanaan Program NeighborhoodUpgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP2) T.A. 2017.Halaman 122 dari 175 Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2020/PT.Bdg49.50.51.52.53.34.1 (Satu) bundel Surat Undangan Ketua Local Coordinating Office KotaSukabumi Nomor: 005/412/Fisik/Bapp/2017 tanggal 06 April 2017,Perihal: Rapat Verifikasi Dokumen Neighborhood Upgrading ActionPlan (NUAP) Kota Sukabumi 2017, berikut lampirannya berupa: BeritaAcara, Notulensi

/1057/Fisik/Bapp/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Perihal: RapatPelaksanaan Kegiatan NUSP2 Tahap dan Persiapan Kegiatan Tahun2018, berikut lampirannya berupa: Notulen Rapat dan Daftar HadirPelaksanaan Kegiatan NUSP2 Tahap Tahun 2017 dan PersiapanKegiatan Tahun 2018.1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor:050/670/Fisik/Bapp/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal: RapatKoordinasi Bidang Fisik Bappeda Kota Sukabumi, berikut lampirannyaberupa: Notulensi

PelaksanaanProgram Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2(NUSP2) T.A. 2017, berikut lampirannya berupa: Laporan Hasil RapatMidTerm Review Percepatan Pelaksanaan Program NeighborhoodUpgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP2) T.A. 2017.1 (Satu) bundel Surat Undangan Ketua Local Coordinating Office KotaSukabumi Nomor: 005/412/Fisik/Bapp/2017 tanggal O06 April 2017,Perihal: Rapat Verifikasi Dokumen Neighborhood Upgrading ActionPlan (NUAP) Kota Sukabumi 2017, berikut lampirannya berupa: BeritaAcara, Notulensi

NUSP2 T.A. 2017 Siklus 1 dan Siklus 2.1 (Satu) bundel dokumen bertuliskan Dokumentasi Kegiatan NUSP2T.A. 2018 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya KecamatanWarudoyong, berisi dokumentasi foto kegiatan jenis pekerjaaninfrastruktur Program NUSP2 T.A. 2018 Siklus 1.1 (Satu) bundel Map kertas warna coklat bertuliskan Dokumen BA &Siklus 2017, berisikan dokumen berita acara, daftar hadir dannotulensi.1 (Satu) bundel Map plastik bertuliskan BA Sukakarya 2017, berisikandokumen berita acara, daftar hadir dan notulensi

Fotokopi sesuai dengan Asli, Notulensi Pertemuan YLBH Cerdasbangsa dan Penggugat tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda T13;14.Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat No.

Rapat tersebuttelah dibuat notulensi yang ditandatanganioleh para peserta rapat;2. Rapat Koordinasi Evaluasi PelaksanaanPercepatan Pembangunan GKN Manokwari tanggal16 Nopember 2013, dilaksanakan di AULA KPPN Manokwari, yang dihadiri oleh PPK GKNManokwari, Konsultan Manajemen Konstruksi,Pelaksana Konstruksi, dan NarasumberPembangunan GKN Manokwari.

pihak menyampaikanevaluasi terhadap berbagai kendala yangdihadapi, kemudian PPK GKN Manokwari memintakepada Manajemen Konstruksi di antaranya untukmelakukan pengwasan dan pengendalian waktuserta progress di lapangan, serta kembalimenegaskan bahwa akhir masa kontrak padatanggal 14 Desember 2013, mengenaiketerlambatann penyelesaian pekerjaan hanyasampai dengan tanggal 31 Desember 2013, danatas keterlambatan tersebut akan dikenakandenda sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.Rapat tersebut telah dibuat notulensi

Notaris BeritaAcara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Penghuni Rumah SusunCampuran Graha Cempaka Mas Nomor 60, Nomor 61, Nomor 62 danAkta Nomor 63 tentang Pernyataan Keputusan Rapat 9 FormaturPengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran GrahaCempaka Mas yang dibuat di hadapan Tergugat XXIll (selanjutnyadisebut Akta);Bahwa kegiatan rapat umum luar biasa sebagaimana disebutkan di atasdilakukan Para Tergugat secara illegal, karena meletakkan dasar hukummelaksanakan Rapat Umum Luar Biasa adalah Notulensi

Bahwa perbuatan Tergugat XXIII selaku Notaris yang membuat AktaNomor 60, Akta Nomor 61 dan Akta Nomor 62 tanggal 20 September2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas dan AktaNomor 63 tentang Pernyataan Keputusan Rapat 9 formatur PengurusPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Masberdasarkan Notulensi Risalah Rapat tertanggal 20 Juni 2013 yang dibuatoleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Provinsi DaerahKhusus lbukota

Bapak Ngajendro, Raden RoroMaria Coreta Soewarni (Penggugat ), Raden Kartono (Penggugat Il),Raden Sartono (Penggugat Ill), Raden Martono (Penggugat IV) dan EkoMurwanto (Tergugat Il), dengan bukti Notulensi tertanggal 13 Juli 2013,yang pada intinya : Ada yang menginginkan harta peninggalan Alm.

Bahwa terhadap dalil Replik Para Penggugat angka 7, Para Tergugattanggapi sebagi berikut : bahwa Para Tergugat tetap pada daliljawaban Para Tergugat tanggal 22 Mei 2014 angka 6, yang padasaainya nanti notulensi tersebut akan Para Tergugat sampaikandihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat angka 8, Para Tergugattanggapi sebagai berikut : bahwa tidak berlebihlebihan jika ParaTergugat menganggap bahwa Alm. R.

dengan Undang Undang Nomor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa karena Terbanding /Tergugat dalam prosedur pemanggilanRUPS kepada Pembanding pada tanggal 7 Januari 2018 hanya melaluiaplikasi whatsapp dan tanpa memberikan secara resmi penjelasan apayang menjadi bahan bahan rapat RUPS tanggal 15 Januari 2018 makadapat disimpulkan bahwa RUPS tanggal 15 Januari 2018 adalah tidak sahdan mengikat;Bahwa berdasarkan bukti P9 Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 13November 2015 dan masuk dalam Notulensi

Kunjungan VerifikasiLapangan 6E35, tanggal 24 Agustus 2011;T115 1 rangkap copy Laporan tindak lanjut rapat perizinan No.106, tanggal 8 Desember 2011;T116 1 rangkap copy Peraturan Menteri LH No. 6 Tahun 2009Tentang Laboratorium Terakreditasi;T117 1 rangkap copy Peraturan Menteri LH No. 5/2011;T118 1 rangkap copy Kesepakatan Bersama antara Menteri LHJaksa AgungKapolri Tahun 2011 Tentang PenegakanHukum Terpadu;T119 1 rangkap copy BA Pengawasan Bapedal Provensi Riau,tanggal 2 Juni 2008;T120 1 rangkap copy Notulensi

Terkontaminasi LimbahB3 tanggal 24 Juni 2011;T126 1 rangkap copy Berita Acara Pengawasan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 21 Juli 2011; T127 1 rangkap copy BA Pengawasan Penataan LingkunganHidup tanggal 28 Juli 2011 T128 1 rangkap copy Resume Rapat Perizinan Pengolaan LimbahB3 tanggal 1 Desember 2011;T129 A 1 rangkap copy Sertifikat Akreditasi ALS yang diberikan olehKAN;7 T130 1 rangkap copy Dokumen Proposal PT Adimitra No. 005/ADMDir/X1/2004 tanggal 2 Nopember 2004; T131 1 rangkap copy Notulensi

T.ILINT. 117 Notulensi Hasil Audensi Forum Serikat Pekerja /Buruh Cilegon denDisnakertrans Provinsi Banten (fotokopi sesuai fotokopi); 18.) T.I INT. 118 Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.345Huk/2015 tentangMinimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli 19.) T.IL INT. 119 Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Nomor: 560/2325/Dis:tanggal 24 Juli 2015, perihal: Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon T2015 (fotokopi sesuai asili) 20.

T2.Intv 27 Notulensi Pertemuan Anggota Dewan Pengupahan Kota Cilegon tanggDesember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);8. T2.Intv 28 Notulen Pertemuan tentang Pembahasan Upah Minimum Sektoral tanggJanuari 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);9. T2.Intv 29 Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kota Cilegon tanggal 5 Pebruari 20(fotokopi sesuai fotokopi);10./T2.Intv 210 Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kota Cilegon tanggal 10 Pebruari 2((fotokopi sesuai fotokopi);11.

Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut:1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadappenyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akandiakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkarb. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8Cc Lokasi SMP Negeri 7d. Lokasi SMA Negeri 1e.

Jamsostek noB/463/072011 tanggal 12 Juli 2011 (foto copy);Tindak lanjut dana kemitraan no : SR/153/PY/KRD&MBK/072011 tanggal 18Juli 2011 (foto copy);Notulen rapat pembahasan penarikan dana program kemitraan tanggal 2Agustus 2011 beserta daftar hadirnya (foto copy);Undangan rapat no : B/692/112011 tanggal 30 Nopember 2011 (foto copy);Notulensi rapat pembahasan penyelesaian penyaluran pinjaman tanggal 9Desember 2011 (stempel basah);Penawaran penjaminan pinjaman dana no : SR/068/CORSEC/UM/122009tanggal

Bukti T5 : Notulensi Rapat tanggal 27 April 2018, yangdihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan KusaHukum Tergugat membahas temuan laporanaudit Penggugat;6. BuktiT6a : Tanda Bukti Lapor No.TBL/B1/2118/V/2018/LPG/SPKT/RESTA BALAMtanggal 8 Mei 2018;6b: Surat No.SPDP/221/X1/2018/Reskrim tanggal19 November 2018 perihal SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan;6.7. Bukti T7 : Surat Keputusan No.001/SDHRD/V/2016Halaman 24 dari 33 hal.

Hasil dari musyawarah kedua ini telah dituangkanHalaman 7 dari 29 Putusan Perkara Nomor: 48/PDT/2018/PT YYK26.27.28.dalam suatu Notulensi yang dibuat oleh Kasi Pemerintahan KecamatanKalibawang;Bahwa menurut keterangan dari Turut Tergugat pada mediasi tanggal29 Maret 2016, Turut Tergugat , hanya memiliki 1(satu) persil saja,yaitu persil nomor 190 a;Bahwa meskipun sudah mendengarkan keterangan dari TurutTergugat , jika Turut Tergugat hanya memiliki 1(satu) persil saja yaituPersil 190 a dari 2 (dua)

PLGlainnya pada tanggal 29 Juli 2020 dan atas keberatan ini camatkemudian melakukan mediasi sebagaimana Notulensi tanggal 12Agustus 2020; Bahwa karena TERGUGAT tetap bersikukuh dan tidakbersedia membatalkan keputusannya, maka pada tanggal 24 Agustus2020 PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Palembang.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Notulensi pertemuan / mediasi antara Saiking, dan kawankawan dengan Kepala Desa Gunung Tiga tanggal 12Agustus 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Tanda terima surat Keberatan tanggal 24 Juli 2020.(fotokopi sesuai dengan asli);Tanda terima surat Keberatan tanggal 29 Juli 2020.(fotokopi sesuai dengan asli);Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6tahun 2016 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa.

quo merupakan sengketa tata usahaNegara atau sengketa administrasi pemerintahan;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan telah melakukanupaya Keberatan (Upaya Administratif) pada tanggal 24 Juli 2020 kepadaKepala Desa Gunung Tiga selaku Pejabat yang menerbitkan suratkeputusan obyek sengketa a quo, dan pada tanggal 29 Juli 2014mengajukan upaya administrasi kepada Camat Ogan Ulu (vide bukti P11,P12, P14, P15), selanjutnya telah pula dilakukan mediasi antara ParaPenggugat dan Tergugat sebagaimana notulensi