Ditemukan 125808 data
RAHMAWATI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Sektor Cipondoh
2.KEPOLISIAN RESOR METRO TANGERANG KOTA
3.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
73 — 17
105 — 10
RUDDY TJANAKA
Termohon:
1.Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Morowali Utara
2.Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
3.Kepala Kepolisian Resor Morowali
102 — 1
EMMY ROSMANI SIDABUTAR
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
2.Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
31 — 10
AMRA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIPAYUNG
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR
3.DIREKTUR KEPALA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA
4.DIREKTUR KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I R. SAID SUKANTO
129 — 59
H, ABD. RAHIM WELLANG
Termohon:
1.Kepala Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA C.q PENYIDIK KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
83 — 33
IRSAN FAHDIN ISFANY KAIMUDDIN SALLE, S.E., S.H. Bin Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H., M.H
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Gowa
87 — 20
GANEFO Alias BIE GUAN,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KABERESKRIMPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA,
48 — 14
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor Sp.Tap/391.b/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 tentang penghentian penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SP.Sidik/385.a/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 atas nama tersangka Nelly dan Devina;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan/melanjutkan penyidikan
berdasarkan surat perintah penyidikan yang baru atas nama tersangka Nelly dan Devina yang dilaporkan oleh Pemohon berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/1152/VI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 28 Juni 2020;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;
Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 28 Oktober 2020 nomorSP.Sidik/385.a/X/2020/Ditreskrimum, bukti T31;32.
Bahwa selain alasan juridis tersebut bahwa dalil ini bukanlan alasanuntuk menyatakan penghentian penyidikan sah karena untuk menguji sahtidaknya penghentian penyidikan adalah apakah peristiwa yangdilaporkan Pemohon adalah tindak pidana atau tidak ternyata hasilpenyidikan bahwa apa yang dilaporkan Pemohon adalah bukanmerupakan tindak pidana sehingga penyidikan dihentikan; Bahwa Penghentian Penyidikan Laporan polisi nomorLP/1152/V1/2020/SUMUT/SPKT tanggal 28 Juni 2020 yang dilaporkanoleh saksi Pelapor
Ganefo/Bie Guan ( I.c.Pemohon ) berdasarkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan nomorSP.
Sidik/385/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 8 Juli 2020 tidak mempunyaikekuatan hukum untuk dijadikan dasar melakukan penyidikan dalam perkaratersangka Nelly dan Devina maka hasil penyidikan yang telah dilakukan olehpenyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomorSp.
oleh karena hasil penyidikan yang dilakukanTermohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomorSp.
H.SUDIRMAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
27 — 25
BENI SIREGAR
Termohon:
KEJATISU Cq. ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS Cq. MARIANA S.T. SH. selaku Penyidik
62 — 20
MENGADILI
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon berkekuatan hukum;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;Halaman 2 dari 40 Perkara Nomor 96/Pid.Pra/2018/PN MdnCc)d)3.
Juli 2018dan telah menetapkanTersangka antara lain termasuk BENI SIREGAR (PEMOHONPRAPERADILAN) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Print03.a/N.2/Fd.1/09/2018tanggal24 September 2018.Bahwa adapun rangkaian kegiatan Penyidikan yang dilakukan PenyidikKejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengumpulkan buktibukti yangmenguatkan kesalahan Tersangka BENI SIREGAR (PEMOHONPRAPERADILAN), adalah :1.
Menyatakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang dilakukanTermohon berkekuatan hukum ;3.
Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor: Print03.1/N.2/Fd.1/09/ 2018 tanggal 24 September 2018 atas nama TersangkaBENI SIREGAR, tidak sah dan batal demi hukum;3.
Ganti kerugian dan atau rehabilitasibagi seorang yangperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Menimbang, bahwa dengan mencermati surat permohonan PemohonPraperadilan maka pokok permasalahan adalah tentang sah tidaknya SuratPerintah Penyidikan Termohon Nomor: Print03.1/N.2/Fd.1/09/ 2018 tanggal 24September 2018 atas nama Tersangka BENI SIREGAR yang diterbitkan olehTermohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa perkara inimenyangkut surat perintah penyidikan
1.Drs. H. DOLFIE PAATH MANOPPO
2.TOAN TONGKASI
Termohon:
Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu
61 — 22
1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatatakan menurut hukum bahwa tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran dalam pembangunan pasar Genggulang Tahun Anggaran 2016pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kotamobagu atas nama Tersangka Herman J.
Aray, SIP dinyatakan tidak sah karena tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penghentian penyidikan atas perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran dalam pembangunan pasar Genggulang Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kotamobagu atas nama Tersangka Herman J.
NURHAYATI LUBIS
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
41 — 8
MENGADILI:
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- MenyatakanPenghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
CIPTO HALIM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
4 — 3
NARSEN LAWISAN
Termohon:
1.POLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM
2.KEPALA KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
38 — 13
- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon berdasarkan Nomor : SP.Sidik/2575 a/XII/Res.I.II/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 dan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/1017 b/XII/Res.I.II/2018, Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 adalah sah secara hukum ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
Selanjutnya kami akan melakukan penyidikan.
Memperhatikan sebagaimana dirumuskan pada poin 1 di atas, makaTermohon mengakui bahwa tindakan penghentian penyidikan sesuai SuratPerintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 2576 a / Xil /RES.1.11 / 2018 / RESKRIM tanggal 15 Desember 2018 dan SuratKetetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap / 1017 b / XIil /RES.1.11 / 2018 Reskrim tanggal 15 Desember 2018 yang dimohonkanPraperadilan oleh Pemohon merupakan obyek Praperadilan.Il TENTANG DASAR HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN3.
TENTANG PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANGDILAPORKAN PEMOHON6. Bahwa untuk kepentingan proses penyidikan yang diartikan untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana dan menemukan tersangkanya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1angka 2 KUHAP maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP. Sidik / 1601 / XI / 2015 / Reskrim pada tanggal 25 Nopember 2015, SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.
Sidik / 446 / III / 2016 / Reskrim pada tanggal 25Maret 2016, Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 2234 / IX / 2016 /Reskrim pada tanggal 20 September 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP. Sidik / 3136 / XII / 2016 / Reskrim pada tanggal 29 Desember 2016 danSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.
SUPANDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kediri
33 — 11
penyidikan diberikan dalam bentuk SP2HP kepadapelapor/pengadu atau keluarga.Perlu difahami pula bahwa penyelidikan dalam rangka penyelidikanbukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan,karena penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darifungsi penyidikan.
Sebagaimana ketentuan pasal 11 huruf a, b dan cPeraturan Kapolri nomor: 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindakpidana.
Perkembangan Hasil Penyidikan NomorB/200/VII/Res.1.9./2020 tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopibukti Surat diberi tanda P15;Asli dan Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan NomorB/253/VIII/Res.1.9./2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya padafotokop!
Hasil Penyidikan NomorB/381/XI/Res.1.9./2020 tanggal 19 Nopember 2020, selanjutnya padafotokopi bukti surat diberi tanda P20;Asli dan Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan NomorB/264/IX/Res.1.9./2020 tanggal 14 September 2020, selanjutnya padafotokop!
karena tidak terdapat cukup bukti atau persitiwa tersebut ternyatabukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum , makapenyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka ataukeluarganya;Menimbang, bahwa secara umum penghentian penyidikan harusmemenuhi alasan sebagai berikut:1.
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
61 — 20
Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/26/II/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan NomorSP.
Penyidikan NomorSP.
Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/26/IIl/Res.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/03/I/Res.1.9/2021/Ditreskrimumtanggal 20 Januari 2021 karena pada saat proses Penyidikan berjalantelah terjadi perubahan Pejabat dan Penyidik yang menangani perkaratersebut sehingga dilakukan perubahan Surat Perintah Penyidikandengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang baru danmerupakan lanjutan dari Surat Perintah Penyidikan terdahulu;.
Sidik / 26 / Ill / RES.1.9 / 2020 /Ditreskrimum, tanggal 18 Maret 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP. Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, tanggal 20 Januari 2021, jadidalam proses Penyidikan bisa terdapat lebih dari 1 (Satu) Surat PerintahPenyidikan namun antara Surat Perintah Penyidikan yang terdahulu tidakterpisahkan dari Surat Perintah Penyidikan berikutnya atau dengan kata lainmerupakan Surat Perintah Penyidikan lanjutan..
Sidik/O3/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tidakmembatalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020 bahwa SuratPerintah Penyidikan pertama tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuandengan Surat Perintah Penyidikan yang kedua dimana pada setiap penerbitanSurat Perintah Penyidikan lanjutan maka Surat Perintah Penyidikan terdahuludimasukan sebagai rujukan atau dasar dalam penerbitan Surat PerintahPenyidikan yang kedua.Bahwa benar dalam proses penyidikan
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
36 — 9
AMALIA SYADZWINA YUSTIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
62 — 40
IKEU RAHMAWATI
Termohon:
Pemerintah RI PRESIDEN Cq. KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Barat KAPOLDA Cq. Kepolresta Bandung
27 — 8
M. ALEX KARTA ATMADJA bin M. PADMI KARTA ATMADJA
Termohon:
Pemerintah RI cq. Kapolri cq. Kapolda Banten cq. Kapolres Kota Serang
21 — 0