Sejak Tanggal 17 03 2016 sampai denganTanggal 05 04 2016. ; 222 22 oe nnn none one neHakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 28032016No.377/Pen.Pid/ 2016 / PN.Jkt.Utr. Sejak Tanggal 28 03 2016 sampaidengan Tanggal 26 04 2016. 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 04 2016 No.377/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. Sejak Tanggal 27 04 2016 sampai dengan Tanggal 25 06 2016. ;Perpanjangan Pertama Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 06 2016No.1109/Pen.Pid/2016/PT.DKI.

Sejak Tanggal 17 03 2016 sampai denganTanggal 05 04 2016. 5 22222 22222e eon enn nn n=Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 28032016No.377/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. Sejak Tanggal 28 03 2016 sampaidengan Tanggal 26 04 2016. 5 20 0n neo nen nee nnnePerpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 04 2016 No.377/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. Sejak Tanggal 27 04 2016 sampai dengan Tanggal 25 06 2016.

Sejak Tanggal 17 03 2016 sampai denganTanggal 05 04 2016. ; 20 222222 02 none oneHakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 28032016No.377/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. Sejak Tanggal 28 03 2016 sampaidengan Tanggal 26 04 2016. ; 9+ 2 nn nnn nee nn neePerpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 04 2016 No.377/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. Sejak Tanggal 27 04 2016 sampai dengan Tanggal 25 06 2016.

Putusan Nomor 120/B/PK/Pjk/2019Bahwa demi keadilan, Penggugat memohon agar Surat Keputusan TergugatNo. 2929/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 14 April 2016 PerihalPemberitahuan Permohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diprosesdibatalkan dan memohon agar Pengadilan Pajak memerintahkan kepadaTergugat untuk menerbitkan surat persetujuan Pemindahbukuan atas doublesetor PPN JLN sebesar Rp53.032.310,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79841/PP/M.XVA/99/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Pengugat terhadap Surat TergugatNomor: $2929/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 14 April 2016, tentangPemberitahuan Permohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diproses, atasnama: PT Fonterra Brands Indonesia, NPWP 01.870.023.7056.000,beralamat di Gd.

Casablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan12870, dan Membatalkan Surat Tergugat NomorS$2929/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 14 April 2016 a quo. sertamemerintahkan Tergugat untuk memproses Permohonan Pemindahbukuandalam Surat Penggugat Nomor: 044/TAXFBI/III/2016 Tanggal 31 Maret2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali

/2016 tanggal 14 April 2016, atas namaPenggugat, NPWP: 01.870.023.7056.000, dan Membatalkan SuratTergugat Nomor S2929/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 14 April 2016 a quoserta memerintahkan Tergugat untuk memproses PermohonanPemindahbukuan dalam Surat Penggugat Nomor: 044/TAXFBI/III/2016tanggal 31 Maret 2016, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) Nomor: S2929/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 14 April 2016,tentang Pemberitahuan Permohonan Pemindahbukuan Tidak DapatDiproses, Perihal Pemberitahuan Permohonan Pemindahbukuan TidakDapat Diproses yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak,dan perintan Majelis Hakim Pengadilan Pajak kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memproses permohonanPemindahbukuan

Lahir : 82 tahun /31 Desember 1984Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan /Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Banjar Dinas Kajanan, Desa Penglatan,Kecamatan dan Kabupaten BulelengAgama : HinduPekerjaan > BuruhPendidikan : SDTerdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah atauPENetapaN ON jessssseseneeeesesmeeeseesesmnessemeee enc eeneme encesPenyidik : sejak tanggal 16 03 2016 s/d 04 04 2016;Perpanjangan Penuntut Umum : 05 04 2016 s/d 14 05 2016 ;Penuntut Umum : 28 04 2016 s/d 17

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP49/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)Nomor SPSA000017/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111239.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP49/KPU.03/2017,tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) NomorSPSA000017/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016, atas namaPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, NPWP 01.001.634.3093.000,beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110, danmenetapkan sanksi administrasi berupa

/2016 tanggal 28 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.001.634.3093.000; dan menetapkan sanksiadministrasi berupa denda yang masih harus dibayar adalah nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 3 dari 6 halaman.

Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000017/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauankembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupapenetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlah Rp100.000.000, 00;dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP49/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atasKeberatan PT Garuda Indonesia terhadap Penetapan Pejabat Bea danCukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA00001 7/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus

Putusan Nomor 1176 B/PK/Pjk/2020111251.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP66/KPU.03/2017 tanggal 13Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap SPSA Nomor SPSA000027/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28September 2016, atas nama PT Garuda Indonesia

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put111251.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP66/KPU.03/2017tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap SPSA Nomor SPSA000027/KPU.03/BD.04

/2016 tanggal 28 September 2016, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.001.634.3093.000; dan menetapkansanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar adalah nihil,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1176 B/PK/Pjk/2020sejumlah Rp20.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP66/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000027/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp20.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP66/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000027/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti danpenerapan hukum serta diputus dengan

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP52/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)Nomor SPSA000021/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111248.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP52/KPU.03/2017,tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) NomorSPSA000021/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016, atas namaPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, NPWP 01.001.634.3093.000,beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110, danmenetapkan sanksi administrasi

/2016, tanggal 28 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.001.634.3093.000; dan menetapkan sanksiadministrasi berupa denda yang masih harus dibayar adalah nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/2020sejumlah Rp35.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP52/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000021/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali olehPemohon Peninjauan Kembali

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketaberupa penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp35.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP52/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000021/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti danpenerapan hukum serta diputus dengan

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP63/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)Nomor SPSA000024/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111245.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP63/KPU.03/2017,tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) NomorSPSA000024/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016, atas namaPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, NPWP 01.001.634.3093.000,beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110, danmenetapkan sanksi administrasi

/2016, tanggal 28 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.001.634.3093.000; dan menetapkan sanksiadministrasi berupa denda yang masih harus dibayar adalah nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 3 dari 6 halaman.

Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000024/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauankembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan

Garuda Indonesia terhadap Penetapan Pejabat Bea danCukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA000024/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu telah terjadi penyimpangan hukumadministrasi dari aspek rechmatiegheid van bestuur, SPSA diterbitkanHalaman 4 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 1175 B/PK/Pjk/2020113425.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP501/KPU.03/2017 tanggal 06April 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadapSPSA Nomor SPSA000150/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 23 Desember2016, atas nama PT Garuda Indonesia

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113425.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP501/KPU.03/2017tanggal 06 April 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap SPSA Nomor SPSA000150/KPU.03/BD.04

/2016 tanggal 23 Desember 2016, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.001.634.3093.000; dan menetapkansanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar adalah nihil,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1175 B/PK/Pjk/2020sejumlah Rp10.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP501/KPU.03/2017 tanggal O06 April 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000150/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 23 Desember 2016tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp10.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP501/KPU.03/2017 tanggal 06 April 2017 tentang Penetapanatas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap Penetapan Pejabat Beadan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA000150/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP51/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)Nomor SPSA000020/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111247.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut

adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP51/KPU.03/2017,tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) NomorSPSA000020/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016, atas namaPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, NPWP 01.001.634.3093.000,beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110, danmenetapkan sanksi administrasi

/2016, tanggal 28 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.001.634.3093.000; dan menetapkan sanksiadministrasi berupa denda yang masih harus dibayar adalah nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 3 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 852/B/PK/Pjk/2020a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp35.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP51/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000020/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,tidak dapat dibenarkan, karena

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupapenetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlah Rp35.000.000, 00;dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP51/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentang Penetapan atasKeberatan PT Garuda Indonesia terhadap Penetapan Pejabat Bea danCukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA000020/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus

. ~27/01/2016 20.000.000, Maka jumlah pinjaman yang telah15/02/2016 10.000.000, Penggugat berikan kepada Tergugat23/02/2016 10.000.000,7/03/2016 5.000.000, dalam kurun waktu bulan November8/03/2016 5.000.000, 2015 sampai dengan bulan Januari16/03/2016 5.000.000.2017 adalah sebesar9/04/2016 5.000.000.,18/04/2016 5.000.000, Rp.1.043.400.000 (satu milyar empat25/04/2016 35.000.000, puluh tiga juta empat ratus ribu27/04/2016 25.000.000, 3/05/2016 10.000.000. rupiah) denganperincian sebagai3/05/2016 5.000.000

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP42/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017 dan SPSA Nomor SPSA000023/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016;2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP42/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, sehingga Sanksi Administrasiberupa Denda yang dikenakan kepada Pemohon Banding menjadi Nihil:3.

/2016 tanggal28 September 2016, atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tok, NPWP01.001.634.3093.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir,Jakarta Pusat, 10110, dan menetapkan sanksi administrasi berupa dendayang masih harus dibayar adalah nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2019, kemudianHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 848/B/PK/Pjk/2020mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP42/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPSANomor SPSA000023/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.001.634.3093.000; dan menetapkansanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayar adalah nihil,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan sanksi administrasi berupa dendasejumlah Rp25.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP42/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000023/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kemballidalildalil

Putusan Nomor 848/B/PK/Pjk/2020Penetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000023/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu telah terjadipenyimpangan hukum administrasi dari aspek rechmatiegheid vanbestuur, SPSA diterbitkan

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP516/KPU.03/2017, tanggal 7 April 2017, dan SPSA Nomor SPSA000159 KPU.03/BD.04/2016, tanggal 23 Desember 2016;2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP516/KPU.03/2017, tanggal 7 April 2017, sehingga Sanksi Administrasiberupa Denda yang dikenakan kepada Pemohon Banding menjadi Nihil:3.

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113424.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP516/KPU.03/2017 tanggal 07April 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadapSPSA Nomor SPSA000159/KPU.03/BD.04

/2016 tanggal 23 Desember2016, atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., NPWP 01.001.634.3093.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta PusatHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 791/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP516/KPU.03/2017, tanggal O7 April2017, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPSANomor: SPSA000159/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 23 Desember

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketaberupa penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp100.000.000,00 dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP516/KPU.03/2017, tanggal O/ April 2017, tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000159/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 23 Desember 2016,yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti, danpenerapan hukum serta diputus dengan

Membatalkan Putusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP43/KPU.03/2016, tanggal 13 Januari 2017 dan SPSA Nomor SPSA0000328/KPU.03/Bd.04/2016, tanggal 28 September 2016;2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon BandingAtas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP43/KPU.03/2016, tanggal 13 Januari 2017, sehingga Sanksi Administrasiberupa denda yang dikenakan kepada Pemohon Banding menjadi Nihil:3.

/2016 tanggal28 September 2016, atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tok, NPWP01.001.634.3093.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir,Jakarta Pusat 10110, dan menetapkan sanksi administrasi berupa dendayang masih harus dibayar adalah nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 april 2019 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 3455/B/PK/Pjk/2020mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP43/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari2017, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPSANomor: SPSA000028/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.634.3093.000; danmenetapkan sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayaradalah nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu penetapan sanksi administrasi berupa dendasejumlah Rp10.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP43/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017,tentang Penetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadapPenetapan Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan SanksiAdministrasi Nomor SPSA000028/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28September 2016 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali

Putusan Nomor 3455/B/PK/Pjk/2020Penetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000028/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena incasu telah terjadi penyimpangan hukum administrasi dari aspekrechmatiegheid van bestuur, SPSA diterbitkan

Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT601/N.4.16.7/Epp.2/04/2016 tertanggal 14 April 2016; Hal. 2 dari 30 hal. Put.

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2016 sampaidengan tanggal 17 April 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan PenahananNomor : SPP80/N.4.16.7/Ep.1/04/2016 tertanggal 04 Maret 2016; .

Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT602/N.4.16.7/Epp.2/04/2016 tertanggal 14 April 2016; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 29 April2016 sampai dengan 28 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :197/Pen.Pid/2016/PN.PRP tertanggal 29 April 2016; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraiansejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan 27 Juli 2016 berdasarkanPenetapan

Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT603/N.4.16.7/Epp.2/04/2016 tertanggal 14 April 2016; 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 29 April2016 sampai dengan 28 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :197/Pen.Pid/2016/PN.PRP tertanggal 29 April 2016; 5.

Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT604/N.4.16.7/Epp.2/04/2016 tertanggal 14 April 2016; 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 29 April2016 sampai dengan 28 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :197/Pen.Pid/2016/PN.PRP tertanggal 29 April 2016; 5.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP60/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, dan SPSA Nomor SPSA000026/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016;2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP60/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017. sehingga Sanksi Administrasiberupa denda yang dikenakan kepada Pemohon Banding menjadi Nihil:3.

/2016 tanggal 28September 2016, atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., NPWP01.001.634.3093.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir,Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 790/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP60/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari2017, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPSANomor: SPSA000026/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan sanksi administrasi berupa dendasejumlah Rp50.000.000,00 dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP60/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000026/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketaberupa penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp50.000.000,00 dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP60/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000026/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti, danpenerapan hukum serta diputus dengan

/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016, luas 100 m?

Tergugat telah melanggar PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah danPeraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 2997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TahunBahwa, tindakan Tergugat yang telah melakukan Pencatatan Peralihan Hak Milik pada sertipikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat Ukur, tanggal 18/04/2016,Nomor: 00245/Sungguminasa/2016 luas 100m?

Sore padatanggal 07/02/2017, dan bukan kepada atas nama Penggugat a quoadalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum sesuaidengan maksud dari semua Putusan tersebut di atas yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga cukup alasan untuk dinyatakanbatal atau tidak sah Pencatatan Peralihan Hak Milik pada sertipikatHak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645,Surat Ukur, tanggal 18/04/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016,luas 100 m?

/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016, luas 100m?

Hafid Dg.Sore pada tanggal 07/02/201 7;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut tindakan PencatatanPeralinan Hak Milik pada sertipikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat ukur tanggal 18/04/2016,Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.Nomor: 00245/Sungguminasa/2016 luas 100m? (seratus meter persegi) yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepadaMaryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP62/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, dan SPSA Nomor SPSA000030/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016;2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP62/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, sehingga Sanksi Administrasiberupa denda yang dikenakan kepada Pemohon Banding menjadi Nihil:3.

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 02 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111244.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP62/KPU.03/2017 tanggal 13Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap SPSA Nomor SPSA000030/KPU.03/BD.04

Putusan Nomor 789/B/PK/Pjk/20202017, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPSANomor: SPSA000030/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.634.3093.000, danmenetapkan sanksi administrasi berupa denda yang masih harus dibayaradalah nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan sanksi administrasi berupa dendasejumlah Rp5.000.000,00 dalam

Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP62/KPU.03/2017, tanggal 13 Januari 2017, tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000030/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat

Putusan Nomor 789/B/PK/Pjk/2020Nomor SPSA000030/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016,yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti, danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu telah terjadipenyimpangan hukum administrasi dari aspek rechmatigheid vanbestuur, SPSA diterbitkan oleh Pejabat yang tidak memiliki kewenanganhukum, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali)

/2016 tanggal 14 April 2016 Perihal PemberitahuanPermohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diproses dibatalkan danmemohon agar Pengadilan Pajak memerintahkan kepada Tergugat untukHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1157/B/PK/Pjk/2021menerbitkan surat persetujuan Pemindahbukuan atas double setor PPN JLNsebesar Rp.160.797.974,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79691/PP/M.XVA/99/2016, tanggal 21 Desember 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Pengugat terhadap Surat TergugatNomor S2949/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 14

Perkantoran Prudential Centre Lantai 19 Unit BG, JalanCasablanca Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, danMembatalkan Surat Tergugat Nomor S2949/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal14 April 2016 a quo serta memerintahkan Tergugat untuk memprosesPermohonan Pemindahbukuan dalam Surat Penggugat Nomor 026/TAXFBI/II/2016 Tanggal 31 Maret 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Putusan Nomor 1157/B/PK/Pjk/2021Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan dan membatalkan Surat Tergugat NomorS2949/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 14 April 2016, Perihal PemberitahuanPermohonan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) dan membatalkan Surat PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S2949/WPJ.07/KP.04/2016 tanggal 14 April 2016, Perihal PemberitahuanPermohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diproses oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon