Ditemukan 555696 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 10-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 31 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN Alm
76 — 66
  • Menyatakan Terdakwa AMIR HAMZAH Als BOY BIN TEUKU RIDWAN(Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menyuruh melakukan dengan sengaja pengangkutan ikan yangtidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia melanggar Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo
    No. 31tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45tahun 2009 tentang perikanan.
    Tentang Perikanan sebagaimana diubahmenjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
    Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 unsur setiap orangMenimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individumaupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    Adapun nelayan kecil tidak berkewajibanmemiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanandi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuaiPasal 26 Ayat 2 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa pengelolaan lobster termasuk
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
Terdakwa:
GANI Bin SANUKING SD
16 — 6
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 14-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN KANDANGAN Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
ALFIANI Bin H. HATTA
77 — 20
  • HATTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun
    HATTA, telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakan kelestarian sumber daya ikan~ dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009sebagaimana
    dan ikan sepat dengan beratkeseluruhan sekitar 1 Kg yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ikan gabus, 12 (duabelas) ekor ikan sepat siam dan 6 (enam) ekor ikan sepat sedangkanseperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dariteman dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), dan terdakwamengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarangoleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    setrum dilarang oleh Pemerintah;Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    denganmenggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat unsur keduaa telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPenuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
    HATTA, telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimanaDakwaan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 05-01-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 7 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : UJANG SUMITRA als US bin UMAR HUSEN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ARIF ANDIONO, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : RIO ADITYA ARIFIANSYAH, SH., MH
27 — 9
  • sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tidak dibenarkanseseorang mengambil atau memperjualbelikan lobster dengan ukuran karapaskurang dari 8cm dan berat kurang dari 200gr.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 ayat Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004
    Dyah Ayu Purwaningsih, M.Simenerangkan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umumberdasarkan tuntutan No.
    Menyatakan Terdakwa UJANG SUMITRA Bin UMAR HUSEN bersalahmelakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja mengedarkanikan yang merugikan sumber daya ikan dan memperdagangkan ikan yangdilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 ayat Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009
    tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMENKP/2016tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepitingdan Ranjungan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.2.
    tentang perikanan sebagaimana di ubah dan ditambah denganUndangundang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP, pasal 197 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acarapidana, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI:1.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 12-12-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 2 Januari 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
ARPANI Als PANI Bin Alm ANWAR
13 — 0
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-01-2020 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN Lwk
Tanggal 3 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Terdakwa:
1.Sumarto Alias Pui
2.Herdik Alias Mbule
17 — 5
Pengadilan PN TAHUNA Pidana Umum
Register : 23-08-2023 — Putus : 15-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN TAHUNA Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Thn
Tanggal 15 September 2023 — Penuntut Umum:
1.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H.
2.JHON THIMOTIUS PADALANI, S.H.
Terdakwa:
1.MATULENDE SURAH
2.JOHAN DAINGA
3.PRIYANTO HASTONO LAWENDATU
25 — 23
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 25-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KANDANGAN Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Kgn
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.PRIHANIDA DWI SAPUTRA, SH
2.MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
BAYU Bin Alm UTUH
36 — 23
Pengadilan PN MARISA Pidana Umum
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN MARISA Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Mar
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.LA ODE KHAIRUL HAKIM
2.SUKARNO, SH.,MH
3.ANDRY RINALDY, S.H
4.ANDI DEDY PRIYANTO, SH
5.DHIKMA HERADIKA, SH
Terdakwa:
1.UNE APUNYE Alias CICI
2.TOMI NANGGO Alias PARHAM
3.RISKAL LAHASAN Alias RISKAL
72 — 0
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Umum
Register : 21-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN TNR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ZAKARIA SULISTIONO, SH.
Terdakwa:
1.SAMON Bin SUBANDRIO
2.JABARUDDIN Bin Alm ARBU
93 — 25
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 05-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 630/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MIRDAD APRIADI DANIAL, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAJJA Bin BATONG
24 — 7
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 13-11-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 06-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 204/PID/2013/PT BNA
Tanggal 11 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SAYID MUHAMMAD, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD NASIR Bin ABDULLAH Diwakili Oleh : Rahmad Syafrial, SH
52 — 4
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PACITAN Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pct
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HERY WAHYUDHI, SH
Terdakwa:
1.KUSNANTO bin SUKATNO
2.HADI SUTRISNO bin KASIRAN
92 — 14
  • dengan benih lobster(benur/nener) adalah anakan lobster yang berukuran kurang lebih 1 cm,sedangkan lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap harus mempunyaipanjang diatas 8 cm dan berat diatas 300 gr sehingga perbuatan terdakwatersebut telah memperjual belikan benih lobster tersebut melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RInomor 31 tahun 2004
    berukuran kurang lebih 1 cm,sedangkan lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap harus mempunyaipanjang diatas 8 cm dan berat diatas 300 gr sehingga perbuatan terdakwatersebut telah memperjual belikan benih lobster tersebut melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku.Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN.Pct.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 100 Jo pasal 7 ayat 2 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RInomor 31 tahun 2004
    Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilihmana yang akan dibuktikan terlebih dahulu, yaitu yang paling mendekati denganperbuatan Para terdakwa dan apabila dakwaan yang dibuktikan terlebih dahulu tersebuttelah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 UU RINomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31 tahun 2004
    diserahkankepada terdakwa IT HADI SUTRIOSNO Bin KASIRAN yang kemudian akan dijualkembali oleh terdakwa I HADI SUTRISNO Bin KASIRAN ke Pangandaran JawaBarat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makaunsur tersebut diatas telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan faktafakta yang terungkap di mukapersidangan dengan masingmasing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 92 Jopasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31tahun 2004
    masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga;Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN.Pct.Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani untukmembayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan ketentuan UndangUndang yang bersangkutan dalam perkara inikhususnya Pasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang PerubahanAtas UU RI nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Plg
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
TESAR BIN WAHID
19 — 3
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
SEMMANG Alias ARMAN
44 — 27
  • Menyatakan SEMMANG ALIAS ARMAN selaku nakhoda KMNASMARAENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN ASMARAENI wajiob memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik OperasiHalaman 15 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018./PN.Ffk.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanHalaman 27 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 06-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Llg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Trian Febriansyah, SH., MH.
Terdakwa:
Zulkifli bin Yahya
24 — 11
  • danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikanatau. membahayakan kelestarian sumber daya ikan ataulingkungannya, mereka yang = melakukan, yang = menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    Ijal, dengan kata lain dapatjuga diartikan sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan tersebut,maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi MakaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melanggar Pasal84 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan JO.
    adalah cakapdan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya(toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadapTerdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa tidakdimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untukbalas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan danpembinaan diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004
    yang tepat danseadiladilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebihdahulu akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankanpada diri Terdakwa :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamkelestarian ekosistem perikanan;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN.LIgMengingat, ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum
Register : 11-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mam
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
I DEWA MADE SARWA MANDALA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Syaparuddin alias Kanduding bin Bahrun
7 — 6
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 08-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1161/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
1.Agus Tri Haryanto
2.Eko Risky Andika F
37 — 31
  • Ekorisky andika melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92jo pasal 26 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Hal 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1161/Pid.Sus/2019/PN DpsATAU KEDUA :Bahwa mereka Terdakwa 1. AGUS TRI HARYANTO dan Terdakwa 2.
    Ekorisky andika melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndang undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Atau KETIGA :Bahwa mereka Terdakwa 1. AGUS TRI HARYANTO dan Terdakwa 2. Eko riskyandika, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 atau setidak tidaknya padasuatu waktu dalam bulan September tahun 2019, di Penginapan SayangResidence Jin.
    Bahwa Ahli mengerti dan ahli di bidang kelautan dan perikanan sesuaidengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan. Pengetahuan dan keahlian di bidangperikanan ahli mendapatkan pengetahuan dari pendidikan dan pelatihandibidang perikanan.
    yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkandakwaan Alternatif Kedua, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 88 JoPasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RINomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 53 KUHP, yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:1.
    Perbuatansecara sendirisendiri atau secara bersamasama tersebut telah melanggarpasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,perbuatan tersebut diancam dengan pasal 88 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 16-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
1.Mustapa Bin Muhayyang
2.Bahri Bin Baba
48 — 4
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 14 April 2021 — Penuntut Umum:
EKI MOHAMAD HASIM, SH
Terdakwa:
ANWAR Alias ALO
26 — 17
  • Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja Jo. Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Kedua JaksaPenuntut Umum.2.
    Putusan No.189/Pid.Sus/2021/PN.Kdidisekitar perairan Masadiang selanjutnya terdakwa dan barang buktidiamankan petugas dan dibawa menuju Dermaga Pelabuhan PerikananSamudra di Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut ;wonn= Perbuatan terdakwa ANWAR Alias ALO tersebut diatas sebagaimanayang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1)UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubahdengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun2004
    Pasal 8 Ayat (1) UU RINo.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RINo. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.11 Tahun 2020 TentangCipta Kerja . Hal 6 dari 25 hal.
    Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 dalam UU RI No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud denganHal 12 dari 25 hal.
    Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan jo UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut ; 1.