Ditemukan 1532 data
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1244 K/Pid.Sus/20158. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1461/2015/S.437.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2015;9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia u.b.
75 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2707 K/Pdt/20158. Bahwa dengan demikian adanya fakta bahwa jual beli a quo terkait danterikat dengan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah yang diatur KeppresNomor 80 Tahun 2003, termasuk juga mekanisme pembayaran yang harusmelalui Bank Pemerintah, seharusnya menjadi bagian pertama yang harusdipertimbangkan Judex Fact;9.
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 62 PK/Ag/20158. Menghukum kepada Para Tergugat baik secara sendirisendiri maupunsecara bersamasama yang memperoleh hak dari tanah sengketa untukmengosongkan tanah objek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugatdan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa suatu syaratbeban perdata apapun;Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbulakibat perkara ini atau;10.
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2474 K/Pid.Sus/20158. DELVI MAKO lahir tanggal 08 September 1995 masih berumur 18 tahun ;9.
111 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 726/B/PK/PJK/20158. 2.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atauJasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu,barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau JasaKena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayarPajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yangmenjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak tersebut;Meskipun Pajak Pertambahan
Putusan Nomor 726/B/PK/PJK/20158. 3.8. 4.dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Pasal 3:Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atauJasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan BarangKena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa KMK575 antara lain mengatur sebagai berikut:Pasal 2 ayat (1) huruf a:Bagi Pengusaha Kena Pajak
65 — 66
EKO/ ABDUL 28 Februari3 HALIM Rp 15.000.000 20154 SITl ALIYAH Rp 14.000.000 07 Maret 20155 TUBAIDAH Rp 14.000.000 07 Maret 20156 NURHADI Rp 14.000.000 07 Maret 20157 SUSIATI Rp 14.000.000 07 Maret 20158 HJ. NANIK Rp 14.000.000 07 Maret 20152 ALI SHODIQ Rp 14.000.000 07 Maret 201510 MARIA ULFAH Rp 15.000.000 09 Maret 201511. SOFIYAH Rp 15.000.000 09 Maret 201512 AISYAH Rp 15.000.000 09 Maret 2015ADINDA PUTRI13 A. Rp 15.000.000 09 Maret 201514 NUR HIKMAH Rp 14.000.000 10 Maret 201515 M.
YUSUF 2015EKO/ ABDUL 28 Februari3 HALIM Rp 15.000.000 20154 SITl ALIYAH Rp 14.000.000 07 Maret 20155 TUBAIDAH Rp 14.000.000 07 Maret 20156 NURHAD Rp 14.000.000 07 Maret 20157 SUSIATI Rp 14.000.000 07 Maret 20158 HJ. NANIK Rp 14.000.000 07 Maret 2015g ALI SHODIQ Rp 14.000.000 07 Maret 201510 MARIA ULFAH Rp 15.000.000 09 Maret 201511. SOFIYAH Rp 15.000.000 09 Maret 201512 AISYAH Rp 15.000.000 09 Maret 2015ADINDA PUTRI13 A. Rp 15.000.000 09 Maret 201514 NUR HIKMAH Rp 14.000.000 10 Maret 201515 M.
PKI. 2015 HUDANUN 28 Februari2 YUSUF Rp 14.000.000 2015EKO/ ABDUL 28 Februari3 HALIM Rp 15.000.000 20154 SIT ALIYAH Rp 14.000.000 07 Maret 20155 TUBAIDAH Rp 14.000.000 07 Maret 20156 NURHADI Rp 14.000.000 07 Maret 20157 SUSIATI Rp 14.000.000 07 Maret 20158 HJ. NANIK Rp 14.000.000 07 Maret 2015q ALI SHODIQ Rp 14.000.000 07 Maret 201510 MARIA ULFAH Rp 15.000.000 09 Maret 201511. SOFIYAH Rp 15.000.000 09 Maret 201512 AISYAH Rp 15.000.000 09 Maret 2015ADINDA PUTRI13 A.
PKI. 6 NURHADI Rp 14.000.000 07 Maret 20157 SUSIATI Rp 14.000.000 07 Maret 20158 HJ. NANIK Rp 14.000.000 07 Maret 20159 ALISHODIQ Rp 14.000.000 07 Maret 201510 MARIA ULFAH Rp 15.000.000 09 Maret 201511 SOFIYAH Rp 15.000.000 09 Maret 201512 AISYAH Rp 15.000.000 09 Maret 201513 ADINDA PUTRI A. Rp 15.000.000 09 Maret 201514. NUR HIKMAH Rp 14.000.000 10 Maret 201515 M.
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anugrah Tigaiga aya362.484.874Pada Tgl. 5 Sep 08 Peminjaman ke rekening Pak JamhadiRp330.000.000,00, untuk disetorkan ke rekening :Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/B/PK/PJK/20158. 2.8.3.8. 4.8. 5.8. 6.004.984.3058 57.800.000W4.984.3069 262.200.000Alokasi Pemakaian :60914788 Bea Cukai 11.285.000 Sinar kencanaBP451605 FE Unair 13.740.000 Total galaxy80914749 Bea Cukai 9.450.000 Sianr mutiara80914756 Bea Cukai 8.158.240 Surabaya isolasi tama80914755 Bea Cukai 12.394.200 Pragola80914745 Mall
91 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1090 K/Pdt/20158. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;9.
192 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2122 K/Pdt/20158. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat berhak menerima atasseluruh pembayaran jasa Kuasa Hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang totalnya adalah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar jasaPenggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratusjuta rupiah) secara tunai;10.
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 585 PK/Pdt/20158. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segalabiaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;Subsidair: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:1.
31 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1394 kK/Pdt/20158. PEMERINTAH RI Cq. BPN PUSAT DI JAKARTA Cq.KAKANWIL BPN PROPINSI SULAWESI UTARA DIMANADO Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALKOTA MANADO, berkedudukan di Jalan Pomorow, KotaManado;9. KEPALA KELURAHAN ALUNGBANUA, berkedudukan diKelurahan Alungbanua, Kecamatan Bunaken, Kota Manado;10.
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 447 K/Pdt.Sus.PHI/20158.
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 626 K/Ag/20158.Bahwa karena objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, makaada kekhawatiran yang timbul dalam diri Penggugat, objek sengketasebagaimana terurai dalam posita 3 akan dialihkan baik hak maupunpenguasaannya kepada pihak lain, oleh karenanya sangatlah beralasan jikaPara Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untukmeletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketaguna menjamin pelaksanaan putusan perkara ini;Bahwa gugatan ini diajukan dengan
144 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3390 K/Pdt/20158. Menghukum Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill untuk membayar uangpaksa sebesar Ro1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dantidak mematuhi isi putusan ini setelah putusan ini memiliki kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijde);9. Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan, tunduk dan patuh isiputusan ini;10.
Nomor 3390 K/Pdt/20158. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;9. Menghukum Pemohon Kasasi ITermohon Kasasi II/Penggugat dan ParaPemohon Kasasi IlPara Termohon /Para Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.
61 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 731/B/PK/PJK/20158. 2.8.3.atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajaktersebut.Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PengusahaKena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebutmerupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak adaPajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan daripengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PajakMasukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.Bahwa PP 31, antara lain mengatur sebagai berikut
Putusan Nomor 731/B/PK/PJK/20158. 4.Bagi Pengusaha Kena Pajak yang: a.
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2960 K/Padt/20158. Menghukum Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;9.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1677 K/Pdt/20158. Menghukum Tergugat s.d. Tergugat IX untuk membayar uang paksa(dwangsom) masingmasing sebesar Rp500.000,00 kepada Penggugatsetiap hari, setiap lalai memenuhi putusan ini terhitung semenjak putusandiucapkan sampai dilaksanakan;9.
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2906 K/Pid.Sus/20158. 1 (satu) gulung kertas berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi barang yangdiduga Narkotika Golongan jenis Metamfetamina / Sabu; 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam simcard XL Nomor08785951 1562;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 439/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 14 September 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima permintaan
89 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 726/B/PK/PJK/20158. 2.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atauJasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu,barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau JasaKena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayarPajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yangmenjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak tersebut:Meskipun Pajak Pertambahan
Putusan Nomor 726/B/PK/PJK/20158. 3.8. 4.dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Pasal 3:Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atauJasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan BarangKena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa KMK575 antara lain mengatur sebagai berikut:Pasal 2 ayat (1) huruf a:Bagi Pengusaha Kena Pajak
53 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kapasari), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama pihak Penggugat melakukan perundingan bipartit yang pertamadengan pihak Tergugat guna menyelesaikan permasalahan tersebut;Bahwa karena pada perundingan bipartit yang pertama belum ada titik temuselanjutnya pada tanggal 12 Juni 2014 dilanjutkan dengan perundinganbipartit yang kedua;Hal. 2 dari 14 hal.Put.Nomor 393 K/Pdt.SusPHI/20158)Bahwa dari hasil perundingan bipartit tersebut, pihak Tergugat pada intinyamenyatakan akan memberikan kompensasi