Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf ( b) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis jugasependapat dengan hujjah syar'iyyah yang tertuang dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz I hal 248yang berbunyi sebagai berikut; Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatanya dihadapan hakimdengan buktinya atau dengan pengakuan suami

tanggal 5 Oktober 1991 yangmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.PdnMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakandali/huyjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab Ilanah alThalibinJuz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatHakim yang berbunyi sebagai berikut:anreS abe Ol

tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidakperlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan danpertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumahtangga telah pecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahanitu dapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidakperlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan danpertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumahtangga telah pecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahanitu dapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Nomor 0015/Padt.G/201 8/PA.ProbIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Hal. 11 dari 14 Put Nomor 0430/Pdt.G/201 7/PA.ProbMenimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Hal.11 dari 14.Put.No, 0023/Pat.G/2019/PA.Prob.Artinya : Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat (resiko),maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebihringan;Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagaipendapat majelis hakim dalil syar'iyyah yang tersebut dalam Kitab Ghoyatul Maromyang berbunyi sebagai berikut :aalb qo lillale glb leo 9 J a> gill axty p re ri IllilyArtinya : Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka

. 400.000, setiapbulannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapatdikabulkan untuk seluruhnya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah

di atas, Pengadilan berpendapat bahwapermohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan karenanya patut diterimadan dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahterajkhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahanPemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan huyah syar'iyyah

Hal ini sejalan denganMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI1.2

Hal. 12 dari 14 hal.SALINANMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI1.

bidangperkawinan, tsrnasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai denganPasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam = akhirPp utu Sa Nl in, 290 2222 2n nena nnnnnnnn nnn nn ee nceMeng ing at segala ketentuan perundangundang yang berlakudan hujjah syar'iyyah

Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/PA.LK.dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab lanah alThalibinJuz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatHakim yang berbunyi sebagai berikut:amS2S advo Yl dlyo chy Jdlel! PW!

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawanhukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

XXXX/Pdt.G/2020/PA.Pdg.Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon,;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;3.

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

untukmengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimanaPenggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah